# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertulis Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Dokumen ini merupakan dasar hukum tertinggi negara, yang mengatur sistem pemerintahan, kedaulatan rakyat, dan dasar filosofis bangsa. Setelah disahkan pada tahun 1945, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) antara tahun 1999-2002.

Sejarah dan status

Pengesahan: Disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sehari setelah proklamasi kemerdekaan.

Amandemen: Mengalami empat kali amandemen antara tahun 1999 hingga 2002, yang mengubah susunan lembaga-lembaga negara.

Status: Merupakan hukum dasar tertulis dan konstitusi yang berlaku bagi negara Republik Indonesia saat ini.

Isi dan prinsip

Pembukaan: Mengandung prinsip dasar filosofis seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial yang menjadi dasar moral dan etika bangsa.

Bentuk negara: Menetapkan bahwa Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.

Kedaulatan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.

Pasal-pasal: Berisi aturan mengenai kekuasaan pemerintah, hak warga negara (seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kebebasan beragama), pertahanan negara, dan hal-hal lainnya.

# data[].attributes.body
- Definisi: UUD 1945 adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi di Republik Indonesia. UUD 1945 merupakan perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang tercantum dalam Pembukaan UUD

- Sejarah Perumusan: Perumusan UUD 1945 dimulai dengan lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Penyusunan UUD yang rill dimulai pada 10 Juli 1945, saat sidang kedua BPUPKI untuk menyusun konstitusi. UUD 1945 disahkan sebagai konstitusi negara oleh PPKI pada 18 Agustus 1945

- Periode Pemberlakuan: UUD 1945 diberlakukan secara resmi pada 18 Agustus 1945. Sempat tidak berlaku selama 9 tahun karena digantikan oleh Konstitusi RIS dan UUDS 1950. UUD 1945 kembali berlaku melalui Dekret Presiden pada 5 Juli 1959

- Struktur UUD 1945: Setelah amandemen, UUD 1945 terdiri dari:

- Pembukaan: Terdiri dari empat alinea.

- Pasal-pasal: Terdiri dari 21 bab, 73 pasal, atau 194 ayat aturan utama, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 pasal aturan tambahan.

- Amandemen: UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amandemen) sejak tahun 1999 hingga 2002

- Otoritas Hukum: UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Seluruh lembaga negara harus tunduk pada UUD 1945, dan setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945

- Wewenang Perubahan: Wewenang untuk mengubah UUD 1945 dimiliki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945

- Isi Pembukaan UUD 1945:

- Alinea I: Bangsa Indonesia anti penjajahan dan mendukung kemerdekaan semua bangsa

- Alinea II: Cita-cita luhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur

- Alinea III: Pernyataan kemerdekaan Indonesia adalah berkat rahmat Tuhan

- Alinea IV: Tujuan dibentuknya pemerintahan dan negara Republik Indonesia, serta dasar negara Pancasila

- Batang Tubuh UUD 1945: Berisi garis-garis besar tentang identitas negara, lembaga tinggi negara, warga negara, sosial ekonomi, hak asasi manusia, demografi, dan aturan perubahan UUD

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi Indonesia yang menjadi sumber dari segala hukum dan dasar dalam penyelenggaraan negara. UUD 1945 berisi aturan pokok mengenai sistem pemerintahan, hak serta kewajiban warga negara, dan hubungan antar lembaga negara.

Struktur UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Pasal-Pasal.

Pembukaan UUD 1945 memuat dasar negara Pancasila serta tujuan nasional Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pasal-pasal UUD 1945 mengatur tentang bentuk dan kedaulatan negara, hak dan kewajiban warga negara, sistem pemerintahan, serta tugas lembaga-lembaga negara seperti MPR, DPR, DPD, Presiden, MA, MK, dan BPK. Selain itu, juga diatur tentang keuangan negara, pertahanan, pendidikan, dan pemerintahan daerah.

Sejak Indonesia merdeka, UUD 1945 telah mengalami empat kali amandemen untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan memperkuat sistem demokrasi. Amandemen tersebut menambah jumlah pasal, memperjelas pembagian kekuasaan, serta menjamin hak asasi manusia.

Secara keseluruhan, UUD 1945 menjadi dasar dan arah bagi seluruh penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan, nilai-nilai Pancasila, dan semangat persatuan bangsa Indonesia.

Nama : Arja Muzayyanti Amanati

No : 20

Kelas : X Kc 1

# data[].attributes.body
X KC 1

14

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis tertinggi Indonesia, yang disahkan 18 Agustus 1945 oleh PPKI, berisi Pembukaan (memuat Pancasila) dan Pasal-Pasal yang mengatur tatanan negara Indonesia. UUD ini menetapkan Indonesia sebagai negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem presidensial, serta menjadi pedoman bagi penyelenggaraan negara dan hak warga negara.

