# data[].attributes.body
Refleksi saya bahwa terhadap penegakkan hukum di Indonesia yaitu diperlukan suatu sanksi yang berat terhadap Koruptor misalnya hukuman mati.

# data[].attributes.body
Dibuatkan peraturan perundang-undangan yang mengatur lebih spesifik tindak pelanggaran korupsi dan hukuman mati bagi koruptor

# data[].attributes.body
Nama:putu Widayani
Nis:0904
Kelas:XII IPS 1
Refleksi atas penegakan dan keadilan hukum di Indonesia yaitu,keadilan dan sanksi atas melanggarnya Hak Asasi Manusia (HAM)

# data[].attributes.headline
REFLEKSI PENEGAKAN DAN PELANGGARAN HUKUM

# data[].attributes.subject
REFLEKSI PENEGAKAN DAN PELANGGARAN HUKUM

# data[].attributes.body
NAMA : KADEK KURNIA DEWI
KELAS : XII MIPA 3
NIS      : 0806
Refleksi saya terhadap penegakan dan pelanggaran hukum yaitu mengenai aksi pengedar dan pemakai narkoba, dalam hal ini diperlukan suatu tindakan tegas bagi pengedar, tidak hanya dihukum penjara namun bisa mendapat hukuman mati, bagi pemakai narkoba sebaiknya selain mendapat tahapan rehabilitasi juga bisa mendapat hukuman penjara yang berat, karena menimbang dari pengalaman sebelumnya, masih ada mantan rehabilitasi narkoba yang kembali menggunakan narkoba bahkan setelah mendapat hukuman.

# data[].attributes.headline
REFLEKSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM

# data[].attributes.subject
REFLEKSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM

# data[].attributes.body
NAMA : KADEK KURNIA DEWI
KELAS : XII MIPA 3
NIS      : 0806
Dari refleksi tersebut, perlu dibuatkan peraturan baru yang lebih spesifik mengenai penyalahgunaan narkoba selain sanksi penjara pada Pasal 111, 112, 113, 114 dan Pasal 127 serta berbagai peraturan perlindungan generasi muda dari narkoba.

# data[].attributes.attachment_caption
Gambar diatas merupakan kasus dari pelanggaran HAM.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan Dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan Dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama : Ni Ketut Septiani
Kelas  : XII MIPA 2
NIS    : 0844

Refleksi saya terhadap penegakan dan pelanggaran hukum yaitu khususnya dibidang hak asasi manusia, saat ini sebagian masyarakat Indonesia telah berubah dari masyarakat majemuk yang memiliki rasa persaudaraan yang tinggi berubah menjadi manusia yang memiliki degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang mecemaskan. Contoh kecilnya yaitu saat ini banyak sekali terjadi aksi intoleransi, kekerasan, anarkisme, baik itu antar golongan maupun anatar individu. Hal itu terjadi karena penegakkan hukum tak berjalan sesuai dengan harapan sehingga masyarakat melakukan upaya penegakkan hukum dengan cara mereka sendiri melalui bentuk-bentuk pengadilan massa yang berujung pada tindakan-tindakan pelanggaran HAM.

# data[].attributes.headline
Refleksi Terhadap Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi Terhadap Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama : Ni Ketut Septiani
Kelas  : XII MIPA 2
NIS     : 0844

Berdasarkan refleksi tersebut sangat diperlukan adanya penegakkan hukum yang seharusnya, seperti adanya upaya penerapan norma-norma hukum secara nyata agar hukum dapa berfungsi dan ditegakkan sebagai pedoman perilaku dalam hidup bermasyarakat.

# data[].attributes.headline
Refleksi peneggakan dan pelanggaran hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi peneggakan dan pelanggaran hukum

# data[].attributes.body
Nama         :Ni Ketut Sancita Dewi
No              :21
Kelas          :XII MIPA 1

Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum mengenai praktik suap, kolusi, kompromi,yang merajalela di negeri ini.ini melibatkan banyak sekali penjabat pemerintah yang rakus meski telah bebas dari pemerintahan yang korup selama puluhan tahun dan berganti era menjadi era reformasi.namun Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (“KKN”), suap, dan gratifikasi masih tetap lancar dilakukan oleh pihak-pihak yang sungguh ingin merugikan keuangan negara. Amat mengerikan melihat rentetan kasus KKN, suap, dan gratifikasi yang bergulir di negeri ini.hal itu terjadi karena penegak hukum yang tidak berjalan dengan sesuai dan berujung pada tindakan tindakan pelanggaran hukum

# data[].attributes.body
Nama : Ni Kadek Feriyanti Dewi
Nis :0837

Refleksi saya bahwa diperlukannya peningkatan kualitas penegakan hak asasi manusia. Dimana masyarakat memiliki harapan terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap individu.

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di Indonesia terkait Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang kasusnya telah banyak menggugurkan anggota TNI dan Polri saat dalam penyelidikan bahkan masyarakat sekitar, selain itu KKB kerap kali melakukan ancaman dan tindak kekerasan terhadap aparat keamanan serta masyarakat dengan menggunakan senjata api yang berakibat jatuhnya korban jiwa maupun kerugian harta benda. Namun, tetap saja Komnas HAM pun tidak setuju akan label terorisme untuk KKB karena mereka masih memiliki HAM.

# data[].attributes.body
Adapun, yang perlu dibenahi agar praktik perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia bisa lebih baik adalah pemerintah seharusnya lebih memperhatikan lagi terkait kasus KKB ini, karena sudah banyaknya anggota TNI dan Polri bahkan masyarakat yang tidak bersalah yang digugurkan oleh KKB. Tidak perlu ragu lagi terkait meringkus KKB termasuk pelanggaran HAM sehingga pemerintah harus menindak tegas KKB ini sebagai aksi terorisme yang amat meresahkan masyarakat. Pemerintah harus bisa meringkus cepat KKB ini agar terciptanya kondisi yang aman dan damai bagi masyarakat Papua pada umumnya dan dapat mengetahui alasan secara luas sehingga dapat menentukan hukuman yang tepat bagi KKB.

# data[].attributes.body
Kasus Penyerangan Kantor Polisi Oksamol oleh KKB
Sumber: https://nasional.tempo.co/read/1501768/deretan-kasus-penembakan-kkb-yang-tewaskan-aparat-dan-warga/full&view=ok
KKB disebut menyerang Kantor Polsubsektor Oksamol di Distrik Oksamol, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, pada Jumat, 28 Mei 2021. Dari aksi penyerangan tersebut, Kepala Subsektor Oksamol Briptu Mario Sanoy tewas. Juru Bicara Satuan Tugas atau Satgas Nemangkawi Komisaris Besar M. Iqbal Alqudusy mengatakan insiden penyerangan terjadi pada sekitar pukul 01.00 WIT. "Dalam peristiwa itu warga sempat melihat ada enam orang dari Distrik Kiwirok yang masuk ke Distrik Oksamol dan telah memantau pos polisi," kata dia melalui keterangan tertulis pada Jumat, 28 Mei 2021. Enam orang anggota KKB itu kemudian menyerang pos dan menembak Briptu Mario. Mereka juga membawa kabur tiga pucuk senjata api yang terdiri dari dua senjata api SS1 dan satu revolver.

# data[].attributes.body
Nama : Ni Kadek Feriyanti Dewi
Nis : 0837

Semua pihak baik masyarakat atau pemerintah harus berkontribusi memperkuat komitmen dalam pemenuhan hak asasi. Penegakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap individu terkait dengan keadilan, kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan hak asasinya sangat diperlukan. Hak sipil, politik, ekonomi, sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada yang terabaikan agar pelanggaran HAM tidak semakin banyak terjadi.

# data[].attributes.body
untuk menyelesaikan permasalahan ini perlu dilakukan tindakan seperti menegakkan supremasi hukum, menyelesaikan konflik vertikal dan horizontal yang mengakibatkan kekerasan fisik, memberikan perlindungan lebih teradap hal-hak anak dan perempuan, dan menegakkan keadilan bagi seluruh masyarakat. evaluasi terhadap kinerja instansi perlindungan HAM juga perlu dilakukan agar dapat memaksimalkan penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi, sehingga masyarakat dapat menanam kembali kepercayaan mereka terhadap pemerintahan. selain itu harus dilakukan pengawasan secara berkelanjutan terhadap pelaksanaan perlindungan HAM di Indonesia.

# data[].attributes.headline
Luh Putu Merliani Putri_0834_XII IPS 1 no

# data[].attributes.subject
Luh Putu Merliani Putri_0834_XII IPS 1 no

# data[].attributes.body
Sejak era reformasi, sudah ada beberapa presiden yang memimpin Indonesia. Namun, persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) belum menemui titik terang, terlebih kasus-kasus yang terjadi pada para pejuang HAM di Indonesia. HAM merupakan suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap individu yang merupakan anugerah-Nya yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi oleh negara. Reflesi saya tehadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum mengenai penculikan, kekerasan, dan pembunuhan. Kasus seperti ini sudah dari dulu hingga sekarang masih ada dan banyak korban yang tidak mendapatkan Hak Asasi Manusia. Hal ini terjadi karena penegakan HAM di Indonesia masih belum stabil.

# data[].attributes.headline
Refleksi penegak dan pelanggaran hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi penegak dan pelanggaran hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama: Putu Lia Ariani
Kelas: XII IPS2
NIS: O897
Refleksi saya terhadap penegak dan pelanggaran hukum di Indonesia adalah agar ditingkatkannya sanksi yang tegas oleh para pengedar, pengguna narkoba yang semakin marak terjadi di Indonesia

# data[].attributes.body
Contoh kasus pelanggaran HAM yg terjadi di Indonesia yaitu "Penculikan Aktivis Pada 1997/1998" Pelanggaran HAM ini juga terjadi di masa Orde Baru. Terjadi aksi penculikan aktivis selama kurun waktu 1997-1998. Melansir KONTRAS, dalam periode tersebut terjadi kasus penculikan dan penghilangan paksa 23 orang penduduk sipil.

Sebagian dari mereka merupakan aktivis pro demokrasi. Mirisnya, hanya 9 orang dari mereka yang dikembalikan. Sisanya, 13 orang belum ditemukan hingga saat ini.

# data[].attributes.headline
Solusi praktik penegak dan pelanggar hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Solusi praktik penegak dan pelanggar hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama: Putu Lia Ariani
Kelas: XII IPS2
NIS:0897
Dari refleksi pengguna dan pengedar narkoba harus diberi sanksi yang tegas solusi yang dapat di berikan adalah dengan membuatkan undang-undang yang lebih menitik beratkan pengguna dan pengedar agar penggunaan narkoba di Indonesia dapat sedikit demi sedikit berkurang dan Indonesia bisa bebas narkoba

# data[].attributes.headline
Ni Komang Yuli Sari Ningsih (0853)_XII IPS 1

# data[].attributes.subject
Ni Komang Yuli Sari Ningsih (0853)_XII IPS 1

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di indonesia yaitu terkait dengan pelanggaran aturan lalu lintas, dimana banyak kita temui kasus pelanggaran dalam lalu lintas seperti memakai ponsel saat berkendara, pengendara motor yang tidak memakai helm hal ini tentunya akan banyak menimbulkan dampak negatif seperti kecelakaan dalam berlalu lintas yang bisa menyebapkan kematian, hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas dan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keselamatan pengguna jalan.

