1. Negara

-          Pasif

-          Perlindungan

-          Penghinaan

-          Pemenuhan

2. Individu

-          Kebebasan

-          Jaminan Keamanan

Hak Ekonomi Sosial Budaya

1. Negara

-          Aktif

-          Perlingdungan

-          Penghormatan

-          Pemenuhan

2. Individu

-          Kebutuhan Dasar

-          Pemanfaatan SDA

-          Kesejahteraan

Hak Solidaritas

-          Hak Pembangunan

-          Hak Warisan Budaya

-          Hak SDA

-          Hak Perdamaian

-          Hak Lingkungan Hidup

Bisnis dan HAM

Pelanggaran Ham

-          Kesalahan Sendiri

-          Kelalaian

Relasi HAM dan demokrasi:

1) Persamaan hak warga dalam mempengaruhi urusan politik

2) Hak-hak sipil politik dan kebebasan

3) Lembaga-lembaga yang representative dan pemerintahan yang akuntabel.

Ketiganya memiliki keterkaitan yang saling timbal balik. Makna demokrasi dalam HAM tidak dapat diwujudkan secara prosedur saja namun juga secara substansi.

Tanggung jawab sosial atau yang lebih akrab disebut corporate social responsibility (CSR) merupakan konsep bahwa perusahaan memiliki suatu tanggung jawab sosial terhadap komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan seperti terhadap masalah-masalah yang berdampak pada lingkungan seperti polusi, limbah, keamanan produk dan tenaga kerja. Pada dasarnya,

Dalam peraturan internasiona, PBB juga membuat beberapa prinsip yang tertuang dalam pilar UNGPs mengenai melindungi, menghormati dan memulihkan.

1. Protect : Kewajiban pemerintah melindungi pelanggaran HAM dari perusahaan

2. Respect : Tanggung jawab bisnis untuk menghormati HAM

3. Access Remedy : Akses untuk memberikan  pemulihan terhadap korban pelanggaran HAM terkait operasi bisnis

Hak untuk bebas dari penyiksaan merupakan hak fundamental. Ada beberapa pasal yang membicarakan tentang penyiksaan yang terdapat pada pasal 5 duham, pasal 7 ICCPR yang disetujui pada tanggal 26 juni 1987 dan diratifikasi dalam UU Nomor 5 tahun 1998. Definisi penyiksaan terdapat dalam pasal 1 UNCAT, Pasal 1 angka 4 UU No 39 tahun 1999, UU Nomor 26 tahun 2000 pasal 9 huruf f dan KUHP yang disimpulkan bahwa penyiksaan adalah perbuatan secara sengaja yang menimbulkan rasa sakit baik jasmani maupun rohani.

Penyiksaan lebih kompleks daripada penganiayaan. Ada beberapa kelompok yang paling rentan terkena penyiksaan:

1) orang miskin yang buta kasus hukum

2) kelompok separatis

3) penjahat yang didiskriminasi public

4) relasi kuasa bisnis ham

Dewasa ini, masalah penyiksaan tak kunjung terselesaikan, angka penyiksaan selalu tinggi ha itu disebabkan:

1) proses hukum terhadap pelaku belum maksimal

2) lembaga pengawasan tidak optimal

3) Impunitas yang masih mengakar

4) adanya pembiaran dan pemakluman dari masyarakat sipil

Secara etimologi research adalah mencari kembali. Secara terminology riset (penelitian) adalah suatu masalah yang bersistem, kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian dan mendapatkan fakta baru. Dalam pasal 1 angka 7 UU HAM, KOMNAS HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat lembaga lain yang melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi HAM.

Riset adalah sebuah ketertarikan, yang menyebabkan kita menjadi ingin tahu dan mencari berbagai topic yang relevan sehingga menimbulkan pertanyaan untuk melakukan penelitian. Cara melakukan riset HAM dimulai dari menemukan masalah – mereview literasi – literature management – metode – implementasi – mempublikasi – citation review

Kelompok rentan secara structural mengalami diskriminasi dan kelompok yang kesulitan mempertahankan diri. Yang tergolong dalam kelompok rentan adalah: 1) perempuan, 2) anak, 3) orang-orang yang dirampas kebebasannya, 4) pengungsi, 5) orang tanpa kewarganegaraan, 6) minoritas nasional, 7) masyarakat adat, 8) pekerja migran, 9) penyandang disabilitas, 10) lansia, 11) orang yang terjangkit HIV/AIDS, 12) LGBT. Pembagian kelompok rentan tersebut merupakan pendapat dari Prof.Marija.

Ada beberapa aturan dalam melindungi kelompok rentan, diantaranya Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), ICCPR, ICESCR, CRC, CEDAW, dll. Instrumen nasional mengenai kelompok rentan terdapat dalam  UU nomor 23 tahun 2002 dan UU nomor 23 tahun 2004. Terhadap kelompok rentan, Negara memiliki kewajiban diantaranya:

1) kewajiban menghormati untuk memastikan ketidakterlibatan aparaturnya dan melakukan promosi kepada masyarakat.

2) kewajiban melindungi hak-hak kelompok rentan

3) kewajiban memenuhi dan mengambil langkah-langkah untuk memudahkan dan menyediakan pelayanan kelompok rentan

Menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Tingkat kematian ibu melahirkan memang masih cukup tinggi.

Ketika seseorang berada dalam situasi yang tidak setara, memperlakukan mereka dengan cara yang sama, kemudian melanggengkannya, bukan malah melanggar/mengatur, bukankah ini wajah ketidakadilan (Van Wormer, 2001).

Kewajiban Negara untuk kelompok rentan : 

1. Kewajiban menghormati

2. Kewajiban melindungi

3. Kewajiban memenuhi

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama (Robbin, S.P). Organisasi beraktivitas bersama-sama dengan melibatkan sejumlah sumber daya yang tersedia.

Elemen Organisasi :

1. Manusia

2. Tujuan Bersama

3. Kerja sama

4. Tanggung jawab bersama

5. Sumber daya

Karakteristik Organisasi :

1. Mempunyai tujuan & sasaran

2. Mempunyai keterikatan struktur dan tata tertib yang harus ditaati

3. Adanya kerja sama dari sekelompok orang

4. Mempunyai kordinasi tugas dan wewenang

Dimensi Organisasi :

1. Statis : Wadah tempat bekerjasama

2. Dinamis : Proses kerjasama mencapai tujuan bersama

Manajemen adalah wadah kegiatan untuk mengatur sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi untuk bergerak bersama.

Fungsi-fungsi Manajemen :

1. Planing

2. Organizing 

3. Actuating

4. Controling

Pusham hadir sebagai bagian nyata dari kesadaran dan kepedulian HAM di Indonesia. Lahir pada tanggal 31 Januari 2008.

Visi Misi PUSHAM UNIMED

Visi :

Menjadi pusat data, informasi dan dokumentasi dalam kajian, penelitian dan pendidikan HAM di Sumatera Utara

Misi :

1. Mendukung pencapaian visi dan misi Unimed melalui penyelenggaraan kajian, penelitian dan pendidikan HAM

2. Meningkatkan ualitas dan kuantitas penulisan dan penelitian ilmiah bidang HAM di Unimed

Deskripsi Tugas di PUSHAM :

1. Sekretariat & Administrasi

2. Finansial

3. Informasi dan Teknologi

4. Perpustakaan