# data[].attributes.body
Kelas XII MIPA 1 - Kelompok 3
Anggota :
1. Annisa Nurul Fadilah
2. Dhea Puspita Apriliyani
3. Mita Khairunnisa
4. Muhammad Rhifaldy Bimantara S.P
5. Sinta Fitria
6. Triyana Yuniati

# data[].attributes.body
Dekret (dari Bahasa Latin decernere : mengakhiri, memutuskan, menentukan) atau Titah adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum.

Banyak konstitusi memungkinkan dekret dalam masalah tertentu, seperti halnya dalam pernyataan keadaan darurat. Dekret sampai sekarang menjadi daya pendorong dalam debat kontroversi ekstrem. Dalam beberapa yurisdiksi, jenis perintah pengadilan tertentu oleh hakim dapat disebut sebagai dekret.

Salah satu dekret yang terkenal adalah Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno. Latar belakang adanya Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah adanya kegagalan dari Badan Konstituante dalam menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UUDS 1950.

# data[].attributes.body
Dekret Presiden 1959 dilatarbelakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUDS 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956, tetapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD '45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Ir. Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang Konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD '45.

Pada 30 Mei 1959 Konstituante melaksanakan pemungutan suara. Hasilnya 269 suara menyetujui UUD 1945 dan 199 suara tidak setuju. Meskipun yang menyatakan setuju lebih banyak, pemungutan suara ini harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimum anggota yang harus hadir di rapat, majelis, dan sebagainya (biasanya lebih dari separuh jumlah anggota) agar dapat mengesahkan suatu putusan. Pemungutan suara kembali dilakukan pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959. Dari pemungutan suara ini Konstituante juga gagal mencapai kuorum. Untuk meredam kemacetan, pada tanggal 3 Juni 1959 Konstituante mengadakan reses (masa perhentian sidang parlemen; masa istirahat dari kegiatan bersidang) yang kemudian ternyata untuk selama-lamanya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal A.H. Nasution atas nama Pemerintah/Penguasa Perang Pusat (Peperpu), mengeluarkan peraturan No.Prt/Peperpu/040/1959 yang berisi larangan melakukan kegiatan-kegiatan politik. Pada tanggal 16 Juni 1959, Ketua Umum PNI Suwirjo mengirimkan surat kepada Presiden agar mendekritkan berlakunya kembali UUD 1945 dan membubarkan Konstituante.

# data[].attributes.headline
isi latar belakang dari dekrit presiden, yaitu sebagai berikut:

# data[].attributes.subject
isi latar belakang dari dekrit presiden, yaitu sebagai berikut:

# data[].attributes.body
1. Kehampaan konstituante dalam kehampaan Undang-Undang Dasar sehingga Indonesia tertarik ke jurang perpecahan dampak dari kehampaan konstituante tersebut.
2. Indonesia tidak mempunyai tumuan asas yang mantap.
3. Kondisi politik yang kian berantakan dan inferior.
4. Terganjalnya konsistensi nasional dampak dari pertikaian antar partai politik.
5. Banyaknya partai dalam kongres yang mempunyai opini berbeda dan selalu berupaya melegalkan seluruh cara supaya tujuan partai politiknya terpenuhi.
6. Undang-Undang Dasa yang sebagai implementasi pemerintah belum berbuah hasil dibuat, sementara Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dengan metode pemerintahan demokrasi liberal diibaratkan tidak sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia.
7. Berlangsungnya erlawanan yang mengarah ke aksi otonomi.

# data[].attributes.body
Tujuan latar belakang Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ialah untuk menanggulangi persoalan yang berlangsung di Indonesia yang kian memburuk dan tidak teratur serta untuk melindungi negara.