Isi dan Struktur UUD 1945

Pembukaan: Terdiri dari empat alinea yang memuat dasar-dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, dan menjadi sumber motivasi serta tujuan nasional.

Batang Tubuh: Awalnya terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan. Isi batang tubuh ini memuat ketentuan tentang:

Bentuk Negara dan Pemerintahan: Negara kesatuan dan pemerintahan republik.

Sistem Pemerintahan: Sistem presidensial, dengan Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan.

Hak dan Kewajiban Warga Negara: Mengatur hak asasi dan kewajiban setiap warga negara.

Organisasi Negara: Ketentuan mengenai lembaga-lembaga negara.

Sejarah Singkat

Pembentukan: UUD 1945 dirancang oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Sembilan.

Pengesahan: Diresmikan sebagai konstitusi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

Perubahan: Sempat digantikan oleh UUD RIS 1950 dan kemudian UUDS 1950, namun diberlakukan kembali sebagai dasar negara melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Fungsi dan Kedudukan

Sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia, UUD 1945 menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara, mengatur tatanan ketatanegaraan, serta memberikan arah dalam pembangunan bangsa.

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

anggun putri f 15

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi dan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Republik Indonesia. Konstitusi ini menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, yang disebutkan secara gamblang dalam Pembukaan UUD 1945 .

Sejarah dan Pemberlakuan

Perumusan UUD 1945 dimulai dengan kelahiran Pancasila pada 1 Juni 1945 dan secara resmi diberlakukan sebagai konstitusi negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Meskipun sempat tidak berlaku selama sembilan tahun karena Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 kembali berlaku melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 .

Struktur dan Perubahan

Sebelum amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, 2 ayat Aturan Tambahan), dan Penjelasan. Setelah era reformasi, UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amendemen) dari tahun 1999 hingga 2002. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat demokrasi, hak asasi manusia, otonomi daerah, sistem pemerintahan presidensial, dan lembaga negara .

Otoritas Hukum

UUD 1945 memiliki otoritas hukum tertinggi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Seluruh lembaga negara dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus tunduk serta tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, sementara Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang .

NAMA : AYUNDA DWI ADISTY

KELAS : X KECANTIKAN 1

NO : 24

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

Nama :Anisa Purnamasari

Absen :16

Kelas :X Kecantikan 1

# data[].attributes.body
✓ UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi dan Hukum Tertinggi

• Pengertian dan Kedudukan: UUD NRI Tahun 1945 (disebut juga UUD 1945) adalah konstitusi dan hukum dasar tertinggi di Indonesia, menjadi landasan utama bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan, serta sumber dari semua peraturan perundang-undangan.

• Ciri-ciri: Sebagai konstitusi, UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum dan bersifat fleksibel karena dapat diubah (melalui proses amandemen).

• Fungsi: Menjadi landasan hukum, melindungi hak-hak warga negara (seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, keadilan, berpendapat, pendidikan, hingga hak asasi anak), mengatur dasar-dasar negara, serta menjaga stabilitas dan kesinambungan negara.

✓ Hubungan dengan Pancasila dan Isi UUD 1945

• Hubungan dengan Pancasila: Pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sementara UUD 1945 adalah dasar hukum untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara. Keduanya selalu mendasari diri.

• Isi UUD 1945: Terdiri dari Pembukaan (proklamasi kemerdekaan dan prinsip-prinsip dasar negara, yaitu Pancasila) dan Batang Tubuh (pasal-pasal yang mengatur struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara).

✓ Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Pelaksanaan Norma

• Hierarki: Peraturan perundang-undangan memiliki urutan tingkatan di Indonesia, dimulai dari UUD NRI 1945, diikuti oleh TAP MPR, Undang-Undang/Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Peraturan yang lebih rendah harus sesuai dengan yang di atasnya.

• Norma: Konstitusi mengatur pelaksanaan norma dalam kehidupan sehari-hari (seperti norma agama, kesusilaan, dan hukum). UUD 1945 sendiri bersumber dari norma hukum tertinggi.

• Warga Negara dan HAM: UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara, termasuk kebebasan beragama (Pasal 29), kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat, serta perlindungan HAM atas dasar diri, keluarga, kehormatan, martabat, dan rasa aman.