# data[].attributes.headline
Ni Komang Yuli Sari Ningsih (0853)_XII IPS 1

# data[].attributes.subject
Ni Komang Yuli Sari Ningsih (0853)_XII IPS 1

# data[].attributes.body
untuk mengurangi permasalahan tersebut diperlukan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait peraturan dalam berlalu lintas dan sosialisasi tentang kasus kecelakaan yang terjadi di jalan akibat melanggar lalu lintas selain sosialisasi kepada masyarakat juga diperlukan penetapan hukuman yang lebih tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama: Komang Putri Marta Armayani
Kelas: XII MIPA 2
NIS: 0828
Refleksi saya terhadap penegakkan hukum di Indonesia mengenai kasus kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi akibat KDRT di Indonesia. Walaupun aturannya sudah tertuang dalam undang-undang No 23 tahun 2004, namun kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi hingga saat ini terutama pada daerah-daerah pedalaman yang jarang diketahui karena masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan ke pihak berwajib.

# data[].attributes.headline
Solusi Praktik penegakkan dan pelanggaran hukum

# data[].attributes.subject
Solusi Praktik penegakkan dan pelanggaran hukum

# data[].attributes.body
Nama: Komang Putri Marta Armayani
Kelas: XII MIPA 2
Nis: 0828
Solusi refleksi tersebut, perlu dibentuk peraturan baru untuk menunjang peraturan sebelumnya untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan yang juga berkaitan dengan pelanggaran HAM.

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap hukum di Indonesia mengenai kasus yang terjadi pada tahun 2020. Pelajar berinisial (ZA) 16 tahun yang dituduh melakukan pembunuhan berencana terhadap kelompok begal.
Dimana dalam sidang dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), ZA dikenakan dengan pasal 340 KUHP, 338 KUHP, 351 KUHP (3) dan UU darurat pasal 2 (1) dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup.
Hal ini tentu saja dirasa tidak patut bagi logika dan kenyataan. Namun ternyata hukum berkata lain. Coba saja bandingkan dengan kasus berat lainnya seperti korupsi sampai milyaran. Tetapi masih bisa bebas dari penjara dsb.

# data[].attributes.headline
Ni Made Ari Candra Asih_)0874_XII MIPA 1

# data[].attributes.subject
Ni Made Ari Candra Asih_)0874_XII MIPA 1

# data[].attributes.body
Menurut kasus yang saya jelaskan mengenai ZA yang dituduh melakukan pembunuhan berencana, saya rasa memang dalam lingkungan pengadilan, ketika kita bisa membayar/menggunakan pengacara yang (mahal) semua keadaan ntah baik/buruk bisa berubah. Mereka yang rakyat biasa ketika mendapatkan hal seperti ini sangat sulit untuk membenarkan keadaan yang sudah benar karena kalah saat berada dalam persidangan. Sangat perlu untuk lebih menegakkan keadilan dan mencari bukti yang lebih banyak mengenai kasus-kasus tsb.

# data[].attributes.headline
Refleksi penegak dan pelanggaran hukum di Indonesia 

# data[].attributes.subject
Refleksi penegak dan pelanggaran hukum di Indonesia 

# data[].attributes.body
Nama : Kadek Dwi Ariasih
Kelas : XII IPS 1
Nis : 0802
Refleksi saya bahwa diperlukan penegasan terhadapan hak asasi manusia, karena masyarkat memerlukan perlindungan terhadap setiap individu. dimana dimasa pandemi ini banyak masyarakat yang melakukan kekerasan fisik maupun mental.

# data[].attributes.headline
Solusi Praktik penegakan dan pelanggaran hukum 

# data[].attributes.subject
Solusi Praktik penegakan dan pelanggaran hukum 

# data[].attributes.body
Nama : Kadek Dwi Ariasih
Kelas : XII IPS 1
Nis : 0802
Solusi dari refleksi tersebut adalah diperlukan penegasan undang-undang tentang hak asasi manusia untuk mengurangi terjadinya kekerasan dan lainya sebagainya.

# data[].attributes.headline
REFLEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM

# data[].attributes.subject
REFLEKSI PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM

# data[].attributes.body
Nama : Putu Purwani
Kelas  : XII IPS 2
Nomor : 30
Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum yaitu mengenai pemerkosaan baik wanita ataupun pria. Dalam pelanggaran ini agar diberikan hukuman yang lebih berat karena pemerkosaan membuat mental korban sangat terganggu selain itu stigma masyarakat yang mengetahuinya juga membuat korban down terhadap keadaan sekitar. Karena itu untuk membuat para pelaku atau orang yang memiliki pemikiran pemerkosaan tidak lagi memikirkan hal tersebut

# data[].attributes.headline
SOLUSI AGAR PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA LEBIH BAIK

# data[].attributes.subject
SOLUSI AGAR PRAKTIK PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA LEBIH BAIK

# data[].attributes.body
Nama : Putu Purwani
Kelas : XII IPS 2
Nomor : 30
Dengan menyebarkan atau lebih banyak membuat sosialisasi tentang pemerkosaan dan bahanyanya, juga hukuman penjara yang lebih berat bagi pelakunya. Juga rehabilitas bagi para korban. Terimakasi, Semoga hukum di Indonesia lebih baik agar Indonesia menjadi negara yang maju terlebih lagi pelanggaran yang terjadi semakin menurun.

# data[].attributes.body
Nama : Putu Purwani
Kelas : XII IPS 2
Nomor : 30
Contoh kasus pemerkosaan di Sumatera Selatan, tentang penjaga kos pria berumur 38 tahun yang memperkosa 2 siswi SMA yng merupakan penghuni kos. Pemerkosaan tersebut terjadi tanggal 30 Agustus 2020

# data[].attributes.body
Nama : Kadek Dwi Ariasih
Kelas : XII IPS 1
NIS : 0802

Kasus perundungan atau bullying di sekolah
Bullying di sekolah juga merupakan contoh pelanggaran HAM ringan. Beberapa tahun lalu seorang siswa di SMA negeri di Jakarta mengaku dihardik, dipukul dan dicengkeram oleh tiga seniornya hingga lebam-lebam hanya gara-gara tidak memakai kaos dalam (kaos singlet). Aturan memakai singlet itu diterapkan oleh seniornya, bukan oleh sekolah. Korban telah berusaha memberikan penjelasan soal tidak pakai singlet itu. Namun ketiga seniornya tetap tidak mau mendengar dan terus memarahinya.

Baca artikel detikedu, "Contoh Kasus Pelanggaran HAM Ringan di Indonesia" selengkapnya https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5735064/contoh-kasus-pelanggaran-ham-ringan-di-indonesia.

# data[].attributes.body
Komang Wirya Adi Kusuma
14
XII MIPA 3
Refleksi saya atas penegakan hukum dan keadilan di Indonesia adalah adanya hukum yang tumpang tindih satu dengan yang lainya. Berbagai kasus kriminal hukum perdata yang sudah terbukti bersalah bisa dipelintir dengan UU ITE, ada begitu banyak pasal-pasal yang bisa digunakan untuk menyerang terlapor, seperti tindakan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dll.

# data[].attributes.body
KOMANG WIRYA ADI KUSUMA
14
XII MIPA 3
Solusi yang bisa dipertimbangkan adalah membuat aturan dengan lebih spesifik dengan batasan-batasan yang jelas.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama : Dimas Priliano

NIS : 0762

Kelas : XII MIPA 1

Refleksi saya terhadap Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia adalah mengenai Hak Asasi Manusia. Belakangan ini banyak korban aksi kejahatan seksual berani mengungkapkan atau mengutarakan apa yang terjadi kepadanya. Baik diungkapkan di media sosial atau secara langsung ke jalur hukum. Korban yang berani speak up di media sosial cenderung mendapat kecaman atau bully atas apa yang telah dilakukan padahal posisi korban pada saat itu sedang atau telah mengalami kejahatan seksual. Kemudian mereka akan mendapatkan citra atau kesan yang buruk dimata masyarakat. Sehingga tidak sedikit dari para korban kejahatan seksual yang memilih diam dan merahasiakannya secara pribadi daripada harus melaporkannya. Dalam pasal 1 Rancangan undang-undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yaitu hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan dan dinikmati oleh korban, dengan tujuan mengubah kondisi korban yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera Seharusnya kita mengapresiasi keberanian korban kejahatan seksual dan terus mendukungnya agar kejahatan seperti ini tidak terulang kembali.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakkan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama : Dimas Priliano

NIS : 0762

Kelas : XII MIPA 1

Berdasarkan refleksi tersebut diperlukan adanya penegakkan hukum yang seharusnya berguna untuk melindungi, menjaga dan mendukung korban aksi kejahatan seksual. Agar para korban tidak takut dan tidak merasa dikucilkan di kehidupan bermasyarakat

# data[].attributes.body
Kasus Kejahatan Seksual di Indonesia

Sumber :

https://metro.tempo.co/read/1512958/komnas-perempuan-terima-aduan-kasus-kekerasan-seksual-pegawai-kpi

Pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), MS mengadukan dugaan perundungan dan kekerasan seksual yang dialami kepada Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Ketua Sub Komisi Pemantauan Komnas Perempuan Dewi Kanti dalam keterangan tertulis mengatakan pihaknya menerima laporan itu pada Kamis, 30 September 2021. MS menyampaikan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya, dampak, langkah yang diambil, serta perkembangan advokasi kasus. Ia merasa perlu melaporkannya kepada Komnas Perempuan sebagai lembaga HAM yang memiliki fokus dan keahlian dalam hal kekerasan seksual untuk mendapatkan pertimbangan pada situasi yang dihadapinya. Termasuk dampak yang dialami anggota keluarganya, dalam hal ini pada istri dan ibunya Kekerasan seksual yang dialami MS berdampak secara psikis, fisik, seksual, dan sosial ekonomi. Komnas Perempuan merekomendasikan kepolisian untuk menyelidiki kasus yang dialami oleh MS secara transparan dan profesional, serta bekerja sama dengan lembaga layanan pemulihan korban. KPI harus membangun kerja sama lintas institusi dalam menangani kasus yang dialami MS secara akuntabel. Komnas Perempuan mengingatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang tindak pidana kekerasan seksual.

# data[].attributes.body
Nama : Ni Luh Senjarini
Kelas  : XII IPS 2
Nis      : 0867
No       : 20

Refleksi saya terhadap penegakkan hukum di Indonesia terutama tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat selain itu juga tentang petinggi petinggi negara yang melakukan aksi suap dan  masyarakat dari kalangan atas yang melanggar aturan hukum seperti contohnya adanya kasus pelecehan seksul penggunaan narkoba. Menurut saya hukum di Indonesia sudah bagus namun pelaksanaan sanksi yang diberikan kepada pelanggar terkadang kurang adil. Seperti contohnya rakyat Indonesia disaat pandemi ini perekonomiannya sangat menurun drastis dari sebelum pandemi termasuk juga bagi masyarakat yang kurang mampu pastinya sangat kena dampak dari pandemi ini. Namun disisi lain ada pejabat yang kehilangan hati nuraninya dan menggelapkan uang rakyat atau korupsi. Tanpa mereka sadari mereka telah melanggar hukum dan sumpah janjinya. Sehingga dana bansos seharusnya di berikan kepada rakyat tetapi uang nya dikorupsi kan. Saya sering melihat di tv para pejabat yang korupsi proses penghukumannya terus ditarik ulur dan proses hukumnya lama sekali. Contoh kedua ada ibu-ibu yang mencuri susu untuk anaknya tetapi tanpa proses yang panjang ibu itu dihukum ada yang sampai 7 tahun penjara. Jadi kesimpulannya terkadang hukum di Indonesia tumpul ke atas dan tajam kebawah.

