4, Adanya kesatuan waktu di mana keseluruhan peraturan-peraturan hukum itu berlaku. Hal ini terpenuhi oleh penyebutan ”disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia” yang menyangkut saat sejak timbulnya negara Indonesia sampai seterusnya selama kelangsungan negara Indonesia 

UUD 1945 hanya akan memuat beberapa aturan pokok dan aturan dasar di Indonesia.

 

UUD 1945 adalah peraturan sebagian besar merupakan Konstitusi yang kaku. Semua ketentuan Konstitusi tentang hubungan Uni-Negara dapat diubah hanya oleh tindakan bersama dari Badan-Badan Legislatif Negara dan Parlemen. Ketentuan tersebut dapat diubah hanya jika amandemen disahkan oleh dua pertiga mayoritas anggota yang hadir dan memberikan suara di Parlemen yang juga merupakan mayoritas mutlak dari total keanggotaan dan diratifikasi.

UUD 1945 juga tertinggi dan bukan buatan tangan baik dari Pusat. Jika karena suatu alasan, setiap organ Negara berani melanggar ketentuan Konstitusi, pengadilan hukum ada untuk memastikan bahwa martabat Konstitusi ditegakkan dengan segala cara.

Di Indonesia, UUD 1945 telah menyediakan Mahkamah Agung dan setiap upaya telah dilakukan untuk melihat bahwa peradilan di Indonesia bersifat independen dan tertinggi. Mahkamah Agung Indonesia dapat menyatakan sebuah undang-undang sebagai Konstitusi yang inkonstitusional atau ultra, jika bertentangan dengan ketentuan Konstitusi. Untuk memastikan ketidak berpihak pada lembaga peradilan, hakim kami tidak dapat dilepas oleh Eksekutif dan gaji mereka tidak dapat dibatasi oleh Parlemen.

Sistem bikameral dianggap penting dalam sebuah federasi karena hanya ada di Majelis Tinggi bahwa unit-unit dapat diberikan perwakilan yang setara. UUD juga menyediakan Badan Legislatif bikameral di Pusat.

Di sebuah negara federal, ada dua pemerintahan pemerintah nasional atau federal dan pemerintah dari setiap unit komponen. Tetapi di Negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintah nasional. Jadi, Indonesia, sebagai sistem presidensial, memiliki Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Bagian.

Artinya UUD 1945 bisa di kembangkan dan juga akan mengikuti arus dan perkembangan zaman. Walaupun telah terbentuk pada saat proklamasi kemerdekaan seperti hubungan pancasila dengan UUD.

Semua yang dirangkum dan berada dalam badan UUD 1945 adalah peraturan, perundang undangan dan semua masalah yang mengatur hukum yang tentunya akan bersifat positif dan mengundang beberapa norma-norma batasan tertentu.

Ini menyatakan sifat UUD 1945 yang menyeluruh dan mengatur semua hal dalam peraturan termasuk tentang beragam keunikan dan perbedaan di Indonesia seperti, agama suku dan bangsa.
12. Terbuka
seperti dasar hukum komisis yudisial.

Berdasarkan definisi dan sifat UUD 1945 di atas, fitur utama dari UUD tercantum di bawah ini.

 

Konstitusi memberi kekuatan dan kekuatan kepada negara dan pemerintah
 3. Penetapan nilai dan Cita-cita

Setiap konstitusi bertujuan untuk membangun nilai-nilai dan cita-cita. Cita-cita ini mungkin termasuk demokrasi, kebebasan atau kebebasan, orang-orang kesejahteraan, kesetaraan dan keadilan. Ide, nilai dan tujuan konstitusi dapat dinyatakan dengan jelas atau tersirat, tujuan Indonesia adalah pembentukan sosialisme. 

Konstitusi adalah pemerintahan cetak biru. Adalah tugas pemerintah untuk mengikuti cetak biru ini. Konstitusi menunjukkan arah kepada pemerintah. Pemerintah kemungkinan akan mencapai tujuannya jika ia menuju ke arah itu. Konstitusi menyarankan pemerintah untuk menghindari perselisihan, dan juga perselisihan.

Jika berbagai organ pemerintahan menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan konstitusi, pemerintah akan efektif dan stabil. Konstitusi juga menetapkan batas-batas kekuasaan kepada organ-organ pemerintah. Mereka tidak dapat melewati batas ini. Sebagai akibatnya, ada yang berlaku disiplin dalam pemerintahan.

Konstitusi memberikan hak yang berharga kepada warga negara, seperti hak politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam waktu singkat, pemerintah tidak dapat menarik hak-hak ini dari warga negara. Selama warga menikmati hak-hak ini, pemerintah tidak bisa menjadi otoriter atau diktator. Warga negara, sambil menikmati hak-hak mereka, juga diharuskan untuk melepaskan beberapa tugas, harus tetap setia kepada negara berdaulat mereka dan menghormati hak warga negara lain. Konstitusi menyuntikkan rasa disiplin pada warga negara.

Konstitusi, sambil memberikan kekuasaan kepada negara / pemerintah dan menentukan fungsi mereka, (mengakhiri legitimasi terhadap fungsi dan keputusan mereka. Dengan tidak adanya konstitusi, tidak ada negara yang akan mendapatkan rasa hormat dari negara lain dan bahkan dari warganya sendiri.

. Setiap ambiguitas atau masalah dalam hubungan bilateral mereka akan menyebabkan kerusakan pada negara dan warga negara. Konstitusi menentukan sifat hubungan di antara mereka.

 

 

Dengan kejelasan dan kepastian, kami mengartikan bahwa setiap klausul UUD harus ditulis seperti bahasa yang sederhana, sebagaimana seharusnya mengekspresikan maknanya dengan jelas seperti dasar hukum NKRI.

 

UUD tidak boleh panjang. Itu hanya berisi hal-hal penting dan hal-hal yang tidak penting harus ditinggalkan.

Artinya UUD harus berlaku untuk seluruh negara atau di samping pemerintah pusat, harus ada penyebutan struktur dan kekuasaan negara atau pemerintah provinsi. Sebutkan juga harus dibuat tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pemerintah dan warga negara. Konstitusi tidak boleh terlalu kaku untuk menghambat proses amandemen bila diperlukan.

Konstitusi yang baik harus mengandung hak-hak dasar rakyat. Dalam konstitusi negara-negara di beberapa bagian jenis deklarasi semacam itu telah dibuat.

Kemerdekaan Peradilan adalah kualitas lain dari konstitusi yang baik. Kehakiman seharusnya tidak berada di bawah kendali eksekutif dan harus berfungsi dengan bebas dan bertindak sebagai penjaga Hak Fundamental rakyat tanpa bantuan atau rasa takut.

Dalam konstitusi yang baik harus disebutkan Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan Negara, karena membantu dalam pembentukan negara kesejahteraan. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi sebagai suar bagi pemerintah. Jika kita akan menganalisis definisi di atas dengan sangat hati-hati, kita dapat mencapai pada kesimpulan bahwa hukum adalah suatu badan aturan yang diakui dan dipelihara oleh negara untuk mengatur perilaku dan perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Sebuah undang-undang akan menyajikan karakteristik berikut.