# data[].attributes.body
1. Asal Mula Garuda Biru: Istilah "Garuda Biru" muncul sebagai simbol peringatan darurat di media sosial, terkait dengan situasi di Indonesia.

2. Peringatan Darurat: Garuda Biru menjadi tanda untuk mengingatkan masyarakat akan kondisi darurat yang perlu perhatian serius.

3. Media Sosial: Istilah ini banyak dibahas dan menyebar melalui platform media sosial, menciptakan kesadaran di kalangan pengguna.

4. Makna Simbolik: Garuda Biru melambangkan kekuatan dan ketahanan, mencerminkan semangat masyarakat dalam menghadapi tantangan.

5. Reaksi Publik: Masyarakat menunjukkan reaksi beragam terhadap penggunaan simbol ini, dengan banyak yang mendukung dan mengadopsi sebagai bentuk solidaritas.

6. Penggunaan Hashtag: Hashtag terkait Garuda Biru menjadi tren di Twitter dan platform lainnya, memperkuat penyebaran pesan darurat.

7. Konteks Sosial: Simbol ini muncul dalam konteks berbagai isu sosial dan politik yang sedang dihadapi Indonesia.

8. Dukungan Tokoh Publik: Beberapa tokoh publik ikut mengangkat tema Garuda Biru, menambah bobot dan visibilitasnya di masyarakat.

9. Kampanye Kesadaran: Garuda Biru menjadi bagian dari kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

10. Potensi Perubahan: Dengan semakin banyaknya dukungan, Garuda Biru diharapkan dapat mendorong perubahan positif dalam masyarakat serta perhatian dari pihak berwenang.

# data[].attributes.attachment_link.title
Asal Mula Garuda Biru Peringatan Darurat Menggema di Media Sosial

# data[].attributes.attachment_link.description
Drone Emprit mengungkapkan Garuda Biru Peringatan Darurat diduga bermula dari postingan candaan. Hal ini bermula dari cuitan bernada canda

# data[].attributes.body
Berikut adalah 10 poin penting dari artikel mengenai aksi demo jurnalis dan mahasiswa di Kantor DPRD Kepri:

1. Aksi Demonstrasi: Puluhan mahasiswa dan jurnalis menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Provinsi Kepri untuk mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Aliansi Darurat Demokrasi: Aksi ini diorganisir oleh aliansi yang menamakan diri "Aliansi Darurat Demokrasi," yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat.

3. Penolakan Revisi UU Pilkada: Para pengunjuk rasa menolak pengesahan revisi Rancangan Undang-Undang Pilkada yang diusulkan oleh DPR RI, yang dianggap bertentangan dengan putusan MK.

4. Pernyataan Ketua Hima Persis: Muhammad Zhein Noor Ramadhan, Ketua Umum Hima Persis Tanjungpinang-Bintan, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat terhadap DPR.

5. Dukungan AJI: Ketua AJI Tanjungpinang, Sutana, menyatakan bahwa aksi ini adalah tindak lanjut dari aksi yang digelar oleh AJI pusat untuk mengawal putusan MK.

6. Tuntutan untuk DPRD Kepri: Para demonstran meminta anggota DPRD Kepri untuk menghormati dan menyetujui putusan MK serta menolak revisi Rancangan UU Pilkada.

7. Situasi Memanas: Aksi demonstrasi sempat memanas ketika pengunjuk rasa berusaha masuk ke dalam kantor DPRD namun dihalangi oleh aparat kepolisian.

8. Perwakilan DPRD Menerima Aspirasi: Para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan Sekretariat DPRD Kepri menerima dan menampung tuntutan mereka.

9. Komitmen Mengawal Putusan MK: AJI berkomitmen untuk terus mengawal putusan MK hingga terbitnya Peraturan KPU (PKPU) yang sesuai dengan acuan putusan tersebut.

10. Pentingnya Partisipasi Masyarakat: Aksi ini menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pengawasan terhadap keputusan yang diambil oleh lembaga legislatif.

# data[].attributes.attachment_link.title
Fakta Seputar Demo Kawal Putusan MK: Jurnalis Dipukuli, Pagar DPR Dijebol, hingga Muncul Narasi Tandingan

# data[].attributes.attachment_link.description
Tempo mencatat sedikitnya enam fakta seputar aksi unjuk rasa kawal putusan MK yang berlangsung sejak pagi hingga malam kemarin.

# data[].attributes.body
Berikut adalah 10 poin penting dari artikel mengenai aksi demonstrasi mahasiswa di depan DPR untuk mengawal putusan MK:

1. Aksi Demonstrasi: Ratusan mahasiswa dari aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, pada 26 Agustus 2024.