# data[].attributes.body
Nama : Ni Luh putu
Kelas.  : XII IPS 2
Nis       : 0867
No        : 20

Dari kasus tersebut dapat dilakukan dengan cara menegakkan kembali UU atau pasal pasal mengenai larangan ataupun sanksi dari pelanggaran korupsi, pelecehan seksual ataupun pengguna narkoba. Atau juga dengan membuatkan undang undang baru dengan sanksi yang setimpal sehingga pelanggar harus berfikir puluhan kali dampak yang diakibatkan jika melanggar.

# data[].attributes.body
Nama : Ni Luh Senjarini
Kelas. : XII IPS 2
Nis.     : 0867
No.      20

REPUBLIKA.CO.ID, Terungkapnya kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial, Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka. Miris dengan kenyataan ini, korupsi seperti menjadi budaya baru dalam tataran pemangku jabatan negara.
Dana yang harusnya digunakan untuk kepentingan rakyat yang terdampak pandemi, malah digunakan untuk memenuhi kebutuhan pejabat tanpa melihat kehalalan dalam mendapatkannya.
Sumber : https://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/m.republika.co.id/amp/ql2juj282?amp_js_v=a6&amp_gsa=1&usqp=mq331AQKKAFQArABIIACAw%3D%3D#aoh=16335783944785&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&amp_tf=Dari%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.republika.co.id%2Fberita%2Fql2juj282%2Fmensos-korupsi-dana-bansos-budaya-pejabat-negara

# data[].attributes.headline
Kadek Marsyani_0807_XII MIPA 3                                                                                                                             

# data[].attributes.subject
Kadek Marsyani_0807_XII MIPA 3                                                                                                                             

# data[].attributes.body
Refleksi tentang penegakan dan pelanggaran hukum di Indonesia dari saya adalah terkait dengan hukum yang masih tumpul keatas dan tajam kebawah. Pada realitanya terdapat kasus-kasus yang membuktikan hukum masih tajam kebawah dan sebaliknya tumpul keatas. Sehingga diperlukan adanya suatu tindak tegas maupun usaha dari aparat dengan dibantu kesadaran seluruh masyarakat.

# data[].attributes.body
Hal yang perlu dibenahi agar praktik perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia bisa lebih baik dari refleksi tersebut adalah perlunya aparat untuk megegakkan keadilan dan menyamaratakan hak dan tanggung jawab. pemerintah harusnya lebih tegas kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang kalangan, karena semua sama di depan hukum, namun kita tidak bisa hanya menuntut pada aparat atau penegak hukum. setidaknya kita sebagai penduduk harus sadar diri jangan sampai mengambil tindakan tercela dan lari dari hukum, sadar diri sudah berbuat salah dan harus bertanggung jawab dengan hukuman yang setimpal.

# data[].attributes.headline
Ni Made Adinda Pradnyaswari_XII MIPA 2_25/0872

# data[].attributes.subject
Ni Made Adinda Pradnyaswari_XII MIPA 2_25/0872

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap penegakan dan pelanggaran hukum yaitu mengenai pelecehan terhadap wanita dan anak dibawah umur. Seperti yang kita ketahui, walaupun di Indonesia sudah menyatakan kesetaraan gander namun masih banyak pemikiran kolot masyarakat yang menganggap seorang wanita itu lemah dan hanya objek untuk kepuasan mereka.

# data[].attributes.headline
Ni Made Adinda Pradnyaswari_XII MIPA 2_25/0872

# data[].attributes.subject
Ni Made Adinda Pradnyaswari_XII MIPA 2_25/0872

# data[].attributes.body
Dari refleksi tersebut, memang sudah ada beberapa aturan tertulis UU mengenai pelecehan seksual seperti UU pasal 294 ayat (1). Namun peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang jeratan beberapa tahun penjara. Seharusnya perlu dibuatkan peraturan yang baru, yang lebih berat seperti denda dan juga pertanggungjawaban terhadap keluarga korban untuk efek jeranya.

# data[].attributes.body
Kasus yang saya temukan masih tentang hukum yang tajam keatas dan tumpul kebawah, yakni kasus Nenek Minah yang dihukum hanya karena mencuri 3 buah kakao. Nenek Minah divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada 19 November 2009. Ia terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Kasus itu bermula ketika Nenek Minah memetik 3 buah kakao milik sebuah perusahaan pada 2 Agustus 2009. Kakao dipetik untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Perbuatannya diketahui mandor perusahaan. Nenek Minah pun meminta maaf dan menyerahkan kakao yang dipetiknya kepada mandor itu. Buntut petik 3 buah kakao senilai Rp30 ribu itu menjadi panjang. Polisi memproses Nenek Minah sebagai pencuri sampai akhirnya duduk sebagai terdakwa, kemudian divonis bersalah. Langsung atau tidak langsung, kisah itu menginisiasi lahirnya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif. Andai kepolisian konsisten menerapkan keadilan restoratif, tidak akan ada lagi kasus seperti Nenek Minah di negeri ini. Fakta bicara lain, kepastian hukum selalu meniadakan keadilan hukum.

Sumber: https://mediaindonesia.com/podiums/detail_podiums/2050-nenek-minah-namamu-disebut

# data[].attributes.body
Refleksi saya bahwa penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil.

# data[].attributes.body
Peradilan adalah pilar utama agar negara kita bergerak cepat dan menuju negara maju yang berkeadilan. Setiap aktivitas dan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial, budaya rakyat disyaratkan oleh adanya hukum yang baik, keteraturan dan ketertiban.

# data[].attributes.body
Refleksi terhadap penegakan Hukum dan Pelanggaran Hukum di Indonesia adalah diperlukannya keadilan yang memang benar benar harus adil dalam memberikan sanksi maupun hukum terkhusus untuk yang mengambil uang rakyat secara diam diam atau korupsi dan koruptor , seharusnya mereka yang sampai korupsi bisa diberikan sanksi yang berat karena itu sama artinya mereka telah mencuri uang rakyat baik itu yang kaya atau miskin

# data[].attributes.body
Dari refleksi tersebut diperlukannya peraturan baru yang lebih spesifik atau tegas mengenai Korupsi, serta penanganan yang khusus

# data[].attributes.body
Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Negara Rugi Puluhan Triliun:

https://www.kompas.tv/article/204569/deretan-kasus-korupsi-terbesar-di-indonesia-negara-rugi-puluhan-triliun

KOMPAS.TV - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan dikenai pidana pengganti sebesar Rp 14,59 miliar karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19.

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selain korupsi bansos Covid-19, ada beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.TV - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan dikenai pidana pengganti sebesar Rp 14,59 miliar karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19.

Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selain korupsi bansos Covid-19, ada beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah. Berikut informasinya:

1. Kasus Pelindo II

Kasus korupsi proyek pengadaan tiga Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II menyeret nama mantan Dirut PT Pelindo RJ Lino, yang resmi ditahan KPK pada Jumat (26/3/2021) setelah berhasil mengantongi audit kerugian negara dalam kasus tersebut.

Berdasarkan laporan keuangan BPK, kasus dugaan korupsi di PT Pelindo II menyebabkan kerugian negara hingga Rp6 triliun.

2. Kasus Bank Century

Negara mengalami kerugian sebesar Rp 7 triliun atas kasus Bank Century. Pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) ke Bank Century telah menyebabkan kerugian negara Rp 689,394 miliar.

Kasus ini turut menyeret beberapa nama besar, namun, baru Budi Mulya yang sudah divonis 15 tahun penjara.

3. Kasus Jiwasraya

Negara mengalami kerugian lebih dari Rp 13,7 triliun atas kasus Asuransi Jiwasraya. Pengadilan Tipikor DKI Jakarta telah menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada 6 terdakwa kasus ini.

4. Kasus Asabri

BPK mengumumkan kerugian negara dalam tindak pidana korupsi di PT Asabri mencapai 22,78 triliun. Kerugian negara itu timbul akibat adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dana investasi PT Asabri selama periode 2012-2019.

Kasus ini turut menyeret nama Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat sebagai tersangka, yang juga terlibat dalam kasus korupsi Jiwasraya.

Baca Juga: Juliari Divonis 12 Tahun, Presiden Pernah Minta "Gigit Keras" Korupsi Bansos
https://www.kompas.tv/article/204412/juliari-divonis-12-tahun-presiden-pernah-minta-gigit-keras-korupsi-bansos
(*)

Grafis: Arief Rahman

Sumber : diolah dari berbagai sumber

# data[].attributes.attachment_link.title
Deretan Kasus Korupsi Terbesar di Indonesia, Negara Rugi Puluhan Triliun

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.TV - Mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, dijatuhi vonis 12 tahun penjara dan dikenai pidana pengganti sebesar Rp 14,59 miliar karena terbukti bersalah dalam korupsi bansos Covid-19. Korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Selain korupsi bansos Covid-19, ada beberapa kasus korupsi terbesar di Indonesia yang menyebabkan kerugian negara hingga puluhan triliun rupiah.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama : Ni Luh Gede Eka Suryanti
Kelas : XII MIPA 2
NIS : 0857
Refleksi terhadap penegakan hukum di bidang hak asasi manusia harus ditingkatkan misalnya diberikan hukuman seberat-beratnya karena dapat dilihat sebagai masyarakat Indonesia telah berubah dari masyarakat majemuk yang memiliki rasa sosial yang tinggi menjadi manusia Indonesia yang memiliki degradasi nilai-nilai kemanusiaan yang mencemaskan. Hal ini diperlihatkan dengan aksi intoleransi, kekerasan, anarkisme, perlawanan terhadap petugas atau sebaliknya, saling serang antar golongan, dan lain-lain.

Hal tersebut dapat terjadi karena penegakan hukum tak berjalan sesuai dengan harapan sehingga masyarakat melakukan upaya penegakan hukum dengan cara mereka sendiri melalui bentuk-bentuk pengadilan massa yang berujung pada tindakan-tindakan pelanggaran HAM. Bahkan di lain sisi, sejarah menceritakan ada juga penegak hukum yang seharusnya melindungi hak asasi manusia warganya, malah berbuat sebaliknya.

# data[].attributes.headline
Refleksi Terhadap Penegakan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi Terhadap Penegakan dan Pelanggaran Hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama: Ni Luh Gede Eka Suryanti
Kelas : XII MIPA 2
NIS : 0857
Perlu dibuatkan peraturan perundang undangan yang lebih spesifik mengenai HAM. Selain itu Penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan harus serasi dengan kebutuhan masyarakat, harus objektif dan tidak mendiksriminiasi. Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula

# data[].attributes.body
Nama: Ni Luh Gede Eka Suryanti
Kelas : XII MIPA 2
NIS : 0857
Tragedi Rumoh Geudong, Aceh (1989-1998)

Tragedi Rumoh Geudong merupakan sebuah tragedi penyiksaan oleh aparat TNI terhadap masyarakat Aceh selama masa konflik Aceh.

Salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia ini terjadi di sebuah rumah tradisional Aceh yang merupakan markas TNI di desa Billie.

Rumah tersebut menjadi tempat penyiksaan kejam saat konflik tersebut berkecamuk.

# data[].attributes.body
Penembakan Mahasiswa Universitas Tri Sakti
Sumber Kompas.com
Para mahasiswa melakukan aksi damai dari Kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pukul 12.30.

Sayangnya, aksi mereka dihalangi oleh Polri yang disusul dengan kedatangan militer. Beberapa mahasiswa kemudian mencoba untuk bernegosiasi dengan pihak Polri.

Akhirnya pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur. Pergerakan ini diikuti dengan majunya aparat keamanan.

Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru mereka ke arah para mahasiswa, yang mengakibatkan 4 mahasiswa tewas dalam kejadian tersebut.