Nama: Cacha Mahzilatul Farissa

Kelas: x kecantikan 1

No absen: 30

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

# data[].attributes.body
🏛

Rangkuman UUD NRI Tahun 1945

1.Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-hari

Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) adalah dasar hukum tertinggi yang mengatur penyelenggaraan negara. Dalam kehidupan sehari-hari, penerapan nilai-nilai konstitusi dapat terlihat dari:

Sikap taat terhadap peraturan sekolah dan hukum.

Menghormati hak dan kewajiban orang lain.

Mengikuti musyawarah dengan adil dan demokratis.
Artinya, semangat UUD 1945 tidak hanya berlaku di pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat.

2.Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban. Jenis-jenis norma meliputi:

Norma agama: berdasarkan ajaran Tuhan.

Norma kesusilaan: bersumber dari hati nurani.

Norma kesopanan: berdasarkan kebiasaan dan adat.

Norma hukum: dibuat oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa.
UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi yang menaungi semua norma di Indonesia.

3.Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Pancasila dan UUD 1945 tidak dapat dipisahkan:

Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia.

UUD 1945 sebagai konstitusi menjabarkan nilai-nilai Pancasila dalam bentuk pasal-pasal hukum.
Contohnya, sila ke-5 “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” tercermin dalam pasal-pasal tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat.

4.Membuat Kesepakatan

Dalam kehidupan berbangsa maupun di lingkungan kecil seperti sekolah atau keluarga, kesepakatan mencerminkan nilai demokrasi.

Kesepakatan dibuat melalui musyawarah untuk mufakat.

Harus berdasarkan keadilan, tanggung jawab, dan menghormati pendapat orang lain.
Nilai ini sesuai dengan semangat UUD 1945 Pasal 1 Ayat (2): “Kedaulatan berada di tangan rakyat.”

5.Produk Hierarki Perundang-undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 (jo. UU No. 13 Tahun 2022), hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah:

1. UUD NRI Tahun 1945

2. TAP MPR

3. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

4. Peraturan Pemerintah (PP)

5. Peraturan Presiden (Perpres)

6. Peraturan Daerah Provinsi

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Setiap tingkatan memiliki kekuatan hukum sesuai kedudukannya.

6.Hubungan Antar Perundang-undangan

Setiap peraturan perundang-undangan harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Contoh:

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang.

Undang-Undang harus bersumber dan berlandaskan pada UUD 1945.
Hal ini menjamin kesatuan sistem hukum nasional.

7.Menganalisis Produk Perundang-undangan

Dalam menganalisis suatu produk hukum, kita perlu memperhatikan:

Dasar hukum: apakah sesuai dengan UUD 1945.

Tujuan hukum: apakah untuk kepentingan rakyat dan keadilan sosial.

Isi dan pelaksanaannya: apakah mencerminkan nilai-nilai Pancasila.
Contoh analisis: UU Perlindungan Anak mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan sosial (sila ke-2 dan ke-5).

✨

Kesimpulan

UUD NRI Tahun 1945 menjadi pedoman tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menuntun warga negara untuk hidup sesuai norma, menjunjung nilai Pancasila, serta menaati hierarki hukum yang berlaku agar tercipta masyarakat adil, tertib, dan sejahtera.

nama: dianafiah catur k.

kelas: x kecantikan 1 (34)

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

nama : ayu dema yanti

nomer absen : 23

# data[].attributes.body
.Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

NAMA: AMANDA HELENA ANINDYA PUTRO

KELAS: X-1 KECANTIKAN

NO. ABSEN: 07

# data[].attributes.body
.Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

Nama:Amanda cerita putri

kls:X kc-1

No :06

# data[].attributes.body
Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

nama: Alifia Nur R

kelas: X KC 1

no absen: 04

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

# data[].attributes.body
..Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

NAMA: AMELIA FARA A

NO ABSEN: 09

+ Tambahkan komentar

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

adinda Talitha Tsany Marita

X KC 1/01

# data[].attributes.body
.Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

NAMA: ANNIDA PUTRI

KELAS: 10 KC 1

NO ABSEN: 10

+ Tambahkan komentar

# data[].attributes.body
.Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

Nama:Azillia Putri A

Kelas:X-1 kecantikan

No:26

+ Tambahkan komentar

# data[].attributes.headline
UUD adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia, berisi aturan-aturan pokok seperti bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan mengalami empat kali amandemen sejak era reformasi. Fungsinya adalah sebagai dasar dan alat kontrol hukum tertinggi untuk penyelenggaraan negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

# data[].attributes.subject
UUD adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia, berisi aturan-aturan pokok seperti bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan mengalami empat kali amandemen sejak era reformasi. Fungsinya adalah sebagai dasar dan alat kontrol hukum tertinggi untuk penyelenggaraan negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

