Jenis koperasi ini memiliki fungsi tertentu yang tidak ditemukan pada jenis koperasi lainnya. Adapun beberapa fungsi koperasi syariah adalah sebagai berikut:

Prinsip Koperasi Syariah

Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pembagian Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.

            Tabungan adalah simpanan yang penarikannya melalui beberapa ketentuan yang sudah dijelaskan oleh pihak bank pada nasabah. Sarana penarikannya bisa menggunakan buku tabungan, ATM, slip penarikan dan juga melalui metode canggih lain misalnya internet banking. Ciri khas tabungan syariah adalah  menerapkan akad wadi’ah, yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuma dititip, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah.
Deposito Syariah

            Deposito  banyak dipilih oleh masyarakat untuk berinvestasi, selain mudah, keuntungan yang didapatkan juga lebih tinggi dari tabungan biasa. Depositoadalahproduk simpanan di bank yang penyetorannya maupun penarikannya hanya bisa dilakukan pada waktu tertentu saja karena bank membutuhkan waktu untuk melakukan investasi.Deposito syariah menggunakan akad mudharabah artinya tabungan dengan sistem bagi hasil (nisbah) antara nasabah dan bank.

Gadai Syariah (Rahn)
Pegadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah (rahin) wajib menyerahkan barang jaminan (marhum) untuk kepentingan sebagai alat pembayaran utang manakala pemberi gadai tidak dapat membayar utang saat jatuh tempo yang telah disepakati.

Giro Syariah

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.
Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerjasama antara nasabah sebagai penyimpan dana (shahibul maal) sedang bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana (mudharib).
Giro Syariah dengan akad wadiah adalah akad titipan dana dari nasabah kepada bank syariah, dimana bank syariah dapat mengelola dana tersebut tanpa harus memberikan imbalan kepada nasabah jika mendapat keuntungan.

Pembiayaan Syariah (Ijarah)
Leasing sudah sangat familiar dalam kehidupan kita  sehari-hari karena sudah banyak  masyarakat yang menggunakan jasa layanan tersebut, contohnya dalam pembelian mobil, motor atau benda berharga lainnya. Sewa guna usaha (leasing) pada awalnya di kenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata  lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam istilah yang berkaitan dengan leasing adalah (al ijarah) yang berasal dari kata al ajru yang berarti al iwadhu (ganti).sewa guna usaha adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan menggunakan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

9. BRI Syariah.

10 BTPN Syariah.

11. Bank Net Syariah.

12. BCA Syariah.

13. Panin Dubai Syariah Bank.
Penjelasan:
1. Bank Syariah Mandiri (beroperasi dengan nama Mandiri Syariah) adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini berdiri pada 1955 dengan nama Bank Industri Nasional.
2.BNI Syariah adalah lembaga perbankan di Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia.
3. Bank KB Bukopin Syariah adalah lembaga keuangan yang berjenis Jasa Keuangan Perbankan.
4. Bank NTB Syariah adalah sebuah bank syariah di Indonesia. Bank ini didirikan pada 5 Juli 1964 dan berkantor pusat di Kota Mataram.
5. Bank Permata Syariah adalah bank yang menerapkan prinsip syariah dengan akad mudharabah mutlaqah dalam kegiatan bisnis dan finansialnya.
6. Bank Muamalat Indonesia, adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syariah Islam dalam menjalankan operasionalnya.
7. Bank Mega Syariah adalah lembaga Perbankan syariah yang berpusat di Jakarta. Bank ini berawal dari anak usaha Asuransi Tugu yaitu PT Bank Umum Tugu yang berdiri pada 14 Juli 1990.
8. bank bjb syariah merupakan bank yang memiliki tanggung jawab besar sebagai salah satu pelaku ekonomi Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat luas agar mereka menjadi sumber daya nasional yang tangguh dan terbaik, dengan memberikan edukasi/pendidikan perbankan yang baik, benar.
9. BRI Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank Rakyat Indonesia yang akan melayani kebutuhan perbankan masyarakat Indonesia dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah.
10. BTPN Syariah adalah anak perusahaan BTPN, dengan kepemilikan saham 70% dan merupakan bank syariah ke 12 di Indonesia. Bank beroperasi berdasarkan prinsip inklusi keuangan dengan menyediakan produk dan jasa keuangan kepada masyarakat terpencil yang belum terjangkau serta segmen masyarakat pra sejahtera.
11. PT Bank Aladin Syariah Tbk (BANK) adalah bank syariah berbasis digital di Indonesia. Itu dikenal sebagai Bank Net Syariah sebelum berubah nama menjadi Aladin Bank. Bank bekerja sama dengan beberapa bisnis, seperti Alfamart dan Halodoc, untuk menggabungkan elemen online dan offline dalam menyediakan layanan perbankan.
12.BCA Syariah adalah lembaga perbankan syariah di Indonesia. Awalnya bank ini bernama Bank Utama Internasional (berdiri tahun 1991) dan diakuisisi oleh Bank Central Asia pada tahun 2009.
13. Panin Dubai Syariah Bank adalah lembaga perbankan yang berbasis di Jakarta. Bank ini dulunya bernama Bank Harfa yang berpusat di Surabaya, dan sempat juga bernama Panin Bank Syariah dari tahun 2009-2016.

