# data[].attributes.headline
RPB Kabupaten Sukabumi sudah terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD dan Renstra OPD

# data[].attributes.subject
RPB Kabupaten Sukabumi sudah terintegrasi ke dalam Dokumen RPJMD dan Renstra OPD

# data[].attributes.headline
Q.3 Akses kepada pihak terkait. dengan menggunakan strategi menjalin hubungan dengan pihak terkait repetisi pentingnya rencana PB dalam setiap kesempatan

# data[].attributes.subject
Q.3 Akses kepada pihak terkait. dengan menggunakan strategi menjalin hubungan dengan pihak terkait repetisi pentingnya rencana PB dalam setiap kesempatan

# data[].attributes.headline
Q4. pemerintah daerah belum mempunyai. Strategi dan upaya pelegalan RPB terlebih dahulu, buat penjadualan dalam pengendalian,pemantauan dan evaluasi

# data[].attributes.subject
Q4. pemerintah daerah belum mempunyai. Strategi dan upaya pelegalan RPB terlebih dahulu, buat penjadualan dalam pengendalian,pemantauan dan evaluasi

# data[].attributes.headline
Menurut kami tantangan terbesar adalah penyamaan persepsi pada saat proses integrasi tersebut... strategi yang bisa dijalankan sudah barang tentu komunikasi yang lebih efektif serta penentuan prioritas termasuk dalam penganggaran🙏🙏🙏

# data[].attributes.subject
Menurut kami tantangan terbesar adalah penyamaan persepsi pada saat proses integrasi tersebut... strategi yang bisa dijalankan sudah barang tentu komunikasi yang lebih efektif serta penentuan prioritas termasuk dalam penganggaran🙏🙏🙏

# data[].attributes.headline
Tantangan yang dihadapi yakni mengenai anggaran..saat ini rentra BPBD Kota Solok sudah mengagarkan dalam Renstra tahun 2021-2025 dan baru terealiasi tahun 2021 yakni dokumen KRB, untuk rahun 2022 akan dilaksanakan dokumen RPB dan RENKON

# data[].attributes.subject
Tantangan yang dihadapi yakni mengenai anggaran..saat ini rentra BPBD Kota Solok sudah mengagarkan dalam Renstra tahun 2021-2025 dan baru terealiasi tahun 2021 yakni dokumen KRB, untuk rahun 2022 akan dilaksanakan dokumen RPB dan RENKON

# data[].attributes.headline
Pemerintah Kota Solok mengintegrasikan RPB dalam RPJMD dan Renstra OPD dengan cara menjadikannya sebagai indikator dalam dokumen perencanaan

# data[].attributes.subject
Pemerintah Kota Solok mengintegrasikan RPB dalam RPJMD dan Renstra OPD dengan cara menjadikannya sebagai indikator dalam dokumen perencanaan

# data[].attributes.body
tantangan integrasi bahwa dokumen RPB belum merupakan syarat wajib yang harus dimasukkan dalam RPJMD dan Renstra OPD seperi dokumen KLHS sehingga belum maksimal dalam pengintegrasian
Strategi nya adalah melakukan sosialisasi kembali terkait peraturan Bupati no 48 tahun 2018 tentang Dokumen RPB tahun 2018-2022 dan menjelaskan kepada OPD lintas sektor dan Bappeda dan Litbangda untuk dapat memasukkan program-program yanng ada dalam Dokumen RPB dalam RPJMD

# data[].attributes.body
RPB dan kajian risiko bencana sudah ada sejak tahun 2017. Belum ada pelegalan terhadap RPB. Tahun 2022 akan direview.
Kendala: anggaran.
Pada tahun 2021 masa jabatan walikota sudah berakhir. Mereview RPB. Selanjutnya memutakhirkan RPB.
Bekerjasama dengan Forum PRB Kota Kupang.

# data[].attributes.body
Belum menyusun RPB. Kendala: menyinkronkan dengan RPJMD. Tahun 2021-2022 akan menyusun RPB.

# data[].attributes.body
Dokumen RPB masih dalam proses karena RPJMD dan Renstra OPD masih dibicarakan dalam proses perubahan terkait dengan anggaran yang tersedia.

# data[].attributes.body
Dari Kabupaten Garut. Draf RPB dan legal draftingnya sudah pernah dibuat pada tahun 2014. dan di Tahun 2022 nanti akan diperbaharui dan mengarah ke legalisasinya

# data[].attributes.body
Saat ini belum terealisasikan karena belum tersusunya dokumen RPB.
Integrasinya kedepan akan masuk melalui Kelurahan Tangguh Bencana yang menjadi capaian RPJMD Kota Bandung.

# data[].attributes.headline
Agus-BPBD Kabupaten Pemalang Prov. Jateng

# data[].attributes.subject
Agus-BPBD Kabupaten Pemalang Prov. Jateng

# data[].attributes.body
Tantangan:
Paradigma penanggulangan bencana yang masih cenderung responsif dibandingkan preventif;
Bencana belum menjadi program prioritas dalam RPJMD dan Renstra OPD;
Kebencanaan = BPBD;
SDM yang terbatas.