# data[].attributes.headline
UUD adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia, berisi aturan-aturan pokok seperti bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan mengalami empat kali amandemen sejak era reformasi. Fungsinya adalah sebagai dasar dan alat kontrol hukum tertinggi untuk penyelenggaraan negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

# data[].attributes.subject
UUD adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi dan hukum tertinggi di Indonesia, berisi aturan-aturan pokok seperti bentuk negara kesatuan dan republik, serta sistem pemerintahan presidensial. UUD 1945 disahkan pada 18 Agustus 1945 dan mengalami empat kali amandemen sejak era reformasi. Fungsinya adalah sebagai dasar dan alat kontrol hukum tertinggi untuk penyelenggaraan negara dan mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. 

# data[].attributes.body
UUD NRI Tahun 1945 adalah konstitusi atau hukum dasar tertinggi negara Indonesia. Konstitusi ini menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan dan mengatur segala aspek penyelenggaraan negara, serta menentukan hak dan kewajiban warga negara.

1. Pengenalan Konstitusi dan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari

Pengenalan Konstitusi

Konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) adalah seperangkat aturan dasar yang menuntun kehidupan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, konstitusi berperan sebagai:

1. Pedoman Hak dan Kewajiban: Konstitusi menjamin hak-hak dasar warga negara (misalnya, hak beribadah, hak berpendapat, hak mendapatkan pendidikan dan penghidupan yang layak) dan menetapkan kewajiban (misalnya, wajib menaati hukum, wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, wajib menghormati HAM orang lain).

2. Jaminan Persamaan di Mata Hukum: Konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, yang memengaruhi cara kita berinteraksi dan diperlakukan dalam masyarakat.

Pengenalan Norma

Norma adalah aturan atau kaidah yang menuntun perilaku manusia. Dalam konteks konstitusi, norma hukum yang bersumber dari UUD 1945 dan peraturan di bawahnya secara langsung memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Contoh: Peraturan lalu lintas (sebagai turunan UU) merupakan norma hukum yang wajib ditaati. Hak atas pendidikan yang diatur UUD 1945 mendorong adanya norma sosial untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di lingkungan sekitar.

2. Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Hubungan antara Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bersifat fundamental dan formal, tidak terpisahkan, dan saling menguatkan:

1. Pancasila sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum (Staatsfundamentalnorm): Pancasila adalah dasar filosofi negara yang menjadi sumber atau roh bagi pembentukan seluruh hukum di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

2. UUD 1945 sebagai Dasar Hukum Tertulis: UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis atau raga dari Pancasila. UUD 1945 menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam pasal-pasal sebagai norma hukum dasar untuk penyelenggaraan negara dan kehidupan berbangsa.

3. Hubungan Formal: Pembukaan UUD 1945 (yang memuat Pancasila) adalah pokok kaidah negara yang fundamental yang tidak dapat diubah dan menjadi landasan tertinggi bagi batang tubuh UUD 1945 serta peraturan lainnya.

3. Membuat Kesepakatan Bersama

Prinsip pembuatan kesepakatan dalam konteks ketatanegaraan dan sosial di Indonesia didasari oleh nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (sila ke-4 Pancasila) dan diatur dalam UUD 1945, seperti yang tercermin pada:

Demokrasi: Proses pengambilan keputusan negara (misalnya, pembentukan undang-undang) dilakukan melalui musyawarah perwakilan rakyat (DPR dan MPR) untuk mencapai mufakat.

Kesepakatan Sosial: Dalam kehidupan sehari-hari, UUD 1945 mendorong sikap gotong royong, toleransi, dan menghargai pendapat orang lain sebagai cara mencapai kesepakatan dan menjaga kerukunan, sesuai dengan semangat kekeluargaan dan persatuan.

4. Produk dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan

Indonesia menganut prinsip hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan, yang berarti peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Hierarki ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (yang telah diubah).

Hierarki Perundang-undangan (Tertinggi ke Terendah):

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945): Hukum dasar tertulis tertinggi.

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR).

3. Undang-Undang (UU) / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu): UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden; Perppu ditetapkan Presiden dalam kegentingan memaksa dan harus mendapat persetujuan DPR.

4. Peraturan Pemerintah (PP): Ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan UU.

5. Peraturan Presiden (Perpres): Ditetapkan oleh Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi).

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kab/Kota).

5. Hubungan Antar Perundang-undangan dan Analisis Produk Perundang-undangan

Hubungan Antar Perundang-undangan

Hubungan antar perundang-undangan didasarkan pada asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah).