Prinsip tolong-menolong (takaful atau ta’awun) ini dilakukan melalui investasi aset atau Tabarru'. Tabarru’ adalah bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata-mata untuk tujuan komersial. Tabarru’ inilah yang menjadi pembeda sekaligus sebagai keunggulan dari produk Asuransi syariah. Dana Tabarru’ yang disetorkan oleh peserta Asuransi syariah akan digunakan untuk membantu peserta lain jika terjadi risiko. Selain mendapatkan manfaat proteksi finansial dengan tolong menolong, peserta juga dapat berinvenstasi.

2. Ada Distribusi dan Alokasi Surplus Underwriting

Dalam Asuransi syariah, dikenal istilah Surplus Underwriting. Surplus Underwriting  adalah Selisih positif total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru’ setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi, dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Hal ini tidak dikenal di produk non Syariah.
3. Ada Pembagian Hasil sesuai Akad

Prinsip produk Asuransi syariah tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Mengapa? Sebab, perusahan Asuransi syariah ini hanya sebagai pengelola dana dari peserta. Maka jika ada keuntungan dari pengelolaan dana tersebut, hasilnya akan kembali lagi pada peserta. Jadi, baik peserta maupun perusahaan Asuransi syariah akan mendapatkan pembagian hasil sesuai akad yang digunakan.
4. Bebas Riba

Riba berasal dari istilah riba fadhl, yang berarti kelebihan (fadhl). Sehingga, riba fadhl adalah kelebihan atau penambahan kuantitas dalam transaksi jual beli barang sejenis, seperti misalnya uang, emas, gandum, atau benda lainnya, yang jumlahnya tidak sama. Asuransi konvensional dikategorikan mengandung riba karena jumlah Premi yang disetor oleh peserta tidak sama dengan jumlah klaim atau santunan yang ia terima. Serah-terima antara Premi dengan klaim pun tidak dilakukan dalam waktu bersamaan. Investasi yang terdapat dalam Asuransi konvensional juga ditempatkan pada instrumen-instrumen ribawi.

