# data[].attributes.body
BPS Kota Mojokerto (019302)
Lanjutan 7.
PPSPM menguji secara formil

# data[].attributes.body
2. KSOP Probolinggo
3. Menteri Teknis selaku penyelenggara pelaksanaan sedangkan menteri keuangan selaku pengawas
4. LS, UP KKP
5.

# data[].attributes.body
2. BBP2TP Surabaya
3. Menteri Teknis selaku Penyelenggara pelaksanaan sedangkan Menteri Keungan selaku Pengawas
4. Analis Keuangan APBN
5. Mekanis UP dan LS
6. 60 % UP Tunai dan 40 % KKP

# data[].attributes.body
1. Nama?

RUSMIN RAPI

2. Satker?

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

3. Apa Perbedaan mendasar Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan selaku BUN, sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara?

Perbedaannya pencairan angaran sekarang melalui Pengguna Anggaran kalua sebelumnya harus melalui BUN

4. Sebagai PPSPM Anda dapat melaksanakan tugas tersebut dengan menjadi Jabatan Fungsional apa saja? JF PPSPM, JF KPA, JF Bendahara

5. mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan berapa mekanisme, sebutkan apa saja? LS dan UP

6. UP Tunai dan UP KKP yang diberikan kepada Bendahara, berapa besaran porsinya masing-masing? Tunai 60 % KKP 40%

7. Apa perbedaan paling mendasar tugas PPK dan PPSPM?

PPK memeriksa kelengkapan administrasi dan dokumen, PPSPM menguji SPP dan kelengkapan dokumen

# data[].attributes.body
1. RINI PURWANDARI
2.KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
3. Sebelum reformasi menteri keuangan sbg pengguna anggaran bisa melakukan perintah membayar tp stlh reformasi harus melalui mekanisme PPSPM
4. Bisa dr JF APK
5. Melalui LS (transfer) atau tunai (UP)
6. UP Tunai 60% dan UP KKP 40%
7. Tugas PPK menerbitkan SPP dan PPSPM menolak atau membayar SPP yg tlh diterbitkan PPK

# data[].attributes.body
1. Hosna Nurhidayah
2. Ditbinmas Polda Jatim
3. dari Financial Administration ke Financial Management
4. Kasubbagrenmin
5. mekanisme LS dan UP
6. UP Tunai : 60 % dan UP KKP : 40 %
7. PPSPM : Formil saja

# data[].attributes.body
2. DPKP Prov. Jatim
3. Kewenangan penggunaan anggaran
4. Fungsionak dalam bidang tata usaha
5.  LS, uang persediaan, KKP
6. Uang  tunai : 60% KKP 40%
7. PPK menyetujui memproses pengadaan barang dan jasa
PPSPM : menguji kebenaran,

# data[].attributes.body
1.Suyoko
2. MtsN 8 Tulungagung
3. limit/besaran anggaran
4. KPA
5. LS,
6. 60 : 40
7. kewenangan dn pemeriksaannya

# data[].attributes.body
2. BC Perak
3.
4.  hanya PP SPM
5.  Tunai KKP LS
6. Tunai 60 % KKP 40%
7. PPK Uji materiil PP SPM Uji Formil

# data[].attributes.body
MTsN 16 jombang
5. LS.UP, KKP
6. Tunai 60%, KKP 40%
7. Tugas PPK; ttg kebenaaran materiil dan formil
Tugas PPSMP : tentang kebenaran formil saja

# data[].attributes.body
1. Sri Palupi
2. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur
3. Setelah reformasi pembayaran dilakukan di satker
4. Pranata keuangan APBN dan Analis keuangan APBN
5. LS dan UP
6. UP Tunai 60% KKP 40%
7. PPK mengecek kelengkapan kelengkapan administrasi dan fisik PPSPM menguji kebenaran SPP