2. Kelanjutan Aksi Sebelumnya: Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang dilakukan pada 22 Agustus di depan gedung DPR dan MK serta di beberapa daerah lainnya.

3. Penggunaan Mobil Komando: Massa demonstran datang dengan menggunakan dua mobil komando, membawa bendera dan poster berisi tuntutan.

4. Tuntutan Utama: Salah satu tuntutan yang disampaikan adalah untuk "Kawal putusan MK," serta menolak praktik "politik dinasti."

5. Pernyataan Orator: Orator dalam aksi menyatakan bahwa DPR telah mengacak-acak undang-undang demi kepentingan individu dan kelompok tertentu.

6. Revisi PKPU: Meskipun revisi Peraturan KPU (PKPU) disepakati, orator menegaskan bahwa ini bukan kemenangan mutlak dan masih ada kekhawatiran terhadap kepentingan yang merugikan masyarakat.

7. Permintaan Pembebasan Pendemo: Orator meminta agar aparat penegak hukum membebaskan pendemo yang ditangkap dalam aksi sebelumnya dan menuntut pertanggungjawaban atas tindakan represif.

8. Kritik terhadap Aparat Penegak Hukum: Orator juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum seharusnya dijatuhi hukuman karena bersikap represif dalam mengamankan demonstrasi.

9. Dampak pada Lalu Lintas: Aksi demonstrasi menyebabkan arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto di depan Gedung DPR menjadi tersendat.

10. Pengesahan Revisi UU Pilkada: Meskipun revisi UU Pilkada Nomor 10/2016 telah dibatalkan, mahasiswa tetap mengawal agar putusan MK dijalankan dengan baik.

# data[].attributes.attachment_link.title
Mahasiswa Demo di Depan DPR Lagi, Kawal Putusan MK

# data[].attributes.attachment_link.description
Ratusan mahasiswa dari aliansi BEM SI Kerakyatan menggelar demonstrasi di depan gedung DPR, Jakarta, Senin (26/8) sore.

# data[].attributes.body
1. Aksi demonstrasi berlangsung di berbagai kota besar Indonesia pada tanggal 22-23 Agustus 2024, dipicu oleh penolakan terhadap revisi UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

2. Titik pusat aksi di Jakarta dilakukan di depan Gedung DPR dan Gedung MK oleh ribuan mahasiswa, buruh, aktivis, dan elemen masyarakat lainnya.

3. Aksi juga terjadi di Tanjungpinang, Kepri, di depan kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

4. Seorang jurnalis Tempo dipukul dan ditendang oleh aparat saat meliput tindakan represif terhadap pendemo di depan Gedung DPR.