# data[].attributes.headline
Pengeluaran dekrit presiden pada 5 Juli 1959

# data[].attributes.subject
Pengeluaran dekrit presiden pada 5 Juli 1959

# data[].attributes.body
Gagalnya konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada bulan Juni 1959. Akhirnya demi keselamatan negara berdasarkan staatsnoodrecht (hukum keadaan bahaya bagi negara) pada hari Minggu tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Berikut ini teks Dekret Presiden (ejaan sesuai aslinya):

DEKRET PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
TENTANG
KEMBALI KEPADA UNDANG-UNDANG DASAR 1945
Dengan rachmat Tuhan Jang Maha Esa,
KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Dengan ini menjatakan dengan chidmat:

Bahwa andjuran Presiden dan Pemerintah untuk kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 jang disampaikan kepada segenap rakjat Indonesia dengan amanat Presiden pada tanggal 22 April 1959 tidak memperoleh keputusan dari Konstituante sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Sementara;

Bahwa berhubung dengan pernjataan sebagian besar anggota-anggota Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar untuk tidak lagi menghadiri sidang. Konstituante tidak mungkin lagi menjelesaikan tugas jang dipertjajakan oleh rakjat kepadanja;

Bahwa hal jang demikian menimbulkan keadaan-keadaan ketatanegaraan jang membahajakan persatuan dan keselamatan Negara, Nusa, dan Bangsa, serta merintangi pembangunan semesta untuk mencapai masjarakat jang adil makmur;

Bahwa dengan dukungan bagian terbesar rakjat Indonesia dan didorong oleh kejakinan kami sendiri, kami terpaksa menempuh satu-satunja djalan untuk menjelamatkan Negara Proklamasi;

Bahwa kami berkejakinan bahwa Piagam Djakarta tertanggal 22 Djuni 1945 mendjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut,

Maka atas dasar-dasar tersebut di atas,

KAMI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN PERANG
Menetapkan pembubaran Konstituante;

Menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia terhitung mulai hari tanggal penetapan dekret ini dan tidak berlakunja lagi Undang-Undang Dasar Sementara.

Pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara, jang terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakjat ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnja.

Ditetapkan di Djakarta pada tanggal 5 Djuli 1959
Atas nama Rakjat Indonesia
Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang

SOEKARNO

# data[].attributes.body
Berikut ini terdapat 2 dampak berlangsungnya dekrit presiden, yakni sebagai berikut:

1. Dampak Positif
• Menyampaikan petunjuk yang kongkret yakni Undang-Undang Dasar 1945 bagi kesinambungan negara.
• Melindungi negara dari konflik dan ketegangan politik yang berkelanjutan.
• Membuka penciptaan badan tertinggi negara yakni MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) dan badan tinggi negara DPAS (Defense Priorities and Allocations System) yang selama era demokrasi parlementer terhenti.
2. Dampak Negatif
• Menyampaikan kedaulatan besar kepada presiden, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakya) dan juga badan tertinggi negara.
• Menyampaikan harapan pada militer untuk berpartisipasi ke dunia politik.
• Undang-Undang Dasar 1945 kelihatan tidak dilaksanakan secara bersih dan bertanggung jawab karena Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya sebagari asas hukum konstitusional pengelolaan pemerintahan hanya menjadi semboyan saja.

# data[].attributes.body
Dekrit presiden 5 Juli 1959 mendapat dukungan dari masyarakat. Kepala Staf Angkatan Darat memerintahkan kepada segenap anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan dekrit tersebut. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut. DPr dalam sidangnya pada 22 Juli 1959 secara aklamasi menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja dengan berpedoman kepada UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Pembentukan Lembaga Negara Setelah Dekrit 5 Juli 1959

# data[].attributes.subject
Pembentukan Lembaga Negara Setelah Dekrit 5 Juli 1959

# data[].attributes.body
Setelah dikeluarkan dekrit presiden, maka Konstituante resmi dibubarkan. Selanjutnya presiden membentuk lembaga – lembaga Negara sebagai berikut :
1. Pembentukan MPRS
Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara  (MPRS) melalui Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. Keanggotaan MPRS terdiri atas anggota – anggota DPR sebanyak 261 orang, utusan daerah 94 orang, dan wakil golongan sebanyak 200 orang.