# data[].attributes.body
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
3. Sebelum reformasi peran Menteri teknis bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Sedangkan peran Menteri Keuangan bertanggung jawab atas kebijakan keuangan secara keseluruhan. Setelah reformasi peran Menteri Keuangan tidak lagi berfungsi sebagai Badan Usaha Negara (BUN) melainkan sebagai pengelola keuangan negara
4. Analis Keuangan APBN
5. Dua, GUP dan LS
6. UP Tunai 60%, UP KKP 40%
7. PPK : melakukan pengujian dan penelitian atas tagihan. Menerbitkana SPP
PPSPM : melakukan pengujian SPP dan bukti pendukung. Menerbitkan SPM

# data[].attributes.body
1. Dadang Sumarno
2. Pengailan Negeri Madiun
3 lebih transparan dan akuntabel
4 Menguji kebenaran tagihan
5 PEmbayaran Langsung (LS ) dan Mekanime Uang Persediaan
6 UP tunai 60 % KKP 40 %
7. PPK : pejabt yg diberi wewenang KPA untuk membuat keputusan pembayaran
PPK : Pejabat yg diberi wewenang KPA untuk menguji dan membayar tagihan atas keputusan PPK

# data[].attributes.body
2. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya
3. Perbedaaan yang mendasar adalah Pencairan Anggaran sekarang melalui Pengguna Anggaran kalau sebelumnya melalui BUN
4. APBNP

# data[].attributes.body
1. Rachman Wahyudi
2. Rudenim Surabaya
5. UP/TUP, LS
6. UP (60%) KKP (40%)

# data[].attributes.body
2. PA banyuwangi
3. PPSPM
4. JF APK
5. LS, UP/TUP, KKP
6. UP 60 : KKP 40
7. Menguji tentang kebenaran formil

# data[].attributes.body
2. Ditpolairud Polda jatim
3. Dahulu fungsi perbendaharaan dilakukan oleh kemenkeu sedangkan sekarang dilaksanakan oleh satker pemegang DIPA
4. PPSPM saja
5. UP dan LS
6. UP tunai 60%   UP KKP 40%
7. PPK menguji materiil tagihan, sedangkan PPSPM menguji materiil SPP dan kelengkapan lainnya

# data[].attributes.body
2. MTsN 4 Sidoarjo
3. Menteri Teknis sebagai CEO, Menteri Keuangan sebagai CFO
4. Pranata Keuangan dan Analis Pranata Keuangan
5. Ada 2 yaitu LS dan GU
6. UP Tunai : 60% UP KKP : 40%
7. PPK : mengecek secara langsung kelengkapan administrasi dan bahan fisik
PPSPM : menguji atas permintaan pembayaran dan menerbitkan atas permintaan pembayaran

# data[].attributes.body
1. Drs. Bagus Setiaji, M.Pd.
2. MAN 1 Mojokerto
3. Sebelum Reformasi Pembayaran dilakukan di menteri keuangan. Setelah reformasi Pembayaran dilakukan di menteri teknis
4. Bisa jadi JF APK
5. UP dan LS
6. Up Tunai 60%, UP KKP 40%
7. Tugas PPK menetapkan spesifikasi teknik, HPS, Rancangan Kontrak, menguji kebenaran, kelengkapan dokumen serta pembanan anggaran
Tugas PPSPM melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran

# data[].attributes.body
1. mujikam
2. mtsn 4 Banyuwangi
3. Kewenangan penggunaan anggaran financial admidrasi ke financial management
4. KPA
5. UP Tunai dan UP KKP , LS Bendahara,
6. UP Tunai 60% dan UP KKP 40%
7. PPK Pejabat penguji Perintah Pembayaran sedang PPSPM Pejabat Pengujuji surat membayar.

# data[].attributes.body
1. Imam Subakti
2. Kantor Kemenag Kab. Magetan
3.
4. JFT Analis Keuangan APBN, PK APBN
5. LS, UP, GUP
6. Tunai 60% KKP 40%
7. PPK: pengajuan SPP, PPSPM : menerbitkan SPM

# data[].attributes.body
-Nama : Sutrisno
-Satker : MTs N 3 Kota Kediri
-Perbedaan Menteri Keuangan selaku  Pengguna Anggaran : - Pembuat Komitmen
Menteri Selaku Bun -Perintah pembayaran dan Pengujian dan Pencairan Dana
-PPSPM selaku Fungsional apa saja Pejabat Perbendaharaan Pengganti
- metode pembayaran _ LS dan UP
Up dan TUP : 80 : 20