5. Massa berhasil menjebol pagar sisi kanan dan kiri gerbang utama Gedung DPR, menyebabkan bentrokan dengan polisi.

6. Polisi menangkap sekitar 105 orang peserta aksi di Jakarta.

7. Terdapat laporan tentang ancaman penculikan terhadap demonstran oleh oknum aparat.

8. Aksi serupa juga terjadi di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar lainnya.

9. Massa membawa replika pisau guillotine yang melambangkan perlawanan terhadap monarki, seperti dalam Revolusi Prancis.

10. Sejumlah selebriti seperti Joko Anwar, Reza Rahadian, Arie Kriting, dan lainnya ikut dalam aksi.

11. Pada 23 Agustus, demonstrasi berpusat di Gedung KPU RI.

12. Aksi menuntut agar putusan MK dihormati dan tidak diubah oleh DPR melalui revisi UU Pilkada.

13. Demonstrasi mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan DPR dan pemerintah.

14. Situasi menunjukkan ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak demokratis.

15. Akhirnya, rancangan revisi UU Pilkada yang disepakati DPR dan pemerintah dibatalkan.

# data[].attributes.body
Serangkaian aksi demonstrasi berlangsung di Indonesia pada Agustus 2024, dipicu oleh penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini melibatkan mahasiswa, jurnalis, dan elemen masyarakat lainnya, dengan fokus utama pada penegakan keputusan MK yang dianggap terancam oleh revisi yang diusulkan oleh DPR. Ribuan demonstran menggelar aksi di depan gedung DPR dan MK di Jakarta, serta di beberapa daerah seperti Tanjungpinang, Kepri. Mereka membawa replika pisau guillotine dan menuntut agar putusan MK dihormati dan tidak diubah oleh DPR melalui revisi UU Pilkada. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan DPR dan pemerintah, serta menunjukkan ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak demokratis.Dalam aksi di Jakarta, beberapa jurnalis mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput, termasuk seorang jurnalis dari Tempo yang dipukul. Massa berhasil menjebol pagar gedung DPR, menyebabkan bentrokan dengan polisi. Sekitar 105 orang peserta aksi ditangkap oleh aparat. Terdapat laporan tentang ancaman penculikan terhadap demonstran oleh oknum aparat. Akhirnya, rancangan revisi UU Pilkada yang disepakati DPR dan pemerintah dibatalkan. Aksi serupa juga terjadi di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar lainnya, dengan dukungan dari beberapa tokoh publik seperti Joko Anwar, Reza Rahadian, dan Arie Kriting.

# data[].attributes.body
Serangkaian aksi demonstrasi berlangsung di Indonesia pada Agustus 2024, dipicu oleh penolakan terhadap revisi Undang-Undang Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Aksi ini melibatkan mahasiswa, jurnalis, dan elemen masyarakat lainnya, dengan fokus utama pada penegakan keputusan MK yang dianggap terancam oleh revisi yang diusulkan oleh DPR. Ribuan demonstran menggelar aksi di depan gedung DPR dan MK di Jakarta, serta di beberapa daerah seperti Tanjungpinang, Kepri. Mereka membawa replika pisau guillotine dan menuntut agar putusan MK dihormati dan tidak diubah oleh DPR melalui revisi UU Pilkada. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap tindakan DPR dan pemerintah, serta menunjukkan ketegangan antara aparat keamanan dan masyarakat sipil yang memperjuangkan hak-hak demokratis.Dalam aksi di Jakarta, beberapa jurnalis mengalami kekerasan dari aparat kepolisian saat meliput, termasuk seorang jurnalis dari Tempo yang dipukul. Massa berhasil menjebol pagar gedung DPR, menyebabkan bentrokan dengan polisi. Sekitar 105 orang peserta aksi ditangkap oleh aparat. Terdapat laporan tentang ancaman penculikan terhadap demonstran oleh oknum aparat. Akhirnya, rancangan revisi UU Pilkada yang disepakati DPR dan pemerintah dibatalkan. Aksi serupa juga terjadi di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar lainnya, dengan dukungan dari beberapa tokoh publik seperti Joko Anwar, Reza Rahadian, dan Arie Kriting.

# data[].attributes.body
Film ini mencritakan menganai Kerusuhan pada tahun 98

# data[].attributes.attachment_link.title
8 Foto: 7 Film berlatar peristiwa 1998, terbaru AUM! dibintangi Jefri Nichol (1)

# data[].attributes.attachment_link.description
Kumpulan Foto Momen 1998 banyak melahirkan penelitian, buku fiksi maupun nonfiksi, dan bahkan hadir sebagai film.

# data[].attributes.body
Lagu ini menceritakan tentang pemimpin negara yang meng eksploitasi negri

# data[].attributes.body
Buku ini menceritak kejadia kejadian sebuah orang mengikuti dalam berpastisipasi dalam demo rakyat

# data[].attributes.body
Partisipasi Masyarakat

Partisipasi pemilih dalam Pilkada sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada kelompok masyarakat yang memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, yang dikenal sebagai golput. Alasan di balik golput ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori:

1. Faktor Teknis: Kendala seperti sakit, kegiatan lain, atau berada di luar daerah pada hari pemungutan suara dapat menghalangi seseorang untuk memilih.

2. Faktor Politik: Ketidakpercayaan terhadap kandidat atau partai politik juga menjadi alasan. Banyak orang merasa tidak ada pilihan yang sesuai atau tidak percaya bahwa pemilu akan membawa perubahan positif.

3. Faktor Sosialisasi: Kurangnya informasi mengenai proses pemilu dan pentingnya partisipasi juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat partisipas

# data[].attributes.body
Keramaian Di sosial media X

# data[].attributes.body
1.gede terbang bareng algazel

2.dnrone kerosene

3.nabrak truk

4.jatoh dari langit

5.masuk lingkungan berbahaya

6.ketangkap

7.dipukuli oleh polisi

8.berantem bareng polisi

9.di gerobok

10.ditahan seumur hidup

1.jadi ceritanya ada 2 orang main drone terus jatoh di linkgungkan yang terawasi dan mereka pun tertangkap tetapi

mereka berantem balik dan di tahan seumur hidup

2 dan 3jadi ada sebuah drone yang terbang sangat kencang lebih cepat dari kecepatan suara yang lalu tidak sengaja menabrak kebelakang truk dengan sangat cepet akibatkan kecelekaan yang sangat fatal

4.jatoh dari langit lalu merasakan apakah ini sebuah mimpi atau tidak sambil jatoh dari ketinggian yang sangat tinggi karena drone yang jatoh dan malfunksi mengakibatkan jatoh dari langit

5.Masuk Lingkungan Berbahaya
Seseorang terlibat dalam situasi yang penuh risiko dengan masuk ke area yang dikenal sebagai lingkungan kriminal atau berbahaya. Lingkungan ini bisa penuh dengan tindak kejahatan, narkoba, atau aktivitas ilegal lainnya.

