# data[].attributes.headline
3c. Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
3c. Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17 Agustus 1945=
-Penyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945 yang menunjukan bahwa pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 adalah suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan
-Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 AGustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD presiden dan wakil presiden
-Hubungan antara proklamasi dan pembukaan merupakan suatu kesatuan yang utuh, di dalam pembukaan UUD 1945 ada hal-hal yang merupakan amanat dari rakyat-rakyat Indonesia saat mendirikan negara untuk mewujudkan tujuan bersama. Maka kita sebagai rakyat Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memelihara dan merealisasikan proklamasi, agar cita-cita luhur kita yaitu membentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur yang berdasarkan asas kerohanian Pancasila bisa terkabuli.

# data[].attributes.body
-UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga, negara, masyarakat, dan warga negara Indonesia
-Berisi norma-norma dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaaraan negara yang harus dilaksanakan dan ditaati
-Setiap produk hukum seperti UU, PP, perpres, perda dan juga kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.
-Sebagai alat kontrol yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945

# data[].attributes.headline
3a. Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.subject
3a. Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 )

# data[].attributes.body
Alinea pertama:
Alinea pertama menjelaskan tentang penting nya suatu kemerdekaan dan juga ditegaskan skiap menolak penjajah yang bertentangan dengan hak untuk merdeka.
Alinea kedua:
Alinea kedua menjelaskan tentang penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan dan juga kita diberi tahu bahwa jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat adalah kemerdekaan.
Alinea ketiga:
Alinea ketiga menjelaskan tentang pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia dan juga kita diberi tahu bahwa Kemerdekaan Indonesia diraih oleh perjuangan bangsa tetapi juga dengan bantuan Tuhan Yang Maha Esa
Alinea keempat:
Alinea keempat menjelaskan bahwa Negara Indonesia yang sudah merdeka lindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI mengadakan sidang pertama untuk membicarakan tentang menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar yang berlangsung selama 2 jam.
Selama sidang PPKI menghasilkan keputusan=
-Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
-Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh. Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
-Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang berfungsi untuk membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.
Membuat beberapa perubahan yaitu=
-"hukum dasar"-->"undang-undang dasar"
-"Muqaddimah"(di dalam Piagam Jakarta)-->"Pembukaan"
-"dalam suatu hukum dasar"-->"dalam suatu undang-undang dasar"
-"Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"-->"Ketuhanan Yang Maha Esa"
-"Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab"--> "Kemanusiaan yang adil dan beradab"
-Pasal 6 ayat 1 "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam"-->"Presiden ialah orang Indonesia asli"
-Pasal 29 ayat 1 "Negara berdasar atas ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya"-->"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa"

# data[].attributes.body
PPKI mempunyai 21 anggota (12 orang Jawa, 3 orang Sumatera, 2 orang Sulawesi,  1 orang Kalimantan, 1 orang Nusa Tenggara, 1 orang Maluku, dan 1 orang golongan Tionghoa) yaitu:
1. Soekarno (ketua)
2. Moh. Hatta (wakil ketua)
3. Soepomo (anggota)
4. K. R. T. Radjiman Wedyodiningrat (anggota)
5. R. P. Soeroso (anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (anggota)
7. K. H. Wahid Hasyim (anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (anggota)
9. Oto Iskandar di Nata (anggota)
10. Abdoel Kadir (anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (anggota)
12. Pangeran Poerbojo (anggota)
13. Mohammad Amir (anggota)
14. Abdul Maghfar (anggota)
15. Teuku Mohammad Hasan (anggota)
16. G. S. S. J. Ratulangi (anggota)
17. Andi Pangeran (anggota)
18. A. H. Hamidan (anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (anggota)
20. Johanes Latuharhary (anggota)
21. Yap Tjwan Bing (anggota)
Anggota tambahan:
1. Achmad Soebardjo (penasihat)
2. Sajoeti Melik (anggota)
3. Ki Hajar Dewantara (anggota)
4. R. A. A. Wiranatakoesoema (anggota)
5. Kasman Singodimedjo (anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (anggota)

# data[].attributes.body
Setelah BPUPKI dibubarkan karena sudah menyelesaikan Dokuritsu Junbi Chosakai, Di buatlah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang dipimpin oleh Soekarno. Tugas Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI adalah meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI dengan memperiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia.

# data[].attributes.body
Sebelum adanya perumusan UUD 1945 adanya proses, salah satu proses nya adalah penyusunan yang dibuat oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Lalu disidang kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 mereka membahas tentang rangcan dan rancangan UUD dan juga membuat panitia-panitia kecil yaitu Panitia Hukum Dasar yang dipimpin oleh Soekarno yang mempunyai tugas untuk mencari tau cara membentuk negara, Panitia Pembelaan Tanah Air dipimpin oleh Raden Abikusno Tjokrosoejoso yang mempunyai tugas untuk merancang isi undang-undang dasar, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan yang dipimpin oleh Mohammad Hatta.

# data[].attributes.body
Konstitusi sendirii adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Tujuan adanya konstitusi adalah memberikan pengawasaan terhadap kekuasaan politik dan juga memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kita bisa menemukan konstitusi di undang-undang dasar secara tertulis.

# data[].attributes.headline
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# data[].attributes.subject
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945