# data[].attributes.body
Gerakan Benteng mengistimewakan importir pribumi. Importir pribumi diberi kewenangan impor khusus. Selain itu, mereka juga menerima jatah devisa dengan kurs murah.

Lewat Gerakan Benteng, pemerintah memilih pengusaha-pengusaha pribumi yang akan menerima bantuan.

# data[].attributes.body
lama tiga tahun pelaksanaan, ada sekitar 700 perusahaan yang menerima bantuan dari program Gerakan Benteng. Namun ditengarai banyak penerima bantuan yang curang. Para pengusaha pribumi hanya dijadikan sebuah alat bagi para pengusaha nonpribumi untuk bisa mendapatkan kredit dari pemerintah.

Ini menjadi salah satu penyebab berakhirnya sistem ekonomi Gerakan Benteng. Banyak penerima lisensi impor menjual lisensinya kepada importir yang sudah mapan. Mereka dikenal dengan istilah "aktentas".

Selain itu, persyaratan kepemilikan modal juga menjadi perdebatan karena mendiskriminasi pengusaha Tionghoa. Pada September 1955, Gerakan Benteng dikaji oleh Kabinet Burnahuddin Harahap dan Sumitro yang saat itu menjabat Menteri Keuangan. Persyaratan berdasarkan etnis akhirnya dihapus dan diganti dengan persyaratan uang muka. Pada bulan Maret dan April 1957, Kabinet Karya atau yang disebut Kabinet Djuanda menghentikan Gerakan Benteng seiring dengan transisi ke demokrasi terpimpin.

# data[].attributes.body
Para pengusaha yang dinamakan importir Benteng ini telah lulus sejumlah persyaratan di antaranya:

- Merupakan importir baru

- Berbentuk badan hukum, perseroan terbatas, atau kongsi

-Memiliki modal kerja minimal sebesar Rp 100.000

-Modal kerja sekurang-kurangnya 70 persen berasal dari bangsa Indonesia asli (pribumi) atau golongan ekonomi lemah

- Memiliki kantor untuk pegawai dan tenaga kerja Selama pelaksanaan Gerakan Benteng, persyaratan ini beberapa kali diubah dan diperbaiki agar benar-benar tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pengusaha yang tidak berhak.

# data[].attributes.body
1. Alvin Satria N.

2. Keisya Azzalea Y.

3. Milani Febriyanti

4. Naovalya Zahra

5. Roby Rizky P.

# data[].attributes.body
Di awal kemerdekaan, perekonomian Indonesia masih carut marut akibat penjajahan. Indonesia juga masih menanggung utang kepada Belanda hasil dari Konferesi Meja Bundar. Belum lagi revolusi dan perang yang terjadi setelah itu. Kolonial mewarisi perekonomian yang timpang di mana yang berkuasa yang menguasai sumber daya. Akibatnya, rakyat pribumi biasa sulit mencapai kesejahteraan. Di masa Kabinet Natsir (September 1950-Maret 1951), Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo pun mencanangkan Gerakan Benteng yang dimulai sejak April 1950.