UUD 1945 menjadi batu uji (alat kontrol) bagi semua peraturan di bawahnya. Artinya, UU, PP, Perpres, dan Perda tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Peraturan yang lebih rendah berfungsi sebagai penjabaran teknis dari peraturan yang lebih tinggi. Misalnya, PP mengatur detail pelaksanaan dari suatu UU.

Menganalisis Produk Perundang-undangan

Menganalisis produk perundang-undangan (misalnya, suatu UU atau Perda) dilakukan untuk memastikan:

1. Kesesuaian dengan UUD 1945: Apakah produk hukum tersebut tidak melanggar hak-hak dasar yang dijamin UUD 1945 atau asas-asas yang terkandung dalam Pancasila (misalnya, keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab).

2. Kesesuaian Hierarki: Apakah produk hukum yang dibuat oleh lembaga yang lebih rendah (misalnya Perda) tidak bertentangan dengan produk hukum di atasnya (misalnya UU atau UUD 1945).

3. Kejelasan Tujuan dan Materi Muatan: Apakah perumusan peraturan tersebut jelas, tepat sasaran, dan sesuai dengan materi yang seharusnya diatur oleh jenis peraturan tersebut.

Analisis ini penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum dan bahwa peraturan yang berlaku benar-benar mencerminkan nilai-nilai dasar dan tujuan negara yang termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.

nama: ardiana reswari

kelas: x kecantikan 1 (18)

# data[].attributes.body
1. Pengenalan Konstitusi: UUD NRI 1945 adalah hukum dasar negara Indonesia yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Pengenalan Norma: Norma adalah aturan yang harus dipatuhi dalam masyarakat, seperti norma agama, adat istiadat, dan hukum.

3. Hubungan Pancasila dan UUD NRI 1945: Pancasila adalah dasar negara yang menjadi landasan UUD NRI 1945.

4. Kesepakatan Bersama: Kesepakatan bersama adalah perjanjian masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.

5. Hierarki Perundang-Undangan:

- UUD NRI 1945

- Ketetapan MPR

- Undang-Undang

- Peraturan Pemerintah

- Peraturan Presiden

- Peraturan Daerah

6. Hubungan Antar Perundang-Undangan: Perundang-undangan yang lebih tinggi mengikat perundang-undangan yang lebih rendah.

7. Menganalisis Produk Perundang-Undangan: Memahami dan menafsirkan isi perundang-undangan untuk mengetahui tujuan dan sasarannya.

Nama : Ameilya tri hapsari

no absen : 08
kelas : X kecantikan 1

# data[].attributes.body
Fidiana Pengesahan

dan Struktur -UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari: - Pembukaan (4 alinea) Batang Tubuh (21 bob, 73 pasal, 194 ayat) -Aturan Peralihan (3 pasal) - Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

Pasal 1: Bentuk negara

kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis

Permusyawaratan Rakyat

(MPR) sebagai lembaga

tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR - Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara - Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002 - Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan -UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber -UUD 1945 legitimasi-bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab

NAMA:ALFIRA NUR AZZAHRA

NO ABSEN: 03 (TIGA)

+ Tambahkan komentar

# data[].attributes.headline
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi. Sebagai konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi dan makna penting:

# data[].attributes.subject
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi. Sebagai konstitusi, UUD NRI Tahun 1945 memiliki beberapa fungsi dan makna penting:

# data[].attributes.body
*Pengertian Konstitusi:*

- Konstitusi adalah hukum dasar yang mengatur struktur, fungsi, dan kekuasaan negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

UUD 1945:

1. *Definisi*: Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi.

2. *Sejarah*: Disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah kemerdekaan Indonesia.

3. *Struktur*:

- Pembukaan

- Batang Tubuh

- Perubahan (amandemen)

*Prinsip-prinsip UUD 1945:*

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

3. Persatuan Indonesia

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

*Fungsi UUD 1945:*

1. Menjadi landasan hukum tertinggi

2. Menjamin hak dan kewajiban warga negara

3. Menentukan struktur dan fungsi lembaga negara

Nama: Dwi Ailatun.M

Kelas: x kc 1

No.absen: 36

# data[].attributes.headline
Anggelii Dinar Rahmi                    UNDANG UNDANG DASAR 1945 

# data[].attributes.subject
Anggelii Dinar Rahmi                    UNDANG UNDANG DASAR 1945 

# data[].attributes.body
- Struktur Pemerintahan: UUD 1945 menetapkan struktur pemerintahan negara Indonesia, termasuk lembaga-lembaga tinggi negara seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Presiden.