2. Pembentukan DPAS
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) dibentuk berdasarkan Penpres Nomor 3 tahun 1959. Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan jumlah anggota DPAS sebanyak 45 orang.

3. Pembentukan DPR-GR
Melalui Penpres No. 4 Tahun 1960, pemerintah membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR – GR). Parlemen ini dibentuk menggantikan DPR hasil pemilu tahun 1955 yang dibubarkan sejak 5 Maret 1960.

# data[].attributes.headline
Tempat Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

# data[].attributes.subject
Tempat Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

# data[].attributes.body
Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka pada hari Minggu 5 Juli 1959 pukul 17.00 waktu Jawa.

# data[].attributes.body
1. Tidak ada dasar yuridisnya dalam UUDS 1950, maupun UUD 1940
2. Dasarnya “STAATS NOOD RECHT”, yaitu Hukum Darurat Ketatanegaraan
3. STAATS NOOD RECHT ada dua, yaitu STAATS NOOD RECH yang subjektif  dan STAATS NOOD RECHT yang objektif
4. STAATS NOOD RECHT yang subjektif adalah suatu keadaan darurat dalam suatu negara sehingga memberikan kewenangan kepada penguasa untuk mengambil tindakan yang luar biasa bahkan tindakan tersebut bleh melanggar HAM dan UUD
5. STAATS NOOD RECH yang objektif adalah suatu keadaan darurat dalam suatu negara sehingga memberikan kewenangan kepada penguasa untuk mengambil tindakan yang luar biasa sepanjang tindakan tersebut tidak melanggar HAM dan UUD
6. Dasar Hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah (Kepentingan rakyat adalah hukum yang tertinggi)
7. STAATS NOOD RECHT YANG SUBJEKTIF
8. SALLUS POPULI SEPREME LEXESTO

# data[].attributes.headline
Sistem Pemerintahan Setelah Dekrit Presiden

# data[].attributes.subject
Sistem Pemerintahan Setelah Dekrit Presiden

# data[].attributes.body
Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. Pada bulan 5 Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Presiden Sukarno menetapkan konstitusi di bawah Dekrit Presiden. Soekarno juga membubarkan Dewan Konstituante yang ditugasi untuk menyusun Undang-Undang Dasar yang baru, dan sebaliknya menyatakan diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945, dengan semboyan “Kembali ke UUD’ 45″. Soekarno memperkuat tangan Angkatan Bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting.
PKI menyambut “Demokrasi Terpimpin” Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa PKI mempunyai mandat untuk persekutuan konsepsi yaitu antara nasionalisme, agama (Islam) dan komunisme yang dinamakan NASAKOM. Antara tahun 1959 dan tahun 1965, Amerika Serikat memberikan 64 juta dollar dalam bentuk bantuan militer untuk jendral-jendral militer Indonesia. Menurut laporan di “Suara Pemuda Indonesia”: Sebelum akhir tahun 1960, Amerika Serikat telah melengkapi 43 batalyon angkatan bersenjata. Tiap tahun AS melatih perwira-perwira militer sayap kanan. Di antara tahun 1956 dan 1959, lebih dari 200 perwira tingkatan tinggi telah dilatih di AS, dan ratusan perwira angkatan rendah terlatih setiap tahun.

Kepala Badan untuk Pembangunan Internasional di Amerika pernah sekali mengatakan bahwa bantuan AS, tentu saja, bukan untuk mendukung Sukarno dan bahwa AS telah melatih sejumlah besar perwira-perwira angkatan bersenjata dan orang sipil yang mau membentuk kesatuan militer untuk membuat Indonesia sebuah “negara bebas”. Di tahun 1962, perebutan Irian Barat secara militer oleh Indonesia mendapat dukungan penuh dari kepemimpinan PKI, mereka juga mendukung penekanan terhadap perlawanan penduduk adat. Era “Demokrasi Terpimpin”, yaitu kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum borjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah.

# data[].attributes.headline
Sejarah singkat dekrit presiden pada 5 Juli 1959

# data[].attributes.subject
Sejarah singkat dekrit presiden pada 5 Juli 1959

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Lahirnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959