1. Realisme

2. Liberalisme

3. Konstruktivisme

Task:

1. Review ketiga perspective ini

2. kontras dan bandingkan

3. posting di padlet ini (jangan lupa nama)

4. setelah memposting, boleh mengomentari review teman lain

Realisme menekankan pentingnya faktor sistemik dan domestik dalam menganalisis perilaku negara dan respons terhadap tantangan keamanan. Secara keseluruhan, realisme memberikan lensa untuk menganalisis perilaku negara, dinamika kekuasaan, dan konflik dalam ranah internasional. Tradisi realisme dalam hubungan internasional berfokus pada dinamika transisi kekuasaan antara negara dalam sistem internasional. Perspektif ini menekankan hal-hal berikut:

• Hierarki kekuasaan, dapat terlihat pada bagaimana negara bersaing untuk saling mendominasi. Ketika suatu negara mampu mendominasi negara lainnya maka, negara terdepan (terkuat) tersebut dapat menetapkan aturan dan norma sistem, sementara negara lain akan berusaha untuk menentang atau mempertahankan posisi tersebut. Negara dipacu oleh kepentingan diri dan pengejaran kekuasaan untuk dapat memastikan keamanan dan kelangsungan hidup mereka.

• Transisi kekuasaan, dalam teori rise and fall meneliti bagaimana negara – naik ke kekuasaan – mempertahankan dominasinya – mengalami penurunan. Rise and fall ini meneliti penyebab dan konsekuensi transisi kekuasaan antar negara, terutama terkait dengan pecahnya konflik dan perang besar.

• Perhitungan kekuasaan, negara menjadi aktor rasional yang akan selalu menghitung kepentingan strategis mereka berdasarkan pergeseran dinamika kekuasaan. Pemimpin negara akan melakukan penilaian manfaat dan biaya yang diperlukan ketika ingin terlibat dalam konflik atau kerja sama untuk mengamankan posisi mereka dalam hierarki internasional.

• Tindakan pencegahan, ketika penyempitan kesenjangan menyempit antara negara kuat dan calon penantang, maka kekuatan dominan dapat melakukan tindakan pencegahan untuk mempertahankan posisinya. Ketika tindakan pencegahan yang dilakukan negara dominan tidak efektif maka kemungkinan terjadinya konflik dan/atau perang semakin besar.

• Perspektif sejarah, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh A.F.K. Organski (1968) pola sejarah transisi  kekuasaan dan dampaknya pada hubungan internasional memberikan pengaruh pada sifat siklus pergeseran kekuasaan dan implikasinya terhadap stabilitas global.

Jika, mengacu pada neoklasikal realisme, maka tindakan negara tidak dapat sepenuhnya dijelaskan oleh tekanan sistemik semata, dan politik domestik serta persepsi kepemimpinan memainkan peran signifikan dalam membentuk pilihan kebijakan luar negeri. Negara menjadi aktor utama dan menekankan kedaulatan negara akan pentingnya kemampuan militer dalam menjamin keamanan. Pada realisme berlaku Zero-Sum Game, dimana keuntungan satu negara merupakan suatu kerugian bagi negara lain. Lembaga-lembaga internasional dalam realisme dianggap sebagai salah satu cermin dalam dinamika kekuasaan antar negara dan tidak memiliki dampak independen terhadap perilaku negara.

LIBERALISME

Liberalisme adalah filosofi politik dan moral yang menekankan hak individu, kesetaraan, kebebasan, dan supremasi hukum. Liberalisme meyakini pentingnya kebebasan individu dan perlindungan hak-hak individu dari campur tangan pemerintah. Liberalisme mempromosikan ide keterlibatan pemerintah yang terbatas dalam ekonomi, perlindungan hak-hak sipil, serta memperkenalkan demokrasi dan hak asasi manusia. Jika pada realisme klasik pemerintah menjadi bagian dominan dalam pengaturan ekonomi, maka liberalisme klasik berfokus pada keterlibatan pemerintah yang terbatas dalam ekonomi dan kebebasan individu. Liberalisme menghargai otonomi, individu, toleransi, dan keberagaman. Oleh karena itu, liberalisme ini kemudian membentuk pemikiran masyarakat yang lebih demokratis dalam hubungan internasional. Lembaga internasional menjadi fasilitator dalam melakukan kerja sama dan/atau penyelesaian konflik. Liberalisme meyakini bahwa setiap kerja sama yang dijalin dapat menghasilkan keuntungan bersama bagi semua pihak yang terlibat dengan memberikan advokasi solusi yang saling menguntungkan dan mekanisme keamanan bersama.

Konstruktivisme

Konstruktivisme menekankan peran ide, identitas, dan norma dalam membentuk politik dunia. Konstruktivisme menyatakan bahwa sistem internasional dibangun secara sosial melalui interaksi antar pelaku, bukan hanya ditentukan oleh faktor seperti kekuatan dan sumber daya. Konstruktivis percaya bahwa identitas, kepentingan, dan persepsi keamanan tidaklah tetap, melainkan dapat berubah seiring waktu melalui proses sosial. Perspektif ini menekankan pentingnya pemahaman akan keyakinan dan nilai para pelaku mempengaruhi perilaku mereka dan membentuk dinamika hubungan internasional.

Perspektif ini seringkali dikaitkan dengan pengembangan norma bagi tata kelola global dan peran faktor ideational dalam politik dunia, dibandingkan dengan politik kekuatan militer yang tradisional seperti pada realisme dalam hal ini menggambarkan banyaknya instrumen keamanan dan politik global. Konstruktivisme berfokus pada konstruksi sosial keamanan dan pengaruh ide, identitas, dan norma dalam hubungan internasional. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan perspektif realis tradisional yang mendefinisikan keamanan semata-mata didasarkan pada negara, militer, dan dinamika kekuatan. Konstruktivisme justru memandang bahwa cara negara berinteraksi di dunia internasional adalah dengan bagaimana mereka sepakat terhadap aturan-aturan yang baik bagi semua orang. Pandangan ini berfokus pada menciptakan rasa aman bersama-sama, serta bagaimana ide, identitas dan norma-norma berpengaruh dalam hubungan antarnegara.

Dalam kerangka konstruktivisme, identitas memainkan peran krusial dalam membentuk perilaku negara dan interaksi dalam sistem internasional. Identitas nasional, pengalaman sejarah, konteks budaya, dan narasi identitas dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi kepentingan dan tindakan suatu negara pada sistem internasional. Konstruktivisme menyatakan bahwa penting untuk memahami bagaimana suatu identitas negara dibangun dan bagaimana mereka mempengaruhi perilaku satu sama lain.

1.     Realism

A perspective emphasizing the enduring nature of state relations and the role of power, fear, and anarchy within said state in shaping international politics. Through this perspective, realists believe that state behavior is driven ­by leaders’ flawed human nature and their pursuit of greater power. Currently there are six different variants of realism: classical realism, neorealism, rise and fall realism, neoclassical realism, offensive structural realism, and defensive structural realism. Going into detail for each one would require its own assignment, however it is good to note that each variant offers unique perspectives on the causes and consequences of conflict rooted in realism.­­ In conclusion, realism is an IR perspective emphasizing on the competitive and anarchic nature of the international system, where its primary actors are states driven by self-interest, power-seeking behavior, and a desire for security in a world without a central authority.

2.     Liberalism

Differently to realism that focuses on the state, liberalism values is a perspective in IR that values individual freedom, equality, and the protection of human rights. Liberalism advocates for domestic governance, free markets, and the rule of law in order to create a society where people have the opportunity to pursue their goals and live their lives freely as they desire. The perspective also emphasizes the importance of personal liberty, tolerance, and the idea that governments exist to protect its citizens. Running contrast to realism, international relations in liberalism emphasizes cooperation, diplomacy, and the promotion of democracy on a global stage with its democratic peace theory, suggesting that democracies are less likely to go to war with each other, which is a key concept in liberal international relations theory. Liberalism also emphasizes economics greatly both as a means to achieve individual prosperity and in an effort to reduce conflicts.

3.     Constructivism

Another perspective in IR, emphasizing on the socially constructed nature of security, arguing that security itself is not a fixed or objective concept, but rather shaped by ideas, norms, and identities that vary across different social contexts. Security through the lens of constructivism is viewed as a “thick signifier”, meaning that its meaning is not fixed but varies on social contexts and interactions. In this case, the way security is defined through constructivism influences how threats are identified, perceived, and addressed. Within constructivism also exists the Copenhagen School, a part of constructivism acting as a framework for studying security, focusing on how security functions in world politics and how it is constructed through intersubjective processes. Key concepts within the School include sectors, regional security complexes, and securitization. Through this, the school emphasizes on the importance of understanding how security is given meaning through social processes and how it impacts political outcomes. In conclusion, by focusing on the role of ideational factors and social construction of security, constructivism offers a nuanced perspective on security issues and provides insights into how security threats are framed, contested, and addressed in the international arena.

There are several ways to compare the three perspectives, which in this case I will split into four categories: meaning and epistemology, state behaviour, security, along with international relations and institutions.

1.     Meaning and Epistemology

All three are relatively different in how it views the world, where realism has a pessimistic view of human nature and the international system, liberalism has a more optimistic view of it, and constructivism focuses solely on the role of ideas, norms, and identities in shaping state behaviour. Realism sees states as primary actors, liberalism believes on the free will and individual liberty of its citizens, and constructivism emphasizes the importance of social interactions.

2.     State Behavior

In how the state operates, realism argues that states are primarily motivated by power and security concerns, believing that states are in a constant struggle for power and that conflicts are inevitable within the current international system. On the other hand, liberalism believes that states can cooperate and create peaceful relations through diplomacy, trade, and international institutions, emphasizing the role of economic interdependence and shared values in promoting peace. Meanwhile, constructivism argues that state behavior, as has been stated previously, is shaped by social norms, identities, and perceptions, highlighting the role of ideas and beliefs in shaping state interests, preferences, and behavior.

3.     International Relations and Institutions

Realism views the nature of international relations and systems as anarchic, where there is no overarching authority to enforce rules or maintain order, therefore states are seen as primary actors in a self-help system, prioritizing their own security and survival, emphasizing the importance of power, competition, and balance of power. Because of this, realism as a perspective is sceptical of international institutions, viewing them as tools for more powerful states to advance their own interests and reflects power relations among states. Once again in contrast to realism’s pessimistic view, liberalism sees the international system as being characterized by interdependence and cooperation between states, believing that states can work together to achieve common goals and that international institutions play a key role in promoting peace and cooperation, therefore emphasizing the role of institutions in fostering trust and cooperation among states. As the odd one out, constructivism views the international system as socially constructed through shared beliefs, norms, and identities as per usual, and focusing on how international institutions are sites where norms and identities are constructed and reproduced, eventually playing a key role in shaping state behavior and promoting shared security.

4.     Security

How the three perspectives sees security has pretty much been explored based on the past three categories, concluding in such. Realism views security in terms of military power and the balance of power among states, emphasizing the importance of self-help and survival in an anarchic world. Liberalism on the other hand sees security as a broader concept encompassing economic, political, and human security, thus advocating for cooperative security measures. Constructivism believes security to be socially constructed through shared understandings of threats and vulnerabilities, focusing on how ideas about security collectively shape state behaviour and cooperation.