- Hak Asasi Manusi: UUD 1945 menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kebebasan pikiran dan hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak.

- Kedaulatan Rakyat: UUD 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945.

- Bentuk Negara: UUD 1945 menetapkan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan republik.

- Perubahan UUD: UUD 1945 telah mengalami empat kali perubahan (amendemen) sejak tahun 1999-2002, yang bertujuan untuk menyempurnakan aturan-aturan dasar negara dan meningkatkan kualitas demokrasi.

- Fungsi UUD: UUD 1945 memiliki tiga fungsi utama, yaitu sebagai alat kontrol, pengatur, dan penentu dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam UUD 1945 juga diatur tentang ¹:

- Kekuasaan Pemerintahan: Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD 1945.

- Hubungan Internasional: Presiden memiliki kekuasaan untuk membuat perjanjian dengan negara lain.

- Kekuasaan Kehakiman: Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi dan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

# data[].attributes.headline
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) adalah hukum dasar 

# data[].attributes.subject
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) adalah hukum dasar 

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) adalah hukum dasar tertulis dan konstitusi negara Republik Indonesia. UUD 1945 terdiri dari dua bagian utama, yaitu Pembukaan dan Pasal-pasal (setelah diamandemen).

I. Pembukaan UUD NKRI 1945

Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea dan tidak pernah diubah. Pembukaan memuat pokok-pokok kaidah fundamental negara (Staatsfundamentalnorm), antara lain:

Alinea I: Pernyataan anti-penjajahan dan hak kemerdekaan bagi setiap bangsa.

Alinea II: Cita-cita luhur bangsa Indonesia, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.

Alinea III: Pernyataan kemerdekaan dan pengakuan bahwa kemerdekaan dicapai atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.

Alinea IV: Memuat tujuan negara/pemerintahan (melindungi, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan, melaksanakan ketertiban dunia), penetapan UUD, bentuk negara Republik yang berkedaulatan rakyat, dan Dasar Negara Pancasila.

II. Pasal-Pasal UUD NKRI 1945 (Batang Tubuh Setelah Amandemen)

Pasal-pasal UUD 1945 terdiri dari 21 Bab, 73 Pasal, 170 Ayat, 3 Pasal Aturan Peralihan, dan 2 Pasal Aturan Tambahan. Pokok-pokok isinya mengatur:

1. Bentuk dan Kedaulatan Negara (Bab I)

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat 1).

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat 2).

Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat 3).

2. Lembaga-Lembaga Negara (Bab II, III, IV, V, VII, VIIA, VIIB, IX)

Mengatur struktur dan kekuasaan lembaga-lembaga negara:

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat): Berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wakil Presiden, serta memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya.

DPR (Dewan Perwakilan Rakyat): Memegang kekuasaan membentuk undang-undang, fungsi anggaran, dan pengawasan.

DPD (Dewan Perwakilan Daerah): Berperan dalam hal otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah.

Presiden/Pemerintah Pusat (Eksekutif): Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat.

Kekuasaan Kehakiman (MA, MK, KY): Berfungsi menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan, dipegang oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), serta Komisi Yudisial (KY) yang mengawasi hakim.

3. Hak Asasi Manusia (HAM) (Bab XA)

Memuat secara terperinci hak-hak dasar warga negara, seperti:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa.

Hak mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bekerja, hak memperoleh perumahan.

Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.

Hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat.

Hak beragama dan beribadat menurut agamanya.

4. Warga Negara dan Penduduk (Bab X)

Mengatur kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.

5. Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial (Bab XIV)

Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara.

6. Pendidikan dan Kebudayaan (Bab XIII)

Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pemerintah wajib mengalokasikan anggaran pendidikan minimal 20\% dari APBN/APBD.

7. Pertahanan dan Keamanan Negara (Bab XII)

Hak dan kewajiban setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai kekuatan utama.

Secara umum, amandemen UUD 1945 bertujuan untuk:

Membatasi kekuasaan Presiden agar tidak absolut.

Mempertegas sistem presidensial.

Memperluas jaminan Hak Asasi Manusia (HAM).

Mengatur pemilihan umum secara demokratis.

Mempertegas pembagian kekuasaan antar lembaga negara (mekanisme checks and balances).

Membentuk lembaga-lembaga negara baru (seperti DPD, MK, KY).

Nama: Bunga Natasya Anggraini

Kelas: X KECANTIKAN 1

No Absen: 29

# data[].attributes.body
*Pengertian UUD NKRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi tertinggi di Indonesia yang menjadi landasan utama bagi seluruh sistem hukum dan pemerintahan negara. Sebagai konstitusi, UUD 1945 memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan struktur negara, hubungan antara lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara.

