# data[].attributes.headline
Hubungan antara UUD dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

# data[].attributes.subject
Hubungan antara UUD dengan Proklamasi 17 Agustus 1945

# data[].attributes.body
1. Pernyataan mengenai Proklamasi Kemerdekaan ditetapkan pada Alinea ketiga Pembukaan UUD.

2. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, Presiden, dan Wakil presiden.

3. Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita leluhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya Kemerdekaan.

# data[].attributes.body
UUD bersifat mengikat terhadap: Pemerintah, setiap Lembaga Negara/Masyarakat, setiap WNRI dan penduduk di RI.

Berisi norma-norma: sebagai dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara harus dilaksanakan dan ditaati.

UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi) Setiap produk hukum (seperti UU, PP, Perpres, Perda) dan setiap kebijaksanaan Pemerintah berlandaskan UUD 1945.

Sebagai Alat Kontrol Yaitu mengecek apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.headline
Arti Penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (Alinea 1-4)

# data[].attributes.subject
Arti Penting UUD 1945 yang memuat kaidah fundamental (Alinea 1-4)

# data[].attributes.body
Alinea Pertama

Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan.

Alinea Kedua

Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran Masyarakat.

Alinea Ketiga

Menjelaskan pernyataan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha esa.

Alinea keempat

Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.body
Hasil Keputusan Sidang Pertama PPKI

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

Beberapa perubahan UUD 1945 dari rancangan awal

1. Mengganti istilah "hukum dasar" menjadi "undang-undang dasar".

2. Kata "Muqaddimah" yang terdapat dalam "Piagam Jakarta" diganti dengan kata "Pembukaan.

3. Mengubah kalimat "dalam suatu hukum dasar" menjadi "dalam suatu undang-undang dasar".

4. Dalam Piagam Jakarta alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat tersebut diusulkan untuk dihilangkan dan diganti dengan "Ketuhanan yang maha Esa".

5. Pada alinea keempat yang tercantum sila kedua Pancasila yang berbunyi "Menurut kemanusiaan yang adil dan beradab" diganti menjadi "Kemanusiaan yang adil dan beradab".

6. Usulan perubahan yang terdapat dalam rencana undang-undang dasar, yaitu:

- Pasal 6 ayat (1), "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam", diubah menjadi "Presiden ialah orang Indonesia asli".
- Pasal 29 Ayat (1), "Negara berdasar atas Ketuhana, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" diubah menjadi "Negara berdasar atas Ketuhanan yang maha Esa"

UUD ditetapkan dalam 2 tahap

1. Pengesahan Pembukaan Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia yang terdiri atas empat alinea.

2. Pengesahan Batang Tubuh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terdiri atas 16 bab, 37 Pasal, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

UUD 1945 dilengkapi dengan bagian Penjelasan. Jadi UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Pembukaan UUD 1945

Memuat prinsip-prinsip pokok kenegaraan yang terdiri dari 4 Alinea, yaitu tujuan negara, bentuk negara, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara.

Batang Tubuh UUD 1945

Batang tubuh UUD 1945 terdiri dari 16 Bab, 37 Pasal, 4 Pasal Aturan Peralihan & 2 Ayat Peraturan Tambahan. Terdapat materi yang dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1.) Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara.
pemerintahan negara.
- Terdapat pada pasal 1-25
- Memuat pengaturan tentang kedudukan, tugas, dan fungsi lembaga negara.
2.)Pasal-pasal yang berisi materi hubungan antara negara dan warga negara serta penduduknya.
- Selain itu, berisi konsepsi negara di berbagai bidang, seperti ekonomi,pertahanan keamanan, dan politik sosial budaya.
- Materi ini terdapat pada pasal 26-34