In conclusion, Security Studies between the three perspectives differ depending on each of their views regarding security, the international system, and how they expect states to operate. In realism, security studies could be seen through the lens of power politics and balance of power among states, emphasizing military capabilities, deterrence, and protection of national interests, and prioritizing the security of its state. As has been stated in previously, liberalism’s approach of security studies includes not only security, but also economic, political, and human security dimensions, emphasizing on how security studies would be able to solve issues regarding these varying securities. Meanwhile security studies in constructivism focuses on the research of how social concepts and shared beliefs, norms, and identities can impact a state’s view on security, and how it will eventually influence state behavior.

Realism is a foundational theoretical approach in international relations that emphasizes power dynamics, state interests, and the competitive nature of the international system. Key principles of realism include:

• Anarchy: Realists argue that the international system is anarchic, lacking a central authority, leading to a self-help system where states must prioritize their own security.

• State-centric: States are considered the primary actors in international relations, with their actions driven by the pursuit of power, security, and survival.

• Balance of power: Realists emphasize the importance of maintaining a balance of power among states to prevent any one state from dominating the system.

• Security dilemma: Realists highlight the inherent mistrust and uncertainty among states, leading to arms races and alliances to enhance security.

Liberalism

Liberalism is another influential perspective in international relations that focuses on cooperation, institutions, and interdependence. Key principles of liberalism include:

• Interdependence: Liberals stress the interconnectedness of states through trade, diplomacy, and global governance, leading to mutual benefits and peace.

• Institutions: Liberalism emphasizes the role of international institutions, such as the United Nations and World Trade Organization, in promoting cooperation, resolving disputes, and upholding norms.

• Democracy and human rights: Liberals advocate for the promotion of democracy, human rights, and rule of law as essential elements for fostering peace and stability.

• Economic interdependence: Liberals believe that economic ties between states reduce the likelihood of conflict, as shared economic interests create incentives for peaceful relations.

Constructivism

Constructivism is a newer theoretical perspective that focuses on the role of ideas, norms, and identities in shaping international relations. Key principles of constructivism include:

• Social construction of reality: Constructivists argue that the meanings and norms attached to actions and events are socially constructed, influencing state behavior.

• Identity and norms: Constructivism emphasizes the importance of identity formation and shared norms in shaping state interactions and cooperation.

• Change over time: Constructivists believe that international relations are not fixed and can evolve as ideas, identities, and norms change.

• Discourse and language: Constructivists highlight the role of discourse, language, and communication in shaping how states perceive each other and construct their interests and identities.

Realism, liberalism, and constructivism are key theoretical perspectives in international relations, each offering unique insights into state behavior and global dynamics. Realism focuses on power struggles, state interests, and the competitive nature of the anarchic international system, emphasizing self-help, balance of power, and security dilemmas. In contrast, liberalism highlights cooperation, institutions, and interdependence among states, promoting democracy, human rights, and economic ties for peace and mutual benefit. Constructivism centers on the role of ideas, norms, and identities in shaping international relations, emphasizing the social construction of reality, identity formation, and the evolving nature of global politics.

Realisme merupakan salah satu perspektif utama dalam studi Hubungan Internasional yang memandang bahwa sistem internasional bersifat anarkis, kepentingan negara sebagai aktor utama, dan kecenderungan negara untuk memperjuangkan kekuasaan dan keamanan nasional. Realisme mengasumsikan bahwa negara-negara bertindak rasional untuk mempertahankan kepentingan dan keamanan mereka dalam lingkungan yang tidak teratur dan penuh ketidakpastian. Realisme memiliki berbagai aliran, seperti realisme klasik, neorealisme, realisme neoklasik, realisme struktural ofensif, dan realisme struktural defensif. Aliran-aliran dalam realisme memberikan penjelasan yang berbeda mengenai dinamika hubungan internasional dan konflik antar negara. Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai aliran aliran di realisme:

1.     Realisme Klasik

Realisme klasik berawal pada abad ke-20 ketika diterbitkannya buku yang berjudul ‘The Twenty Years Crisis’ karya Edward Hallett Carr.  Perspektif ini dicirikan sebagai respons terhadap pendekatan liberal yang dominan dalam studi HI pada masanya. Menurut realisme klasik, keinginan manusia untuk memilih lebih banyak kekuasaan berakar pada sifat dasar manusia, sehingga negara-negara terus terlibat dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan. Realisme klasik menekankan pada kepentingan negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional.

2.     Neorealisme

Perspektif neorealisme pertama kali dikembangkan oleh Kenneth Waltz dalam bukunya yang berjudul ‘Theory of International Politics’. Neorealisme menekankan pada struktur sistem internasional yang anarkis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi perilaku negara. Neorealisme mempertimbangkan faktor-faktor seperti kekuatan relatif, kedekatan geografis, dan keseimbangan serangan-pertahanan dalam analisisnya.

3.     Realisme Neoklasik

Realisme neoklasik menekankan pada asumsi bahwa negara-negara bertindak rasional untuk mencapai keamanan nasional mereka. Pendekatan ini memperhitungkan preferensi negara berdasarkan kebutuhan untuk merasa aman dalam lingkungan internasional yang tidak teratur.

4.     Realisme Struktural Defensif

Fokus utama dalam realsime struktural defensif adalah pada upaya negara untuk mencari keamanan dalam sistem internasional yang anarkis. Pendekatan ini menyoroti pentingnya keseimbangan kekuatan dan ancaman dalam menjaga stabilitas sistem internasional.

5.     Realisme Struktural Ofensif

Perspektif realisme struktural ofensif merupakan varian realisme yang menekankan pada upaya negara untuk mencapai kekuasaaan dan dominasi dalam sistem internasional. Pendekatan ini memperhatikan bagaimana negara-negara bersaing untuk mencapai keunggulan relatif dan mengamankan kepentingan nasional mereka.

LIBERALISME

Liberalisme dalam hubungan internasional menyoroti pentingnya nilai-nilai liberal seperti kebebasan individu, perdagangan yang adil, demokrasi, dan kerjasama internasional dalam menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di tingkat global. Perspektif liberalisme meyakini bahwa perdamaian dunia akan terwujud melalui kebeasan individu, pasar bebas, dan hak-hak masyarakat sipil. Berbeda dengan realisme yang mengutamakan pentingnya aktor negara, liberalisme mengutamakan peran individu dalam sistem internasional. Dalam studi keamanan, liberalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional yang berfokus pada upaya untuk membangun institusi internasional yang dapat memfasilitasi kerjasama antar negara guna mengatasi konflik dan mempromosikan perdamaian.

KONSTRUKTIVISME

Konstruktivisme telah menjadi pendekatan teoritis dalam studi Hubungan Internasional sejak kemunculannya pada tahun 1980-an. Konstruktivisme pertama kali diuraikan oleh Nicholas Onuf dalam bukunya ‘World of Our Making’ di tahun 1989. Perspektif konstruktivisme berfokus pada peran faktor ideasional dan konstruksi sosial politik dunia, perspektif ini mungkin dapat digambarkan sebagai teori sosial yang lebih luas terhadap berbagai isu, mulai dari ekonomi politik hingga organisasi internasional, dan keamanan. Kaum konstruktivis menekankan bahwa keamanan merupakan tempat negosiasi dan kontestasi antara berbagai aktor yang menguraikan  visi yang berbeda mengenai nilai-nilai dan tindakan yang harus diambil. Konstruktivisme juga menyoroti peran norma dalam politik internasional, dengan norma dianggap sebagai harapan bersama tentang perilaku yang sesuai oleh aktor dengan identitas tertentu. Para konstruktivis telah menghabiskan banyak waktu untuk mengeksplorasi bagaimana norma-norma internasional berkembang dan memberikan batasan terhadap perilaku negara yang dapat diterima secara umum. Mereka juga menunjukkan pentingnya identitas dan norma dalam mengkondisikan persepsi tentang ancaman keamanan global atau regional, seperti dalam kasus intervensi di Irak pada tahun 2003. Di samping itu, konstruktivisme menggarisbawahi bahwa hubungan antara agen dan struktur saling membentuk, dan unsur-unsur ideational seperti norma, identitas, dan gagasan secara umum menjadi inti dari pembentukan dan dinamika politik global. Meskipun tidak secara eksplisit mengembangkan teori keamanan internasional, pendekatan ini memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan keamanan, termasuk sifat dasar kekuasaan, dilema keamanan, dan perimbangan kekuatan. Dengan demikian, konstruktivisme menyediakan perspektif alternatif dalam pemahaman keamanan internasional, dengan fokus pada peran identitas, norma, dan gagasan dalam membentuk praktek politik serta persepsi tentang keamanan.

Ketiga perspektif utama Hubungan Internasional yaitu realisme, liberalisme, dan konstruktivisme memiliki pandangan yang berbada dalam studi keamanan. Dalam perspektif realisme, keamanan dipandang sebagai prioritas utama yang bergantung pada kekuatan relatif dan keseimbangan kekuatan antara negara. Persaingan untuk kekuasaan dan sumber daya dianggap sebagai sumber utama ancaman, dengan solusi konflik yang cenderung bersifat realpolitik, seperti keseimbangan kekuatan, detterence, dan kekuatan militer. Sebaliknya, liberalisme melihat keamanan sebagai hasil kerjasama internasional, perdagangan bebas, diplomasi, dan lembaga internasional. Ancaman dalam perspektif liberalisme dapat berasal dari ketidakstabilan ekonomi, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik antar negara, yang diatasi melalui kerjasama internasional dan solusi konflik yang lebih condong kepada diplomasi, negosiasi, perdagangan, dan kerjasama internasional. Di sisi lain, konstruktivisme menekankan bahwa keamanan adalah konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, identitas, dan gagasan dalam masyarakat internasional sebagai sumber keamanan yang penting. Ancaman dalam konstruktivisme berasal dari ketidaksetujuan normatif, perbedaan identitas, dan konstruksi sosial yang menghasilkan persepsi ancaman, dengan solusi konflik yang menekankan negosiasi, dialog, dan transformasi normatif.

Perbedaan utama antara ketiga paradigma ini terletak pada pandangan mereka terhadap sifat manusia, sifat sistem internasional, dan peran ide dan norma dalam hubungan internasional. Realisme melihat manusia sebagai rasional dan egois, dengan sistem internasional yang didominasi oleh persaingan kekuasaan antara negara-negara. Liberalisme, di sisi lain, melihat manusia mampu bekerja sama dan sistem internasional yang dapat menghasilkan perdamaian melalui kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional. Konstruktivisme menekankan bahwa identitas dan norma memainkan peran penting dalam membentuk perilaku aktor-aktor dalam hubungan internasional, dengan penekanan pada pentingnya ide dan norma dalam membentuk institusi dan interaksi antarnegara.

