# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Hubungan UUD 1945 dengan Proklamasi adalah sebagai berikut
-Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga pembukaan UUD 1945.
-Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya presiden , wakil presiden . Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
-Pembukaan UUD 1945 pada hakitatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan.

# data[].attributes.body
UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut.
- UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah , setiap lembaga negara, masyarakyat, dan setiap warga negara Indonesia.
- Berisi Norma Norma sebagai sebuah dasar dalam penyelenggaraan negara yang harus ditaati.
- UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi).
-Sebagai alat kontrol yaitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 

# data[].attributes.subject
Arti penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (alinea 1-4 

# data[].attributes.body
Alinea pertama Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Dalam alinea ini ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.
Alinea kedua Menjelaskan arti penting cita cita bangsa Indonesia, bahwa persatuan , kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal yang perlu diwujudkan.
Alinea ketiga menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia bukan hanya karena hasil perjuangan bangsa, tapi juga merupakan berkat rahmat dan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Alinea keempat menjelaskan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap Bangsa Indonesia dengan melakukan hal seperti memajukan kesejahteraan umum, dll.

# data[].attributes.body
Pada 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya.Agenda acaranya adalah Untuk mengesahkan dan menetapkan Undang Undang Dasar 1945. Proses pengesahan Undang Undang dasar berlangsung selama 2 jam. Sidang PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut. Pertama, Mereka menetapkan Dan mengesahkan UUD 1945. Kedua mereka Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Moh.Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Ketiga, mereka Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat { KNIP}. Juga terdapat beberapa perubahan pada UUD 1945 Saat disahkan.

# data[].attributes.body
PPKI beraggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi. 21 Orang ( 12 orang berasal dari jawa, 3 orang dari sumatera, 2 orang dari sulawesi, 1 orang dari kalimantan, 1 orang dari nusa tenggara, 1 orang dari maluku, dan 1 orang dari golongan Tionghoa), Namun ternyada ada 6 orang anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang. Soekarno dipilih sebagai ketua PPKI.

# data[].attributes.body
Setelah BPUPKI dibubarkan, Pada tanggal 7 Agustus 1945 , dibentuk PPKI atau panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dua tugas PPKI adalah Meresmikan Undang Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI.

# data[].attributes.body
Negara Indonesia bisa memiliki UUD 1945 dikarenakan BPUPKI. Secara khusus, Rancangan UUD 1945 dibahas secara khusus pada sidang BPUPKI dari tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Pada setiap persidangan tersebut, dibentuk panitia panitia kecil seperti Panitia Hukum Dasar, Panitia pembelaan Tanah air, dll. Sidang BPUPKI dari 10 sampai 16 Juli 1945 Melakukan banyak hal, seperti merumuskan UUD 1945 dan menetapkan kepala negara adalah presiden. Setelah UUD 1945 diterima pada 16 Juli 1945 , Tugas BPUPKI resmi berakhir.

# data[].attributes.body
Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Juga memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.Konstitusi dalam arti luas dibagi menjadi 2, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Contoh Konstitusi tertulis adalah Undang Undang dasar. Dan contoh konstitusi tidak tertulis bisa berupa konveksi, seperti MPR. Salah satu contoh konstitusi tertulis adalah Undang Undang Dasar.