# data[].attributes.body
proporsi kabupaten atau kota kecamatan dan desa

# data[].attributes.headline
A. Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan 

# data[].attributes.subject
A. Kerjasama dalam Berbagai Bidang Kehidupan 

# data[].attributes.body
membersihkan selokan atau gorong-gorong di lingkungan bersama-sama

# data[].attributes.headline
A. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia 

# data[].attributes.subject
A. Keberagaman dalam Masyarakat Indonesia 

# data[].attributes.body
ada tiga bentuk utama keragaman masyarakat Indonesia yang meliputi keberagaman ras suku bangsa dan agama

# data[].attributes.body
norma adalah aturan atau ketentuan yang meningkat warga kelompok dalam masyarakat dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan bisa diterima.

# data[].attributes.headline
A. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

# data[].attributes.subject
A. Perumusan dan Pengesahan UUD NRI Tahun 1945

# data[].attributes.body
perumusan UUD yang riil sendiri mulai dilakukan pada tanggal 10 Juni 1945 dengan dimulainya sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi UUD 1945 diberlakukan secara resmi sebagai konstitusi negara Indonesia oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

# data[].attributes.body
nama Kelompok:
1. Aurelly Zidane Al Ghivari
2. Setyo Agil Fatma Negara

# data[].attributes.body
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan pendidikan dan pendapatan masyarakat

# data[].attributes.headline
B. Arti Penting Kerjasama dalam BerbagaiBidang Kehidupan

# data[].attributes.subject
B. Arti Penting Kerjasama dalam BerbagaiBidang Kehidupan

# data[].attributes.body
akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama

# data[].attributes.headline
B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

# data[].attributes.subject
B. Arti Penting Memahami Keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

# data[].attributes.body
dapat meningkatkan ketahanan nasional sehingga mampu untuk tumbuh menjadi bangsa yang besar dan kuat

# data[].attributes.headline
B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan

# data[].attributes.subject
B. Arti Penting Norma dalam Mewujudkan Keadilan

# data[].attributes.body
mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban. sistem pengendalian sosial tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.

# data[].attributes.headline
B. Arti Penting UUD NRI Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

# data[].attributes.subject
B. Arti Penting UUD NRI Tahun 1945 bagi Bangsa dan Negara Indonesia

# data[].attributes.body
UUD 1945 merupakan landasan dasar yang berisi legislatif hukum tentang kehidupan bernegara bangsa Indonesia.

# data[].attributes.headline
A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

# data[].attributes.subject
A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara

# data[].attributes.body
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI pada sidang pengasahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut PPKI mengesahkan UUD 1945 yang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea ke-4 pembukaan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

# data[].attributes.subject
C. Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

# data[].attributes.body
peran pertama daerah adalah mempertahankan bentuk dan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia

# data[].attributes.headline
C. Mewujudkan Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

# data[].attributes.subject
C. Mewujudkan Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan Kehidupan

# data[].attributes.body
1. mengerjakan tugas rumah
2. bertutur kata sopan baik kepada saudara yang lebih tua maupun yang lebih kecil
3. saling berbagi dan membantu
4. membiasakan diri untuk selalu berkata jujur

# data[].attributes.headline
C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku,  Agama, Ras, dan Antargolongan

# data[].attributes.subject
C. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku,  Agama, Ras, dan Antargolongan

# data[].attributes.body
tidak menghina orang dari suku atau ras lain yang berbeda dengan kita mengembangkan semangat persaudaraan sesama manusia dengan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan bersikap baik kepada semua orang tanpa memandang perbedaan

# data[].attributes.headline
C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

# data[].attributes.subject
C. Perilaku Sesuai Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

# data[].attributes.body
salah satu contohnya dengan mencium tangan orang tua ketika akan berpergian misalnya ke sekolah.

# data[].attributes.body
dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, menjabat sebagai ketua PPKI.
Ir. Soekarno, terpilih sebagai ketua Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh BPUPKI. Selain itu, Ir. Soekarno membentuk Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar.
Prof. Dr. Soepomo, terpilih sebagai ketua merangkap anggota Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar yang dibentuk oleh Ir. Soekarno.
Hosein Djajadiningrat, mengusulkan tentang isi preambule. Beliau mengusulkan bahwa kalimat “ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” diubah. Kata “abadi” ada di belakang “perdamaian”, lebih baik diganti dengan “dunia”. Akan tetapi, usul tersebut tidak diterima.
K. H. Agoes Salim, berpendapat tentang bentuk susunan negara.
Mr. A.A. Maramis, selaku anggota dalam rapat panitia hukum dasar pada 11 Juli 1945 menyatakan bahwa preambule menjadi sebab dibuatnya hukum dasar.
R. Otto Iskandardinata, mengusulkan pemberian jaminan kemerdekaan beragama sebagaimana yang ada dalam pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
B.P.H. Poeroebojo berkedudukan sebagai anggota dalam sidang panitia hukum dasar dan diangkat menjadi pembahas dewan kementerian yang diusulkan Ir. Soekarno.
Mr. Ahmad Soebardjo, sebagai tim pembuat declaration of rights.
Mr. Ny. Maria Ulfa Santoso, mengusulkan hak-hak dasar masuk dalam bagian hukum dasar.
K.H.A. Wachid Hasjim, mengemukakan pendapat tentang pasal 29 (meskipun usul tersebut tidak terealisasi).
Mr. Johannes Latuharhary, mengkritisi tentang kata “ketuhanan”.
Mr. Soesanto Tirtoprodjo, mengusulkan bahwa “dalam bab-bab ditulis dengan nomor Romawi”.
Mr. R. M. Sartono, mengusulkan bahwa hukum dasar harus membahas tentang anggaran negara.
Mr. K.R.M.T. Wongsonagoro, mengemukakan pendapat tentang hak beragama dan melaksanakan agama.
K.R.M.T.H. Woerjaningrat, mengusulkan adanya satu pasal dalam undang-undang dasar yang berisi tentang diperbolehkannya pembicaraan hal-hal internasional dalam “Badan Asia Timur Raya.”
Mr.R.P. Singgih, mengusulkan tentang penentuan susunan negara.
Mr. Tan Eng Hoa, memberikan pandangannya berkenaan perumusan hukum dasar.
Dr. Sukiman, memberikan pandangan tentang konsep hak asasi manusia penting untuk dicermati.

# data[].attributes.headline
B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

# data[].attributes.subject
B. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara

# data[].attributes.body
setelah melalui beberapa proses persidangan Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

# data[].attributes.headline
C. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

# data[].attributes.subject
C. Semangat Pendiri Negara dalam Merumuskan dan Menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara

# data[].attributes.body
memiliki semangat persatuan kesatuan dan nasionalisme adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia memiliki semangat juang.