Dalam membandingkan ketiganya, dapat dikatakan bahwa realisme lebih cenderung melihat hubungan internasional dalam konteks persaingan kekuasaan dan kepentingan nasional, sementara liberalisme dan konstruktivisme lebih menekankan pada potensi kerjasama dan peran lembaga dan ide dalam membentuk perilaku internasional. Meskipun memiliki perbedaan pendekatan, ketiga paradigma ini dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dinamika hubungan internasional secara keseluruhan.

Dalam pendekatan realisme, perilaku negara ditentukan oleh sifat alamiah manusia yang berasal dari pemimpinnya. Realisme memahami bahwa sistem internasional itu bersifat anarkis, dimana setiap negara mengejar kekuasaan untuk memenuhi kepentingan nasionalnya sendiri. Adapun terdapat beberapa pendekatan realis yang berbeda tentang studi keamanan, yaitu Realisme klasik oleh Morgenthau yang memandang bahwa negara terus menerus meningkatkan kemampuannya karena keinginan untuk mendapat kekuasaan. Hal ini dipengaruhi oleh ambisi atau motivasi dari pemimpinnya. Berbeda dengan pendekatan Neorealisme oleh Waltz yaitu perilaku negara tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh motivasi pemimpin atau karakteristik negara, tetapi berfokus pada upaya setiap negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya dalam sistem internasional yang anarkis. Kemudian terdapat pandangan Realisme Struktural Defensif, yaitu setiap negara harus mencari kekuasaan sesuai kebutuhan, bukan seluruh kekuasaan yang ada. Sedangkan Realisme Struktural Ofensif berpendapat bahwa dalam menghadapi dunia internasional yang tidak menentu, perlu meraih kekuasaan sebanyak-banyaknya karena keamanan hanya bisa dicapai ketika negara menjadi yang paling berkuasa. Begitu pun dalam pandangan Rise and Fall Realism yang juga melihat bahwa peraturan dan praktik dalam sistem internasional ditentukan oleh keinginan negara yang paling berkuasa. Sehingga, hubungan internasional terus menjadi perebutan oleh aktor-aktor dalam keadaan anarki. Terakhir, Realisme Neoklasik menyatakan bahwa apa yang dilakukan negara sebagian besar bergantung pada preferensi yang berasal dari dalam negeri. Kaum realis neoklasik sepakat bahwa kemampuan material dan distribusi kekuasaan adalah titik awal analisis hasil internasional.

LIBERALISME

Liberalisme adalah perspektif dalam studi hubungan internasional yang berfokus pada kerja sama, interdependensi, dan peran aktor non-negara dalam politik internasional. Dalam pandangan Immanuel Kant, liberalisme cenderung ke arah perdamaian, yaitu menekankan pentingnya negara-negara republik dalam mempromosikan perdamaian dengan mengupayakan hubungan internasional yang diatur oleh hukum. Kaum liberal juga berpendapat bahwa kerja sama seperti melalui perdagangan menumbuhkan saling ketergantungan antar negara, sehingga mengurangi kemungkinan konflik dan mampu mempromosikan hubungan damai. Liberalisme percaya bahwa keamanan bergantung pada dorongan lembaga-lembaga liberal. Meskipun institusi tidak bisa menghapuskan anarki, mereka dapat mengubah karakter lingkungan internasional dengan mempengaruhi preferensi negara dan perilaku negara. Adapun dalam mencapai perdamaian adalah dengan mendorong sistem demokrasi, penghormatan universal terhadap hak asasi manusia, dan pengembangan masyarakat sipil. Jika Realis percaya institusi adalah cerminan dari distribusi kekuasaan dan berfungsi untuk mempertahankan dominasi, sementara kaum liberal berpendapat bahwa institusi memaksimalkan kepentingan bersama.

KONSTRUKTIVISME

Pendekatan konstruktivis memandang bahwa realitas dunia internasional tidak bersifat objektif, melainkan dibangun secara intersubjektif melalui interaksi antar aktor-aktor di dalamnya. Konstruktivisme berpendapat bahwa faktor-faktor non-material seperti nilai, norma, identitas, dan gagasan memainkan peran penting dalam membentuk perilaku dan kepentingan aktor-aktor tersebut, serta dalam menentukan dinamika dan pola hubungan internasional. Konstruktivisme menekankan bahwa makna, pemahaman bersama, dan interaksi sosial turut membentuk kepentingan dan tindakan para aktor, baik negara maupun non-negara dalam dinamika hubungan internasional. Bagi kaum konstruktivis, konsep keamanan adalah konstruksi sosial yang merupakan hasil dari interaksi, negosiasi, dan kontestasi antara berbagai aktor, baik negara maupun non-negara, yang masing-masing memiliki kepentingan dan nilai-nilai yang berbeda.

Perbedaan utama antara ketiga perspektif tersebut terletak pada penekanan atau fokusnya, yaitu realisme pada kekuasaan dan kepentingan nasional serta memandang negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional yang anarki. Liberalisme berfokus pada kerjasama dan institusi untuk mencapai perdamaian, serta peran aktor non negara atau individu dalam hubungan internasional. Sedangkan konstruktivisme menekankan pada peran ide, identitas, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku aktor baik negara maupun non-negara dalam dinamika hubungan internasional.

Realisme menekankan peran penting negara sebagai aktor utama dalam sistem internasional, yang berusaha untuk menjaga keamanan dan kekuatan relatif mereka. Realisme menyoroti anarki dalam sistem internasional dan kecenderungan negara untuk mencari kekuatan dan keamanan. Prinsip keseimbangan kekuatan dianggap penting, dengan negara mencari aliansi dan kekuatan militer untuk melindungi kepentingan nasional. Realisme melihat ancaman keamanan utamanya dari persaingan kekuatan dan potensi konflik militer antara negara-negara.

2. Liberalisme

Liberalisme menekankan pentingnya kerjasama internasional, institusi, perdagangan, dan norma bersama dalam menciptakan keamanan. Liberalisme meyakini bahwa perdamaian dapat dicapai melalui kerjasama dan pembangunan institusi internasional. Perjanjian, hukum internasional, dan lembaga seperti PBB dianggap sebagai alat penting. Liberalisme mengidentifikasi tantangan keamanan dalam ketidakstabilan ekonomi, ketidakadilan sosial, dan konflik bersenjata, yang dapat diatasi melalui kerjasama internasional, diplomasi, dan perdagangan bebas.

3. Konstruktivisme

Konstruktivisme menyoroti peran ide, identitas, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku negara dan sistem internasional. Konstruktivisme menekankan pentingnya norma, keyakinan bersama, dan identitas dalam membentuk interaksi antarnegara. Keamanan dipahami sebagai hasil dari proses sosial di mana norma dan keyakinan dibangun. Konstruktivisme melihat tantangan keamanan sebagai hasil dari perubahan normatif dan identitas, yang dapat mempengaruhi interaksi negara. Ancaman bisa muncul dari ketidakstabilan identitas, perubahan norma, atau konflik ideologis.

Perbandingan:

·       Realisme menekankan kepentingan dan kekuatan negara sebagai aktor utama, sementara liberalisme memperluas fokusnya ke institusi dan kerjasama internasional.

·       Konstruktivisme menyoroti peran ide dan identitas, membedakannya dari fokus realisme dan liberalisme pada struktur sistemik dan interaksi ekonomi.

·       Realisme lebih skeptis terhadap institusi internasional, sementara liberalisme dan konstruktivisme mengakui peran pentingnya dalam mencapai perdamaian dan stabilitas.

a. Realisme Klasik

     Gagasan dalam realisme klasik menilai bahwa karena adanya sifat atau keinginan alami dalam diri manusia yang kuat untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar, negara-negara di dunia kemudian secara terus-menerus meningkatkan kemampuan atau kekuatan mereka.

b. Neorealisme

    Waltz dalam "the Theory of International Politics", mengemukakan bahwa sistem terdiri dari unit-unit yang saling berinteraksi. Teori ini menilai bahwa sistem atau struktur internasional bersifat anarki dan bahwa pihak yang memiliki kekuatan yang lebih besar atau kuat akan berkuasa dan pihak yang lemah akan tersingkirkan.

*Perbedaan paling kontras antara teori realisme klasik dan teori neorealisme berasal dari preferensi negara untuk melindungi keamanan negaranya. Realisme klasik menilai bahwa pemimpin negara dimotivasi atau didorong oleh sifat alami/hasrat yang dimiliki manusia untuk mendapatkan/memperoleh kekuatan. Sedangkan neorealisme lebih melihat sistem internasional bersifat anarki dan bahwa negara di dunia harus mencari cara untuk bertahan dengan meningkatkan kekuatan, mengabaikan motivasi dari pemimpin dan karakteristik dari sebuah negara.

c. Defensive Structural Realism

     Seperti neorealisme, teori ini memiliki asusmsi bahwa negara mencari keamanan dalam sistem internasional yang anarki ancaman utama bagi kemakmuran/kestabilan suatu negara yang datang dari negara lain. Stephen Walt's "Balance of Threat” teori menyatakan bahwa dalam sistem internasional yang anarki, negara-negara membentuk aliansi untuk melindungi negaranya.

d. Offensive Structural Realism

    Berbeda dengan teori defensive structural realism yang menyatakan bahwa negara hanya mencari jumlah kekuatan yang sesuai, teori dari offensive structural realism berangkat dari karya John Mearsheimer dalam “The Tragedy of Great Power Politics” yang menilai bahwa negara-negara menghadapi ingkungan internasional yang tidak pasti yang di mana mungkin bagi negara untuk menggunakan kekuatannya untuk “menyerang/merusak” negara lain. Lima asumsi Mearsheimer:

·         Sistem internasional bersifat anarki.

·         Kekuatan besar tidak akan bisa terpisahkan dan memiliki kekuatan ofensif serta dapat menghancurkan satu sama lain.

·         Negara tidak akan pernah bisa memperkirakan intensi dari negara lain.

·         Bertahan adalah tujuan utama dari kekuatan besar.

·         Kekuatan besar adalah aktor rasional.

Dari asumsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuatan besar saling mewaspadai satu sama lain dan mereka hanya bisa bergantung pada kekuatan sendiri untuk kemanan negaranya. Oleh karena itu, strategi terbaik bagi negara untuk dapat bertahan adalah dengan memaksimalkan kekuatan relatifnya.

e. Realisme Neoklasik

    teori ini berusaha untuk menggabungkan teori realisme klasik dan neorealisme dengan memperhitungkan unsur politik domestik dan juga lingkungan eksternal/internasional dari suatu negara. Artinya, teori realisme neoklasik menilai bahwa bagaimana negara-negara merespons atau mengambil tindakan terhadap sistem internasional dipengaruhi tidak hanya bagaimana keadaan lingkungan internasional, tetapi lingkungan domestik dari sebuah negara.