# data[].attributes.body
MTsN 12 Jombang
5. UP/TUP, LS Pihak ke 3
6. UP Tunai 60 %
UP KKP 40 %

# data[].attributes.body
1. Samsul Arifin
2. MAN Bondowoso
3.
4. Pranata Keuangan (PK)
Analis Pengelola Keuangan (APK)
5. LS (Langsung)
UP (Uang Persediaan)
6. UP Tunai 60 %
UP KKP 40%
7. PPK bertanggung jawab atas tindakan yang menyebabkan pengeluaran anggaran belanja negara
PPSM bertanggung jawab atas kebenaran adminsitrasi, dokumen hak tagih pembayaran

# data[].attributes.body
BPS Kota Mojokerto
3. Sebelum reformasi menteri keuangan sbg pengguna anggaran bisa melakukan perintah membayar tp stlh reformasi harus melalui mekanisme PPSPM
4. Bisa dr JF APK
5. Melalui LS (transfer) atau tunai (UP)
6. UP Tunai 60% dan UP KKP 40%
7. Tugas PPK menerbitkan SPP dan PPSPM menolak atau membayar SPP yg tlh diterbitkan PPK

# data[].attributes.body
1. Didut
2. Imigrasi Surabaya
3. Kewenangan penggunaan anggaran
4. Fungsional dalam bidang tata usaha
5. Ls, uang persediaan, KKP
6. Uang tunai (up): 60 %, KKP 40%
7. PPK menyetujui memproses pengadaan barang dan jasa

Ppspm : menguji kebenaran, keabsahan kuitansi tagihan

# data[].attributes.body
2. Satker KPU Kab. Tuban
3. Menteri Teknis sebagai Chief Operasional Officer (CFO), Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO)

4. Pranata Keuangan APBN dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN?
5. LS dan UP/TUP,

6. 60% Tunai 40% KKP

7. PPK menguji material dan formil, PPSPM menguji secara formil

# data[].attributes.body
1. Mustainah
2 MTsN 3 Kota Surabaya
3.perbedaan skrg anggaran d satker masing2
4. JF Pranata keuangan/APK
5. LS dan UP
6. 60 / 40
7. PPK mengecek SPP
PSPM mengecek dan menerbitan SPM

# data[].attributes.body
1. Prajna Eka Puspitasari, SE
2. Bawaslu Sidoarjo
3. sebelum reformasi menteri keuangan bisa langsung melakukan perintah membayar, setelah reformasi harus melalui PPSPM
4. JF APK
5. 2 yaitu mekanisme LS dan mekanisme UP
6. UP Tunai 60% dan UP KKP 40%
7. PPK bertanggungjawab secara formil dan materil, sedangkan PPSPM hanya bertanggungjawab secara formil

# data[].attributes.body
1. Retno
2. 675525
3. PPSPM
4. JF APK
5. LS, UP/TUP, KKP
6. 80 : 20
7. Tugas PPK : ttg kebenaran Materiil dan formil
Tugas PPSPM : ttg kebenaran formil saja

# data[].attributes.body
Satker : Balai Besar POM di Surabaya
3. menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran negara .
4. Fungsional Pengelola BMN
5. LS, UP, KKP
6. Besaran UP tunai sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran UP.Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran UP.
7. PPK menerbitkan SPP kalo PPSPM Menerbitkan SPM

# data[].attributes.body
1.       Nama?

2.       Satker?

3.       Apa Perbedaan mendasar Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan selaku BUN, sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara?

4.       Sebagai PPSPM Anda dapat melaksanakan tugas tersebut dengan menjadi Jabatan Fungsional apa saja?

5.       mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan berapa mekanisme, sebutkan apa saja?

