# data[].attributes.body
Pada tanggal 12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia oleh Ketua MPRS Jenderal Abdul Haris Nasution. Melalui Tap No. XLIV/MPRS/1968, Jenderal Soeharto dikukuhkan sebagai Presiden Republik Indonesia hingga terpilih presiden oleh MPR hasil pemilu.

Pengukuhan itu mengakhiri dualisme kepemimpinan nasional dan dimulainya pemerintahan Orde Baru.

# data[].attributes.body
Pada tanggal 20 Februari draft surat telah ditandatangani oleh Presiden. Beliau meminta agar diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 1967. Tepat pada pukul 19.30, Presiden Soekarno membacakan pengumuman resmi pengunduran dirinya.

# data[].attributes.body
Soeharto membahas surat Presiden bersama keempat Panglima Angkatan. Para panglima berkesimpulan bahwa draft surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tersebut tidak membantu menyelesaikan situasi konfik.

Demi meredam kericuhan, Presiden Soekarno berada dalam situasi sulit, dimana ia diberi pengajuan yang berisi pernyataan bahwa Presiden berhalangan, atau menyerahkan kekuasaan kepada Pengemban Surat Perintah 11 Maret 1966.

Yang artinya, Presiden Soekarno dengan sukarela menyetujui untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Tak lama berselang, setelah berbagai pertimbangan dan kemungkinan terbaik. Presiden menyetujui draft yang dibuat.

# data[].attributes.headline
MR. HARDI MEMINTA PRESIDEN SOEKARNO MENGAKHIRI DUALISME KEPEMIMPINAN

# data[].attributes.subject
MR. HARDI MEMINTA PRESIDEN SOEKARNO MENGAKHIRI DUALISME KEPEMIMPINAN

# data[].attributes.body
Mr. Hardi seorang sahabat Presiden Soekarno, menemui beliau dan memohon agar Presiden Soekarno memprakarsai untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan negara. Akhirnya, pada Februari 1967, Presiden Soekarno menyususn “Surat Penugasan mengenai Pimpinan Pemerintahan Sehari-hari kepada Pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966” atas usul sahabatnya itu dan mengirimkannya pada Jendral Soeharto.

# data[].attributes.headline
USAHA USAHA UNTUK MENENANGKAN KRISIS DAN POLITIK

# data[].attributes.subject
USAHA USAHA UNTUK MENENANGKAN KRISIS DAN POLITIK

# data[].attributes.body
Beberapa pihak meminta Presiden Soekarno agar menyerahkan kekuasaan kepada pengemban ketetapan MPRS RI No. IX/MPRS/1966, yaitu Jenderal Soeharto.

Hal ini bertujuan untuk mencegah perpecahan di kalangan masyarakat juga menyelamatkan lembaga kepresidenan dan Presiden Soekarno sendiri.

# data[].attributes.headline
DAMPAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA DUALISME KEPEMIMPINAN

# data[].attributes.subject
DAMPAK YANG DITIMBULKAN AKIBAT ADANYA DUALISME KEPEMIMPINAN

# data[].attributes.body
Situasi seperti ini dapat membahayakan bagi persatuan dan kesatuan bangsa, dimana menjadi pertentangan terhadap politik yang terjadi di masyarakat. Hal ini menyebabkan terbentuknya dua kubu masyakarakat yang mendukung Soekarno dan Soeharto.

# data[].attributes.body
Di dalam pemerintahan yang masih dipimpin oleh Presiden Soekarno, Soeharto sebagai pengemban Supersemar, diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet, yang diberi nama Kabinet Ampera.

Meskipun Soekarno masih memimpin sebagai pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinan dan tugas harian dipegang oleh Soeharto. Kondisi ini memperkuat munculnya “dualisme kepemimpinan nasional”, yaitu Soekarno sebagai pimpinan pemerintahan sedangkan Soeharto sebagai pelaksana pemerintahan

# data[].attributes.body
Tujuannya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Sukarno dan mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Di malam 1 Oktober 1965, Gerakan ini mengincar perwira tinggi TNI AD. Tiga dari enam orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya.

# data[].attributes.body
Dualisme kepemimpinan di Indonesia terjadi dimana pada saat itu Presiden Soekarno masih menjadi seorang Presiden dari Republik Indonesia yang memimpin pemerintahan dan juga Soeharto yang dimana memiliki mandat untuk melakukan pelaksanaan terhadap pemerintahan.

Situasi ini diawali oleh sebuah peristiwa berdarah yakni Gerakan 30 September dikenal juga dengan singkatan G30S PKI. G30S merupakan gerakan kudeta yang dituding dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) di bawah pimpinan DN Aidit.

# data[].attributes.body
Dualisme kepemimpinan adalah adanya dua pemimpin yang memiliki kewenangan yang sama. Kedua pemimpin memiliki jabatan yang setara, sehingga keduanya memiliki tugas, tanggung jawab dan kuasa yang sama satu dengan yang lainnya.