B. Liberalisme

     Perspektif liberalisme adalah persepktif yang sangat berbanding terbalik dengan perspektif realisme dalam studi hubungan internasional. Perspektif liberalisme muncul sebagai perspektif yang mempunyai pengaruh kuat setelah berakhirnya Perang Dunia I. Immanuel Kant adalah tokoh lainnya yang menyumbangkan pemikirannya bagi perkembangan perspektif liberalisme. Dalam bukunya “Towards Perpetual Peace (1795)”, Kant mengemukakan bahwa bagaimana perdamaian dunia bisa dicapai. Kant menuliskan bahwa perdamaian dunia hanya mungkin dicapai ketika interaksi hubungan internasional meniru hubungan antarindividu di dalam suatu masyarakat yang adil, di mana rule of law menjadi pegangan dasar dalam melakukan interaksi. Negara dalam melakukan interaksi harus menghormati hak-hak negara lain untuk menentukan nasibnya sendiri seperti halnya individu di masyarakat. Negara tidak diperbolehkan untuk mencampuri dan secara sepihak memaksa untuk ikut mengurusi konstitusi dan urusan pemerintahan negara lain. Negara juga perlu mengatur tata kelola dengan negara-negara lain melalui suatu mekanisme federasi. Dengan begitu, adanya rasa hormat terhadap hukum yang ada menajdi jalan untuk terbentuknya perdamaian itu sendiri.

     Adam Smith juga dianggap sebagai salah satu tokoh yang menyumbang pemikirannya bagi perkembangan perspektif liberalisme terutama dalam lingkup ekonomi. Smith beranggapan bahwa baik manusia maupun negara saling ketergantungan satu sama lain. Dari anggapan inilah berkembang perspektif liberalisme suatu tesis; saling ketergantungan terkhususnya dalam bidang ekonomi mendorong negara untuk tetap menjaga kerja sama dan dengan begitu maka negara-negara akan mencegah diri untuk melakukan konflik yang mengarah pada situasi perang terbuka. Hubungan ekonomi, baik bagi masyarakat maupun negara menjadi sifat yang saling menyatukan sebagai kekuatan untuk membangun dan menjaga perdamaian dalam hubungan internasional.

C. Konstruktivisme

     Teori ini menilai bahwa norma, nilai, atau identitas yang dimiliki/dianut oleh suatu negara menentukan lingkungan internasional berjalan. Dalam teori konstruktivisme ini, identitas nasional dan nilai-nilai politik dalam negeri menjadi jalan tengah untuk pemecahan masalah dalam hubungan internasional. Selain itu, konstruktivisme juga menilai bahwa struktur-struktur yang yang menyatukan manusia didasarkan pada adanya gagasan atau ide yang dipahami secara bersama dan bukan karena kekuatan materi. Untuk itu, keputusan aktor internasional atau negara juga didasari pada nilai dan norma yang dipercayai dan interaksi antar-individu di llingkungan sekitar, seperti struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya, tidak hanya terbatas pada kepemilikan kekatan relatif, motivasi, dan kepentingan.

Perbedaan ketiga teori: Teori realisme menilai bahwa untuk menjaga keamanan negara tetap dalam keadaan stabil, negara-negara di dunia harus mengembangkan dan memiliki kekuatan yang besar karena lingkungan internasional memiliki sifat anarkis. Tindakan atau perilaku dari sebuah negara dalam interaksi hubungan internasional dipengaruhi secara rasional oleh kepentingan nasional terutama kepentingan untuk bertahan dan memperoleh keamanan nasional. Untuk mencapai kepentingan tersebut, negara menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan karena dalam hubungan internasional keberadaan kekuatan sangat menentukan keamanan negara. Sedangkan teori liberalisme menilai bahwa kepemilikan power yang besar bukan lah satu-satunya upaya untuk tetap menjaga perdamaian dalam lingkup internasional. teori ini percaya bahwa setiap negara memiliki perbedaan dan karena itu negara-negara di dunia melakukan kerja sama untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Teori liberalisme lebih menekankan pada jalinan kerja sama antar-negara dibanding dengan kepemilikan kekuatan yang besar serta konflik sebagai penyelesaian suatu masalah internasional. Berbeda dengan dua teori lainnya yang lebih membahas mengenai aspek materi dari sebuah negara, teori konstruktivisme lebih melihat bagaimana tindakan suatu negara dipengaruhi oleh suatu hal yang bersifat non-materi, seperti nilai dan norma yang dipercaya. Teori ini menilai bahwa tindakan negara-negara di lingkungan internasional juga dapat dipengaruhi oleh adanya nilai atau norma yang dipegang dan interaksi antar-individu di llingkungan sekitar, seperti struktur politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Realisme, pendekatan teoritis dalam HI yang menekankan kepentingan nasional, persaingan antarnegara, dan kekuasaan sebagai faktor utama yang mempengaruhi perilaku negara-negara di panggung internasional. Terdapat beberapa aliran dalam realisme, termasuk realisme klasik, neorealisme, realisme struktural ofensif, dan rise and fall realism. Realisme klasik percaya bahwa politik internasional cenderung kejahatan, sedangkan Neorealisme menekankan bahwa negara bertindak rasional untuk bertahan hidup dalam sistem anarkis, sementara Realisme struktural ofensif, dipelopori oleh John Mearsheimer, menekankan pentingnya kekuatan relatif dalam memperoleh keamanan, rise and fall realism menghighlight bagaimana negara-negara yang bangkit dan negara negara yang jatuh dalam perannya atau posisinya dipanggung internasional dan implikasinya terhadap kebijakan luar negeri. Ada juga realisme neoklasik yang menekankan peran motif dalam kebijakan luar negeri negara.

Liberalisme:

Liberalisme dalam Hubungan Internasional menggambarkan beberapa aliran, termasuk tradisional liberalism, liberalisme komersial, dan institusionalisme neoliberal. Tradisional liberalism, yang berasal dari pemikiran Immanuel Kant, menekankan pentingnya konstitusi republik dan perdagangan untuk mencapai perdamaian. Liberalisme komersial mengemukakan bahwa perdagangan dan interdependensi ekonomi dapat mengurangi kemungkinan konflik antarnegara. Sementara Neoliberalisme institusional menekankan peran institusi internasional dalam mengurangi konflik dan memfasilitasi kerja sama antarnegara.

Konstruktivisme:

Konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan peran penting norma, identitas, dan keyakinan dalam membentuk perilaku dan interaksi di tingkat internasional. Konstruktivisme menyoroti pentingnya konstruksi sosial dalam membentuk persepsi, kebijakan, dan interaksi antarnegara.

Berdasarkan definisi yang berhasil saya rangkum dari bahan bacaan, terdapat satu persamaan yang paling menonjol ialah, ketiga teori tersebut sama sama mempertimbangkan perilaku internasional. Sedangkan perbedaan yang kontras bisa kita lihat dari bagaimana ketiga teori memandang pendekatan terhadap konflik. Realisme melihat konflik sebagai fenomena yang mungkin dan bahkan diharapkan dalam politik internasional. Di sisi lain, liberalisme Percaya bahwa konflik dapat diatasi melalui kerja sama ekonomi, perdagangan, dan institusi internasional. Dan terakhis, Konstruktivisme memandang bahwa konflik sering kali berkaitan dengan persepsi dan identitas yang saling bertentangan, dan dapat diatasi dengan mengubah norma dan keyakinan.

Secara klasik, realisme melihat bahwa individu-individu yang merupakan aktor yang aktif dan berperan dalam suatu negara memiliki kelekatan dengan sifat manusia yang mana sifat ini kemudian dapat menjadi akar dari bentuk keinginan penguasaan yang lebih. Pada dasarnya berangkat dari pernyataan tersebut, kemudian lahir pula bentuk lain dari realisme seperti neorealisme yang melihat bahwa penguasaan tersebut tidak berasal dari karakteristik manusia yang mana hal tersebut berada pada orang-orang penting dalam institusi negara, melainkan neorealisme sendiri memiliki gagasan bahwa negara hanya berusaha untuk bertahan, tindakan atau keputusan yang diambil negara pula berdasar akan landasan ini. Kemudian, terdapat realisme struktural defensif yang sejalan dengan neorealisme, dimana pemahaman ini melihat bahwa negara-negars berusaha mencari keamanan dalam sistem internasional yang dianggap anarkis. Hal tersebut kemudian dibantah oleh kaum realisme struktural ofensif yang lebih berpegang pada argumen bahwa negara-negara tidak hanya sebatas mencari keamanan namun juga memperoleh kekuatan sebanyak mungkin. Kemudian terdapat rise and fall realism dimana pandangan ini melihat bahwa 'posisi'/tingkatan/derajat suatu negara kemudian dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri negara tersebut baik itu ketika berada di posis atas maupun bawah, yang mana kemudian kedua posisi ini terdapat usaha untuk bertahan. Kemudian terdapat realisme neoklasik yang memberikan pandangan yang lebih luas dari realisme klasik, dimana realisme neoklasik melihat preferensi dalam negeri yang tidak hanya bergantung pada individunya saja.

-LIBERALISME

Liberalisme tradisional oleh Kant melihat bahwa tercapainya perdamaian yang mana hal ini merupakan orientasi alamiah negara dapat terjadi dengan sistem pemerintahan republik, dimana sistem ini menerapkan hukum secara universal. Terdapat liberalisme komersial yang melihat bahwa perdangan antar negara dengan antar individu adalah hal yang sama, yang dimana tipe liberalisme ini melihat bahwa persaingan pasar bukanlah konflik melainkan kerjasama yang damai. Institusionalisme neoliberal memandang peran lembaga-lembaga internasional dalam mengurangi resiko konflik.

-KONTRUKTIVISME

Para kontruktivis berpendapat bahwa dunia dijalankan oleh sistem secara sosial melalui interaksi intersubjektif seperti norma ataupun gagasan. Berkaitan dengan keamanan, kontruktivisme melihat pendekatan inu sebagai hal yang lebih lengkap tentang dinamika yang secara tradisional dikaitkan dengan pendekatan realis terhadap keamanan, mulai dari sifat dasar umum kekuasaan, dilema keamanan ataupun keterimbangan kekuasaan. Asumsi utama kontruktivis mengenai kemanan dapat diinterpretasikan dengan melihat bahwa keamanan adalah konstruksi sosial. Kontruktivisme dan identitas khususnya bagi kontruktivis konvensional melihat bahwa hubungan antara kemanan dan identitas adalah bagaimana identitas menjadi landasan dalam menentukan isi kepentingan serta tindakan suatu negara. Kemudian, bagi kontruktivisme keamanan adalah wadah negosiasi serta terjadinya perdebatan. Kontruktivisme yang dibawakan oleh Alexander Wendt juga kemudian melihat agen (dalam hal ini negara) dapat memberikan pengaruh serta efek pada struktur tertentu dengan cara mereka bertindak.

Secara perbandingan, Realisme sendiri melihat bagaimana kekuasaan merupakan hal yang berdasar pada sifat-sifat manusia yang dapat dianggap buruk sehingga terkadang hal ini membawa output yang buruk pula. Sedangkan, liberalisme sendiri memandang bahwa pembawaan akan perdamaian berakar pada hukum yang baik dengan sifat universalitas dan hal ini dapat terwujud dengan sistem tersebut. Sedangkan, kontruktivisme melihat lingkup dunia terkonstitusi secara sosial oleh berbagai faktor-faktor seperti norma, identitas maupun gagasan, dalam hal ini, konstruktivisme memahami objek yang ada secara lengkap

1.      Liberalisme

Perspektif liberalisme menekankan terhadap kebebasan individu yang termasuk didalamnya hak asasi manusia, demokrasi, dan pemerintah yang adil. Kant menekankan pentingnya konstitusi republik dalam mewujudkan perdamaian. Pada perkembangannya, perspektif ini semakin berkembang dengan perbedaan yang signifikan dalam pemikiran keamanan, yang secara bersamaan setiap pendekatan agak berlawanan.