6.       UP Tunai dan UP KKP yang diberikan kepada Bendahara, berapa besaran porsinya masing-masing?

7.       Apa perbedaan paling mendasar tugas PPK dan PPSPM?

# data[].attributes.body
2. BNNK NGANJUK
3.  bedanya yang permintaan anggaran ada di satker kalo yang dulu di BUN
4. PPSPM boleh di jabat JF APK analis pengelola keuangan dan JF ...
5. UP dan LS
6. dengan UP Tunai 60 % dengan KKP 40 %
7. PPK bertanggungjawab secara Materiil, sedangkan PPSPM bertanggungjawab secara Formil

# data[].attributes.body
2. Otban 3
3.  sebelum reformasi : Perintah pembayaran dilakukan di menkeu.
setelah reformasi : perintah pembayaran dilakukan di menteri teknis.
4. Jabatan PPSPM diisi dengan JFT analisis pengelolaan keuangan atau JFT pranata keuangan
5. mekanisme pembayaran dilakukan dengan cara LS (langsung) dan melalui Uang Persediaan.
6. UP tunai 60% UP KKP 40%
7. tugas PPK menguji kebenaran Hak Tagih dan membuat SPP sedangkan tugas PPSPM menguji kebenaran SPP dan membuat SPM

# data[].attributes.body
1 Nama Anas Syahrul Munir, S.Pd.,M.Pd
2. MTsN 9 Madiun
3. Menteri teknis selaku pengguna anggaran meberikan kebijakan sedangkan menteri keuangan selaku BUN menjalankan kebijakan kekuangan
4. Menjadi KPA
5. LS , LS Pihak ke3, GU
6. UP TUnai 60% KKP 40%
7. Tugas  PPK TTD SPP, Kontrak dan Bukti Tagihan , setelah diuji PPSPM Mengembalikan berkas SPP
Tugas PPSPM menguji Kebenaran SPP dan dokumen pendukung, pembebanan tagihan, penerbitan SPM, OTP

# data[].attributes.body
2. Pengadilan Negeri Kraksaan
3. Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran  sebelum reformasi sbg pembuat komitmen, dan pengujian, dan setelah reformasi sebagai pembuat komitmen, penguji dan perintah pembayaran. Sedangkan Menteri Keuangan sebelum reformasi sebagai perintah dan penguji serta pencairan dana, dan setelah reformasi sebagai penguji dan pencairan dana saja.
4. Jabatan Analis Pengelola Keuangan APBN
5. UP, TUP dan LS
6.UP tunai 60% dan UP KKP 40 %
7. Perbedaannya PPSPM sebagai ujung tombak percairan dana ke KPPN sedangkan PPK sebagai ujung tombak pencairan dana internal satker

# data[].attributes.body
2. 663300(Pengadilan Militer Tinggi III Sby)
3. Perbedaannya sekarang Pencairan ANggaran ada ditangan Satker sedangkan dahulu semua melalui Menteri Keuangan.
4. JF PPSPM, JFKPA, JFBendahara
5. LS dan UP
6. UP Tunai 60%, UP KKP 40%
7. PPK mengecek secara langsung kelengkapan administrasi dan bahan/fisik. PPSPM menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung secara administrasi

# data[].attributes.body
2. Pengadilan Agama Jombang
3. Sebelum reformasi. Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran berperan pada PEMBUATAN

KOMITMEN, pengujian dan pembebanan, serta perintah pembayaran. Setelah reformasi Menteri Keuangan selaku BUN melakukan pengujian dan pencairan dana

4. KPA, PPK, PPSPM, Benfahara Pengeluaran
5. GUP dan LS
6. UP Tunai 60% UP KKP 40%
7. PPK mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara, dan PPSPM melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran

# data[].attributes.body
-Kantor Kemenag Banyuwangi
-Menteri Teknis sebagai Pengguna Anggaran / Pelaksana anggaran
sdgkan Menkeu sebagai Bendahara umum negara/ Yang Membayar
- PK dan APK
- Mekanisme UP, TUP, GU, GUP dan LS
- 60 % dan 40 %
- PPK : Bertanggungjawab atas kebenaran Material dan Formal sdg PPSM bertanggungjawab formal saja