# data[].attributes.body
Nama : Dewa Ayu Sri Wahyuni
NIS    : 0761
Kelas  : XII MIPA 2

Perlindungan hukum di indonesia menurut dari pandangan saya perlu ditingkatkan lagi seperti penekanan hukum bagi koruptor yang bisa lebih berat lagi seperti hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati, jika dibandingkan dengan pencuri biasa yang mencuri uang sedikit mendapatkan hukuman yang sangat berat sedangkan koruptor hanya hukuman yang ringan jadi hukum di indonesia harus lebih digunakan dengan baik dan tepat.

# data[].attributes.body
Yang bisa saya reflesikan adalah terkait dengan pengadilan HAM dan pengadilan HAM ad hoc,memang ada persoalan yang bertingkat-tingkat,  mulai desain pengadilan ad hoc, performa jaksa penuntut umum, dan juga persoalan sikap hakim atas pelanggaran HAM berat ini. Kita perlu untuk menyadari dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM yang berat ini dari aspek dan normatif dan praktik itu  itu memang luar bisa serius tantangannya,, dan ini belum bisa ke aspek politik

# data[].attributes.body
dari refleksi tersebut, hal yang perlu dibenahi untuk peningkatan praktik perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia adalah sebagai berikut :
* Penegakan hukum tidak bisa dipisahkan dari badan peradilan (penegak hukum) dan hukumnya sendiri. Ketiganya menjadi pilar yang saling menopang dan tidak bisa dipisahkan. Hukum itu berguna bila ditegakkan oleh lembaga peradilan. Sebaliknya, penegakan hukum tidak akan bisa berjalan jika tidak ada hukum sebagai landasan bagi lembaga peradilan dalam menegakkan hukum. Tidak ada yang lebih utama dari ketiga hal itu. Maka dari itu, ketiganya harus bekerja secara sinergis serta berjalan secara seimbang.

# data[].attributes.body
Tanggal 17 Juli diperingati sebagai hari Keadilan Internasional (World Day for International Justice), yang merujuk pada Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court) pada 17 Juli 1998. Statuta Roma mengatur kejahatan paling serius yakni kejahatan genosida (the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan agresi (the crime of aggression).
Indonesia sendiri mengalami deviasi melalui UU No. 26 tahun 2000 tentang Pelanggaran HAM Berat, yang justru memberi pondasi kuat bagi impunitas pelanggar HAM dengan unsur komando. Sehingga, bisa dibilang, rekam jejak pelaksanaan UU 26/2000 menjadi gagal total dalam menjerat pelanggar HAM, apalagi untuk menjamin rasa keadilan bagi Korban.
Dalam kondisi “prematur” dan penuh keterbatasan tersebut, Pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo, justru mendorong pembentukan Rancangan Peraturan Presiden soal Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Ranperpres UKP-PPHB) melalui mekanisme non-yudisial.

Sumber :https://www.google.com/search?q=kasus+pelanggaran+ham+di+indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.title
kasus pelanggaran ham di indonesia 2021 dan nya - Google Search

# data[].attributes.attachment_link.description
Komnas Tagih Kejagung Kelanjutan 12 Kasus Pelanggaran HAM. CNN Indonesia | Kamis, 12/08/2021 15:54 WIB. Bagikan : Komnas HAM mendrong Jaksa Agung untuk ...

# data[].attributes.body
refleksi saya terhadap hukum yaitu hakum itu harus di perketat supaya tidak banyak orang yang melanggar hukum di indonesia. contoh nya korupsi yang masih merajalela di negara kita dan ke adilan dalam hakim kurang bagus
dalam menegakan tindakan tindakan korupsi di indonesia

# data[].attributes.body
dengan cara mempertegas aturan aturan dan membuatkan undang undang yang mengatur spesifik tindakan pelanggaran korupsi dan hukuman mati terhadap para koruptor yang meraja lela di indonesia
mungkin aturan ini akan membuat orang orang mejadi takut korupsi

# data[].attributes.body
Kasus Korupsi Rp 31 M, Ketua DPRD Bengkalis Divonis 1,5 Tahun Bui

https://www.liputan6.com/regional/read/2974957/kasus-korupsi-rp-31-m-ketua-dprd-bengkalis-divonis-15-tahun-bui

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara.

Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Majelis Hakim menghukum Heru dengan pidana penjara delapan tahun enam bulan

Dana bansos yang dikucurkan Rp 230 miliar. Adapun Praktek bancakan korupsi berjamaah dana bansos itu telah merugikan negara Rp 31 miliar itu.

"Menyatakan terdakwa bersalah dan divonis satu tahun enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Raden Heru Kunto Dewo dalam membacakan amar putusannya di PN Pekanbaru, Riau, Rabu 31 Mei 2017.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Liputan6.com, Pekanbaru - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara.

Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya jaksa menuntut Majelis Hakim menghukum Heru dengan pidana penjara delapan tahun enam bulan

Dana bansos yang dikucurkan Rp 230 miliar. Adapun Praktek bancakan korupsi berjamaah dana bansos itu telah merugikan negara Rp 31 miliar itu.

"Menyatakan terdakwa bersalah dan divonis satu tahun enam bulan penjara," kata Ketua Majelis Hakim, Raden Heru Kunto Dewo dalam membacakan amar putusannya di PN Pekanbaru, Riau, Rabu 31 Mei 2017.

‎Selain hukuman fisik, Majelis Hakim juga mewajibkan Heru membayar denda Rp 50 juta subsider 2 bulan penjara. Heru juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 15 juta.

Vonis ini sangat bertolak belakang dengan tuntutan jaksa. Jaksa menuntut Heru dengan pidana delapan tahun enam bulan penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan penjara‎.

Jaksa juga menuntut Heru membayar uang penganti Rp 385 juta. Dengan catatan, jika Heru tidak membayar uang pengganti tersebut setelah satu bulan vonis berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti. Jika masih kurang atau tidak cukup, maka dipidana dengan penjara empat tahun enam bulan.

Atas hukuman ringan dari Majelis Hakim ini, Heru terlihat haru. Dia langsung berdiri dari kursi pesakitan dan berjalan menuju istrinya. Pelukan hangat diberikan kepada sang istri sebagai rasa suka cita mendapat vonis ringan.

Dia masih mempertimbangkan untuk banding atau tidak ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. "Saya pikir-pikir yang mulia," ujar wakil rakyat tersebut.

Sikap Heru sama dengan sikap jaksa yang juga menyatakan pikir-pikir sebelum memutuskan menerima vonis ini atau banding dalam kasus korupsi dana bansos ini.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kasus Korupsi Rp 31 M, Ketua DPRD Bengkalis Divonis 1,5 Tahun Bui

# data[].attributes.attachment_link.description
Liputan6.com, Pekanbaru - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Riau menjatuhkan vonis ringan terhadap Ketua DPRD Bengkalis, Heru Wahyudi. Meski terbukti bersalah melakukan korupsi dana bansos, dia hanya divonis 18 bulan penjara. Vonis itu jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan dan pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan dan pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama: Kadek Ari Anggarini
Nis: 0794
Kelas: XII IPS 1
pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan refleksi saya terhadap penegakan hukum pidana bagi rakyat kecil dan rakyat kelas atas di Indonesia. salah satu kasus nya adalah dua orang ibu yang mencuri minyak kayu putih untuk di berikan kepada anaknya, hampir di penjarakan selama 7 tahun, padahal kejahatan yang di lakukan oleh dua ibu ini masih jauh lebih ringan di bandingkan kasus pencurian uang rakyat atau korupsi dana sosial yang di lakukan oleh eks menteri sosial Indonesia Juliari. seharusnya, hukum pidana yang hendak di berikan oleh penegak hukum kepada tersangka harus diberikan sesuai dengan tingkat kejahatannya, apakah rendah, menengah, atau sudah kejahatan yang berat. dan hendaknya diberikan keadilan bagi rakyat kecil di mata hukum.

# data[].attributes.body
Ada dua isu penting di negara ini terkait penegakan hukum yang menjadi sorotan banyak pihak, yaitu: isu pelanggaran HAM dan isu KKN, suap, dan grafitasi. Hingga saat ini, telah banyak kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, seperti: peristiwa Tanjung Priok, Semanggi, Talangsari, Trisakti, tragedi Mei, kasus penutupan gereja (HKPB Philadelphia, GKI Yasmin, dll), kasus Ahmadiyah[5], penyerangan Lapas Cebongan, terorisme di berbagai tempat, dan yang terakhir peristiwa pembunuhan para pekerja jalan dan jembatan di Papua. Dari masalah diatas, menurut saya ada 2 faktor penting yang menyebabkan pelanggaran penegakan hukum, yaitu pemerintah dan juga dari masyarakat, pemerintah harusnya lebih tegas dalam membuat aturan dan konsekuensi serta lebih memperhatikan rakyatnya. Masyarakat juga harusnya lebih sadar  diri dengan aturan yg berlaku dan juga harus bisa menanamkan jiwa cinta tanah air, agar bisa menciptakan negara Indonesia yang aman damai dan sejahtera.

# data[].attributes.body
Dengan menegaskan kembali peraturan yang berlaku, memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Menurut saya, sebenarnya puncil dari semua permasalahan penegakan hukum adalah korupsi dan koruptor. Sebaiknya pemerintah harus membentuk agen/intel yg khusus untuk memberantas korupsi selain KPK, dengan begitu diharapkan bisa menekan jumlah pelanggaran penegakan hukum.

# data[].attributes.body
Pada 19 November 2009, nenek Minah (55) dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Ajibarang, Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis.
https://news.detik.com › berita
Web results
Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap hukum di Indonesia adalah masih banyaknya ketimpangan yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua bisa diputar balikkan, yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Hukum bisa sangatlah mudah dipermainkan, aparat penegak hukumnya yang tidak menjunjung tinggi nilai keadailan tetapi mereka lebih menjunjung tinggi nilai uang. Makin besar nilai uang yang didapat semakin mudah untuk melnggar hukum. Aparat penegak hukum masih sangat gampang tergiur oleh rupiah. Siapa yang memiliki banyak uang dia akan mudah lolos dalam jeratan hukum begitupun sebaliknya bagi yang tidak memiliki banyak uang maka akan dipersulit dalam proses hukum. Budaya suap menyuap sudah sangat dilestarikan dengan baik oleh para kalangan kelas elite yang segalanya bisa dilakukan dengan uang.

# data[].attributes.body
Memang sangat sulit untuk merubah ketimpangan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan moral orang-orang kelas atas Indonesia, sulit untuk membangun kembali kesadaran hukum dari diri manusia Indonesia. Untuk membangun kembali negara ini menjadi negara yang patuh terhadap hukum dan maju mungkin hanya akan menjadi sebuah angan-angan belaka, jika dari setiap diri manusianya tidak ada keinginan untuk berubah kearah yang lebih baik. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, cobalah lebih mematuhi hukum dari saat ini dan belajar hidup menghargai sesama serta hidup disiplin. Hukum di Indonesia ini harus lebih ditegakkan, aparat hukum yang harus menjunjung keadilan. Jika para manusia patuh terhadap hukum yang ada maka negara tersebut akan tentram, tidak akan ada kekacauan dimana-mana. Sudah saatnya Indonesia harus bisa mengkondisikan dirinya dengan baik terutama dalam hal hukum dan moral. Mari kita galakkan penegakkan hukum di negara kita ini. Keadilan dan ketegasan harus dijunjung tinggi mulai dari sekarang.

