# data[].attributes.body
https://youtu.be/FpHSmDAa-oQ

# data[].attributes.headline
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
KELEBIHAN
1. Kebebasan Individu yang Dijunjung Tinggi.
2. Kekuasaan Pemerintah yang Dibatasi.
3. Tingkat Pendapatan Penduduk yang Tinggi.
4. Timbul Persaingan untuk Maju.
5. Kontrol Sosial dalam Pers.

KEKURANGAN
1. Tingkat Individualitas yang Tinggi.
2. Besarnya Kesenjangan Sosial.
3. Banyak Terjadi Gejolak Ekonomi.
4. Kebebasan Pers yang Disalahartikan.

# data[].attributes.body
1. Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).
2. Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952).
3. Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953).
4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955).
5. Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)
6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957).
7. Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959).

# data[].attributes.body
Pada awal kemerdekaan, sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial. Namun, pada 13 November 1945, pemerintah republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat politik yang memiliki tujuan pengakuan kedaulatan RI serta tumbuhnya partai politik di Indonesia. Maklumat tersebut disalahartikan sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari yang berupa sistem presidensial hingga menjadi sistem parlementer yang merupakan cikal bakal dari munculnya demokrasi liberal. Selama rentang waktu 1945 hingga 1949, pemerintahan Indonesia disibukkan dengan intervensi dari Belanda. Bentuk pemerintahan pun berubah-ubah. Bahkan bentuk negara juga berubah. Bentuk awal negara Indonesia ialah republik kesatuan. Namun ketika terjadi konflik dengan Belanda, bentuk negara Indonesia sempat menjadi berbentuk federasi.

Sebelum menggunakan demokrasi liberal, konstitusi yang digunakan di Indonesia adalah UUD 1945 yang kemudian digantikan dengan konstitusi UUD RIS yang merupakan konstitusi ketika Indonesia berbentuk negara perserikatan. UUD RIS ini kemudian digantikan dengan UUD Sementara yang diterbitkan pada tahun 1950 yang merupakan nafas dari demokrasi liberal. Sejatinya, hal yang melatarbelakangi berdirinya demokrasi liberal ialah Indonesia yang kala itu benar-benar terbebas dari gangguan Belanda berusaha memperbaiki jalan negaranya. Bentuk negara serikat kala itu dirasa tidak cocok dengan semangat persatuan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia kembali pada bentuk kesatuan pada tahun 1950. Demokrasi liberal sendiri merupakan bentuk pemerintahan Indonesia yang dipilih oleh para pendiri negara dengan mencontoh bentuk pemerintahan di negara-negara barat yang dirasa sukses menjalankan bentuk pemerintahan tersebut.

# data[].attributes.body
Kedudukan badan legislatif lebih tinggi daripada badan eksekutif.

Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri.

Perdana Menteri dan menteri-menteri dalam kabinet di angkat dan di berhentikan oleh parlemen.

Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.

Demokrasi liberal sering disebut sebagai demokrasi parlementer.

Kontrol terhadap negara, alokasi sumber daya alam dan manusia dapat terkontrol.

Kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional.

Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh peraturan perundangan.

Kelompok minoritas (agama,etnis) boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya.

Kontrol negara, alokasi sumber daya dan sifat manusia dapat dikendalikan

Kekuasaan eksekutif secara konstitusional terbatas

Kekuasaan eksekutif dibatasi oleh hukum

Minoritas (agama, etnis) mungkin berjuang untuk dirinya

# data[].attributes.body
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.
Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.