# data[].attributes.body
2) Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim
3) Sebagai PA kewenangan dalam hal perencanaan dan penganggaran sebagai BUN kewenangan penatausahaan keungan negara
4) JFT Keuangan (Analis/Pranata Keuangan)
5) LS, GUP dan TUP
6) UP Tunai 60% dan UP KKP 40%
7) PPK mandatangani perikatan dengan pihak ke 2 yang menyebabkan pengeluaran anggaran sedang PPSPM menguji kebenaran SSP dan menandatangani SPM

# data[].attributes.body
1. farhatul, BPVP Sidoarjo
3. perbedaannya: sebelum, PPSPM dari Kementerian Keuangan. menteri teknis hanya mengajukan SPP. sesudah, ppspm di masing2 unit teknis
4. fungsional PK atau APK
5. mekanisme LS, UP, TUP
6. UP Tunai 60%, KKP 40%
7. perbedaan PPK bertanggungjawab secara formal+materiil, sementara ppspm hanya bertanggungjawab formil

# data[].attributes.body
2. Satker rsb rusdik brimob
3. Kode satker 051447
4. Belum mempunyai sertifikasi
5. Tugas ppspm
Menguj

# data[].attributes.body
MTsN 16 Jombang
Belum Punya SNT
Bertanggungjawab kebenaran administrasi
lelengkapan administrasi, dan keabsahan administrasi

# data[].attributes.body
Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
belum memiliki SNT
Tugas PPSPM a. Menandatangani dan menerbitkan SPM b. Menguji Kebenaran SPP PPSPM bisa Menolak SPP jika berkas belum Lengkap

# data[].attributes.body
2. Otban Wil 3
3. Belum
4. Tugas PPSPM= Melakukan pengujian kebenaran SPP dan dokumen tagihan, mengecek kesediaan anggaran
5. PPSPM dapat menolak SPP jika tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai PMK No. 210 Tahun 2022.

# data[].attributes.headline
lanjutan EMMA Fatmala dari Pengadilan Agama Jombang, jika pengujian SPP tidak memenuhi persyaratan (bukti dukung tidak lengkap, mata anggaran tidak sesuai) maka dikembalikan ke bendahara untuk memperbaiki kuitansi dll

# data[].attributes.subject
lanjutan EMMA Fatmala dari Pengadilan Agama Jombang, jika pengujian SPP tidak memenuhi persyaratan (bukti dukung tidak lengkap, mata anggaran tidak sesuai) maka dikembalikan ke bendahara untuk memperbaiki kuitansi dll

# data[].attributes.headline
1. Nama? Dyah Anisa                                                        2. Satker? BPS Kabupaten Situbondo                        3. Apa Perbedaan mendasar Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan selaku BUN, sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara?    perbedaan terletak pada kewenangannya..jika sekarang melalui Kuasa Pengguna Anggaran...sebelum reformasi melalui Bendahara Umum Negara atau BUN                                                                                                      4. Sebagai PPSPM Anda dapat melaksanakan tugas tersebut dengan menjadi Jabatan Fungsional apa saja?   JF Pranata Keuangan dan APBN dan JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN                                                                                                     5. mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan berapa mekanisme, sebutkan apa saja? UP dan LS                                                                         6. UP Tunai dan UP KKP yang diberikan kepada Bendahara, berapa besaran porsinya masing-masing?    UP Tunai 60 persen..UP KKP 40%                                                                         7. Apa perbedaan paling mendasar tugas PPK dan PPSPM?        PPSPM Melakukan Pengujian SPP..PPK Membuat SPP                                                            

# data[].attributes.subject
1. Nama? Dyah Anisa                                                        2. Satker? BPS Kabupaten Situbondo                        3. Apa Perbedaan mendasar Menteri Teknis selaku Pengguna Anggaran dan Menteri Keuangan selaku BUN, sebelum dan sesudah reformasi keuangan negara?    perbedaan terletak pada kewenangannya..jika sekarang melalui Kuasa Pengguna Anggaran...sebelum reformasi melalui Bendahara Umum Negara atau BUN                                                                                                      4. Sebagai PPSPM Anda dapat melaksanakan tugas tersebut dengan menjadi Jabatan Fungsional apa saja?   JF Pranata Keuangan dan APBN dan JF Analisis Pengelolaan Keuangan APBN                                                                                                     5. mekanisme pembayaran dapat dilakukan dengan berapa mekanisme, sebutkan apa saja? UP dan LS                                                                         6. UP Tunai dan UP KKP yang diberikan kepada Bendahara, berapa besaran porsinya masing-masing?    UP Tunai 60 persen..UP KKP 40%                                                                         7. Apa perbedaan paling mendasar tugas PPK dan PPSPM?        PPSPM Melakukan Pengujian SPP..PPK Membuat SPP                                                            

