1. Merendahkan martabat rakyat

2. Menimbulkan potensi terjadinya perilaku korupsi.

3. Memanipulasi hubungan sosial dari hubungan yg mengandalkan kepercayaan menjadi hubungan yg transaksional.

4. Menghilangkan sikap kritis masyarakat terhadap kekuasaan.

5. Mengubah kekuasaan politik menjadi masalah privasi/individu.

6. Menimbulkan ketergantungan dan ketidak mandirian masyarakat secara politik

.

1. Besar nya angka swing voters

2. Masalah ekonomi dan ketimpangan sosial

3. Kesadaran politik yang rendah

4. Keinginan dalam memperoleh jabatan

5. Tidak adanya komitmen dalam memegang nilai nilai moral.

Perorangan atau individu yang pada hari atau saat pemungutan suara sengaja melakukan politik uang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam pemilihan umum (Pemilu) dan terancam hukuman penjara selama 3 tahun.

Sanksi bagi orang yang melakukan politik uang dalam Pemilu 2024 tercantum dalam Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Untuk jangan mudah di manipulasi atau di suap oleh seseorang yang ingin membayar suara kita.

karena politik uang juga termasuk dosa, politik uang termasuk ke dalam kategori risywah. Dan risywah (suap) itu dilarang, baik pemberi maupun penerima.

Dan juga akibat dari politik uang dampak nya menyebabkan demokrasi yang tidak stabil.

juga Demokrasi yang menjadi tidak bebas lagi, karena pembelian hak suara tersebut.

Dan juga kita harus cerdas dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas

Adapun dalam Pasal 523 ayat (1), sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

Dibutuhkan pengawasan oleh Bawaslu dan dibantu oleh kelompok masyarakat sipil untuk mencegah adanya transaksi antara penyelenggara pemilu dengan peserta pada tahapan pemungutan hingga penghitungan suara agar tidak terjadi penyelewengan suara

Dampak politik uang dalam pelaksanaan demokrasi adalah mengancam integritas dan kualitas demokrasi. Praktik politik uang dapat mempengaruhi hasil pemilihan dengan cara membeli suara atau mendapatkan dukungan politik melalui pemberian uang atau imbalan materi. Hal ini dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses politik, merusak kepercayaan publik, dan memperkuat ketidakadilan politik.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye.

3. Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif politik uang.

4. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum.

5. Membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat tentang pentingnya integritas dan keadilan dalam pemilu.

6. Melibatkan lembaga-lembaga independen dalam pengawasan dan pengendalian politik uang.

7. Mendorong partai politik untuk mengadopsi kode etik yang melarang praktik politik uang.

8. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan praktik politik uang.

9. Meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi terkait dana kampanye dan sumber pendanaan partai politik.

10. Menghukum tegas pelaku politik uang untuk memberikan efek jera dan memperkuat penegakan hukum.

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu akan dipidana.

adapun dalam pasal demikian isi Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,"

Contoh politik uang adalah pemberian uang atau imbalan kepada pemilih dalam bentuk tunai atau barang untuk mempengaruhi hasil pemilihan. Sanksinya bisa berupa diskualifikasi calon atau partai politik, pencabutan hak politik, atau pidana penjara dan denda sesuai dengan peraturan yang berlaku.Secara hukum, tindak pidana politik uang tertulis dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 pada Pasal 278, 280, 284, 515 dan 523 tentang Pemilihan Umum. Pada Pasal 523 ayat (1) sampai ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat tiga kategori sanksi politik uang berdasarkan waktunya, yakni pada saat kampanye, masa tenang, serta saat pemungutan dan penghitungan suara.

-• jangan menyalahgunakan kekuasaan yg dipunya hanya untuk kepentingan pribadi.

-• dapat memilih pemimpin dan wakil rakyat dari figur-figur yang berintegritas.

-• Kita harus cerdas memilih, jangan terbuai dengan uang dan menggadaikan suara mereka. Pilih yang berintegritas, bukan isi tas.

-Kemiskinan, sehingga politik uang menjadi ajang masyarakat dalam mendapatkan uang.

-merendahkan rakyat

-merupakan jebakan buat rakyat

-politik uang akan berujung pada korupsi

-politik uang akan membunuh transformasi masyarakat

Mengedukasi masyarakat tentang bahaya dan dampak negatif politik uang

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu akan dipidana.

adapun dalam pasal demikian isi Pasal 523 Ayat (3) UU Pemilu dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00,

-Bawaslu harus memberikan himbauan ataupun pengajaran kepada masyarakat tentang politik uang

-Bawaslu juga harus mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya.

