Pada 11 Juli 1945, Panitia Hukum Dasar yang beranggotakan 19 orang kemudian menggelar sidang. Hasil kesepakatan sidang tersebut adalah sebagai berikut.

1. Membentuk Panitia Perancang " Declaration of Rights " yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.

2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris.

3. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.

Panitia Hukum Dasar kemudian membentuk panitia kecil lagi ( Panitia Perancangan Undang - Undang ). Tugasnya merancang isi undang - undang dasar. Panitia yang diketuai Soepomo ini beranggotakan tujuh orang yang terdiri dari:

1. Soepomo ( ketua ),

2. K.R.M.T. Wongsonegoro ( anggota ),

3. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo ( anggota ),

4. Alexander Andries Maramis ( anggota ),

5. Raden Panji Singgih ( anggota ),

6. Haji Agus Salim ( anggota ), dan

7. Soekiman Wirjosandjojo ( anggota ).

Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancangan Undang - Undang Dasar membahas dan menyepakati beberapa hal, seperti lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan pembentukan Panitia Penghalus Bahasa ( terdiri atas Djajadiningrat, Salim, dan Soepomo ). Adapun rancangan undang - undang dasar diberikan kepada Panitia Penghalus Bahasa.

Keesokan harinya, BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan " Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan ". Panitia Perancangan Undang - Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya. Ada tiga hal pokok yang disampaikan dalam laporannya, yaitu sebagai berikut.

1. Pernyataan tentang Indonesia merdeka.

2. Pembukaan undang - undang dasar.

3. Batang tubuh undang - undang dasar yang kemudian dinamakan sebagai " Undang - Undang Dasar ", yang isinya meliputi:

- wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia - Belanda dahulu, ditambah dengan sabah dan wilayah Serawak di negara Malaysia, serta wilayah Brunei Darrusalam ), Papua, Timor - Portugis ( sekarang wilayah negara Timor Leste ), dan pulau - pulau di sekitarnya,

- bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan,

- bentuk pemerintah Indonesia adalah negara kesatuan,

- bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih, dan

- bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia.

Rancangan UUD berjumlah 42 pasal, lima pasal di antaranyaaturan peralihan dengan keadaan perang dan satu pasal mengenai aturan tambahan.

Pada 15 Juli 1945, BPUPKI kembali menggelar sidang dengan agenda " Pembahasan Rancangan Undang - Undang Dasar ". Selanjutnya, Soepomo selaku Ketua Panitia Perancang Undang - Undang Dasar memberikan penjelasan atas naskah undang - undang dasar.

 Pada 16 Juli 1945, dengan suara bulat, naskah Undang - Undang Dasar diterima dalam Sidanga BPUPKI. Selain itu usulan - usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima. Tugas BPUPKI pun berakhir.

1. Tugas pertama, yaitu meresmikan Pembukaan ( bahasa Belanda: Preambule ) dan Batang Tubuh Undang - Undang Dasar 1945.

2. Tugas kedua, yaitu melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah penddukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

1. Soekarno ( ketua )

2. Moh. Hatta ( wakil ketua )

3. Soepomo ( anggota )

4. K.R.T Radjiman Wedyodiningrat ( anggota )

5. R.P Soeroso ( anggota )

6. Soetardjo Kartohadikoesoemo ( anggota )

7. K.H. Wahid Hasyim ( anggota )

8. Ki Bagus Hadikusumo ( anggota )

9. Oto Iskandar di Nata ( anggota )

10. Abdoel Kadir  ( anggota )

11. Pangeran Soerjohamidjojo ( anggota )

12. Pangeran Poerbojo ( anggota )

13. Mohammad Amir ( anggota )

14. Abdul Maghfar ( anggot )

15. Teuku Mohammad  Hasan ( anggota )

16. G.S.S.J Ratulangi ( anggota )

17. Andi Pangerang ( anggota )

18. A.H. Hamidan ( anggota )

19. I Goesti Ketoet Poedja ( anggota )

20. Johannes Latuharhary ( anggota )

21. Yap Tjwan Bing ( anggota )

Anggota tambahan:

1. Achmad Soebardjo ( penasihat )

2. Sajoeti Melik ( anggota )

3. Ki Hadjar Dewantara ( anggota )

4. R.A.A. Wiranatakoesoema ( anggota )

5. Kasman Singodimedjo ( anggota )

6. Iwa Koesoemasoemantri ( anggota )

Singkatnya proses pengesahan undang - undang dasar karena rancangannya telah dirumuskan sebelumnya oleh BPUPKI. Selain itu, faktor semangat persatuan dan kesatuan untuk segera membentuk undang - undang dasar membuat sidang tersebut berjalan lancar.

Pada anggota sidang membahas rancangan undang - undang dasar dalam suasana penuh rasa kekeluargaan, cermat, teliti, saling menghargai antar anggota, dan tanggung jawab. Secara lengkap, Sidang Pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut.

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.

2. Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.

3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP ), yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga- lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

Undang - Undang Dasar 1945 berada dari rancangan awal. Terdapat beberapa perubahan di antaranya sebagai berikut.

1. Mengganti istilah " hukum dasar " menjadi " undang undang dasar ".

2. Kata " Muqaddimah " yang terdapat dalam " Piagam Jakarta " diganti dengan kata " Pembukaan "

3. Mengubah kalimat " dalam suatu hukum dasar " menjadi " dalam suatu undang - undang dasar ".

4. Dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi " Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk - pemeluknya ". Kalimat tersebut diusulkan untuk dihilangkan dan diganti dengan " Ketuhanan Yang Maha Esa ".

Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan.

- Alinea kedua

Menjelaskan arti penting cita- cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan.

- Alinea ketiga

Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia.

- Alinea keempat

Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1. Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu  rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.

2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dan proklamasi.

3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita - cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.