Dari mana : Sumber pendapatan

untuk mana : alokasi belanja

rancangan apbn diajukan kepada dpr

pembahasan

persetujuan

pelaksanaan

dan terakhir evaluasi

contohnya telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar

contoh, pemerintah memiliki kewenangan untuk memungut pajak dan PNBP berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. Kewenangan ini memberikan kepastian hukum kepada pemerintah untuk memungut pajak dan PNBP, serta mempermudah pengawasan terhadap pelaksanaannya oleh lembaga perwakilan rakyat.

fungsi APBN untuk stabilisasi. Dalam hal fungsi stabilisasi, jika perekonomian sedang menghadapi tantangan yang mengancam stabilitas negara, maka APBN harus digunakan untuk mengkontrol tantangan atau ancaman terhadap stabilitas.

1. Penambahan biaya

2. Penghentian proyek

solusi: evaluasi kinerja

Uang sisa pembangunan juga dapat digunakan untuk keperluan lain, seperti pembangunan yang tidak tercantum dalam anggaran awal, atau untuk membiayai programprogram lain yang belum terpenuhi

Uang sisa pembangunan juga dapat diselewengkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab., Penyalahgunaan ini dapat berupa korupsi, penggelapan, atau penyalahgunaan anggaran

contoh: telah direncanakan dan dianggarkan akan membangun proyek pembangunan jalan dengan nilai sekian miliar.

Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden)

Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK

Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara

Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas dan wewenang:

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah

Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)

DPR berperan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN, memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan, dan agama, serta menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.

Melalui fungsi stabilisasi, APBN sebagai alat stabilisasi perekonomian agar berjalan dalam kapasitasnya. Jika perekonomian dalam keadaan lesu maka peran pemerintah melakukan intervensi dengan menambah pengeluaran, atau sebaliknya jika perekonomian terlalu panas atau pada saat permintaan aggregat domestik tumbuh di atas kemampuan sektor penawaran untuk tumbuh, maka peran pemerintah melakukan kebijakan fiskal ketat. Dalam stabilisasi tersebut pada dasarnya dilihat dari dua hal, yaitu alat pengendali inflasi dan penstabil pertumbuhan ekonomi. Kedua hal ini pada dasarnya memiliki hubungan yang sangat erat. APBN juga dapat mengurangi dampak inflasioner dengan melakukan sterilisasi anggaran, yaitu meningkatkan simpanan pemerintah pada Bank Indonesia atau mempercepat pembayaran beban utang luar negeri.

sementara belanja adalah negara melakukan pengeluaran seperti pembangunan tol , dll

Contoh-contoh otoritas di APBN dan fungsinya antara lain:

1. Otoritas Anggaran:

   • Fungsi: Merupakan kewenangan untuk menetapkan dan mengesahkan anggaran negara.

   • Contoh: Parlemen atau badan legislatif yang memiliki wewenang untuk menyetujui Rancangan Undang-Undang Anggaran (RUU APBN) dan menetapkan anggaran negara.

2. Otoritas Eksekutif:

   • Fungsi: Bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif.

   • Contoh: Pemerintah dan kementerian yang melakukan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran, serta melaporkan pertanggungjawaban kepada badan legislatif.

3. Otoritas Keuangan:

   • Fungsi: Bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengawasan keuangan negara.

   • Contoh: Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran dalam melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara.

4. Otoritas Moneter:

   • Fungsi: Mengawasi dan mengatur kebijakan moneter yang dapat memengaruhi kondisi ekonomi dan keuangan negara.

   • Contoh: Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

5. Otoritas Pajak:

   • Fungsi: Mengumpulkan pendapatan negara melalui penerimaan pajak dan mengatur kebijakan perpajakan.

   • Contoh: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penerimaan pajak di Indonesia.

     
     

dipenjara min 6 bulan

bayar pajak 2x

stabilitas: pengendalian

Denda dan Sanksi: Pemerintah dapat memberikan denda atau sanksi keuangan atas keterlambatan pembayaran pajak. Besarnya denda biasanya ditetapkan berdasarkan persentase dari jumlah pajak yang belum dibayarkan.

Bunga Keterlambatan: Selain denda, pemerintah juga dapat mengenakan bunga atas jumlah pajak yang belum dibayarkan selama periode keterlambatan.

Tindakan Hukum: Jika keterlambatan pembayaran berlanjut atau jumlah pajak yang tidak dibayarkan signifikan, pemerintah dapat mengambil tindakan hukum untuk menagih pajak yang belum dibayarkan.

Penghentian Layanan atau Fasilitas: Di beberapa negara, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah lebih lanjut, seperti membatasi akses ke layanan atau fasilitas tertentu bagi mereka yang tidak memenuhi kewajiban pajak mereka.

Penghentian Pelayanan Pajak: Pemerintah dapat menghentikan hak atau izin tertentu jika warga tidak mematuhi kewajiban pajak mereka.

Rekonsiliasi dan Audit: Pemerintah dapat melakukan audit untuk memastikan bahwa deklarasi pajak warga sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, dapat muncul kewajiban tambahan.

Pengadilan Pajak: Dalam beberapa kasus, jika penyelesaian tidak dapat dicapai, masalah tersebut dapat dibawa ke pengadilan pajak.

Penting untuk diingat bahwa kewajiban membayar pajak adalah bagian integral dari kewarganegaraan, dan ketidakpatuhan dapat memiliki konsekuensi serius. Masyarakat sebaiknya mematuhi peraturan pajak dan, jika menghadapi kesulitan, sebaiknya mencari bantuan profesional atau mengajukan pertanyaan kepada otoritas keuangan

tapi tanpa pajak ada nya penurunan pendapatan negara yang signifikan karena sektor pajak adalah sumber pendapatan terbesar apbn

kebijakan yang tidak tepat

KORUPSI

• penyelewengan dana

dan ada sanksi bagi yang tidak membayar

• perencanaan

• penganggaran

• pelaksanaan

• pertanggung jawaban

• pemeriksaan

APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR

penerimaan negara

hibah : utang pemerintah

-Realokasi anggaran

-Evaluasi proyek

APBN merupakan anggaran belanja tahunan yang memiliki fungsi khusus yaitu untuk menjaga stabilitas negara. Anggaran ini sebelumnya telah melalui fase perencanaannya yang panjang dan penuh pertimbangan. Tujuannya yaitu agar fungsi perencanaan dari anggaran belanja ini menjadi lebih tepat sasaran. Serta bisa membantu untuk menjaga stabilitas fundamental perekonomian negara

Tanpa adanya fungsi APBN yang jelas, sebuah negara akan kesulitan untuk mengatur bagaimana untuk memberdayakan rakyatnya, memenuhi kebutuhan negara, dan mengalokasikan dana dengan sasaran yang tepat bagi setiap warga negaranya

solusi: apbn di gunakan untuk pemerataan infrastruktur/ fasilitas