# data[].attributes.body
JAKARTA, iNews.id - Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis tujuh tahun penjara kepada mantan Pejabat Kementerian Sosial (Kemensos), Adi Wahyono, Rabu (1/9/2021) dalam kasus suap bansos Covid-19. Mantan anak buah Juliari Batubara itu juga diwajibkan membayar denda Rp350 juta subsider enam bulan kurungan. Majelis hakim menyatakan Adi Wahyono yang pernah memegang mandat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bantuan Sosial (Bansos) Covid-19 pada Kemensos itu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Adi Wahyono terbukti terlibat menerima suap terkait pengadaan Bansos untuk penanganan Covid-19.

Sumber: Artikel ini telah tayang di www.inews.id dengan judul " Kasus Suap Bansos Covid-19, Mantan Pejabat Kemensos Divonis 7 Tahun Penjara ", Klik untuk baca: https://www.inews.id/news/nasional/kasus-suap-bansos-covid-19-mantan-pejabat-kemensos-divonis-7-tahun-penjara.

# data[].attributes.body
Nama : Ni Komang Juni Lestari
Kelas : Xll MIPA 1
NIS  : 0848

Penegakkan hukum di Indonesia seharusnya tidak memandang bulu, derajat, dan martabat seseorang.

# data[].attributes.body
Nama : Ni Komang Juni Lestari
Kelas : Xll MIPA 1
NIS : 0848
Dengan membuat perundang-undangan yang sesuai dengan apa yang telah dilanggar dan menindak tegas tanpa memandang bulu atau penyamaratakan seseorang didepan hukum.

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama: Agus Made Surya Suwastika
Kelas: XII.IPS 2
NIS: 0757

Izin memberikan pendapat Mr. Refleksi saya terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia yaitu pada masih lemah pengimplementasian hukum di lapangan dan pemberian hukuman yang kurang masuk akal dan adil dalam menindak pelanggaan hukum terutama kasus korupsi. Hukum di Indonesia sebenarnya sudah baik dengan mempertimbangkan kesejahteraan dan kebaikan semua elemen, yang dimana sesuai dengan struktur negara Indonesia yang memiliki banyak keberahaman. Namun sering ditemukan penegakan hukum terutama kasus korupsi di Indonesia yang masih lemah dalam penegakannya di lapangan. Selain itu pemberian hukuman yang diberikan kepada pihak yang bersalah sering kali menimbulkan kontrofersi akibat adanya penetapan hukuman yang tidak adil. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama: Agus Made Surya Suwastika
Kelas: XII.IPS 2
NIS: 0757

Izin memberikan pendapat Mr. Berdasarkan refleksi yang sudah saya sampaikan, menuut saya  hal yang perlu dibenahi agar praktik perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia bisa lebih baik yaitu dengan meningkatkan kualitas pengawasan yang saya rasa selama ini masih kurang. Selain itu, peran masyarakat Indonesia juga sangat diperlukan yaitu dengan selalu kritis dan peduli dengan kasus-kasus seperti korupsi dengan selalu mendorong adanya penegakan hukum yang ada di Indonesia sehingga dapat terjadi suatu keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. saya tutup dengan terima kasih

# data[].attributes.headline
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Penegakan dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama: Agus Made Surya Suwastika
Kelas: XII.IPS 2
NIS: 0757

Izin memberikan pendapat Mr. Salah satu kasus lemahnya pengimplementasian hukum di lapangan dan pemberian hukuman yang kurang masuk akal dan adil dalam menindak pelanggaan hukum kasus korupsi yaitu pada kasus "suap proyek PLTU-MT Riau-1, Idrus Marham, mendapat pengurangan hukuman dari MA. Adapun terdakwa kasus korupsi investasi Pertamina di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia, Frederick ST Siahaan, divonis bebas setelah dijatuhi hukuman delapan tahun penjara. Kepala Biro Humas Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan, pengurangan atau bahkan penghapusan hukuman terhadap koruptor, akan memberi dampak negatif pada Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia". Bisa kita lihat pada kasus ini, penindakan dan penegakan kasus korupsi masih sangat lemah di Indonesia. Padahal korupsi merupakan kasus dengan pengaruh sangat besar yang dapat mempengaruhi kemajuan ekonomi suatu negara. Banyak pihak-pihak yang berhasil mengatasi dan menggagalkan tuduhan/hukuman yang diberikan padanya. Hal tersebut membuktikan pengawasan terhadap pelaanggaran hukum terutama kasus korupsi di Indonesia masih sangatlah lemah. Sekian yang bisa saya sampaikan, apabila ada salah kata saya mohon maaf. saya tutup dengan terima kasih.

Sumber:
https://www.alinea.id/nasional/deretan-putusan-ma-yang-ringankan-hukuman-koruptor-b1Xrv9pBk

# data[].attributes.headline
Putu Pande Pinandia Eka Putri_27_0899_XII IPS 1

# data[].attributes.subject
Putu Pande Pinandia Eka Putri_27_0899_XII IPS 1

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di indonesia adalah diperlukannya penegakan hukum yang lebih tegas. Karena hingga saat ini, masih terjadi kesenjangan hukum diantara struktur sosial, yaitu antara si kaya dan si miskin. Banyak kasus-kasus ringan namun mendapatkan hukuman berat, tetapi banyak pula kasus berat yang malah mendapatkan hukuman yang tidak setimpal atau lebih ringan dari kejahatannya. Contohnya adalah kasus nenek 92 tahun yang menebang kayunya sendiri namun dituduh mencuri dan mendapakan hukuman 1 tahun penjara. Lain halnya kasus korupsi bansos oleh eks menteri sosial yang hukumannya diringankan dari 12 tahun penjara menjadi 5 tahun penjara. Alasan peringanan hukuman itu juga tidak logis, yaitu karena terdakwa dirasa tertekan karena bullyan netizen. Itulah mengapa, hukum indonesia masih perlu pembenahan dari segi keadilan dalam sistemnya.

# data[].attributes.headline
Putu Pande Pinandia Eka Putri_0899_27_XII IPS 1

# data[].attributes.subject
Putu Pande Pinandia Eka Putri_0899_27_XII IPS 1

# data[].attributes.body
Dari adanya ketimpangan hukum di indonesia, sangat diperlukan adanya pembenahan dalam sistemnya. Dapat berupa penguatan peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik mengatur pelanggaran yang berisi denda dan masa tahanan. Agar tindak kejahatan seperti korupsi mendapatkan hukuman yang setimpal. Sehingga istilah hukum seperti tajam ke bawah namun tumpul ke atas, tidak berlaku lagi karena adanya kesetaraan hukum. Untuk mewujudkan keadilan hukum, diperlukan kerja sama dari semua pihak dengan berperan aktif dalam mengamati kinerja pemerintah dan para penegak hukum.

# data[].attributes.headline
Putu Pande Pinandia Eka Putri_0899_27_XII IPS 1

# data[].attributes.subject
Putu Pande Pinandia Eka Putri_0899_27_XII IPS 1

# data[].attributes.body
Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan pasal 27 ayat 1. Namun hukum di negara kita masih belum merata di semua struktur sosial. Contohnya adalah kasus nenek minah yang dipenjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao yang harganya tak lebih dari Rp10.000. Lalu ada juga kasus siswa SMK yang dipenjara selama 5 tahun karena mencuri sandal jepit milik seorang BRIPTU. Seperti kita ketahui, kasus pencurian baik besar maupun kecil memang tidak bisa dibenarkan. Tetapi, hukuman yang diberikan sangat tidak setara dengan apa yang dicurinya. Berbeda dengan kasus korupsi pajak Gayus Tambunan yang telah merugikan negara sebesar Rp124 M yang hanya divonis 7 tahun penjara. Kasus ini memperlihatkan dengan jelas bahwa hukum di indonesia masih sangat timpang antara struktur sosial atas dan bawah.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Indonesia merupakan negara hukum. Seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1, semua warga negara indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Mau dia kaya, miskin, presiden, petani atau apapun ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sama-sama dihukum, tanpa pengecualian. Seperti dalam buku Negeri di Ujung Tanduk, Hukum ditegakkan kokoh, menjulang tinggi tanpa tawar menawar, tanpa pandang bulu, tanpa tunggu nanti, besok, esok lusa. Tegak demi kebenaran dan keadilan, berapapun harganya.

Nyatanya yang saya tulis pada paragraf 1 itu masih dalam bentuk harapan. Hal tersebut merupakan cita-cita saya, anda, dan bangsa ini. Kenyataan yang terjadi adalah seperti ini.

Apakah anda masih mengingat kasus Nenek Minah? Seorang nenek yang dihukum penjara selama 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao yang harganya tidak lebih dari Rp 10.000. Lalu kasus seorang siswa SMK yang dipenjara 5 tahun karena mencuri sandal jepit milik seorang BRIPTU. Memang bagaimanapun kasus pencurian baik itu kecil maupun besar merupakan tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa hukum juga memiliki prinsip kemanusiaan. Sangat miris mendengar seorang nenek yang buta huruf bahkan disebutkan bahwa buah kakao yang dipetik oleh Nenek Minah digeletakan begitu saja, ketika sang pemilik bertanya siapa yang memetik buah tersebut, nenek Minah mengakui bahwa dialah yang memetik buah itu, lalu dia dinasihati dan nenek Minah meminta maaf atas perilakunya.kasus yang nenek Minah kira telah selesai ternyata tidak selesai sampai disitu, dia dipanggil ke pengadilan, bahkan nenek Minah datang ke pengadilan dengan meminjam uang karena lokasi pengadilan yang cukup jauh dari rumahnya.

Lalu apa kabar dengan bebasnya seorang mafia pajak Gayus Tambunan yang telah merugikan negara sebesar Rp 124 M, juga dengan penjara mewah Artalyta Suryani dalam kasus penyuapan jaksa kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) sebesar 660.000 dolar AS. Dan masih banyak kasus suap dan korupsi lainnya yang belum teridentifikasi.

Kasus-kasus tersebut memperlihatkan dengan jelas bahwa hukum di Indonesia belum bisa berdiri tegak. Hukum Indonesia bagai pisau yang tumpul di atas namun tajam di bawah. Ketika orang yang terlibat adalah orang yang "tinggi", berpangkat tinggi dan berduit, maka bisa dipastikan dia akan aman, namun sebaliknya ketika orang yang terlibat adalah seorang rakyat biasa, hukum seakan bergerak cepat dan menindas.

Hukum di Indonesia harus dibenahi, hal tersebut tidak bisa hanya satu atau dua orang yang bekerja perlu kerja sama dari semua pihak agar hukum di Indonesia berdiri tegak demi kebenaran dan keadilan. Kita sebagai mahasiswa juga bisa berkontribusi dalam upaya penegakan hukum, tentu dengan memulai dari diri sendiri dan ikut berperan aktif dalam mengamati kerja pemerintah dan para penegak hukum, sehingga Indonesia sebagai negara yang benar-benar negara hukum tidak menjadi sesuatu yang utopis.

VIDEO PILIHAN

# data[].attributes.attachment_link.description
Indonesia merupakan negara hukum. Seperti yang terdapat dalam pasal 27 ayat 1, semua warga negara indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Mau dia kaya, miskin, presiden, petani atau apapun ketika mereka melakukan kesalahan, mereka sama-sama dihukum, tanpa pengecualian.