Strategi:
internalisasi secara terus menerus mengenai pentingnya mengintegrasikan DRR dalam perencanaan pembangunan;
Menjadikan urusan kebencanaan menjadi salah satu program prioritas

# data[].attributes.body
tantangan :
penyusunan RPJMD dan renstra mendahului penyusunan dokumen RPB. Namun demikian,  penyusunan RPJMD dan renstra memperhatikan dokumen kajian risiko bencana (KRB)

strategi mengintegrasikan dokumen RPB ke dalam RPJMD dan Renstra OPD

memasukkan indikator kebencanaan menjadi indikator pada RPJMD dan renstra OPD

# data[].attributes.body
Akses untuk repetisi RPB adalah melalui pendekatan kepada bappeda dan DPRD dan jg ke dinas2 terkait ( PUPR, dinas lingkungan hidup, dinas sumber daya air)

# data[].attributes.body
via chat: Tantangan kami adalah mengintegrasikan rencana RPB ke dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD) dan rencana tata ruang, baik RTRW maupun RDTR

# data[].attributes.body
Tangangan :
1. Paradigma Penanggulangan Bencana yang masih berorientasi pada penanganan darurat dan pasca bencana sehingga aspek perencanaan pada tahap pra bencana belum menjadi prioritas;
2. Kebijakan anggaran yang kurang berpihak karena tidak terintegrasi dalam RPJMD;
2. Belum dilegalkan.

Strategi mengintegrasikan :
1. Advokasi dengan para pengambil kebijakan terkait paradigma baru penanggulangan bencana;
2. Melegalkan dokumen RPB agar bisa diintegrasikan dengan RPJMD sehingga bisa mendapat prioritas dalam penganggaran;
3. Menggandeng unsur Pentahelix.

# data[].attributes.body
Tantangan nya adalah memastikan semua pemangku kepentingan mempunyai pemahaman yang sama dan memastikan penanggulangan bencana dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana menjadi tanggung jawab bersama
Strategi yang mungkin dapat dicoba dengan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus memasukkan mitigasi risiko bencana sebagai prasyarat pelaksanaan kegiatan dimaksud.

# data[].attributes.body
Sejak awal sudah diwanti-wanti pada 2021 untuk menerjemahkan visi misi kepala daerah ke dalam RPJMD. Tantangan: dokumen-dokumen di BPBD masih tercerai-berai. Meyakinkan kepada yang lain bahwa BPBD itu seperti Bapapeda di bidang penanggulangan bencana. Menerjemahkan dan memasukan visi misi kepala daerah ke dalam RPJMD di bidang PB. Upaya untuk legalisasi menjadi peraturan daerah penting pemahaman pada kepala daerah dan DPRD.

# data[].attributes.body
RPB sedang disusun tahun ini, namun pelaksanaannya rpjmd sudah disusun terlebih dahulu. Sehingga rpb yang akan disusun belum dijadikan acuan dan dasar untuk rpjmd tahun 2021-2026

# data[].attributes.body
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala dokumen RPB blm dilaksanakan tetapi dlm pelaksanaan di lapangan antar perangkat daerah saling mendukung..dan rencana aksi yg ada dlm RPB jg sdh banyak yg dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis terkait.seperti pembuatan embung untuk mengatasi kekeringan.

# data[].attributes.body
Dokumen RPB sudah terintegrasi dalam RPJMD namun belum terintegrasi dalam renstra OPD (masih dalam proses review)

# data[].attributes.body
Kota Cirebon sudah menganggarkan penyusunan RPBD di Renja 2022. Saat ini upaya yang dilakukan adalah dengan memasukkan pertimbangan rawan bencana dalam rancangan Rencana Detail Tata Ruang yang sedang disusun. Salah satu strategi yang dilakukan untuk integrasi muatan RPBD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah dengan membangun data spasial peta tematik kebencanaan. Data-data spasial ini sekaligus dapat menjadi tools untuk mengintegrasikan kebijakan penanganan bencana ke dalam dokumen perencanaan RPJMD maupun Renstra dengan mendorong kondisi kebencanaan sebagai salah satu isu strategis.

# data[].attributes.body
penyusunan RPJMD Kab. Cilacap dan Restra PD belum terintegrasi dengan dokumen RPB, meskipun demikian upaya mitigasi kebencanaan telah termuat dalam RPJMD maupun Renstra PD 2017-2022, karena Kabupaten Cilacap sangat menyadari bahwa Cilacap merupakan miniatur bencana, shg faktor kebencanaan selalu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD

# data[].attributes.body
via chat: secara umum di Kabupaten Garut, RPJMD, RTRW, dan KLHS sudah mengarah berbasis pengurangan risiko bencana