Dalam commercial liberalism memandang jika perdagangan liberal menyatakan bahwa perdangan antar negara itu saling menguntungkan. Kant percaya jika perdagangan kemungkinan besar akan menimbulkan konflik. Disisi lain, commercial liberalism memandang jika perdagangan sebagai pembangunan yang menguntungkan dan bermanfaat Semua orang atau pihak yang terlibat akan mendapatkan keuntungan melalui partisipasi pembagian kerja global. Persaingan pasar bukanlah konflik melainkan kerjasama yang damai, setiap produsen membantu meningkatkan kualitas hidup semua orang melalui produksi dan penjualan produk yang lebih unggul dan lebih murah dibandingkan yang ditawarkan oleh saingannya.

Teori democratic peace sendiri menyatakan jika negara-negara demokrasi tidak akan saling berperang. Dari sudut pandang keamanan, teori democratic peace jelas menyatakan jika keamanan tergantung pada institusi liberal dan kebijakan keamanan yang harus memiliki tujuan jangka panjang untuk menyebarkan liberalisme. Jalan menuju perdamaian yaitu dengan mendorong sistem demokrasi, menghormati hak asasi manusia secara universal dan pengembangan masyarakat sipil.

Neoliberal institutionalism berfokus kepada peran institusi atau lembaga internasional dalam melakukan mitigasi konflik. Pada dasarnya, neoliberal institutionalism yaitu kepentingan bersama dapat dicapai oleh negara secara bersama-sama. Jika melihat bagaimana keterkaitan perspektif ini dengan keamanan, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Menurut Jervis, pembentukan rezim keamanan lebih sulit dan kebutuhannya lebih meningkat karena karakteristik khusus yang dimiliki oleh bidang ini. “Rezim keamanan, dengan seruan mereka untuk saling menahan diri dan membatasi tindakan unilateral, jarang terlihat menarik bagi para pengambil keputusan”. Kepentingan setiap negara berbeda-beda. Oleh karenanya, Jervis menyatakan jika negara akan membentuk sebuah institusi jika mereka mencari tujuan yang dicapai oleh lembaga tersebut.

2.      Realisme

Fokus pembahasan dari perspektif realisme antara lain yaitu kekuatan, ketakutan, dan anarki memberikan penjelasan yang penting untuk konflik dan perang. Pada dasarnya, tujuan utama dari realisme adalah mewujudkan keamanan negara. Dalam perspektif ini, negara merupakan pemain utama, dimana negara dipandang sebagai aktor dalam menjalankan hubungan internasional. Sebagai aktor, negara-negara ini bertindak sesuai kepentingan mereka sendiri. Selain itu, realisme juga mengakui anarki dalam sistem internasional.

Pembahasan perspektif realisme sendiri terdiri dari beberapa pembahasan antara lain yaitu classical realism, neoclassical realism, defensive structural realism, offensive structural realism, dan rise and fall realism. Setiap pembahasan memiliki pembahasan yang berbeda.

Perspektif offensive structural realism mengatakan jika perdamaian yang bersenjata dan waspada akan berujung pada pencegahan timbal balik, diselingi dengan perang yang dipicu oleh revisionism yang didorong oleh struktur ketika suatu negara menghitung bahwa negara dapat memperoleh keuntungan dari negara lain.

Perspektif defensive structural realism mengatakan jika negara-negara status quo yang berhasil mengisyaratkan niat damai mereka atau menahan diri untuk tidak memperoleh kemampuan ofensif yang ambigu.

3.      Kontruktivisme

Kontruktivisme menggunakan kombinasi pendekatan sosiologis dan teori kritis. Para konstruktivis berpendapat jika dunia dikonstitusikan secara sosial melalui interaksi subjektif, bahwa agen dan struktur saling dikonstitusikan, dan faktor-faktor idesional seperti norma, identitas, dan ide merupakan pusat dari kosntitusi dan dinamika politik dunia. Dari perspektif realis, menyatakan jika konstruktivisme secara umum menghindari fokus pada politik kekuasaan keamanan dan lebih berfokus pada pengembangan norma-norma yang baik untuk mengelola persaingan antar negara dan melembagakan bentuk-bentuk komunitas politik yang lebih luas.

Dengan mengetahui relevansi identitas dengan keamanan dalam pendekatan ini, mengarah pada asumsi yang lebih mendasar bagi kaum kontruktivis: bahwa faktor-faktor non-material merupakan pusat dan konstruksi dan prakatik keamanan dalam politik dunia. Selain identitas, peran norma juga merupakan aspek yang paling menonjol yang dibahas oleh kaum konstruktivis. Norma didefinisikan sebagai harapan bersama tentang perilaku yang pantas oleh aktor dengan identitas tertentu.

Kontruktivis memandang jika keamanan adalah konstruksi sosial yang memiliki arti yang berbeda dalam konteks berbeda. Keamanan juga dilihat sebagai tepat negosiasi dan kontestasi, dimana para aktor bersaing untuk mendfinisikan indetitas dan nilai-nilai kelompok tertentu untuk memberikan dasar bagi tindakan politik. Identitas dan norma dipandang sebagai pusat keamanan, yang secara bersama-sama memberikan batas-batas bagi tindakan politik yang layak dan sah untuk tindakan politik.

Realisme

Keamanan adalah perhatian utama dalam hubungan internasional, menurut realisme. Kondisi keamanan adalah suatu kondisi dimana suatu negara merasa aman dari ancaman eksternal, khususnya yang datang dari negara lain. Teori keamanan realistis sangat menekankan persaingan untuk mendapatkan kekuasaan dan ancaman dari pemerintah lain. Perebutan kekuasaan, perang, dan konflik lainnya dipandang sebagai komponen normal dalam tatanan internasional. Realisme menyarankan agar negara-negara meningkatkan angkatan bersenjatanya dan tetap waspada terhadap potensi ancaman dari luar. Kaum realis percaya bahwa suatu negara harus mengutamakan kepentingannya sendiri dan bersiap menggunakan kekerasan jika diperlukan untuk menjaga keamanan nasional.

Liberalisme

Untuk mendorong perdamaian dan kemakmuran bersama, liberalisme memandang keamanan sebagai komponen kerja sama internasional yang lebih besar. Keamanan didefinisikan sebagai tidak adanya konflik bersenjata serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang kooperatif. Meskipun mengakui adanya risiko konvensional seperti perang, liberalisme juga menekankan dampak tantangan non-militer seperti kemiskinan, penyakit, dan perubahan iklim terhadap keamanan. Untuk mengurangi risiko keamanan, liberalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, diplomasi multilateral, kolaborasi internasional, dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Liberalisme juga menyoroti betapa pentingnya organisasi internasional seperti PBB dalam memajukan keamanan dan perdamaian dunia.

Konstruktivisme

Konstruktivisme menyoroti betapa pentingnya konstruksi sosial untuk memahami keamanan. Hal ini menyiratkan bahwa peraturan, keyakinan, dan identitas masyarakat internasional mempengaruhi keamanan sama seperti elemen nyata seperti kekuatan militer. Menurut konstruktivisme, risiko keamanan muncul dari konstruksi sosial, dimana cara aktor internasional memandang dan menafsirkan suatu skenario sangat mempengaruhi apakah skenario tersebut dianggap sebagai ancaman atau tidak. Konstruktivisme sangat menekankan pada penciptaan identitas dan norma yang mendorong kerja sama dan perdamaian global. Konstruktivisme juga menekankan betapa pentingnya bagi suatu negara untuk berkomunikasi, terlibat dalam wacana, dan memahami satu sama lain untuk menurunkan ketegangan dan permusuhan.

Dengan demikian, ketiga perspektif ini memberikan pemahaman yang berbeda tentang keamanan dalam hubungan internasional, dengan realisme menekankan persaingan kekuasaan dan kekuatan militer, liberalisme menekankan kerjasama internasional dan pembangunan bersama, dan konstruktivisme menekankan peran konstruksi sosial dan norma dalam memahami keamanan.

Perbandingan kontras antara Realisme, Liberalisme, dan Konstruktivisme terletak pada asumsi dasar dan fokus analisis.

1. Asumsi Dasar

   - Realisme: negara merupakan aktorutama dalam sistem internasional, dan persaingan kekuatan adalah faktor utama yang membentuk dinamika hubungan internasional. Realisme mengasumsikan bahwa kekuatan dan keamanan adalah prioritas utama negara.

   - Liberalisme: mempercayai potensi kerjasama antara negara-negara, serta memandang demokrasi, perdagangan, dan lembaga internasional sebagai faktor yang penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas.

   - Konstruktivisme: mengasumsikan bahwa gagasan, norma, identitas, dan pemahaman bersama dari dunia internasional adalah produk dari proses sosial. Oleh karena itu, konstruktivisme menekankan realitas politik tidak semata ditentukan oleh distribusi kekuatan, tetapi juga oleh konstruksi bersama melalui interaksi sosial

   
   

2. Fokus Analisis

   - Realisme: persaingan kekuatan dan perjuangan untuk kekuasaan antara negara-negara. Realisme melihat negara sebagai aktor utama yang berperang demi keamanan dan kekuasaannya.

   - Liberalisme: menyoroti potensi kerjasama antarnegara & memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, ham, dan kebebasan individu sebagai faktor penting dalam hubungan internasional.

   - Konstruktivisme: menekankan peran gagasan, norma, identitas, dan konstruksi sosial dalam membentuk perilaku dan kepentingan aktor dalam sistem internasional.

Realisme dalam ilmu hubungan internasional melihat akar suatu hal itu berasal dari sifat-sifat manusia yang egois dan mementingkan diri sendiri. In other words, mengenyampingkan ideologi dengan mengedepankan kepentingan untuk mendapatkan suatu kekuasaan. Kekuasaan menjadi aspek yang penting dalam paradigme realisme dimana negara yang lemah akan tertindas oleh negara yang kuat, sehingga memunculkan sifat 'kekuasaan berada di atas segalanya'. Realisme melihat negara adalah satu-satunya aktor yang berperan. Oleh karena itu, ketika melihat studi keamanan dengan menggunakan perspektif realisme di level analisis state yang terlihat adalah untuk mencapai rasa 'aman' tersebut negara-negara berusaha meningkatkan kekuatan militernya dan mengimbangi kekuatan-kekuatan lain untuk mencegah 'penindasan'. Media yang digunakan untuk menyelesaikan konflik internasional demi mempertahankan kedaulatan negara adalah melalui kekerasan atau bersifat agresif. Dalam realisme, terdapat beberapa konsep atau pendekatan yang bisa lebih rinci lagi mengiris studi keamanan apabila dilihat dari perspektif realis, antara lain:

1). Balance of Power: Perimbangan kekuatan yang dilakukan suatu negara demi menjaga keseimbangan agar negara tetap merasa 'aman'.