# data[].attributes.body
kasus yang saya temukan mengenai pelanggaran hukum yaitu seperti berikut
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Dodi disebut mendapat komitmen fee Rp2,6 miliar dari empat proyek. "Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA (Dodi Reza Alex) dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp 2,6 miliar," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam konferensi pers, Sabtu (16/10/2021). KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, termasuk Dodi Reza. "KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka," ujar Alex.
Selain Dodi, tersangka lain adalah HM Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, EU Kabid SDA/PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin, dan SUH dari pihak Swasta selaku Direktur PT Selaras Simpati Nusantara. Alex mengatakan Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU.

sumber:https://kabar24.bisnis.com/read/20211017/16/1455208/jadi-tersangka-korupsi-dodi-reza-alex-diduga-terima-fee-rp26-miliar

# data[].attributes.attachment_link.title
Jadi Tersangka Korupsi, Dodi Reza Alex Diduga Terima Fee Rp2,6 Miliar | Kabar24 - Bisnis.com

# data[].attributes.attachment_link.description
KPK menetapkan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di Kabupaten Musi Banyuasin.

# data[].attributes.body
Berdasarkan kasus yang saya temukan yaitu mengenai korupsi. hingga saat ini korupsi masih saja terjadi di Indonesia itupun yang melakukannya adalah seorang pemimpin yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi rakyatnya serta seharusnya mampu mensejahterakan rakyatnya. Maka dari itu hal yang perlu dilakukan adalah dengan memperketat masalah keuangan disetiap instansi, selain itu juga mempertegas hukuman dan aturan pada kasus korupsi, disini peran hukum untuk mewujudkan keadilan sangat penting.

# data[].attributes.body
Refleksi saya terhadap penegakan dan pelanggaran hukum di Indonesia adalah terkait adanya aliran sesat yang mengadu domba sehingga dapat memecah belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.  Aliran sesat menjadi problematic tersendiri dalam penegakkan hukum di Indoensia, aliran sesat pada hakikatnya dapat di katakan sebagai ajaran atau aktifitas yang menyimpang dari norma-norma agama yang berlaku secara universal. Kasus aliran sesat sudah semestinya menjadi perhatian tersendiri, mengingat hal ini berhubungan dengan kebebasaan beragama dan keharmonisan dalam bernegara. Pasalnya penodaaan agama bukan kasus yang datang dan tenggelam. Keberadan aliran sesat selama ini menyinggung dan menyakiti hati masyarakat,    Undang Undang PNPS No 1 Tahun 1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama yang sudah sekian lama hadir, nyatanya belum mampu dimaknai dengan bijak oleh banyak kalangan khususnya masyarakat.

# data[].attributes.body
*Refleksi*

Refleksi saya terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di Indonesia adalah penegakan hukum mengenai korupsi harus dipertegas dan juga hukum tidak boleh memandang pelaku korupsi dari kalangan mana dan juga perlunya kesadaran dii pada masing-masing orang agar tidak adanya lagi kasus korupsi di Indonesia.

# data[].attributes.body
Berdasarkan refleksi yang telah saya paparkan yang perlu dibenahi agar praktik perlindungan dan penegakkan hukum di Indonesia terkait sesat bisa lebih baik adalah sebagai berikut
1. pemerintah agar dapat lebih berperan aktif dalam membantu mengantisipasi berkembangnya aliran sesat dan mencegah konflik sosial antar umat beragama dan meningkatkan meningkatkan kerukunan antar umat bangsa, baik dengan pendekatan kultural maupun keagamaan
2.  Sebaiknya para tokoh agama atau MUI lebih memahami masalah munculnya aliran sesat ini, dengan begitu mereka dapat melakukan peneguran atau pencegahan kepada para pelaku yang ingin merusak islam dengan cara menyimpang dari yang seharusnya
3. Diberlakukannya peraturan undang undang yang lebih tegas dan adil kepada seseorang yang menyebarkan aliran sesat.

# data[].attributes.body
Di Inhil, Pria Ajarkan Aliran Sesat Ke Muridnya

Senin (27/8/2018), polisi mengamankan Hamdani alias Guru (41) di rumahnya di Kelurahan Tagaraja, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau atas dugaan mengajarkan aliran sesat. Guru diduga menyuruh menyuruh para murid menginjak, merobek hingga mengencingi kitab suci. Pihak Polres Inhil saat ini sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka penistaan agama. Kapolres Inhil AKBP Christian Roni Putra mengatakan aksi tersebut terungkap setelah Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kateman, Said Adnan Alie mendapat informasi dari warga bahwa ada seorang warga yang diperintahkan untuk menyobek kitab suci. Kemudian, saksi juga dihubungi oleh Ketua MUI Kecamatan Kateman, Hamdan Zainuddin yang menyampaikan perihal yang sama. "Ada seorang warga bernama Darmiatun (27) memberi tahu terkait adanya seseorang yang memerintahkan untuk menginjak, merobek serta mengencingi Al Quran," ujar Christian. Ia menjelaskan pihak kepolisian berkoordinasi dengan MUI. "Kasusnya sudah ditangani secara profesional," kata Christian.

Sumber :
https://regional.kompas.com/read/2020/01/21/06380041/5-kasus-aliran-sesat-dan-mengaku-nabi-di-tanah-air-klaim-setara-yesus-hingga?page=all.

# data[].attributes.headline
Refleksi Terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama: Kadek Dwi Andina Widyani
No. A: 06
Kelas : XII IPS 2
Refleksi menurut saya adalah kurangnya kesadaran masyarakan salah satu contoh  yaitu  penegakan hak asasi manusia di lingkungan masyarakat, seperti adanya kekerasan atau pelecehan seksual yang dilakukan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana masyarakat memiliki harapan terkait penegakan hukum yang memberikan perlindungan terhadap setiap individu.

# data[].attributes.body
Nama: Kadek Dwi Andina Widyani
No. A : 06
Kelas  : XII IPS 2
Diperlukannya peraturan yang lebih ketat terhadap UU HAM mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, apalagi mengenai pergaulan yang bebas agar meminimalisir terhadap adanya permasalahannya ini. selain itu mengadakan program mengenai pendidikan karakter dan edukasi mengenai pergaulan bebas antara keluarga

# data[].attributes.body
Nama : Kadek dwi Andina Widyani
No. A : 06
Kelas  : XII IPS 2
Mojokerto - Pengasuh Ponpes di Mojokerto, AM (52) dilaporkan mencabuli dan memerkosa santriwati berusia 14 tahun. Pengacara terlapor, Matyatim berpendapat kliennya tidak melakukan pencabulan dan pemerkosaan tersebut.
Menurut Matyatim, Ponpes itu terdiri dari pondok putra dan pondok putri. Pondok putra di Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo dikelola AM. Sedangkan pondok putri di Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo dikelola dua putri dan menantu AM.

Matyatim menambahkan, kliennya hanya sesekali saja mengecek kegiatan belajar mengajar ke pondok putri. "Abah AM kan pengelola pondok putra, itu jauh sekali hampir 1 km. Tidak logislah, kalau memang terjadi pemerkosaan ketemunya di mana, pada saat kapan. Yang mengajar kan bukan Abah, yang mengajar putri-putri dan menantunya. Abah tinggal di pondok Sampang. TKP yang dituduhkan di pondok putri di Desa Simbahringin," kata Matyatim kepada detikcom, Selasa (19/10/2021).

Baca artikel detiknews, "Pengacara Yakin Pengasuh Ponpes di Mojokerto Tak Cabuli-Perkosa Santriwati"
selengkapnya https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5773846/pengacara-yakin-pengasuh-ponpes-di-mojokerto-tak-cabuli-perkosa-santriwati

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Mojokerto -

Pengasuh Ponpes di Mojokerto, AM (52) dilaporkan mencabuli dan memerkosa santriwati berusia 14 tahun. Pengacara terlapor, Matyatim berpendapat kliennya tidak melakukan pencabulan dan pemerkosaan tersebut.

Menurut Matyatim, Ponpes itu terdiri dari pondok putra dan pondok putri. Pondok putra di Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo dikelola AM. Sedangkan pondok putri di Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo dikelola dua putri dan menantu AM.

Matyatim menambahkan, kliennya hanya sesekali saja mengecek kegiatan belajar mengajar ke pondok putri. "Abah AM kan pengelola pondok putra, itu jauh sekali hampir 1 km. Tidak logislah, kalau memang terjadi pemerkosaan ketemunya di mana, pada saat kapan. Yang mengajar kan bukan Abah, yang mengajar putri-putri dan menantunya. Abah tinggal di pondok Sampang. TKP yang dituduhkan di pondok putri di Desa Simbahringin," kata Matyatim kepada detikcom, Selasa (19/10/2021).

Kondisi pondok putri, lanjut Matyatim, selama ini belum ditutup menggunakan pagar keliling. Sehingga belum ada sekat antara lingkungan pesantren dengan masyarakat di sekitarnya. Kondisi tersebut membuat pengurus pondok kesulitan mengontrol para santriwatinya.

"Pondok putri tidak ada batas sehingga tidak bisa dilokalisir antara pondok dengan kampung. Bisa dimungkinkan pelakunya orang lain," terangnya.

Disinggung terkait pengakuan korban yang dicabuli dan diperkosa AM, menurut Matyatim karena ada faktor lain. "Itu dilatarbelakangi anak yang tidak kerasan di pondok. Cuma sama orang tuanya kan ditekan tidak boleh pulang. Di situ kalau berkaitan dengan pulang kan tidak sembarangan. Sehingga dimungkinkan bagi yang tidak kerasan itu membuat cerita seperti itu," terangnya.

Matyatim lantas menyoal penggeledahan yang dilakukan Satreskrim Polres Mojokerto di Ponpes pada Senin (18/10) malam. Menurut dia, seharusnya polisi melakukan penggeledahan setelah menetapkan tersangka dalam kasus ini.

"Okelah Pasal 34 KUHAP penggeledahan bisa dilakukan tanpa izin pengadilan negeri dalam kondisi tertentu. Misalnya khawatir tersangka menghilangkan barang bukti. Namun, Abah AM kemarin di Polres. Penggeledahan mestinya dilakukan setelah penetapan tersangka, kemarin masih diperiksa sebagai saksi kok," jelasnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pengacara Yakin Pengasuh Ponpes di Mojokerto Tak Cabuli-Perkosa Santriwati

# data[].attributes.attachment_link.description
Mojokerto - Pengasuh Ponpes di Mojokerto, AM (52) dilaporkan mencabuli dan memerkosa santriwati berusia 14 tahun. Pengacara terlapor, Matyatim berpendapat kliennya tidak melakukan pencabulan dan pemerkosaan tersebut. Menurut Matyatim, Ponpes itu terdiri dari pondok putra dan pondok putri. Pondok putra di Desa Sampangagung, Kecamatan Kutorejo dikelola AM.

# data[].attributes.headline
Refleksi Terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.subject
Refleksi Terhadap Penegakan Hukum dan Pelanggaran Hukum

# data[].attributes.body
Nama : Ni Luh Kade Jiyesta Putri Sasikirani
No      : 19
Kelas  : XII MIPA 3

Refleksi dan feedback saya mengenai penegakan hukum yang berjalan di Indonesia yaitu kurang tegas dan masih terjadinya ketidak adilan dalam pengambilan keputusan tersebut. Contohnya masih banyak para pelaku kriminal yang masih berkeliaran meskipun mereka sudah pernah mendapatkan hukuman di jeruji besi, namun tetap melakukan aksi kriminal. Baru-baru ini juga sempat viral dimedia sosial seseorang yang mengaku kerabat dari salah satu anggota dewan perwakilan rakyat yang tidak terima bahwa dirinya termasuk ke jejaring razia lalu lintas. Dari hal tersebut sudah dapat dilihat bahwa banyak orang yang memanfaatkan kekuasaan untuk melindungi diri dari kuaa hukum yang sudah jelas-jelas salah. Meskipun itu salah banyak orang yang tidak berani untuk mengatakan bahwa tindakan tersebut salah dikarenakan pangkat mereka lebih rendah. Tidak hanya itu ada juga kasus peringan kasus korupsi yang semestinya lebih berat namun diringankan karena alasan yang tidak logis. Sedangkan di Negara lain para koruptor akan dipenjara seumur hidup bahkan di Korea Utara langsung di hukum mati. Hal tersebut yang mengakibatkan banyak pejabat atau kalangan berkuasa menyepelekan hukum Indonesia.