*Ciri-ciri UUD 1945 sebagai Konstitusi:*

1. *Hukum dasar*: UUD 1945 memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki hukum di Indonesia.

2. *Sifatnya yang fleksibel*: UUD 1945 dapat diubah melalui proses amandemen.

3. *Mengatur dasar-dasar negara*: UUD 1945 menentukan struktur dan fungsi lembaga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara.

*Fungsi UUD 1945 sebagai Konstitusi:*

1. *Landasan hukum*: UUD 1945 menjadi acuan bagi pembentukan undang-undang lainnya.

2. *Melindungi hak warga negara*: UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.

3. *Menjaga stabilitas negara*: UUD 1945 memberikan kerangka dasar bagi pemerintahan negara, sehingga menjaga stabilitas dan kesinambungan negara.

*Isi UUD 1945:*

1. *Pembukaan*: Berisi pernyataan proklamasi kemerdekaan dan prinsip-prinsip dasar negara, yaitu Pancasila.

2. *Batang Tubuh*: Berisi pasal-pasal yang mengatur struktur negara, hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara.

*Peran UUD 1945 dalam Sistem Hukum Indonesia:*

1. *Sebagai sumber hukum*: UUD 1945 menjadi sumber bagi pembentukan undang-undang lainnya.

2. *Sebagai pengatur kekuasaan*: UUD 1945 mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga negara, sehingga mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

3. *Sebagai pelindung hak warga negara*: UUD 1945 menjamin hak-hak dasar warga negara, sehingga melindungi mereka dari pelanggaran hak.

Dengan demikian, UUD 1945 sebagai konstitusi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan struktur dan fungsi negara, serta melindungi hak-hak warga negara.

Nama:Alin Safina

Kelas:x kc1 (no absen 5)

# data[].attributes.headline
Materi ini menjelaskan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, batas wilayah negara, ketentuan mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia, serta jaminan kebebasan beragama dan hak asasi lainnya. 

# data[].attributes.subject
Materi ini menjelaskan kedudukan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, batas wilayah negara, ketentuan mengenai siapa yang menjadi warga negara Indonesia, serta jaminan kebebasan beragama dan hak asasi lainnya. 

# data[].attributes.body
1. Kedudukan UUD 1945

Konstitusi tertinggi: UUD 1945 adalah hukum dasar tertinggi dan sumber hukum tertinggi di Indonesia, menjadi dasar bagi semua peraturan perundang-undangan.

Hubungan dengan Pancasila: UUD 1945 selalu mendasarkan diri pada Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Pancasila adalah dasar negara yang tidak bisa diubah melalui amandemen.

2. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Batas negara: Wilayah NKRI terdiri dari wilayah darat, laut, dan udara yang dikuasai oleh negara.

Pemanfaatan wilayah: Hasil dari kekayaan alam di wilayah tersebut digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

3. Warga Negara dan Penduduk

Warga negara: Orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan undang-undang sebagai warga negara.

Penduduk: Warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Asas kewarganegaraan: Indonesia menganut asas ius sanguinis (keturunan) dan ius soli secara terbatas (tempat lahir), serta kewarganegaraan tunggal dan ganda terbatas.

4. Kebebasan Beragama dan Hak Asasi Manusia

Kebebasan beragama: Setiap warga negara bebas memeluk agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya, yang dijamin dalam UUD 1945 (Pasal 29).

Kebebasan berpendapat: Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, serta berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Perlindungan HAM: Setiap orang berhak atas perlindungan diri, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, rasa aman, dan bebas dari penyiksaan.

Informasi: Setiap orang berhak mendapatkan informasi dan berkomunikasi untuk mengembangkan diri.

NAMA:AZIFAH KHOIRUN NISA'

KELAS: X KC 1

# data[].attributes.headline
Aura Putri Nazwa Fidiana Pengesahan dan Struktur

# data[].attributes.subject
Aura Putri Nazwa Fidiana Pengesahan dan Struktur

# data[].attributes.body
- UUD NRI 1945 disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945

- Struktur UUD NRI 1945 terdiri dari:

- Pembukaan (4 alinea)

- Batang Tubuh (21 bab, 73 pasal, 194 ayat)

- Aturan Peralihan (3 pasal)

- Aturan Tambahan (2 pasal)

Pasal-Pasal Penting

- Pasal 1: Bentuk negara kesatuan republik

- Pasal 2: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga tertinggi

- Pasal 3: Wewenang MPR

- Pasal 4: Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara

- Pasal 28-30: Hak Asasi Manusia (HAM)