2). Arms Race: Bentuk lebih lanjut atau action dari balance of power, dimana negara-negara melakukan perlombaan senjata untuk menjadi yang paling kuat sehingga capable untuk menjaga keamanan negaranya.

3). National Interest: Kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh suatu negara. Interest yang dimaksudkan dalam hal ini adalah power, dimana negara berlomba-lomba untuk mendapatkan kekuasaan terbesar sehingga bisa menjadi negara terkuat.

2.     Liberalisme

Liberalisme dalam ilmu hubungan internasional adalah rival perspective dari realisme yang melihat suatu hal berasal dari sifat-sifat positif manusia, yaitu kerja sama, menjaga perdamaian dan menghormati kebebasan individu di atas segalanya. Berbanding terbalik dengan realisme, liberalisme membantah negara adalah satu-satunya aktor yang berperan karena dalam suatu negara hidup kelompok-kelompok manusia serta individu yang memiliki peran penting sebagai aktor hubungan internasional dengan membangun kerja samanya masing-masing untuk mencapai perdamaian dunia. Perspektif liberal melihat studi keamanan menitikberatkan ‘perdamaian’ sebagai suatu puncak dari tercapainya rasa ‘aman’, seperti melahirkan organisasi internasional untuk bekerja sama dan membangun perdamaian. Contohnya adalah dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pasca Perang Dunia I sebagai wujud pengimplementasian keamanan bersama (collective security). Liberalisme tidak menolak bahwa perang tidak dapat dihindari, tetapi frekuensinya dapat dikurangi dengan upaya kolektif untuk mengontrol hal tersebut bisa terjadi. Perspektif liberalisme menganggap ‘hubungan internasional’ sebagai wadah bagi negara dan aktor non-negara untuk melakukan interaksi. Dengan tidak menempatkan kepentingan di atas segalanya, liberalisme menghargai keberadaan setiap aktor, termasuk aktor individu. ‘Keamanan’ yang dijangkau dalam perspektif liberal kemudian menjadi lebih luas karena tidak hanya terpaku dengan keamanan negara saja. Di dalamnya mencakup keamanan ekonomi, keamanan kesehatan dan lain-lain melalui soft diplomacy.

3.     Konstruktivisme

Konstruktivisme hadir menjadi salah satu perspektif dalam hubungan internasional sejak berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme melihat segala hal yang terjadi itu tidak hanya didasari oleh suatu motif atau kepentingan yang ingin dicapai, melainkan juga terbentuk dari adanya interaksi oleh antar aktor dengan lingkungan di sekitarnya. Aktor-aktor hubungan internasional menerima sistem yang terbentuk dan bersifat dinamis dalam menentukan tindakan aktor berdasarkan strukturasi. Namun, dalam studi keamanan, hal ini dapat menyebabkan security dilemma atau dilema keamanan karena gagasannya dikonstruksi dari hasil interaksi para aktor yang terbangun. Contohnya adalah Amerika Serikat yang merasa insecured dengan nuklir dari Korea Utara, tetapi tidak merasa insecured dengan serangan yang dikerahkan oleh Israel bahkan membantu Israel dalam memasok persenjataan militernya dan tidak merasa terancam dengan meningkatkan kekuatan militernya. Padahal, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan militer yang kuat dan semua negara di dunia harusnya punya kemungkinan untuk diserang oleh negara dengan kekuatan militer yang kuat tersebut. Akan tetapi, karena hubungan yang dibangun oleh masing-masing aktor, terjadi security dilemma yang merupakan situasi tindakan negara untuk meningkatkan keamanannya itu menimbulkan reaksi dari negara lain yang dimana reaksi tersebut bukannya meningkatkan rasa keamanan melainkan terjadi penurunan keamanan. Tentu saja tindakan Amerika Serikat yang tidak merasa terancam itu disebabkan oleh hubungan yang dibangun dengan Israel, serta sudah melalui perbincangan-perbincangan internal mengenai kepentingan masing-masing pihak.

            Dalam studi keamanan internasional, Realisme menekankan pada sifat anarkis dari sistem internasional, dimana negara-negara bertindak sebagai aktor utama berusaha untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka. Realisme menegaskan bahwa kekuasaan adalah faktor utama yang memengaruhi dinamika hubungan internasional dimana negara-negara dianggap berkompetisi untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh dalam sistem internasional untuk mencapai keamanan. Realisme mengakui bahwa ketakutan akan ancaman dari negara lain merupakan motivasi utama dalam tindakan keamanan negara. Sistem internasional yang dianggap anarkis, tanpa otoritas pusat yang mengatur interaksi antar negara, mendorong negara untuk mencari keamanan sendiri. Realisme dalam studi keamanan mengasumsikan bahwa negara-negara bertindak secara rasional untuk mempertahankan keamanan dan kepentingan nasional mereka. Keputusan keamanan negara didasarkan pada perhitungan rasional tentang risiko dan keuntungan. Realisme menyoroti bahwa konflik antar negara adalah fenomena yang tak terhindarkan dalam sistem internasional yang didominasi oleh kepentingan keamanan dan kekuasaan. Negara-negara dapat terlibat dalam konflik untuk mempertahankan keamanan atau mencapai tujuan keamanan mereka. Ada beberapa varian dari realisme antara lain seperti realisme klasik, realisme neorealisme, realisme defensif dan ofensif serta realisme struktural.

Liberalisme

            Liberalisme menitikberatkan fokusnya pada kebebasan individu, hak asasi manusia, keadilan, persamaan, dan kebebasan ekonomi. Secara umum, liberalisme memperjuangkan perlindungan terhadap hak individu dari campur tangan pemerintah yang berlebihan, serta mendukung sistem politik demokratis, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan kebebasan ekonomi. Dalam konteks keamanan internasional, liberalisme juga menyoroti pentingnya kerjasama antarnegara, perdagangan bebas, diplomasi, dan institusi internasional untuk mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. liberalisme menganggap bahwa ketergantungan ekonomi antar negara dapat mengurangi kemungkinan konflik dan perang. Studi empiris menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dapat menjadi faktor yang efektif dalam mengurangi konflik dalam bentuk hard power.

            Argumen utama dalam institusionalisme neoliberal adalah bahwa institusi internasional memiliki peran penting dalam mencegah konflik dan mempromosikan perdamaian. Institusi internasional dapat membantu mengelola ketidakpastian, memfasilitasi kerjasama antar negara, dan menyediakan forum untuk penyelesaian sengketa. Institusionalisme neoliberal menekankan pentingnya aturan, norma, dan prosedur yang diakui bersama dalam menciptakan stabilitas dan keamanan dalam hubungan internasional.

Konstruktivisme

            Ide utama konstruktivisme menekankan peran faktor ideasional dan konstruksi sosial dalam membentuk politik dunia. Konstruktivisme berpendapat bahwa realitas politik tidak hanya ditentukan oleh struktur material atau kepentingan rasional, tetapi juga oleh norma, identitas, dan gagasan yang dikonstruksi secara sosial. Konstruktivisme menekankan bahwa agen (individu, kelompok, negara) dan struktur sosial saling membentuk satu sama lain. Artinya, tindakan agen tidak hanya dipengaruhi oleh struktur, tetapi juga dapat membentuk kembali struktur tersebut. Konstruktivisme menyoroti bagaimana norma-norma sosial, identitas kolektif, dan gagasan tentang kebenaran dan keadilan memengaruhi perilaku aktor politik. Konstruktivisme juga menekankan bahwa politik global dibangun melalui interaksi sosial antara aktor politik yang mencakup pembentukan institusi, norma, dan praktik politik. Konstruktivisme menyoroti bahwa keamanan tidak hanya terkait dengan ancaman fisik, tetapi juga merupakan hasil dari proses sosial yang melibatkan interpretasi, negosiasi, dan konstruksi makna tentang apa yang dianggap sebagai ancaman dan bagaimana keamanan diartikan dengan menekankan peran norma-norma internasional dan identitas aktor dalam membentuk persepsi tentang keamanan. Norma-norma yang berkembang dalam masyarakat internasional dapat mempengaruhi cara negara-negara merespons ancaman dan konflik.

Realisme klasik muncul sebagai respons terhadap pendekatan liberal dominan, yang mengatribusikan konflik dalam hubungan internasional pada kegagalan manusia dan perjuangan abadi untuk kekuasaan.

Neorealisme, yang diwakili oleh teori Waltz, berfokus pada variabel sistemik dan kelangsungan hidup negara, dengan memprediksi hasil internasional yang konvergen meskipun ada variasi dalam politik domestik.

Realisme struktural defensif, berbeda dengan neorealisme, menekankan pada pilihan rasional dan keseimbangan serangan-pertahanan, menganjurkan negara untuk mengejar jumlah kekuatan yang sesuai daripada hegemoni.

Realisme struktural ofensif, yang diwakili oleh teori Mearsheimer, mengusulkan agar negara memaksimalkan kekuatan relatif untuk keamanan, membedakan antara jenis kekuatan besar berdasarkan lokasi geografisnya.

Realisme neoklasik, berbeda dengan neorealisme, menekankan pada preferensi yang berasal dari dalam negeri dan pentingnya "sabuk transmisi" dalam membentuk perilaku negara, menantang prediksi realis konvensional bahwa negara akan menyeimbangkan kompetitor yang mengancam. Teori ”balance of power" Schweller menjadi contoh dari pendekatan ini, dengan mengusulkan model empat variabel untuk menjelaskan perilaku yang kurang seimbang.

Liberalisme

Liberalisme Kantian, sebuah konsep yang digagas oleh Immanuel Kant, seorang filsuf Pencerahan yang berpengaruh, menyelidiki sifat negara ideal dan hubungannya dengan hubungan internasional. Dia menganjurkan pemerintahan republik sebagai satu-satunya bentuk yang dapat dibenarkan, di mana bahkan raja mengikuti aturan hukum, dan hukum berlaku secara universal. Kant percaya bahwa negara-negara republik, karena kebiasaan mereka berkonsultasi dan fondasi hukumnya, lebih cenderung untuk berperilaku damai. Namun, dia berpendapat bahwa mencapai perdamaian dunia memerlukan usaha menuju hubungan internasional yang diatur oleh hukum, di luar hanya mempertahankan liberalisme secara internal.

Kritik Kant terhadap konsep "keseimbangan kekuasaan" memulai perdebatan antara kaum liberal dan realis, menantang gagasan bahwa hal itu menjamin perdamaian. Dia mengusulkan artikel awal dan definitif untuk perdamaian, termasuk pembentukan konstitusi republik, federasi negara bebas, dan keramahan universal. Kant membayangkan penyebaran cita-cita republik untuk mempromosikan perdamaian secara global, menekankan perbedaan antara akhir perang dan pembentukan perdamaian positif.

Selama abad kesembilan belas, kaum liberal terutama berfokus pada keyakinan Kant bahwa liberalisme cenderung menuju perdamaian. Namun, dengan pecahnya Perang Dunia I, mereka menemukan kembali bahaya yang dilihat Kant bagi liberalisme dalam lingkungan internasional yang tidak stabil. Akibatnya, pemikir liberal beralih untuk menganjurkan arbitrase, pengembangan hukum internasional, dan pembatasan kedaulatan negara untuk melindungi liberalisme dari ancaman eksternal setelah kegagalan Liga Bangsa-Bangsa.