# data[].attributes.body
1. Antony Damanik
2. Poltekpel Surabaya
3. Belum memiliki SNT
4.  menguji kebenaran SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;
menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan;
menerbitkan SPM atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran
5. Saat anggaran tdk tersedia dalam DIPA

# data[].attributes.body
1. Belum Mempunyai SNT
2. PA Banyuwangi
3. Tgs PPSPM : menguji kebenaran SPP atau dukomen lain yang dipersamamakan dengan SPP
4. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak mememenuhi persyaratan / dokumen tidak lengkap

# data[].attributes.body
MTSN 11 BLITAR
BELUM
1. VALIDASI SPM
2. MENERBITKAN SPM
Apabila terdapat koreksi supliyer maupun deskripsi SPP

# data[].attributes.body
2. Ditpolairud
3. Belum

# data[].attributes.body
1. belum mempunyai SNT
2. Bawaslu Sidoarjo
3. tugas PPSPM :

menguji kebenaran Surat Perintah Pembayaran (SPP) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung;

b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

4. jika tdk memenuhi / ada data yg kurang,, maka hrs dilengkapi dl dokumen yg kurang

# data[].attributes.body
2. Satker : Balai Besar POM di Surabaya
3.SNT : Belum
4. Tugas : Bertanggung jawab untuk menguji kebenaran surat perintah pembayaran
5. menolak SPP bila tidak memenuhui persyaratan pembayaran

# data[].attributes.body
2. MTsN 4 Sidoarjo
3. Belum
4. - Menguji SPP
- Meneliti kesediaan pagu anggaran dalam DIPA
5. Bukti dukung tidak lengkap

# data[].attributes.body
1. Herwin Catria Kurniasih
2. BPS Kabupaten Trenggalek
3. Belum
4. - Menguji Kebenaran SPP
- menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
- Menerbitkan SPM
-  Pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP
5. - Bukti dukung Kelengkapan SPP tidak lengkap

# data[].attributes.body
2. MTsN 7 Jombang
3. Belum
4. -  Mengecek Kebenaran dan Kelengkapan SPP
- Mengajukan SPM ke KPPN
5. Kelengkapan SPP Kurang Lengkap, Ketersediaan pagu anggaran kegiatan tidak mencukupi

# data[].attributes.body
2. Balai Besar Karantina Pertanian Surabaya
3. BELUM
4. Menbgecek kebenaran SPP, menolak dan mengembalikan SPP apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan
5. Bukti dukung tidak lengkap

# data[].attributes.body
2. Pengadilan Agama Jombang
3. Belum SNT
4. Menguji Kebenaran SPP dan menyimpan dan menjaga keseluruhan dokumen hak tagih
5. SPP berhak ditolak apabila hasil pengujian tidak memenuhi persyaratan, maka

# data[].attributes.body
1. Mas Urivefiati
2. Ditresnarkoba Polda Jatim
3. Belum
4. - melakukan pengujian SPP
- menerbitkan dan menandatangani SPM
5. Bukti dukung tidak lengkap

# data[].attributes.body
1. Heru Andi Purnomo
2. Satker Ditpamobvit Polda Jatim
3. Belum
4. mengecek kebenaran SPP beserta data pendukung
5. Menolak SPM apabila apabila tidak memenuhi persyaratan atau dokumen tidak lengkap

# data[].attributes.body
1. Mustainah
2. MTsN 3 Kota Surabaya
3. Belum mempunyai SNT
4. Tugas PPSPM
Mengecek kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yg menjadi dasar pnerbitan SPM dan akibat yg timbul dari pengujiann yg dilakukan
5. menolak SPM bila tidak memenuhi administrasi,