1. Tidak adanya pendirian yg kuat dari rakyat

2. Tidak adanya rasa peduli kepada masa depan politik bangsa sendiri

3. Pengambilan kesempatan untuk memperoleh keuntung oleh pihak" yg menerima sogokan

4. Ambisi yg sangat kuat dari (calon" anggota DPR misalnya) dalam merebut kekuasaan dan jabatan

Contohnya

-Politik uang berupa fasilitas adalah pemberian izin untuk memperbaiki jalan raya atau jembatan dengan menggunakan anggaran negara demi mendapatkan suara pemilih

Pelaku politik uang dapat dikenakan sanksi yaitu:

Adapun dalam Pasal 523 ayat (1), sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta

1. Politik uang adalah tindakan yg sangat tidak benar dan melanggar moral" dalam berpolitik

2. Saya dapat mengetahui apa penyebab dan akibat yg akan terjadi jika politik uang terlaksana

3. Saya juga dapat mengetahui cara dalam mencegah politik uang, walaupun belum bisa dalam menerapkannya

4. Dari pembelajaran ini juga saya dapat menguatkan pendirian saya dalam memilih dan tidak akan menerima sogokan di kemudian hari saat saya sudah memiliki hak pilih dalam sebuah pemilihan seperti pemilu

sanksi:sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta

jangan pernah menyalah gunakan kekuasaan,harus berprilaku adil dan jujur dalam memilih apapun,dan juga kita harus memiliki akal sehat untuk menghindari yang namanya penyuapan.

Politik uang adalah suatu upaya mempengaruhi orang lain dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan dan tindakan membagi-bagikan uang baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih (voters).

Saya juga dapat mengetahui bahwa politik uang itu haram dan dilarang pada saat kampanye dan jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi

◦•●◉✿Selesai ✿◉●•◦

saya jadi sadar betapa besarnya pengaruh suap menyuap/korupsi bagi sistem demokrasi di Indonesia. betapa kita juga harus berhati-hati dalam memilih pemimpin yang baik, jujur, serta tidak menyimpang dari nilai-nilai yang berlaku di negara kita. dan, betapa pentingnya untuk membuka pikiran agar tidak membiasakan atau menormalisasikan budaya suap menyuap/korupsi sedari dini. karena jika budaya suap/korupsi sudah melekat pada diri dari kecil, saya rasa akan sangat sulit untuk melepaskannya karena telah terbiasa.

sanksi bagi para pelaku politik uang adalah didiskualifikasi (pemilu dll), di pidana penjara juga denda sebagaimana tertera dalam Pasal 523 ayat (1), sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. (denda bisa berubah sesuai dengan kejahatan yang dilakukan, misalnya larangan semua orang melakukan politik uang di masa tenang dan pemungutan suara. Sanksi bagi pelanggar bervariasi. Hukuman mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta).

* memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang

*menggencarkan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik uang

*meningkatkan pengetahuan dan pengawasan pemilu tentang politik uang

*menegakkan peraturan yang menjadi dasar larangan politik uang

*meningkatkan pengawasan partisipatif dengan melibatkan perguruan tinggi dan lembaga masyarakat

*memperkuat sinkronisasi data pengawasan dari pusat hingga daerah

-jangan sekali kali berbuat tindak kejahatan seperti politik uang dan suap, sekecil apapun hal tersebut.

-mencegah terjadinya politik uang/ suap dengan cara mengingatkan kepada generasi muda bahwa politik uang dapat memanipulasi suara demi imbalan materi sehingga mencederai proses politik yang demokratis dan membuat rugi.

-berperilaku lah jujur terhadap pemilihan suara dan tidak menggunakan cara yang salah dalam pemilihan.

-mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya.

Serta janganlah menyalah gunakan hal hal seperti ini demi keegoisan sendiri

Say no to money politic

•jangan menyalahgunakan kekuasaan yg dipunya hanya untuk kepentingan pribadi.

•saya juga dapat mengetahui apa itu politik uang dan penyebab politik uang dan cara mencegah politik uang

•Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih (voters) atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Politik uang dilarang karena melanggar etika dan prinsip demokrasi.Pelaku maupun penerima politik uang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Jangan menyalah gunakan uang hanya karena butuh uang dan ingin memenangkan perbuatan yang kita buat secara tidak sah