# data[].attributes.body
yang dipakai adalah demokratis seperti Belanda ( multi-partai dan parlementer )

# data[].attributes.body
adalah kabinet presindensiil
disusun atas ketentuan UUD 1945 pada 2 september 1945 yang dipimpin langsung oleh Ir. Soekarno,
beliau sekaligus menjadi presiden dan pemimpin kabinet, sedangkan kabinet bertanggung jawab pada Ir. Soekarno

# data[].attributes.body
1. perdana menteri       : Presiden Soekarno
2. mendagri                   : R A A wiranatakusumah
3. menlu                        : Ahmad Soebardjo
4. menteri kehakiman    : Dr. Soepomo
5. menkeu                      : A A Maramis
6. menkes                      : Dr. Boentaran
7. menteri pendidikan    : KI Hajar Dewantara
8. mensos                      : Iwa Kusumasumantri
9. menteri penerangan  : Amir Syarifuddin
10. menhub                    : R. Abikusno Cokrosuyoso
11. menteri keamanan     : Supriyadi
dan 5 menteri negara lainnya

# data[].attributes.body
* 18 Agustus 1945 - 27 Desember 1949
terjadinya penyimpangan UUD 1945 untuk sistem pemerintahan dari presidentiil ke parlementer. stabilitas politik di periode ini jadi bermasalah karena belum terdapat konstitusi yang mengikat.

* 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950
terdapat penyimpangan dalam bentuk Negara Kesatuan jadi Negara Serikat. akan tetapi, hal tersebut tidak berjalan dengan lama karena pemerintah menyadari kesalahan yang terjadi, hingga kemudian pada akhirnya indonesia kembali berbentuk negara kesatuan, akan tetapi keadaan negara masih cukup labil

# data[].attributes.body
a. Terbentuknya Negara Indonesia
b. Pembentukkan alat kelengkapan negara dan pemerintahan
c. pembentukan provinsi di seluruh wilayah indonesia
d. perubahan fungsi KNIP
e. perkembangan keragaman ideologi dan parpol
f. pemindahan ibu kota negara
g. konflik pengakuan kedaulatan dengan Belanda

# data[].attributes.body
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya
Republik Indonesia sangat kacau dan sulit.

# data[].attributes.body
1. Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik dan belum memiliki pejabat khusus penanganan perkonomian
2. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur
ekonomi keuangan yang mantap.
3. Pemerintah baru indonesia kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan
4. Kondisi keamanan dalam negeri sendiri tidak stabil akibat sering terjadinya pergantian kabinet
5. Politik keuangan di Indonesia dibuat di negara Belanda guna menekan pertumbuhan ekonomi menghancurkan ekonomi nasional.

# data[].attributes.body
1. Mengatasi Blokade Ekonomi Belanda (Nica) lewat usaha politis yaitu diplomasi beras ke india dan mengadakan hubungan dagang luar negri.
2. Diadakan konferensi ekonomi Februari 1946
3. Pembentukkan Planning Board 19 Januari 1947
4. Rekonstruksi dan rasionalisasi Angkatan Perang 1948
5. Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)

# data[].attributes.body
perkembangan politik pada masa demokrasi liberal akan diuraikan mengenai sistem pemerintahan, sistem kepartaian, dan pelaksanaan pemilu pertama 1955

# data[].attributes.body
yang berlangsung dari 1950-1959 ada tujuh kabinet yang memegang pemerintahan, sehingga hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. jatuh bangunnya kabinet ini membuat program-program kabinet tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. kondisi inilah yang menyebabkan stabilitas nasional baik bidang politik, ekonomi, sosial, dan keamanan terganggu.

# data[].attributes.body
tujuannya untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam parlemen dan dewan konstitusi. pemilu ini diikuti oleh parpol dan kelompok perorangan. pemilu ini dirancang sejak kabinet Ali Sastroamijoyo I, namun akhirnya terlaksana pada kabinet Burhanuddin Harahap.

# data[].attributes.body
perkembangan ekonomi demokrasi liberal diupayakan oleh masyarakat indonesia untuk mengembangkan kemajuan perekonomian.

# data[].attributes.headline
mencari pemikiran sistem ekonomi nasional

# data[].attributes.subject
mencari pemikiran sistem ekonomi nasional

# data[].attributes.body
pemikiran ekonomi tahun 50-an adalah upaya mengembangkan struktur perekonomian kolonial ke nasional, hambatan yang dialami pun cukup lama.

# data[].attributes.body
di masa Burhanuddin Harahap, indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk rundingan Finansial Ekonomi.

dilaksanakan 7 Januari 1956, dengan rancangan yang diajukan indonesia :
1. pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB
2. hubungan FINEK indo-belanda berdasar bilateral.
3. hubungan FINEK berdasar UU nasional.

usulan diatas ditolak pemerintah belanda, dan indonesia secara sepihak melaksanakan FINEK dengan membubarkan Uni Indo-Belanda 13 Februari 1956 untuk melepaskan ikatan ekonomi dengan belanda