Materi Secara Rinci

1. BAB I – Bentuk & Kedaulatan [Pasal 1]

2. BAB II – Majelis Permusyawaratan Rakyat [Pasal 2 & 3]

3. BAB III – Kekuasaan Pemerintahan Negara [Pasal 4,5,6,6A,7,7A,-7C,8-15]

4. BAB IV  – Dewan Pertimbangan Agung/DPA [Pasal 16]

5. BAB V – Kementerian Negara [Pasal 17].

6. BAB VI – Pemerintah Daerah [Pasal 18].

7. BAB VII – DPR [Pasal 19 – 22]

8. BAB VIII – Tentang Keuangan [Pasal 23].

9. BAB IX – Kekuasaan Bagi Kehakiman [Pasal 24 & 25]

10. BAB X – Warga negara [Pasal 26,27,28].

11. BAB XI – Tentang Agama [Pasal 29]

12. BAB XII – Pertahanan Negara. [Pasal 30].

13. BAB XIII – Tentang Pendidikan [Pasal 31 & 32].

14. BAB XIV – Kesejah-teraan Sosial [Pasal 33 & 34].

15. BAB XV – Bendera & Bahasa [Pasal 35 & 36].

16. BAB XVI – Perubahan atau Amademen UUD [Pasal 37].

Penjelasan UUD 1945

- Disusun oleh Soepomo
- Diumumkan dalam naskah resmi yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia nomor 7 Tahun II (Diterbitkan pada 15 Februari 1946)

7 Kunci Pokok sistem pemerintah negara

1. Indonesia adalah Negara beradasarkan atas hukum
2. Sistem Konstitusional
3. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan rakyat
4. Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR
6. Menteri Negara ialah pembantu presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

# data[].attributes.body
PPKI Beranggotakan 21 orang yang dipilih oleh Marsekal Terauchi (12 dari pulau Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, 1 dari Kalimantan, 1 dari Nusa Tenggara, 1 dari Maluku, dan 1 dari golongan Tionghua dan ada 6 orang yang ditambahtanpa sepengetahuan jepang. Jadi Jepang tidak bisa mengintervensi sidang PPKI.

Susunan Awal anggota PPKI

1. Soekarno (Ketua)

2. Moh.Hatta (Wakil Ketua)

3. Soepomo

4. R. P. Soeroso

5. Soetardjo Kartohadikoesoemo

6. Kiai Abdoel Wachid Hasjim

7. Ki Bagus Hadikusumo

8. Otto Iskandardinata

9. Abdoel Kadir

10. Pangeran Soerjohamidjojo

11. Pangeran Poerbojo

12. Dr. Mohammad Amir

13. Mr. Abdul Maghfar

14. Teuku Mohammad Hasan

15. Dr. GSSJ Ratulangi

16. Andi Pangerang

17. A.A. Hamidhan

18. I Goesti Ketoet Poedja

19. Mr. Johannes Latuharhary

20. Drs. Yap Tjwan Bing

Anggota Tambahan

1. Achmad Soebardjo (Penasihat)

2. Sajoeti Melik

3. Ki Hadjar Dewantara

4. R.A.A. Wiranatakoesoema

5. Kasman Singodimedjo

6. Iwa Koesoemasoemantri

# data[].attributes.body
7 Agustus 1945

1. BPUPKI (Dokuritsu Junbi Chosakai) Dibubarkan karena telah menyelesaikan tugasnya dengan baik.

2. Dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan indonesian (PPKI) (Dokuritsu Junbi Inkai)

Tugas PPKI

1. Meresmikan Pembukaan (Preambule) dan Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

2. Melanjutkan hasil kerja BPUPKI, mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukan militer jepang kepada bangsa Indonesia. Selain itu, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.attachment_caption
Perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dan Hakikat Konstitusi

# data[].attributes.body
Pengertian Konstitusi

Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara.

Tujuan Konstitusi

- Memberikan pengawasan terhadap kekuasaan politik dan Memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya.