Deuce Commerce

Liberalisme komersial, seperti yang dirumuskan oleh Moravcsik, menekankan insentif yang diciptakan oleh transaksi ekonomi lintas batas, dengan argumen bahwa perdagangan umumnya merupakan cara yang lebih murah untuk mengumpulkan kekayaan daripada perang atau pemaksaan. Formulasi kontemporer ini menelusuri asal-usulnya pada kritik terhadap merkantilisme pada abad kesembilan belas, yang menganjurkan kebijakan ekonomi agresif. Adam Smith dan David Ricardo lebih mengembangkan gagasan ini, menegaskan bahwa perdagangan antar negara, seperti perdagangan antar individu, saling menguntungkan. Konsep pembagian kerja yang baik dan sifat damai dari persaingan pasar menjadi pusat dari liberalisme komersial.

Kaum liberal komersial berpendapat bahwa keterbukaan ekonomi mendorong kerjasama yang damai, membandingkannya dengan intervensi pemerintah dan ideologi proteksionis. Mereka menganjurkan pembatasan kekuatan pemerintah untuk memberlakukan pembatasan perdagangan dan mempromosikan regulasi internasional untuk memfasilitasi pertukaran terbuka dan mengurangi tarif. Namun, dampak perdamaian yang dilihat dari globalisasi telah menghadapi kritik, dengan kekhawatiran tentang peningkatan kerentanan terhadap ancaman dan potensi gangguan dari pelaku non-negara. Meskipun tantangan ini, kaum liberal komersial terus menganjurkan kebebasan ekonomi dan kerjasama internasional sebagai elemen penting dalam mempromosikan perdamaian dan stabilitas dalam dunia yang terglobalisasi.

Teori Democratic Peace

Tesis "perdamaian demokratis" menyatakan bahwa negara-negara liberal cenderung tidak terlibat dalam perang melawan negara-negara liberal lainnya. Berawal dari artikel penting Michael Doyle di Philosophy and Public Affairs, teori ini mengusulkan bahwa negara-negara liberal konstitusional secara historis telah menahan diri dari perang satu sama lain. Doyle mengaitkan kecenderungan ini dengan "tiga syarat" Kant dari konstitusi republik, pengaturan keamanan kolektif, dan keramahan sipil, termasuk perdagangan bebas. Penelitian tentang penyebab "perdamaian liberal" telah berfokus pada dua teori utama: institusi liberal dan ideologi liberal. Sementara institusi liberal seperti pemerintahan demokratis dan keseimbangan kekuasaan dapat menghambat perang secara umum, ideologi liberal menekankan kepercayaan dan kerjasama di antara negara-negara liberal sambil menumbuhkan kecurigaan terhadap negara-negara non-liberal.

Sejak awal, teori perdamaian demokratis telah berkembang menjadi dua varian: varian monadik, yang menyarankan bahwa demokrasi pada umumnya lebih damai, dan varian diadik, yang mengajukan bahwa negara-negara liberal menahan diri dari menggunakan kekuatan melawan demokrasi lain tetapi masih mungkin terlibat dalam konflik dengan negara-negara non-demokrasi. Implikasi teori ini terhadap kebijakan keamanan menekankan pentingnya mempromosikan institusi liberal dan melindungi liberalisme, termasuk dalam negara-negara non-liberal. Namun, para sarjana telah memperdebatkan korelasi langsung antara demokrasi dan perdamaian, mempertimbangkan faktor seperti permusuhan sejarah, integrasi ekonomi, dan anomali statistik dalam jumlah negara-negara liberal. Selain itu, peristiwa terkini, seperti intervensi yang bertujuan untuk mempromosikan demokrasi liberal, telah menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kebijakan luar negeri liberal untuk berkontribusi pada konflik. Meskipun perdebatan ini, teori perdamaian demokratis telah memengaruhi kebijakan publik, termasuk strategi keamanan nasional dan upaya rekonstruksi pasca-perang, dengan menekankan promosi demokrasi dan hak asasi manusia dalam tata kelola global.

neoinstitusionalisme

Neoliberal institusionalisme, seperti yang diuraikan oleh sarjana seperti Robert Keohane dan Robert Axelrod, berfokus pada peran lembaga internasional dalam mengelola konflik. Lembaga-lembaga ini, seperti PBB, dapat mengubah perilaku dan preferensi negara, memengaruhi kerjasama melalui insentif seperti persyaratan perdagangan yang menguntungkan atau hambatan seperti sanksi perdagangan. Karya penting Axelrod memperkenalkan konsep "tit-for-tat," di mana kerjasama timbal balik memupuk kepercayaan di antara agen-agen egois, mengarah pada kerjasama yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Neoliberal institusionalisme menekankan biaya transaksi, berargumen bahwa lembaga mengurangi biaya yang terkait dengan pembuatan aturan, negosiasi, dan penyelesaian konflik. Sementara institusionalisme konstruktivis melihat lembaga sebagai norma dan aturan yang membentuk identitas, neoliberal institusionalisme menyoroti negara sebagai aktor sentral yang merancang lembaga untuk memajukan kepentingan bersama.

Namun, para kritik mempertanyakan efektivitas lembaga dalam mengatasi masalah keamanan, terutama ketika kepentingan negara saling bertentangan. Kritik realis, seperti konsep keuntungan relatif oleh Grieco, berargumen bahwa negara lebih memprioritaskan posisi kekuasaan relatif mereka, yang berpotensi merusak upaya kerjasama. Dilema keamanan juga mempersulit pembentukan rezim keamanan, karena lembaga mungkin tidak menangani kepentingan keamanan inti negara. Namun demikian, sarjana seperti David A. Lake menyarankan bahwa lembaga seperti NATO dapat bertahan dan berkembang menjadi lembaga keamanan, menjembatani kesenjangan antara keamanan berbasis aliansi dan kerangka kerjasama yang lebih luas. Perbedaan ini telah mengarah pada tipologi baru yang membandingkan sistem tipe aliansi yang berakar pada realisme dengan sistem tipe komunitas hukum yang mencerminkan pandangan liberal, masing-masing menawarkan model untuk membangun arsitektur keamanan yang berbeda.

Konstruktivisme

Konstruktivisme, yang pertama kali diperkenalkan oleh Nicholas Onuf pada tahun 1989, menawarkan kerangka teoritis yang komprehensif untuk menganalisis Hubungan Internasional. Meskipun konstruktivis memberi prioritas pada konstruksi sosial daripada politik kekuatan militer, mereka berpendapat bahwa pendekatan mereka memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika keamanan, termasuk dilema keamanan dan keseimbangan kekuatan. Sentral dalam pendekatan konstruktivis adalah gagasan bahwa keamanan secara sosial dikonstruksi, dibentuk oleh identitas dan norma. Aliran konstruktivisme yang berbeda melihat hubungan antara keamanan dan identitas dengan cara yang berbeda, dengan konstruktivis konvensional fokus pada bagaimana identitas nasional memengaruhi perilaku negara dan konstruktivis kritis menekankan peran narasi dan representasi dalam mendefinisikan tindakan politik.

table

Realism claims that the behavior of states is influenced by the human nature of their leaders and by the anarchic world system. Therefore, wars are waged with the aim of fulfilling the needs of the world in order to gain a sense of security by accumulating available resources. 

1. Classical realism

States have a habit of continuously improving their capabilities based on the human habit of always wanting more power. The anarchic world system also supports this phenomenon, where war is seen as an opportunity for groups to fight for their own interests.

2. Neorealism

Unlike classical realism, neorealism does not view that a country's behavior is influenced by the motives of its leaders, but rather that every country is trying to survive in the international world. The neorealist view also states that interactions between units in the international structure or world have a significant effect on the actions taken by a state.

3. Defensive structural realism

This view states that a state's actions are carried out solely to protect and maintain the existing status quo. The formation of a defense alliance is one example of a state's efforts to survive. The types of efforts made by each state to defend itself tend to be different, adjusting to the scale of threats they face, or what is known as a security dilemma. 

4. Offensive structural realism

Seeking as much strength and power as possible and relying on themselves is the core view of offensive structural realism. Every state tries its best to become a hegemon.

5. Rise-and-fall realism

This view sees the fluctuating dynamics of the international world as dependent on the hegemonic state with the greatest power. Each country competes to be the strongest, even through war, because conflict is seen to provide more benefits than losses.

6. Neoclassical realism

Each country's actions and foreign policy are a reflection of its domestic politics, national interests, and domestic conditions.

B. Liberalism

1. Traditional liberalism

Peace through the spread of the republican state system is the optimistic belief of this view of striving for peace. A republican state system with binding laws is crucial to maintaining a republican state.

2. Commercial liberalism

International trade provides mutual benefits, one of which is supported by the invisible hand. Economic freedom in this ideology creates a free market with the basic concept of minimizing the role of government and its interference in people's economic activities.

3. Democratic peace

Liberals believe that there should be no wars between states and that human rights are as important as the constitutional rights of a state.

4. Liberal institutionalism

The creation of international institutions can influence state behavior through their role as third parties. These institutions are established to maximize and support the achievement of state interests.

C. Constructivism

Security is viewed as a domain where actors engage in contestation and negotiation. The decisions made by the political elite are largely supported by the general public. Conversely, however, there is a correlation and mutual influence between agents and structures. 

Finally, realism emphasizes the state as the main actor by stressing the pursuit of power, the use of force, national interests, and conventional security elements that are visible to the naked eye. More broadly, liberalism emphasizes the system of government, economic freedom, and human rights by involving the people as important actors in it. And lastly, constructivism sees security as an interactive relationship that shapes a state's behavior according to its values, customs, and public persona. 

It is evident from examining security from the viewpoints of constructivism, liberalism, and realism that each of the three has a unique perspective due to the actors, structures, and methods employed. All of them, though, aim to safeguard prosperity for the person, society, or nation by foreseeing and addressing potential threats. 

Dalam perkembangan studi hubungan internasional, realisme merupakan perspektif dominan sejak 1940-an dengan menggeser perspektif idealisme yang dominan sejak 1919 sampai-1930-an. Hubungan internasional dalam perspektif realisme merupakan tempat negara-negara saling berinteraksi, negara merupakan aktor utama dalam dunia internasional. Berikut asumsi-asumsi dasar realisme:

1. Memandang bahwa sifat dasar manusia sebagai makhluk egois dan individualistic dengan terminologi "The selfish individualistic assumption".

2. Memandang bahwa aktor penting adalah negara dengan terminologi "The state centric assumption".

3. Memandang bahwa tindakan negara ibarat manusia mementingkan diri sendiri dengan terminologi "The state self-interested manner assumption".

4. Memandang bahwa pertimbangan tindakan negara merupakan rasional demi kepentingan nasional dengan terminologi "The unitary rational actor assumption".

5. Memandang bahwa krakteristik sistem internasional adalah anarkis-negara berinteraksi dalam konteks anarki dengan terminologi "The anarchy assumption".

