Tujuannya adalah untuk

(1)meminimalkan risiko kerugian akibat kredit macet, (2)menjamin likuiditas lembaga keuangan,

(3)meningkatkan pendapatan lembaga keuangan,

(4)dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan.

Kebijakan kredit juga meliputi proses penilaian risiko kredit, penentuan syarat dan ketentuan kredit, dan analisis kelayakan kredit.

Hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan keuangan sebuah lembaga keuangan.

Kredit merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi lembaga keuangan, dan sekaligus menjadi salah satu faktor risiko yang harus dihadapi.

Oleh karena itu, lembaga keuangan harus memiliki kebijakan kredit yang baik dan efektif untuk mengurangi risiko kerugian akibat kredit macet dan memaksimalkan keuntungan.

Jika terjadi pemberian kredit yang berlebih dari bank, maka bisa memicu peningkatan permintaan yang tidak seimbang dengan pasokan barang atau jasa. Hal ini bisa berakibat pada inflasi atau harga-harga barang naik.

(2) Kedua, bank sentral akan menetapkan batas maksimum pemberian kredit jika terjadi risiko kredit yang tidak terkontrol sehingga memicu banyaknya risiko kredit macet dan bisa berdampak pada stabilitas keuangan.

Sementara itu dalam UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 11 juga mengatur bahwa Bank Indonesia bisa mengatur batas maksimum kredit tidak boleh melebihi 30 persen dari modal bank sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

maka dari itu jika bank sentral menerapkan sisten kredit ketat yang di lakukan pada saat keadaan atau kondisi tidak mendorong maka akan terjadi ketidakstabilan dan berkurangnya permintaan atau bisa juga menjadi inflasi

jika faltor pendorong tidak ada maka bank sentral tidak akan menerapkan sistem kredit atau di batasi

Tujuan dari menetapkan batas maksimum kredit ini adalah untuk mengurangi risiko kredit bagi bank dan melindungi stabilitas sektor keuangan serta mencegah gelembung ekonomi tertentu, seperti gelembung properti.

Selain itu, menetapkan batas maksimum kredit juga dapat membantu mengurangi risiko bagi peminjam, karena memaksa mereka untuk memberikan uang muka yang lebih besar, sehingga mengurangi jumlah utang yang harus mereka tanggung. Hal ini juga dapat membantu mendorong perilaku keuangan yang lebih bertanggung jawab

Namun, perlu dicatat bahwa bank sentral harus memastikan pelonggaran kredit dilakukan dengan bijaksana dan memperhatikan risiko. Terlalu banyak likuiditas dapat menyebabkan inflasi atau risiko kredit yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, bank sentral harus memantau dan mengatur kebijakan kredit dengan cermat.

1. Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation):

   • Bank sentral melakukan operasi pasar terbuka dengan cara menjual atau membeli surat berharga milik pemerintah, seperti Sertifikat Bank Indonesia (BI) atau Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)¹.

   • Jika bank sentral menjual SBI, jumlah uang beredar akan berkurang, membantu mengatasi inflasi. Sebaliknya, jika bank sentral membeli SBI, jumlah uang beredar akan bertambah untuk mengatasi deflasi.

2. Politik Diskonto (Discount Rate Policy):

   • Kebijakan suku bunga adalah instrumen yang memengaruhi tingkat suku bunga bank. BI menetapkan suku bunga acuan, seperti BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR)¹.

   • Menaikkan suku bunga dapat mengurangi jumlah uang beredar dan mengendalikan inflasi.

3. Pagu Kredit:

   • Bank sentral mengatur jumlah kredit yang dapat disalurkan oleh perbankan melalui penetapan pagu kredit. Tujuannya adalah mengendalikan jumlah uang beredar secara langsung².

   • Dengan mengatur pagu kredit, bank sentral dapat memengaruhi ketersediaan dan biaya pinjaman di pasar keuangan.

4. Lelang Kredit:

   • Bank sentral dapat mengadakan lelang kredit untuk mengatur likuiditas perbankan. Lelang ini memungkinkan bank komersial memperoleh dana dari bank sentral dengan jaminan surat berharga³.

   • Dengan mengatur lelang kredit, bank sentral dapat memastikan ketersediaan dana bagi perbankan.

Semua instrumen ini bekerja bersama untuk menjaga stabilitas harga dan perekonomian