6.Ketangkap
Saat berada di lingkungan tersebut, individu tersebut tertangkap oleh pihak berwajib atau penegak hukum. Penangkapan ini bisa terjadi karena keikutsertaannya dalam kegiatan ilegal atau karena kecurigaan polisi.

7.Dipukuli oleh Polisi
Dalam proses penangkapan, ada kekerasan yang terjadi di mana individu tersebut dipukuli oleh polisi. Tindakan ini menunjukkan penggunaan kekerasan yang berlebihan oleh pihak berwenang, yang bisa terjadi dalam situasi tertentu.

8.Berantem Bareng Polisi
Individu tersebut kemudian melawan polisi. Terjadi perkelahian antara dia dan aparat penegak hukum, yang memperburuk situasi dan membuatnya lebih sulit untuk membela diri secara hukum.

9.Digerobok
Setelah kejadian tersebut, individu ini dimasukkan ke dalam tahanan. "Digerobok" dalam konteks ini berarti ditahan atau dimasukkan ke dalam penjara sebagai tahanan sementara atau permanen.

10.Ditahan Seumur Hidup
Akhir dari cerita ini adalah hukuman penjara seumur hidup. Tindakan yang dilakukan oleh individu tersebut dan perkelahiannya dengan polisi mengakibatkan vonis yang sangat berat, yaitu penahanan seumur hidup tanpa peluang kebebasan.

# data[].attributes.body
Bayu adalah seorang pelajar ilmu teknologi ui

Ia berumur 20 Tahun dan dia anak tunggal yang berasal dari keluargah dengan status sosial menengah keatas. dan pada tanggal 24 Agustus dia mengikuti demo Pilkada dan saat dia menerbangkan Drone nya kedalam drone nya pun jatoh dan pas ia mengambil di dalam rintangan gedung dpr tersebut seketika ia dipukuli dan tidak selama itu dia diculik

Ibu Adalah seoarng figur mama untuk tokoh bayu dan ibu sangat sayang kepada anak tunggalnya (Bayu)

Ayah adalah sebuah figur bapak untuk tokoh utama kita bayu dan ia memiliki nada yang sangat kasar ketika berbicara kepada bayu karena dia sayang kepadanya

Dimas adalah seseorang temen yang sangat dekat dengan Bayu

# data[].attributes.body
1. Latar Belakang RUU Pilkada: Pada 21 Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan yang mengubah ambang batas pencalonan calon kepala daerah, yang memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap RUU Pilkada yang diusulkan oleh DPR. Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dijadwalkan pada 27 Agustus 2024, dan keputusan ini dianggap menguntungkan calon-calon tertentu yang terkait dengan keluarga presiden, sehingga dianggap merusak demokrasi melalui nepotisme.

2. Aksi Demonstrasi: Demonstrasi besar-besaran terjadi pada 22 dan 23 Agustus 2024, dengan ribuan mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya turun ke jalan di Jakarta dan kota-kota lain untuk mengawal putusan MK dan menolak RUU Pilkada. Aksi ini diorganisir oleh aliansi mahasiswa dan melibatkan berbagai kelompok, termasuk BEM Seluruh Indonesia. Demonstrasi ini menciptakan suasana tegang, dengan bentrokan antara demonstran dan aparat keamanan terjadi di beberapa lokasi.

3. Reaksi Publik dan Media Sosial: Aksi demonstrasi ini mendapatkan perhatian luas di media sosial, dengan tagar seperti "#KawalPutusanMK" dan "Peringatan Darurat" menjadi tren. Masyarakat menunjukkan dukungan terhadap aksi ini, sementara beberapa tokoh publik, termasuk selebritas, juga terlibat, meskipun ada kritik terhadap mereka yang dianggap tidak konsisten dalam mendukung aspirasi masyarakat. Aksi ini mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses politik dan keputusan yang diambil oleh DPR dan pemerintah