(°_°)

• PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

• PERDA Retribusi Pasar Grosir dan/ Atau Pertokoan.

• PERDA Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

• PERDA Perizinan dan Rekomendasi Usaha Kegiatan Lingkungan Hidup.

• PERDA Kebersihan & Ketertiban Umum.

• PERDA Administrasi Kependudukan.

Kedudukan, tugas, dan fungsi

Organisasi

Unit Pelaksana Teknis

Tata kerja

Pendanaan

Penanaman modal

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara.

• Perppu 2/2022 tentang Ciptaker. ...

• Perppu 1/2022 tentang Pemilu.

• Perpu 2/2020 tentang Pilkada. ...

• Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Kala Pandemi.

• Perppu 2/2017 tentang Ormas.

• Perppu 1/2017 tentang Kepentingan Pajak.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah putusan MPR yang bersifat penetapan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelum amandemen UUD 1945, TAP MPR merupakan peraturan perundangan yang berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang. 

Berikut ini adalah beberapa contoh TAP MPR:

• TAP MPR Nomor VI Tahun 1973

  Berisi konsep wawasan nusantara yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah satu kesatuan Negara Indonesia, di mana pun berada. 

  • 
    

• TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998

  Berisi bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).

Berikut ini adalah beberapa contoh TAP MPR:

• TAP MPR Nomor VI Tahun 1973

  Berisi konsep wawasan nusantara yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah satu kesatuan Negara Indonesia, di mana pun berada. 

  • 
    

• TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998

  Berisi bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. 

  • 
    

• TAP MPR Nomor XI/MPR/1998

  Berisi rekomendasi arah kebijakan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 

  • 
    

• TAP MPR Nomor II/MPR/1978

  Menugaskan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. 

  • 
    

• TAP MPR XXV/MPRS/1966

  Berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis-Marxisme-Leninisme. 

  • 
    

Pada masa reformasi, TAP MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang berada di bawah UUD 1945. 

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,^[1] sebagai berikut:

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

• Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

• Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi

• Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi 

  • 
    

  • 
    

Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Materi muatan Perda Provinsi antara lain: Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Menampung kondisi khusus daerah, Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Aspirasi masyarakat daerah, Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung. 

Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain Perda, ada juga peraturan lain yang mengatur tentang lingkungan hidup, seperti:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pencemaran Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

• UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia. 

  • 
    

• UUD 1945 memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. 

  • 
    

• UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. 

  • 
    

• UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945. 

  • 
    

• UUD 1945 diadopsi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945. 

  • 
    

• UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana alinea keempat memuat rumusan Pancasila. 

  • 
    

• Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945. 

Kelas 11 atph

Ppkn

• Gotong royong dan tidak mendiskriminasi 

  • 
    

• Menjaga sarana dan prasarana yang disediakan negara 

  • 
    

• Bersikap rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri 

  • 
    

• Mengikuti kegiatan nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme 

  • 
    

• Menghargai warga negara lain yang memiliki hak yang sama 

  • 
    

• Berpartisipasi untuk mengamankan negara 

  • 
    

• Menjunjung hukum dan pemerintahan 

  • 
    

• Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak 

  • 
    

• Ikut serta dalam upaya pembelaan negara 

  • 
    

UUD 1945 juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. 

• Perpres Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

• Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

• Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

• Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik

• Perpres Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian Acara Kenegaraan

• Perpres Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Kinerja Hakim dan ASN MA