# data[].attributes.body
• Sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem presidensial. Akan tetapi, sistem pemerintahan tersebut tidak berlangsung lama karena pemerintah menerapkan sistem parlementer.

# data[].attributes.body
• Sistem parlementer bermula dari usulan BP-KNIP mengenai perubahan pertanggungjawaban menteri kepada KNIP. Sistem parlementer mulai berlaku pada 14 November 1945.

# data[].attributes.body
• Pada awal kemerdekaan terjadi perubahan fungsi KNIP. Yang awalnya sebagai pembantu presiden. Tetapi, sejak Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X Tanggal 16 Oktober 1945, fungsi KNIP menjadi majelis legislatif.

# data[].attributes.body
a. Kabinet Natsir
b. Kabinet Sukiman
c. Kabinet Wilopo
d. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
e. Kabinet Burhanuddin Harahap
f. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
g. Kabinet Djuanda/Karya

# data[].attributes.headline
3. Kegagalan Konstituante Menyusun Undang-Undang Dasar

# data[].attributes.subject
3. Kegagalan Konstituante Menyusun Undang-Undang Dasar

# data[].attributes.body
Kegagalan Konstituante disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Perdebatan berlarut-larut dalam Konstituante
2. Adanya perselisihan antarpartai
3. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945

# data[].attributes.body
Sejak proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengatur keuangan, mengelola sumber daya dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan bangsa asing. Akan tetapi, masa awal kemerdekaan kondisi perekonomian negara Indonesia diguncang berbagai permasalahan ekonomi.

# data[].attributes.body
1. Hiperinflasi

hiperinflasi merupakan kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli.

2. Blokade Ekonomi Negara

Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia, dan mengacaukan perekonomian Indonesia, menciptakan kerusuhan sosial, menekan Indonesia agar bisa dikuasai kembali.

3. Kekosongan Kas Negara

Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong serta pajak dan bea masuk berkurang dratis.

# data[].attributes.headline
b. Upaya Penyelamatan Perekonomian Indonesia

# data[].attributes.subject
b. Upaya Penyelamatan Perekonomian Indonesia

# data[].attributes.body
1. Mengatasi Masalah Keuangan
2. Menembus Blokade Ekonomi Belanda
3. Menyelenggarakan Konferensi Ekonomi
4. Membentuk Planning Board
5. Melaksanakan Kasimo Plan
6. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
7. Melaksanakan Program Pinjaman Nasional

# data[].attributes.headline
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kebijakan ekonomi pada masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
a. Pemikiran Ekonomi Nasional

Menteri keuangan Soemitro Djojohadikusumo, berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui Rencana Urgensi Perekonomian (RUP).

b. Sistem Ekonomi Liberal

Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir di awal tahun 1950. Tetapi, pada tahun 1951 perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah Indonesia mulai menerapkan sistem ekonomi liberal.

c. Kebijakan untuk Mengatasi Permasalahan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal

1. Gerakan Benteng
2. Nasionalisasi perusahaan asing
3. Sistem Ekonomi Ali-Baba
4. Kebijakan Gunting Syafruddin