Sebaliknya, Asuransi syariah disebut bebas riba karena tidak ada dana peserta yang hangus. Sebab, Asuransi syariah akan memberikan nasabah berupa klaim, santunan, atau Surplus Underwriting. Selain itu, dana yang masuk akan dikelola pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan diawasi DSN-MUI dan OJK. Investasi yang ditawarkan di Asuransi Syariah juga menggunakan akad yang jelas sehingga peserta lebih nyaman.
5. Lebih Transparan

Pengelolaan dana oleh perusahaan Asuransi syariah dilakukan lebih transparan baik dalam hal penggunaan Kontribusi peserta Asuransi, Surplus Underwritingmaupun pembagian hasil investasi. Ketika terjadi Surplus Underwriting, perusahaan Asuransi akan membaginya menjadi tiga bagian yang nilainya telah dituangkan dalam akad. Pembagian keuntungan ini terdiri dari bagian yang masuk ke Dana Tabarru’, bagian yang diberikan pada peserta, dan bagian yang akan diberikan kepada perusahaan Asuransi.

Pembagian keuntungan juga dilakukan secara proporsional. Artinya, peserta yang memberikan banyak kontribusi, akan mendapat banyak pembagian keuntungan juga. Ketentuan mengenai pembagian keuntungan yang tertuang dalam akad sejak awal perjanjian ini menunjukkan bahwa Asuransi syariah transparan.
6. Diawasi Dewan Pengawas Syariah untuk Menjamin Transaksi sesuai Prinsip Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, termasuk Asuransi syariah. Hal ini dimungkinkan karena para anggota DPS merupakan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional MUI.

Di samping berperan sebagai pengawas, DPS tak juga berfungsi memberikan persetujuan atas transaksi yang dilakukan Asuransi syariah, agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, menentukan instrumen apa saja yang dapat dijadikan portofolio investasi oleh Asuransi syariah.

Asuransi syariah memiliki dasar-dasar yang juga ada dalam hadis dan ayat dalam Al Quran, yaitu:

Al Maidah 2: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.”

2. Dasar hukum menurut fatwa MUI

Pada dasarnya, asuransi syariah justru hadir sebagai solusi dari anggapan bahwa esensi asuransi bertentangan dengan syariat agama dan prinsip-prinsip di dalam agama itu sendiri. Itu sebabnya mulai 2001, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran Islam.

3. Dasar Hukum dari Peraturan Menteri Keuangan

Asuransi syariah juga sudah diatur operasional dan keberadaannya melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Adapun beberapa ketegasan dasar hukum dari Pemerintah ini bisa dilihat di BAB I, Pasal I nomor 1 hingga 3

            Yang berarti para peserta asuransi takaful memiliki rasa tanggung jawab bersama untuk membantu dan menolong peserta yang mengalami musibah atau kerugian dengan niat ikhlas, karena memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Hal ini dapat diperhatikan dari hadits-hadits berikut:

“setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu” (HR. Bukhari dan Muslim)
2.Saling bekerja sama atau saling
membantu    yang berarti di antara peserta asuransi takaful yang satu dengan lainnya saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena sebab musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 2 dan hadits Nabi yang mengajarkan bahwa orang yang meringankan kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebtuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hamba-Nya selagi ia menolong saudaranya.

3.Saling melindungi penderitaan satu sama lain.
    yang berarti bahwa para peserta asuransi takaful akan beroeran sebagai pelingdung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS al-Quraisy ayat 4 yang artinya “(Allah) telah menyediakan makanan untuk menghilangkan bhaya kelaparan dan menyelamatkan/mengamankan mereka dari mara bahaya ketakutan”, Firman Allah QS. Al- Baqarah ayat 126 yang artinya “ketika Nabi Ibrahim berdoa ya Tuhanku jadikanlah negeri ini aman dan selamat”.

Sistem asuransi:

Asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara para pemegang polis (peserta), yang dilakukan melalui pengumpulan dan pengelolaan dana tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan prinsip

2. Akad atau Sistem Perjanjian

3. Kepemilikan Dana

4. Pengelolaan Dana 

5.Pengawasan Dana

 
6. Dana Hangus

Dana hangus merupakan suatu kejadian ketika tidak terjadinya klaim dalam jangka waktu periode asuransi yang disepakati. 

7. Surplus Underwriting 

8. Pembayaran Klaim Polis 

9. Pemegang Polis