# data[].attributes.body
2. BPN Kab Sampang
3. belum memiliki SNT
4. - menguji spp
- menerbitkan spm
- mengecek ketersediaan dana
5. saat dana tidak tersedia dan tidak lengkap berkas pengajuannya dr ppk

# data[].attributes.body
1. ismail
2.bidkeu polda jatim
3.belum punya
4, menguji kebenaran SPP, menolak dan mengembalikan spp, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen tagihan
5. menolak spm apabila tdk memenuhi persyaratan utk dibayarkan

# data[].attributes.body
- Belum punya SNT
- Tugas PPSPM: melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA, menguji  kebenaran  SPP atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPP beserta dokumen pendukung, membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan
- PPSPM menolak/mengembalikan SPP karena dokumen pendukung tagihan tidak lengkap dan benar

# data[].attributes.body
1. MUJIKAN
2.MTSN 4 BANYUWANGI
3.BELUM
4.MENANDATANGANI SPM
- APROFE SPM
5. Apabila terjadi kesalahan akun apda SPP

# data[].attributes.body
1. Nama Anas Syahrul Munir
2. Satker MTsN 9 Madiun
3. SNT Belum
4. Tugas PPSPM  - Menguji Kebnaran SPP
- Menolak dan mengembalikan SPP, apabila tidak memenuhi persyaratan..
-membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan
-menerbitkan dan menyampaikan SPM
5saat dana tidak tersedia dan tidak lengkap berkas pengajuan dari ppk

# data[].attributes.body
2.pengadilan negeri madiun
3. belum SNT
4. - memeriksa kelengkapan  dokumen pendukung SPP
-memeriksa ketersediaan dan kesesuaian pagu
5. apabila ada kesalahan atas hak tagih yg meliputi pihak yang dibayar, nilai tagihan dan jangka waktu pembayaran

# data[].attributes.body
Meruanto
BBKSDA Jatim
Belum
TTD dan periksa SPM
kelengkapan belum lengkap

# data[].attributes.body
2. Labinlek 638033
3. Belum punya SNT
4. Tugas Nya -Menandatangani SPM, - Menguji Kebenaran SPP
5. Tidak memenuhi syaratnya

# data[].attributes.body
MTsN 11 Blitar
Belum

# data[].attributes.body
2. Sekretariat KPU Kabupaten Mojokerto
3. Belum Punya Sertifikay SNT
4. Tugas PPSPM adalah mengecek kebenaran administrasi, kelengkapan administrasi dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan SPM, dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan
5. Bisa, jika tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan, misal administrasinya belum lengkap dan sah.

# data[].attributes.body
2. Satker 663300
3. Belum Punya SNT
4. Tugas PPSPM : Mengecek kebenaran ke keabsahan administrasi pembayaran/tagihan,  membuat surat perintah pembayaran ke kppn melalui aplikasi sakti.
5. PPSPM dapat menolak pengajuan SPP jika tidak terpenuhinya keabsahan administrasi pembayaran/tagihan yang diajukan

# data[].attributes.body
1. Rahmat Fuadi
2. KPU Kabupaten Tuban
3. Belum memiliki
4. - Menguji SPP beserta Data Dukung
- Menerbitkan SPM
5. bukti dukung tidak lengkap

# data[].attributes.body
1. Rachman
2. Rudenim Surabaya
3. belum punya SNT
4. menguji kebenaran SPP
menentukan pembebanan anggaran
5. adanya kesalahan pada tagihan
taguhan melebihi pagu

# data[].attributes.body
1. harnoto
2. MTsN 5 Jombang
3. blm punya
4. mengecek kebenaran dan keabsahan dokumen

# data[].attributes.body
2. BBP2TP Surabaya
3. Belum punya
4. Pemeriksaan secara rinci kelengkapan dokumen pendukung SPP;

b.    Penelitian ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA;
5. Tidak tersedia Anggaran dalam DIPA

# data[].attributes.body
Satker : Ditbinmas Polda Jatim
Belum memiliki SNT
Tugas PPSPM
1. menguji kebenaran SPP
2. menolak dan mengembalikan SPP apb tdk memenuhi syarat
3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih

