Kedaulatan Rakyat

Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan menentukan arah negara melalui pemilihan umum atau mekanisme partisipasi lainnya.

Perilaku Negatif :

Tidak demokratis dalam musyawarah

Tidak mengambil keputusan yang mewakili seluruh aspirasi rakyat dan tidak mencapai mufakat

Negatif: berargumen namun berisi ujaran kebencian dan tidak mempertanggung jawabkan argumennya

Tanggapan: kita harus bisa berargumen dengan dewasa dan memikirkan dengan matang sebelum berargumen. Kita harus mulai mengubah pola pikir kita untuk berargumen secara baik dan berisi serta dapat dipertanggung jawabkan.

Berita: kemenkeu purbaya yudhi sudewa saat pers (positif). banyaknya komen negatif dan ujaran kebencian yang diutarakan oleh masyarakat (negatif).

Perilaku demokratis

• Ayat:

  • QS. Ali Imran ayat 159: Menganjurkan untuk bermusyawarah dan bersikap lemah lembut, terutama dalam urusan bersama. 

  • UUD 1945 Pasal 28E dan 28I: Menjamin hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat. 

• Tindakan:

  • Menghargai pendapat teman saat diskusi kelas atau rapat OSIS. 

  • Melakukan pemilihan ketua kelas atau OSIS secara adil. 

  • Ikut serta dalam kegiatan gotong royong bersama warga. 

  • Menghargai perbedaan suku, agama, dan ras. 

• Pendapat:

  • Kebebasan berpendapat adalah salah satu pilar demokrasi. 

  • Menghargai pendapat orang lain adalah bentuk sikap dewasa dan berdemokrasi. 

Perilaku tidak demokratis

• Ayat:

  • Tidak ada ayat spesifik yang secara langsung menganjurkan perilaku tidak demokratis. Namun, ayat-ayat yang menekankan pentingnya musyawarah, keadilan, dan menghargai sesama justru menjadi landasan untuk menolak perilaku tidak demokratis. 

• Tindakan:

  • Memaksakan kehendak kepada orang lain atau anggota keluarga. 

  • Mencemooh atau mengejek pendapat orang lain. 

  • Melakukan bullying dan diskriminasi kepada teman. 

  • Meninggalkan rapat OSIS tanpa alasan yang jelas. 

• Pendapat:

  • Memaksakan kehendak adalah tindakan sewenang-wenang. 

  • Tidak menghargai pendapat orang lain dapat menimbulkan konflik dan perpecahan. 

  1. Contoh Perilaku Tidak Demokratis dari Berita Sahroni

  Berikut beberapa contoh tindakan atau pernyataan Sahroni yang bisa dikategorikan sebagai perilaku demokratis:

  Pernyataan / tindakanAyat / kutipan pendukungKenapa bisa dianggap demokratisMeminta kepolisian untuk tidak bersikap represif terhadap warga Kampung Susun Bayam, melainkan menggunakan dialog“Saya meminta kepolisian agar tidak menggunakan cara-cara represif, dan berharap justru polisi bisa memediasi antara warga …”

  2.Anggota DPR RI Ahmad Sahroni menegaskan perlunya upaya tegas dalam memberantas praktik judi online yang semakin marak di Indonesia. Dalam acara seminar dan talk show di Kota Kediri, ia menyatakan apresiasinya terhadap penanganan oleh aparat penegak hukum dan berharap langkah serius segera dilakukan oleh Mabes Polri. Sahroni menegaskan bahwa institusi pemerintahan harus menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar kompetisi politik berlangsung adil, tanpa intervensi pihak luar. “Netralitas itu penting, maka biarkanlah para calon kepala daerah ini berkontestasi yang secara natural. Jangan ada bala bantuan dari pihak manapun,” ujarnya. Di sisi lain, ia juga mengingatkan agar berbagai pihak tidak bertindak berlebihan dalam menangani konflik sosial di masyarakat, dan menyebut bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab agar tidak menyalahgunakan hak dan kewenangan. detikcom