Perubahan UUD 1945

- UUD 1945 telah mengalami 4 kali perubahan (amendemen) sejak 1999-2002

- Perubahan bertujuan untuk menyempurnakan aturan dasar negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, dan lain-lain

Fungsi dan Tujuan

-UUD 1945 sebagai hukum tertinggi dan sumber legitimasi- - - -UUD 1945 bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan beradab ¹

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

nama: annisa nabila rosanti

kelas: x kecantikan 1 (17)

# data[].attributes.body
1. pengenalan konstitusi dalam pengalaman hidup sehari-hari

uud nri 1945 adalah dasar hukum tertinggi di indonesia. dalam kehidupan sehari-hari, kita merasakan pengaruhnya lewat aturan, hak, dan kewajiban sebagai warga negara—misalnya kebebasan berpendapat, hak pendidikan, dan kewajiban taat hukum.

2. pengenalan norma dalam kehidupan sehari-hari

norma adalah aturan yang mengatur perilaku agar kehidupan masyarakat tertib. contohnya:

norma agama (tidak boleh mencuri)

norma kesusilaan (bersikap sopan)

norma hukum (mematuhi peraturan lalu lintas)

uud 1945 jadi sumber dari norma hukum tertinggi di indonesia.

3. hubungan erat pancasila dan uud nri 1945

pancasila adalah dasar negara dan sumber nilai, sedangkan uud 1945 adalah peraturan dasar untuk menjalankan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan bernegara. jadi, pancasila memberi jiwa dan arah bagi uud 1945.

4. membuat kesepakatan bersama

dalam masyarakat, kesepakatan bersama dibutuhkan agar tercipta aturan yang adil dan diterima semua pihak—seperti membuat tata tertib kelas atau peraturan organisasi. hal ini mencerminkan semangat musyawarah seperti yang ada dalam pancasila dan uud 1945.

5. produk hierarki perundang-undangan

urutan atau tingkatan peraturan di indonesia.

1. uud nri 1945

2. tap mpr

3. undang-undang / perppu

4. peraturan pemerintah

5. peraturan presiden

6. peraturan daerah (provinsi & kabupaten/kota)

semakin tinggi tingkatnya, semakin kuat kedudukannya.

6. hubungan antar perundang-undangan

peraturan di bawah tidak boleh bertentangan dengan yang di atasnya. misalnya, peraturan daerah harus sesuai dengan undang-undang, dan undang-undang harus sesuai dengan uud 1945.

7. menganalisis produk perundang-undangan

artinya menilai isi dan tujuan suatu peraturan: apakah sesuai dengan pancasila, uud 1945, serta kebutuhan masyarakat. contoh: menilai apakah uu perlindungan anak sudah melindungi hak-hak anak sesuai uud 1945.

nama: alexia septia ramadhani

kelas: x kecantikan 1

# data[].attributes.body
Pengenalan Konstitusi dalam Pengalaman Hidup Sehari-Hari:

UUD NRI 1945 adalah konstitusi dasar negara Indonesia yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai warga negara, kita harus memahami dan mematuhi konstitusi ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-Hari:

Norma adalah aturan atau tata tertib yang harus dipatuhi dalam masyarakat. Norma dapat berasal dari agama, adat istiadat, atau hukum. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus mematuhi norma-norma yang berlaku untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat.

Hubungan Erat Pancasila dan UUD NRI 1945:

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi landasan bagi UUD NRI 1945. Pancasila dan UUD NRI 1945 memiliki hubungan yang erat karena Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, termasuk UUD NRI 1945.

Membuat Kesepakatan Bersama:

Kesepakatan bersama adalah perjanjian yang dibuat oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat membuat kesepakatan bersama dengan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keharmonisan.

Produk Hierarki Perundang-Undangan:

Hierarki perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. UUD NRI 1945

2. Ketetapan MPR

3. Undang-Undang

4. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Presiden

6. Peraturan Daerah

Hubungan Antar Perundang-Undangan:

Perundang-undangan yang lebih tinggi memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada perundang-undangan yang lebih rendah. Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menganalisis Produk Perundang-Undangan:

Menganalisis produk perundang-undangan berarti memahami dan menafsirkan isi perundang-undangan untuk mengetahui tujuan dan sasarannya. Dalam menganalisis produk perundang-undangan, kita harus memahami struktur, isi, dan tujuan perundang-undangan tersebut.

NAMA: ANANNIBA GADING PRAMESWARI AHADINA

KELAS: X KECANTIKAN 1

NO.ABSEN: 11