2. Eksekutif Bertanggung jawab pada Legislatif

3. Eksekutif Ditunjuk oleh Legislatif

   
Kelebihan:

·  Pada saat sistem parlementer  perkumpulan politik berperan secara aktif dan semangat meski di dapat kelemahan  yang tidak dapat bertahan pemerintahan koalisi yang berasal dari partai.

·  Legislatif anggotanya di pilih lewat pemilu.

Kekuranggan:

·  Eksekutif punya kekuasaan yang terbatas.

·  Keputusan eksekutif ada banyak di pengaruhi oleh kebijakan partai komulatif parlemen pada akhirnya menjadi lambat.

2. Pemilu dilaksanakan secara terbuka dan jujur serta adil ini merupakan fungsi pemilu yang selalu dijunjung tinggi di Indonesia.

3. Tidak menganut sistem monopartai, atau partai tunggal atau dengan kata lain memonopoli hak politik warga negara yang bertentangan dengan Fungsi Partai Politik itu sendiri.

 Kelebihan 

·  Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.

· Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.

·  Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.

·  Pengangguran semakin menurun.

·  Adanya korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.

·  Kekuasaan yang terus berlanjut tanpa adanya tanda yang  akan mundur.

·  Terjadi pencegahan kebebasan pers dan berpendapat.

·  Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat.

2.  Tidak memaksakan kehendak pada orang lain

3.  Adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan keputusan hasil musyawarah

Kelebihan 

·  Bisa bebas berbicara dan berpendapat.

·  Demokrasinya lebih terbuka.

·  Jumlah politiknya tidak di batasi.

·  Menjamin kestabilitas politik.

 

·  Ada masyarakat yang salah paham tentang reformasi.

·  Masyarakan yang terlalu bebas.

·  Adanya pemaksaan yang di lakukan dari pihak tertentu.

·  Pengetahuan tentang ilmu politik sangatlah rendah.

 

2. Partai Politik Yang Pergerakannya Dibatasi

3. Menguatkan Peran Militer

Kelebihan 

·  Pemerintahan Negara di selamatkan dari perpecahan dan krisis politik yang berkepanjangan.

·  UUD 1945 memberi pedoman yang jelas untuk kelangsungan pemerintahan Negara.

 Kekurangan

·  UUD 1945 tidak dilaksanakan secara murni UUD 1945 harus menjadi  dasar hukum konstitusional untuk menyelenggarakan pemerintahan.

·  Di beri kekuasaan yang berlebihan dapa Presiden,MPR,Lembaga tinggi Negara,terjadi pada masa demokrasi dan di lanjutkan oleh Orde baru.