LIBERALISME

Dalam studi hubungan internasional perspektif liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, demokrasi, dan peran lembaga internasional dalam pembentukan politik internasional. Berikut asumsi-asumsi dasar perspektif liberalisme:

1. Kaum liberalis percaya bahwa manusia adalah makhluk rasional, dimana rasional tersebut dimaknai sebagai pembebasan dari segala bentuk represi terhadap hak-hak sebagai manusia. Kaum liberalis menghormati kebebasan individu diatas segalanya.

2. Kaum liberalis memandang bahwa negara merupakan representasi dari kepentingan individu dan kelompok masyarakat.

3. Kaum liberalis percaya bahwa relasi antar bangsa didominasi oleh kerjasama. Anarki tidak serta merta membuat negara merasa saling curiga yang memicu terjadinya peningkatan kekuatan militer.

sangat jelas fokus dari perspektif liberalisme yaitu kebebasan, kerjasama, dan perdamaian.

KONSTRUKTIVISME

Dalam studi hubungan internasional perspektif konstruktivisme merupakan pendekatan teoritis sejak kemunculannya tahun 1980-an. Konstruktivisme pada umumnya menghindari fokus pada politik kekuasaan dalam bidang keamanan melainkan berfokus pada pengembangan norma-norma yanag baik untuk mengelola persaingan antarnegara. Perspektif ini berasumsi tentang perubahan dalam politik global tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara berdaulat tetapi terdapat aktor lain seperti individu, kelompok elit, organisasi internasional, dan gerakan sosial. Sehingga perspektif konstruktivisme tidak memandang negara sebagai satu aktor utama dalam dunia internasional.

      1. Realisme

Realisme menempatkan kekuasaan sebagai fokus utama hubungan internasional.  Negara dianggap sebagai subjek sentral dengan tujuan melindungi kekuasaan dan keamanan nasional. Realisme meyakini bahwa sistem internasional bersifat anarkis, artinya tidak ada otoritas pusat yang mengatur perilaku negara.  Kekuatan militer dan kebijakan luar negeri yang pragmatis adalah kunci untuk menavigasi sistem ini. Realisme menekankan sifat egois manusia dan cenderung menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan kolektif.  Situasi ini menimbulkan persaingan dan konflik antar negara.

2. Liberalisme

Liberalisme menekankan pentingnya kerja sama internasional dan penciptaan institusi untuk mencapai tujuan bersama seperti perdamaian, keamanan dan ekonomi kemakmuran.  Organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF dianggap sebagai alat untuk mendorong kerja sama antar negara. Liberalisme percaya pada nilai-nilai seperti demokrasi, perdagangan bebas, hak asasi manusia, dan hukum internasional.  Keyakinan ini mendasari upaya untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas internasional.  Liberalisme menekankan pentingnya keterbukaan dan saling ketergantungan ekonomi untuk membatasi konflik internasional. Ketika negara-negara menjadi saling bergantung secara ekonomi, pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas akan meningkat.

3. Konstruktivisme:

Konstruktivisme menekankan peran ide, norma dan identitas dalam membentuk perilaku aktor internasional. Para aktor dimotivasi tidak hanya oleh kepentingan material tetapi juga oleh norma-norma sosial dan identitas yang berubah seiring berjalannya waktu. Konstruksi sosial atas realitas internasional, menurut konstruktivisme realitas internasional tidak bersifat statis melainkan dikonstruksi oleh para aktor dalam sistem.  Perubahan norma dan identitas dapat menyebabkan perubahan kebijakan dan praktik negara. Konstruktivisme menekankan pentingnya perubahan dan pembelajaran dalam hubungan internasional.  Para aktor dapat mengubah pandangan mereka terhadap situasi internasional melalui interaksi dan dialog.

Perbedaan antara ketiga perspektif ini adalah bagaimana mereka memahami sifat dasar sistem internasional, peran negara, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aktor internasional.

Realisme berpendapat bahwa negara adalah aktor utama sistem internasional dan bertindak egois untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Realisme memandang anarki internasional sebagai kondisi dasar persaingan antar negara dalam perebutan kekuasaan. Ia memandang konflik sebagai ciri alami hubungan internasional dan percaya bahwa perdamaian hanya dapat dicapai melalui keseimbangan kekuatan atau ancaman kekuatan militer. Kurangnya perhatian diberikan pada saling ketergantungan ekonomi dan sosial, dan lebih banyak perhatian diberikan pada kekuatan militer dan politik. Meskipun realisme berfokus pada kekuatan militer dan keamanan nasional, realisme tidak terlalu memperhatikan kerja sama internasional atau isu-isu berbahaya seperti lingkungan hidup atau hak asasi manusia.

Liberalisme percaya pada kerja sama internasional, perdagangan bebas, diplomasi multilateral dan pengembangan lembaga-lembaga internasional untuk menjamin perdamaian dan kesejahteraan bersama. Meskipun liberalisme menerima anarki internasional, liberalisme percaya bahwa institusi dan norma internasional akan mengurangi dampak negatif dari anarki tersebut. Dan liberalisme percaya bahwa konflik dapat diselesaikan melalui diplomasi, kerja sama ekonomi, dan lembaga internasional yang memfasilitasi dialog dan penyelesaian perselisihan. Mengakui pentingnya peran saling ketergantungan ekonomi dan sosial dalam memajukan kerja sama internasional dan perdamaian. Berbeda dengan realisme yang menekankan kepentingan nasional dan kekuatan militer, liberalisme lebih menekankan pada norma, nilai, dan hak asasi manusia yang demokratis.

Konstruktivisme menekankan bahwa realitas politik dan sosial dikonstruksi melalui norma, gagasan, dan persepsi yang dipahami dengan baik oleh aktor internasional. Konstruktivisme berpendapat bahwa anarki internasional tidak hanya merupakan kondisi yang memberi tekanan pada negara, namun juga menciptakan ruang bagi pembentukan identitas, norma, dan kebijakan yang dapat berubah. Konflik gagasan muncul dari perbedaan pendapat atau ketidakcocokan identitas dan persepsi, dan mereka percaya bahwa perdamaian dapat dicapai dengan membangun kembali standar dan pemahaman bersama. Melihat saling ketergantungan sebagai faktor yang membentuk identitas dan persepsi, serta mengubah dinamika hubungan internasional melalui perubahan norma dan struktur sosial. Berbeda dengan realisme yang mengedepankan kepentingan material, dan liberalisme yang mengedepankan nilai-nilai universal, konstruktivisme lebih fokus pada proses pembentukan identitas dan persepsi yang membentuk hubungan internasional.

• Classical realists argue that the relentless pursuit of power stems from inherent flaws in human nature, leading states to engage in a perpetual struggle to enhance their capabilities. The lack of a worldwide counterpart to a state government is considered a permissive circumstance that grants unbridled expression to human desires. Essentially, classical realism associates conflict-driven behavior with inherent human imperfections.

• On the other hand, neorealists contend that international systems consist of a structure and interacting units. Political structures are best understood through three elements: an ordering principle (anarchic or hierarchical), the character of the units (functionally alike or differentiated), and the distribution of capabilities. Neorealists observe that the international political system exhibits complex, nonlinear connections and unforeseen repercussions. Results are shaped by elements that go beyond the simple combination of individual states' actions, giving rise to a likelihood of unintended and ironic outcomes. Therefore, in contrast to classical realists, neorealists perceive international politics as tragic, underscoring the disparity between states' aspirations and their actual accomplishments.

• Defensive structural realism posits that states aim to secure themselves within an anarchic international system, with the primary threat to their well-being emanating from other states. Advocates of defensive structural realism assert that existing technologies or geographical conditions often favor defensive strategies. They argue that acquired resources do not easily accumulate with those already possessed by the metropole, domino effects are not prevalent, and projecting power over distances is challenging. Stephen Walt's 'balance of threat' theory stands out as a well-known variant of defensive structural realism. According to this perspective, states' behavior is shaped by the threats they perceive, and the power of others is just one factor in their strategic calculations.

• According to offensive structural realists, states confront an unpredictable global environment where any state could potentially use its power to inflict harm on another. In such a scenario, the relative capabilities of states become crucial, and ensuring security involves acquiring as much power as possible compared to other states.

LIBERALISM

Immanuel Kant argued that the sole defensible form of government was a republican one, characterized by constitutional rule, even if monarchs governed in accordance with the law. Additionally, the criterion for good laws, according to Kant, was their 'universalizability' – their ability to be universally applicable. Laws deserving the designation of 'law' were those that one could wish for everyone, including oneself, to obey. Such laws were deemed 'categorical imperatives,' holding direct binding authority over both monarchs and ordinary citizens. Kant contended that republican states functioned as promoters of peace, demonstrating a greater propensity for peaceful conduct compared to other types of states. He attributed this inclination to the legal underpinnings of the republican state, asserting that a state founded on the principles of law was less likely to support lawlessness in international relations.

CONSTRUCTIVISM

Constructivism, first introduced by Nicholas Onuf in his influential 1989 work "World of Our Making," presents a comprehensive theoretical framework within the realm of International Relations. Unlike realists, who primarily center their theory of global politics on security and power politics, constructivists define security in terms of a dedication to emancipation. They argue that their approach provides a more nuanced and thorough understanding of dynamics conventionally associated with realist perspectives on security, encompassing elements like the nature of power, the security dilemma, and the balance of power. While constructivists share a commitment to avoid universal and abstract analytical definitions of security, the specific expression of this commitment varies among different authors.

Liberalisme menawarkan pandangan yang lebih optimis tentang hubungan internasional. Paradigma ini melihat sistem internasional sebagai semakin terintegrasi, didorong oleh perdagangan, ketergantungan ekonomi, dan institusi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Liberalisme berpendapat bahwa negara-negara memiliki kepentingan bersama dalam menjaga perdamaian dan stabilitas, yang dapat dicapai melalui kerjasama, demokrasi, dan perdagangan bebas. Namun, kritik terhadap liberalisme berpendapat bahwa perspektif ini terlalu idealis dan mengabaikan peran negara dan kekuatan dalam hubungan internasional.

Konstruktivisme melampaui pendekatan materialis realis dan liberalis dengan melihat peran ide dan identitas dalam membentuk keamanan. Perspektif ini menyatakan bahwa sistem internasional tidak hanya dibentuk oleh distribusi kekuatan material, tetapi juga oleh norma dan ide yang dianut bersama. Konstruktivisme berpendapat bahwa identitas nasional dan persepsi ancaman memainkan peran penting dalam bagaimana negara berperilaku dan berinteraksi satu sama lain. Misalnya, jika negara-negara berbagi identitas keamanan yang sama, mereka lebih mungkin bekerja sama untuk menghadapi ancaman bersama. Namun, konstruktivisme dikritik karena sulit mengukur dan menguji secara empiris konsep-konsep utamanya.

Kesimpulannya, realisme, liberalisme, dan konstruktivisme memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami studi keamanan. Masing-masing perspektif menyoroti aspek penting dari hubungan internasional, dan tidak ada satu perspektif yang lebih unggul dari yang lain.