Konstitusi Dalam Arti Luas

- Konstitusi Tertulis dapat berupa hukum dasar tertulis seperti Undang-Undang Dasar.
- Konstitusi Tidak Tertulis dapat berupa Konvensi (Kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara). Contohnya, MPR mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat (Sumber dari buku cetak)
- Jadi UUD 1945 termasuk dalam Konstitusi

Konstitusi dalam arti sempit

- Hukum dasar tertulis, yaitu undang-undang dasar.

Manfaat Undang-Undang Dasar

- Memberikan kita panduan tentang bagaimana kepemerintahan akan dibentuk, para pemimpin dipilih, kedudukan lembaga-lembaga negara, serta hak dan kewajiban negara.
- Undang-Undang dasar menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pengertian Undang-undang dasar Republik Indonesia

Undang-undang dasar Republik Indonesia adalah undang-undang yang ditetapkan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bernama UUD 1945. Maka, kedaulatan rakyat dipahami dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945  yang menjadi pedoman atau norma bagi semua masyarakat.

Bunyi dari Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945

"Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".

# data[].attributes.body
Proses Penyusunan UUD 1945

Penyusunan UUD 1945 dilakukan sebelum Indonesia merdeka yang dibuat oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Rancangannya dibahas oleh BPUPKI pada sidang kedua-nya pada tanggal 10-16 Juli 1945

BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, Serta Panitia Ekonomi dan Keuangan.

Panitia Hukum Dasar

- Panitia Hukum Dasar Diketuai oleh I.R.Soekarno
- Memiliki 19 Anggota
- Menggelar Sidang pada tanggal 11 Agustus 1945

Hasil Kesepakatan Sidang 11 Agustus 1945

1. Membentuk Panitia Perancang "Declaration of Rights" untuk merancang isi undang-undang dasar, yang beranggotakan A. Soebardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.

2. Bentuk negara kesatuan atau unitaris

3. Kepala negara di tangan satu orang, yaitu presiden.

Panitia Perancang Undang-Undang
- Dibentuk oleh Panitia Hukum Dasar
- Tugasnya merancang isi undang-undang dasar
- Diketuai oleh Soepomo
- Jumlah anggota ada 7

Nama dari 7 Anggota Panitia Perancang UUD

1. Soepomo (Ketua)

2. K.R.M.T Wongsonegoro (Anggota)

3. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo (Anggota)

4. Alexander Andries Maramis (Anggota)

5. Raden Panji Singgih (Anggota)

6. Haji Agus Salim (Anggota)

7. Soekiman Wirjosandjoyo (Anggota)

13 Juli 1945

Panitia Perancang UUD membahas dan menyepakati Lambang Negara,Negara Kesatuan,Sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Pembentukkan Panitia Penghalus Bahasa.

Nama dari Anggota Panitia Penghalus Bahasa

1. Djajadiningrat

2. Salim

3. Soepomo

14 Juli 1945

BPUPKI menggelar sidang pleno yang beragendakan "Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan" dan Panitia perancang UUD melaporkan hasil kerjanya.

3 Hal Pokok yang disampaikan oleh Panitia Perancang UUD

1.) Pernyataan tentang Indonesia Merdeka.
2.) Pembukaan Undang-Undang Dasar
3.) Batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai "Undang-Undang Dasar 1945"

Isi dari batang tubuh UUD 1945

1. Wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu ditambah dengan daerah lain seperti Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Leste, dan pulau-pulau disekitarnya.

2. Bentuk negara Indonesia adalah Negara Kesatuan.

3. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.

4. Bendera Nasional indonesia adalah Sang Saka Merah Putih.

5. Bahasa Nasional Indonesia adalah Bahasa Indonesia.

Rancangan UUD 1945 berjumlah 42 Pasal. 5 Pasal diantaranya aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal mengenai aturan tambahan.

15 Juli 1945

BPUPKI menggelar sidang dengan Agenda "Pembahasan Rancangan Undang-Undang Dasar" dan Soepomo memberikan penjelasan atas naskah UUD 1945.

16 Juli 1945

Naskah UUD telah diterima dalam sidang BPUPKI, serta Usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima. Tugas BPUPKI pun selesai.