# data[].attributes.body
1.Tjitjik Soetjiwahjuni
2. Pengadilan Negeri Tulungagung
3. Belum
4. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.
Menerbitkan SPM.
Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih

# data[].attributes.body
2. BNN Kabupaten Nganjuk
3. Belum punya SNT
4. Menguji SPP
Menerbitkan SPM
menyimpan dokumen
5. Menolak SPP secara tertulis
jika tidak memenuhi persyaratan utk pembayaran (dokument tidak lengkap)

# data[].attributes.headline
Dyah Anisa (Kasubbag Umum BPS SITUBONDo)

# data[].attributes.subject
Dyah Anisa (Kasubbag Umum BPS SITUBONDo)

# data[].attributes.body
-Belum Memmpunyai SNT
-Tugas PPSPM   menguji kebenaran Surat Periintah Pembayaran (SPP) ,    membebankan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan; menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPM;
Bisa menolak SPP secara tertulis. Jika Tidak sesuai persyaratan untuk dibayarkan..misal tidak sesuai dengan akun anggaran yg ada Di POK
- PPK harus merubah apa yg menjadi koreksi (misal salah akun)
- Dokumen Pendukung tidak Lengkap

Tindak Lanjut ; Operator pembayaran merubah dan mengupload dokumen yang benar dan lengkap

# data[].attributes.body
BPS Kota Mojokerto
Belum punya SNT
Tugas PPSPM :
1, menguji kebenaran SPP
2. menerbitkan SPM

# data[].attributes.body
1. SISWANTO, SH, MM
2. POLRES TRENGGALEK
3. BELUM PUNYA
4. PPSPM  bertanggungjawab terhadap kebenaran administrasi dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran yang menjadi dasar penerbitan PPSPM dan akibat yang timbul dari pengujian yang dilakukan
5.PPSPM menolak SPP dalam apa

# data[].attributes.headline
1. Endrian - Pengadilan Negeri Kraksaan -

# data[].attributes.subject
1. Endrian - Pengadilan Negeri Kraksaan -

# data[].attributes.body
- Sudah memiliki sertifikat pelatihan saja.
-Tugas PPSPM : Bertanggungjawab atas kelengkapan berkas/administrasi, kebenarannya untuk dijadikan dasar hak tagih untuk dasar penerbitan spm yang diajukannya (PPSPM)
- Menolak dalam hal tidk lengkapnya SPP, Tidak absah, dan tidah terbukti kebenarannya serta tidak ada di dalam pagu satkernya.

- Dengan cara secara terlulis penerbitan surat penolakan.

# data[].attributes.body
Nama : Sutrisno
Satker : MTsN 3 Kota Kediri
SNT : Belum
Tugas : 1.Penguji SPP
2. Menguji kelngkapan Dokumen SPP
dalam hal menolak : tidak memenuhi persaratan untuk dibayarkan

# data[].attributes.body
menguji kebenaran spp

# data[].attributes.body
1. Umi Hanik
2. MTsN 5 Banyuwangi
3. Belum
4. Bertanggung jawab terhadap kebenran administrasi, dan keabsahan administrasi, dokumen hak tagih pembayaran
5. Apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan dan tindak lanjutnya menguji kebenaran spp atau dokumen lain yang dipersamakan dengan spp

# data[].attributes.body
2) Dinas Koperasi dan UKM Prov. Jatim
3) Belum
4) Mgenguji SPP, Menandatangi dan menerbitkan SPM
5) Anggaran tidak ada dalam DIPA

# data[].attributes.body
1. Nandu Dyanata
2. Biroops Polda Jatim
3. Belum memiliki SNT
4. menguji kebenaran SPP dan menolak dan/pengembalian SPP
5. Tidak memenuhi syarat untuk dibayarkan

# data[].attributes.body
1. Nama ?
2. Satker ?
3. Apakah sudah memiliki SNT ?
4. Apa saja tugas PPSPM ? sebutkan minimal 2
5.  Dalam hal apa PPSPM menolak SPP? apa syarat-nya dan tindak lanjutnya?