# data[].attributes.headline
Ni Luh Kade Jiyesta Putri Sasikirani_0860_XII MIPA 3

# data[].attributes.subject
Ni Luh Kade Jiyesta Putri Sasikirani_0860_XII MIPA 3

# data[].attributes.body
Yang perlu dibenahi yaitu ketegasan penegak hukum, sebelum benar-benar menjadi anggota dari penegak hukum tersebut pastilah terdapat sebuah janji, syarat ataupun ketentuannya, oleh sebab itu dari diri masing-masing anggota calon penegak hukum harus benar-benar menanamkan janji (paling utama), misalnya berjanji akan benar-benar mengegakkan hukum kepada seluruh masyarakat. Jika janji itu sudah tertanam dalam diri penegak hukum maka hambatan atau godaan untuk mengingkari janji itu akan dengan mudah dihilangkan, namun sebaliknya jika calon penegak hukum hanya menginginkan jabatan atau uang maka sampai kapanpun keadilan tidak akan terjadi. Selanjutnya sanksi yang diberikan harus memang benar-benar tidak pandang bulu baik itu untuk golongan tinggi ataupun golongan rendah sekalipun, sanksi juga harus membuat pelaku criminal jera akan sanksi yang mereka dapatkan. Jika sanksi yang dibuat atau diputuskan kepada pelaku criminal ringan tidak sebanding dengan apa yang diperbuat maka pelaku menyepelekan hukuman dan perubahan pun tidak akan terjadi. Lalu yang terpenting yaitu kesadaran semua pihak jika semua pihak tidak memiliki kesadaran akan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum maka perlindungan ataupun penegakan hukum yang ada di Indonesia tidak pernah mendapatkan jalan terang ataupun mengalami perubahan kearah yang positif. Begitupun sebaliknya jika semua orang memiliki kesadaran mengenai perlindungan dan penegakan hukum maka perlindungan ataupun penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan baik dan mungkin kasus mengenai hukum mengalami penurunan.

# data[].attributes.headline
Ni Luh Kade Jiyesta Putri Sasikirani_XII MIPA_19

# data[].attributes.subject
Ni Luh Kade Jiyesta Putri Sasikirani_XII MIPA_19

# data[].attributes.body
Seorang remaja bernama Jef (18) nekat membunuh ayah tirinya, Johan Saputra (49). Jef tak terima lantaran ayah tirinya itu kerap menganiaya sang ibu dan bahkan sudah dua kali memperkosa adik kandungnya. Johan Saputra tewas ditikam Jef di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas, Kamis (30/7/2020) sekitar pukul 13.00 WIB. Peristiwa ini bermula saat Jef dan sang ibu, Suryani (48), serta seorang kerabatnya hendak ke Polsek Muara Lakitan. Tujuannya untuk melapor, bahwa Suryani sering dianiaya oleh suaminya, yaitu Johan Saputra.Tak hanya itu, Suryani juga hendak melapor bahwa anak perempuannya (adik kandung tersangka Jef), diduga sudah pernah diperkosa sebanyak dua kali oleh suaminya. Peristiwa pemerkosaan ini terjadi di rumah mereka di wilayah Sukarami, Kota Palembang. Karena Suryani bersama anak perempuannya ikut suaminya di wilayah Sukarami, namun dihadang dan tidak diperbolehkan masuk oleh suaminya Johan. Sehingga terjadilah keributan antara Johan dengan anak tirinya Jef, tepatnya di depan warung salah seorang warga di Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musiwaras. Saat keributan itu, tiba-tiba Jef yang emosi dan kesal kemudian menikam bagian dada Johan yang merupakan ayah tirinya tersebut dengan sebilah pisau sebanyak satu kali. Dalam kondisi terluka, Johan kemudian berlari ke arah belakang rumah salah seorang warga setempat. Melihat korban lari, Jef kemudian mengejar dan kembali menikam kaki kiri Johan sebanyak dua kali. Akibatnya, Johan tewas di lokasi kejadian dengan satu luka tusuk di bagian dada kiri dan luka tusuk dua liang di bagian kaki sebelah kiri. Kapolres Musiwaras AKBP Efrannedy melalui Kapolsek Muara Lakitan Iptu M Romi mengungkapkan, setelah menerima laporan, pihaknya langsung mengecek dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP). Mendapat informasi tersebut pihaknya kemudian langsung bergerak untuk melakukan penjemputan terhadap tersangka. "Pelaku berhasil diamankan dan saat diintrogasi mengakui perbuatannya telah membunuh korban dengan cara menusuk dada korban dengan menggunakan sebilah pisau. Selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa menuju Polres Musiwaras untuk dilakukan proses penyidikan," kata Iptu M Romi, Jumat (31/7/2020).

Sumber :
https://www.tribunnews.com/regional/2020/07/31/anak-remaja-bunuh-ayah-tak-terima-ibunya-sering-disiksa-dan-adiknya-sudah-diperkosa-2-kali?page=3

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
TRIBUNNEWS.COM - Seorang remaja bernama Jef (18) nekat membunuh ayah tirinya, Johan Saputra (49).

Jef tak terima lantaran ayah tirinya itu kerap menganiaya sang ibu dan bahkan sudah dua kali memperkosa adik kandungnya.

Kini Jef harus ditangkap Polsek Muara Lakitan akibat perbutannya itu.

Johan Saputra tewas ditikam Jef di Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas, Kamis (30/7/2020) sekitar pukul 13.00 WIB.
Baca: Tiga Hari Tak Pulang dan Ketahuan Ada Foto Wanita di Mobil, Pengacara Ini Pukuli Istri di Depan Anak Baca: Seorang Remaja Tikam Ayah Tiri Hingga Tewas karena Sering Menganiaya Ibu dan Mencabuli Adiknya
Peristiwa ini bermula saat Jef dan sang ibu, Suryani (48), serta seorang kerabatnya hendak ke Polsek Muara Lakitan.

Tujuannya untuk melapor, bahwa Suryani sering dianiaya oleh suaminya, yaitu Johan Saputra.

Tak hanya itu, Suryani juga hendak melapor bahwa anak perempuannya (adik kandung tersangka Jef), diduga sudah pernah diperkosa sebanyak dua kali oleh suaminya.

Peristiwa pemerkosaan ini terjadi di rumah mereka di wilayah Sukarami, Kota Palembang.

Karena Suryani bersama anak perempuannya itu ikut suaminya di wilayah Sukarami.

Namun belum sampai di Polsek, Suryani bersama anaknya Jef dan salah seorang kerabatnya, dicegat di tengah jalan oleh suaminya Johan.

# data[].attributes.attachment_link.title
Anak Remaja Bunuh Ayah, Tak Terima Ibunya Sering Disiksa dan Adiknya Sudah Diperkosa 2 Kali - Tribunnews.com

# data[].attributes.attachment_link.description
TRIBUNNEWS.COM - Seorang remaja bernama Jef (18) nekat membunuh ayah tirinya, Johan Saputra (49). Jef tak terima lantaran ayah tirinya itu kerap menganiaya sang ibu dan bahkan sudah dua kali memperkosa adik kandungnya. Kini Jef harus ditangkap Polsek Muara Lakitan akibat perbutannya itu.

# data[].attributes.headline
PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM DI INDONESIA

# data[].attributes.subject
PENEGAKAN HUKUM DAN PELANGGARAN HUKUM DI INDONESIA

# data[].attributes.body
Nama : Ni Putu Ari Budiani
Kelas  : XII MIPA 1
No      : 26
NIS    : 0882

Hubungan TNI dan Polri Setiap Negara harus selalu siap menghadapi kemungkinan ancaman bersenjata dari luar atau dari dalam negeri yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara, karenanya di semua Negara ada angkatan perang dan polisi. Seiring dengan proses demokrasi, globalisasi dan dala menghhadapi tuntutan mas depan, diperlukan peningkatan kinerja dan profesionalisme, globalisasi, dan dalam menghadapi tuntutan masa depan, diperlukan peningkatan kinerja dan profesionalisme aparat pertahanan negara serta aparat keamanan dan ketertiban masyarakat melalui berbagai kebijakan dalam penataan kembali peran melalui berbagai kebijakan dalam penataan kembali peran melalui berbagai kebijakan dalam penataan kembali peran TNI dan Polri. untuk menata kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab antara TNI dan Polri dibutuhkan hubungan dan tata cara kerja antara keduanya. Hubungan dan tata cara kerja TNI dan Polri pada masa orde Baru diadakan Departemen Pertahanan dan Keamanan, ada Komkamtib, ada UU anti Subversi, dan Kowilhan. Dalam era reformasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diganti menjadi Departemen Pertahanan seperti pada tahun 1950-an. Kopkamtib dihapus karena kekuasaannya yang sangat luas. UU Anti Subversi dan Kowilhan.  Dalam era reformasi Departemen Pertahanan dan Keamanan diganti menjadi Departemen Pertahanan seperti pada tahun 1950-an. Kopkamtib dihapus karena kekuasaannya yang sangat luas, UU anti Subversi dicabut, sedangkan Komando Wilayah Pertahanan (bukan Komando Wilayah Pertahanan dan Keamanan) dihapus pada zaman Pangab Benny Moerdani. Kemudian setelah UUD 1945 Bab Pertahanan Negara mengalami perubahan menjadi Bab Pertahanan dan Keamanan Negara, dimana pada substansi Pasal 30 ayat (1) sampai dengan ayat (5), lebih lanjut secara rinci diatur dalam UU No. 2 tahun 2002 dan dalam UU no. 3 tahun 2002. Secara konsepsional susunan dan kedudukan Polri serta susunan dan kedudukan TNI dipisahkan secara tegas sehingga susunan dan kedudukan Polri berbeda dengan susunan dan kedudukan TNI. Jadi, pisahnya Polri dan ABRI dan menempatkannya kembali dibawah Presiden selaku Kepala Pemerintahan Negara bukanlah hal yang baru. Namun, walaupun secara tegas telah dinyatakan terpisah, dalam hal bila ada keterkaitan penyelenggaraan pertahanan Negara serta kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat, diharapkan TNI dan Polri harus bekerja sama dan saling membantu sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Keterkaitan penyelenggaraan pertahanan Negara serta kegiatan keamanan dan ketertiban masyarakat hingga saat ini belum diatur, namun demikian hubungan dan tata cara kerja TNI dan Polri sebenarnya masih relevan bila menggunakan UU No. 23 tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Undang-Undang Keadaan Bahaya, Staat van Oorlog en Beleg atau martial law merupakan hal yang umumnya dimiliki oleh Negara-negara di dunia, tentunya dengan beraneka ragam isinya. Pernyataan keadaan bahaya tidak saja diperlukan untuk memulihkan keamanan, tetapi juga misalnya untuk menanggulangi bencana alam. Undang-undang tentang Keadaan Bahaya membagi keadaan dalam 4 tingkat yaitu, tertib sipil, darurat sipil, darurat militer, dan darurat perang. Wilayah yang dinyatakan dalam keadaan bahaya tidak harus selalu meliputi seluruh wilayah negara, tapi dapat satu propinsi, atau beberapa kabupaten dalam satu propinsi. Keberadaan UU Nomor 23 tahun 1959 selama masa Orde Baru tidak pernah digunakan. UU ini digunakan pertama kali di Maluku pasca berakhirnya Orde Baru, yaitu darurat sipil. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kurang jelas wewenang dan tanggung jawab keamanan antara TNI dan Polri. Oleh karena itu, diperlukan UU Perbantuan untuk  memecahkan masalah ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab antara Polri dan TNI.

