Perlu adanya database pelanggan yang terintegrasi antara Pelindo 1, 2, 3, dan 4 pasca dilakukannya merger, yang berisi minimal lingkup dan lokasi usaha, Organ Perusahaan (BOD, BOC dan Pemegang Saham), riwayat transaksi, data piutang macet dan permasalahan lain. Hal ini akan sangat diperlukan untuk menanggulangi timbulnya permasalahan khususnya piutang pada transaksi-transaksi yang tidak menggunakan CMS pasca diberikannya layanan kepada Pengguna Jasa tersebut namun tidak dapat diselesaikan dengan baik.

 

First Idea to Solve :

Membuat atau mengupgrade atau dengan menintegrasikan sistem yang telah ada yang hanya dapat diakses oleh pekerja level tertentu di Pelindo untuk menghindari kebocoran data pelanggan. Database ini juga dapat digabungkan dengan sistem lain yang related dengan pelanggan.

 

Expected Result :

Perusahaan dapat memiliki database pengguna jasa yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan misal pemasaran, pengembangan dan penyelesaian permasalahan bisnis perusahaan.

Pasca dilakukannya merger Pelindo, maka pengelolaan CSR dan PKBL berubah yang semula sesuai wilayah kerja masing-masing dan berubah menjadi satu wilayah Indonesia. Pelaksanaan penyaluran CSR dan PKBL ini dimungkinkan tidak dilakukan secara merata, misal dalam satu wilayah perkotaan bisa dilakukan oleh induk maupun cabang atau bahkan anak perusahaan, sementara diwilayah lain bahkan tidak tersentuh oleh Holding. Permasalahan lain yang timbul adalah tiap pihak yang akan mengajukan CSR atau PKBL terlebih dahulu mengajukan proposal kesatu atau beberapa tempat di Holding Pelindo yang dapat menyebabkan doble atau multiple pemberian ke satu pihak. Hal ini menyebabkan pembagian CSR atau PKBL yang tidak merata sesuai peruntukan dan harapannya.

 

First Idea To Solve

Saat ini pengumpulan informasi mengenai CSR dan PKBL yang dilakukan hanya berdasarkan laporan tertulis atau secara Whatsapp Group, serta belum adanya sistem yang mewadahi integrasi data dan laporan pemberian CSR dan PKBL tersebut. Oleh karenanya maka perlu adanya sistem CSR dan PKBL Terpadu yang dapat menjadi wadah untuk guidance dan pelaporan serta control atas pemberian CSR dan PKBL di holding Pelindo kedepannya.

 

Expected Result

Perencanaan, pelaksanaan dan control serta pelaporan yang lebih accountable, ter-record, mudah, praktis dan real time. 

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) kedepan akan memiliki subholding dan banyak cucu perusahaan. Sebagian cucu perusahaan memegang peranan sebagai vendor yang menerima pekerjaan dari Holding. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut banyak terdapat kendala komunikasi antara pemberi pekerjaan (misal holding), pelaksana pekerjaan (misal anak perusahaan) serta pihak lain yang terkait (misal cabang atau anak perusahaan). Miss komunikasi ini kadang menyebabkan lamanya proses pembayaran pasca dilakukan serah terima real hasil pekerjaan yang pada akhirnya menyebabkan denda pajak yang juga merugikan Perusahaan secara konsolidasi.

 

First Idea To Solve

Perlu adanya standart operasi dan prosedur (SOP) yang ketat mengenai penyelesaian dispute atau perbedaan pendapat dalam menghandle suatu permasalahan sehingga dapat selesai dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

 

Expected Result

Anak perusahaan yang bertindak selaku vendor dapat menerima haknya dengan cepat dan tidak terganggu cash flownya, pemilik pekerjaan dapat menerima hasil pekerjaan dengan lebih cepat dan waktu yang jelas serta pihak lain yang terlibat dapat menerima maanfaat yang cepat pula, dan yang paling penting adalah Perusahaan terhindar dari adanya denda pajak akibat berlarut-larutnya transaksi tersebut.