Bentuk pelanggaran yang terjadi yaitu:
Bentrok TNI Vs Polri
Berikut merupakan pemberitaan yang dimuat dalam surat kabar digital Tempo
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan meminta agar Polri diberi kesempatan untuk menyelidiki pertikaian antara TNI dan Polri di Lubuklinggau, Sumatera Selatan. "Terkait dengan masalah ini, saya harap kedua belah pihak bisa menahan diri. Berikan kesempatan kepada kami untuk menyelidiki apa yang sebetulnya terjadi," katanya saat ditemui setelah meluncurkan Media Management Center (M2C) di Polda Metro Jaya, Senin, 16 November 2015.

Anton mengatakan pihaknya sudah mengirim tim untuk menyelidiki hal tersebut. "Pihak polisi juga sudah menurunkan Propam ke sana apabila ada kesalahan prosedur dari anggota Polri," katanya. Sebelumnya, dua anggota TNI dari Kodam III Siliwangi tertembak dalam baku tembak melawan personel Polresta Muara Enim.

Ia mengatakan sanksi sudah pasti akan diberikan jika memang terbukti ada kesalahan dari pihak polisi sendiri. "Untuk masalah di internal TNI diserahkan kepada lingkup internal untuk lebih jauh menyelidiki penyebabnya," ucapnya. Anton sendiri mempertanyakan apa yang sedang dilakukan pihak Kodam III Siliwangi di sana.

Dua anggota TNI yang tertembak itu adalah Kapten Edi Sutrisno, 43 tahun, dan Deden, 33 tahun. Keduanya merupakan anggota Kodam III Siliwangi dari satuan Intel. Baku tembak itu terjadi pada Jumat malam, sekitar pukul 23.00 WIB, di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Puncak Kemuning, Kecamatan Lubuklinggau Utara.

Hal Yang Perlu Dibenahi

Sehingga menurut saya evaluasi atau penilaian yang komprehensif terhadap penegakan hukum haruslah dilakukan terhadap tiga elemen penting dalam sistem hukum. Pertama, substansi peraturan perundangundangan. Kedua, lembaga atau struktur serta sarana dan prasarana hukum dan ketiga adalah masalah budaya hukum (legal culture) masyarakat kita. Ketiga elemen tersebut saling terkait dan tidak  dapat dipisahkan dalam sistem penegakan hukum.

# data[].attributes.body
Kls: XII IPS 2
Nia:  0851
Refleksi saya tentang penegakan hukum adalah semoga semakin meratanya hukum di Indonesia supaya tidak ada hukum yang lancip ke bawah dan tumpul ke atas. Serta memberikan hukum yang setimpal untuk orang-orang yang melanggar,seperti narkoba,atau pengedar agar memiliki efek jera.

# data[].attributes.body
Kls: XII IPS 2
Nis: 0851
Dari refleksi pengedar/pengguna yang bisa di berikan Sanski efek jera yang dapat membuat orang tersebut takut untuk melakukan kegiatan pengedaran atau pemakaian obat terlarang itu, agar juga Indonesia bisa memberantas narkoba di Indonesia.

# data[].attributes.body
Kls: XII IPS 2
Nis: 0851
Kasus nek mirnah
Pada 19 November 2009, nenek Minah (55) dihukum oleh PN Purwokerto selama 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan. Dia dinyatakan bersalah karena memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA), Ajibarang, Banyumas. Selama persidangan dengan agenda putusan berlangsung penuh keharuan. Bahkan ketua majelis hakim, Muslih Bambang Luqmono SH, terlihat menangis saat membacakan vonis.
https://news.detik.com/berita/d-1775253/10-kasus-yang-mengguncang-hukum-indonesia

# data[].attributes.headline
Refleksi terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di Indonesia

# data[].attributes.subject
Refleksi terhadap penegakan hukum dan pelanggaran hukum di Indonesia

# data[].attributes.body
Nama : kadek Bayu Suprastya
Absen : 11
Kelas : XII MIPA II

Perlunya penindakan tegas terhadap pelaku balap liar, bukan hanya memberikan sekedar himbauan, teguran, dan penertiban, akan tetapi perlunya sangsi pidana yang diberikan dan tetap berdasarkan kepada undang undang yang berlaku.

# data[].attributes.body
Kadek Bayu Suprastya
0797/absen 11/XII MIPA II
Mengimplementasikan secara lebih tegas terhadap Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), balapan liar di jalan raya itu merupakan tindakan ilegal. Pelakunya bisa dikenakan hukuman sesuai aturan berlaku yaitu pidana hukuman penjara selama 18 bulan atau denda paling banyak Rp 1,5 miliar.
Sehingga tidal ada toleransi lagi bagi oelaku balap liar yang kerap merugikan masyarakat umum.

# data[].attributes.body
XII IPS 2
0879
22
Bagi saya sendiri hukum perlu ditegakkan sekali dimanan tidak diadakannya jaminan bagi pelaku karna itu tidak adil untuk rakyat kurang mampu dan mampu

# data[].attributes.body
XII IPS 2
0879
22
Dari permasalaha itu pemerintah bisa mempertinbangkan untuk biaya dendanya supaya adil bagi seluruh warga negara,dan dapat menegakkan keadilan terhadap orng yg bersalah

# data[].attributes.headline
Nama : Komang Desi Riani-XII MIPA 3_0823

# data[].attributes.subject
Nama : Komang Desi Riani-XII MIPA 3_0823

# data[].attributes.body
Kasus Pelanggaran hukum oleh Menteri Indonesia , Juliari Peter Batubara.

Dalam perkara korupsi Bansos Covid-19, KPK menentukan Juliari Batubara, dua pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono, serta dua pebisnis Harry van Sidabukke dan Aridan Iskandar menjadi tersangka. KPK menduga Juliari menyunat Rp 10 ribu berasal dari tiap paket pengadaan Bansos Covid-19 seharga Rp 300 ribu. Total uang yang dikira sudah diterima sebanyak Rp. 17 miliar. Bara yang terduga korupsi dana Bansos. Dalam kasus tersebut KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sebagai tersangka korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19. Penetapan tersangka Mensos dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 6 orang, salah satunya anak buah Mensos Juliari.“KPK menetapkan 5 orang tersangka, sebagai penerima yakni JPB (Juliari Peter Batubara), MJS, AW. Sebagai pemberi AIM dan HS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam jumpa pers di gedung KPK, Minggu, 6 Desember dini hari. MJS adalah Matheus Joko Santoso dan AW yakni Adi Wahyono. Keduanya pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial. Sedangkan dua orang tersangka pemberi yakni AIM (Ardian I M) dan HS (Hary Sidabuke) adalah pihak swasta.

Penangkapan para tersangka kecuali Mensos Juliari Batubara dilakukan pada Sabtu 5 Desember dini hari. Penangkapan diawali dari informasi yang diterima KPK pada 4 Desember. Uang belasan miliar disita dalam operasi tangkap tangan ini. Mereka yang ditangkap langsung dibawa ke KPK. OTT KPK dilakukan terkait pengadaan bansos COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020 dengan nilai sekitar Rp5,9 Triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 periode.

# data[].attributes.body
Nama: I Wayan Mertayasa
Nis     : 0786
Kelas  :XII MIPA 3

Refleksi saya terhadap penegakan dan pelanggaran hukum ada di bidang keadilan dimata hukum. untuk meminimalisir terjadinya tumpah tindih dan kecemburuan sosial yang begitu tinggi di masyarakat mengenai keadilan di Indonesia, maka diperlukan yang namanya kesetaraan di mata hukum yang pasti. Tidak hanya sebuat teks belaka yang bisa dicicil dengan jabatan semata. Sekian, Terima kasih

# data[].attributes.body
Nama: I Wayan Mertayasa
Nis     : 0786
Kelas  :XII MIPA 3
Meninjau dari refleksi tersebut maka yang perlu dibenahi adalah kejujuran, kepastian hukum dimata rakyat, serta peraturan perundang-undangan yang lebih pasti tanpa adanya pilih kasih antara pejabat dengan rakyat biasa.

# data[].attributes.body
Nama: I Wayan Mertayasa
Nis     : 0786
Kelas  :XII MIPA 3

jika melihat keadilan dimata hukum, masih banyak sekali kasus tumpang-tindih uyang terjadi seperti kasus gisel yang tidak ditahan karena memiliki anak berusia 4 tahun. sumber : https://news.detik.com/berita/d-5326556/alasan-polisi-tak-tahan-gisel-punya-anak-usia-4-tahun
sedangkan di lain sisi ada kejadian yang melibatkan seorang ibu yang memiliki anak yang sempat terancam 7 tahun penjara karena mencuri susu untuk anaknya, namun pada akhirnya ibu tersebut dibebaskan.  sumber : https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-012563145/sempat-terancam-7-tahun-penjara-ibu-ibu-pencuri-susu-di-blitar-akhirnya-bebas
. dari kedua kejadian di atas sudah terlihat adanya tumpang-tindih di mata hukum, sehingga perlu yang namanya keadilan. Sekian, terima kasih

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Gisella Anastasia atau Gisel usai diperiksa di kasus video syur. Ada beberapa pertimbangan penyidik tak menahan Gisel.

"Yang bersangkutan pukul 20.00 WIB sudah kita kembalikan, tidak kita lakukan penahanan Kenapa? Ini hal dan kewenangan penyidik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

Salah satu pertimbangan polisi tak menahan Gisel karena Gisel kooperatif.

"Pertimbangannya adalah di Pasal 21 ayat 1 memang di situ bisa dilakukan penahanan apabila dia menghilangkan barang bukti. Pertimbangan tidak ditahan GA dan MYD kooperatif," imbuhnya.

Selain itu, polisi mempertimbangkan alasan kemanusiaan. Gisel masih memiliki anak yang masih kecil, sehingga tidak ditahan.

"Kedua untuk Saudari GA berdasarkan kemanusiaan. Anaknya ini baru berusia 4 tahun," katanya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Alasan Polisi Tak Tahan Gisel: Punya Anak Usia 4 Tahun

# data[].attributes.attachment_link.description
Jakarta - Polisi tidak melakukan penahanan terhadap Gisella Anastasia atau Gisel usai diperiksa di kasus video syur. Ada beberapa pertimbangan penyidik tak menahan Gisel. "Yang bersangkutan pukul 20.00 WIB sudah kita kembalikan, tidak kita lakukan penahanan Kenapa? Ini hal dan kewenangan penyidik," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (8/1/2021).

# data[].attributes.headline
​​​​​​Refleksi penegakkan dan pelanggaran hukum di indonesia

# data[].attributes.subject
​​​​​​Refleksi penegakkan dan pelanggaran hukum di indonesia

# data[].attributes.body
Nama : Kadek Agus Darma Kusuma
Kelas : XII MIPA 2
​​​​​​​Pembangunan semesta tidaklah cukup tanpa adanya pembangunan hukum

# data[].attributes.body
Penegakan hukum di Indonesia saat ini, yang benar bisa menjadi salah yang salah bisa menjadi benar. Praktik mafia hukum di Indonesia saat ini justru semakin merajalela. Namun penegakan hukum saat ini sangat lamban, banyaknya kasus kejahatan-kejahatan yang disikapi secara lamban akan menggerus hukum semakin rendah.