# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Orde Baru adalah masa sebelum Reformasi dan masa sesudah Orde Lama. Pemerintah melakukan Penataan Stabilitas Politik. Pada tanggal 12 Maret 1967 Sidang Istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat presiden.

Kemudian, pada tanggal 27 Maret 1968, MPRS mengukuhkannya sebagai presiden penuh. Dengan dikukuhkannya Letjen Soeharto sebagai presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru, yaitu masa Orde Baru.

Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik. Langkah-langkah yang dilakukan untuk penataan stabilitas politik.
Baca juga: Peristiwa Penting Era Orde Baru
Langkah perkembangan politik pada masa Orde Baru adalah:

Berikut penjelasannya:

Pemulihan politik luar negeri Indonesia bebas aktif

Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif kembali dipulihkan dengan dikeluarkannya sejumlah ketetapan yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia.

Di antaranya Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966 tentang Kebijaksanaan Politik Luar Negeri RI Bebas Aktif.
Baca juga: Politik Luar Negeri Indonesa, Politik Bebas Aktif
Pemulihan hubungan dengan Malaysia

Pemulihan hubungan Indonesia dan Malaysia dimulai dengan diadakannya perundingan Bangkok pada 29 Mei-1 Juni 1966 yang menghasilkan Perjanjian Bangkok.

Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 1966 ditandatangani persetuju- an pemulihan hubungan Indonesia-Malaysia di Jakarta.

Persetujuan ini ditandatangani oleh Adam Malik dari Indonesia dan Tun Abdul Razak dari Malaysia.

Kembali menjadi anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keputusan untuk kembali menjadi anggota PBB dikarenakan pemerintah menyadari banyak manfaat yang diperoleh Indonesia selama menjadi anggota.

Kembalinya Indonesia menjadi anggota disambut baik oleh PBB. Hal ini ditunjukkan dengan dipilihnya Adam Malik sebagai Ketua Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.
Baca juga: Mengapa Indonesia Keluar dari PBB pada 1965?
Ikut memprakarsai pembentukan ASEAN

Berdirinya ASEAN ditandai dengan penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
perkembangan politik pada masa orde baru

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
perkembangan politik pada masa orde baru

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
perkembangan politik pada masa orde baru

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
perkembangan politik pada masa orde baru

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
perkembangan politik pada masa orde baru

# data[].attributes.attachment_link.title
Perkembangan Politik pada Masa Orde Baru

# data[].attributes.attachment_link.description
Pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik, berikut adalah perkembangan politik pada masa Orde Baru!

# data[].attributes.attachment_link.title
Perkembangan Politik pada Masa Reformasi Halaman all - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
Perkembangan politik di masa reformasi contohnya adalah Sidang Istimewa MPR, otonomi daerah,pembatasan partai politik,dan penghapusan Dwi Fungsi ABRI Halaman all

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jambi, Kominfo - Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

Hal ini disampaikan Wawan berdasarkan hasil riset persepsi masyarakat Indonesia terhadap demokrasi yang dilakukan oleh Saiful Munjani Research Center (SMRC) yang dirilis bulan Juni lalu.

"Kita bersyukur bahwa saat ini Indonesia telah menjadi negara demokratis, bahkan dikenal sebagai Negara Demokrasi Terbesar Ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan India," kata Wawan pada acara Utilisasi Indeks Demokrasi Indonesia Dalam Rangka Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Jambi, Kamis (19/9/2019).

Wawan mengatakan bahwa Demokrasi Pancasila yang kita anut dalam kehidupan berbangsa menunjukkan semakin matang. Dirinya juga menyatakan kalau demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik karena paling natural dan paling sejalan dengan prinsip kebangsaan.

Sejalan dengan proses demokrasi tersebut, sejak Tahun 2009, Pemerintah telah mengembangkan instrumen untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi yakni Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), dimana Kemenko Polhukam sebagai leading sector bekerjasama dengan BPS, Bappenas, dan Kemendagri.

"IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi. IDI disusun secara cermat berdasarkan kejadian, sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi riil atas realitas sosial-politik yang terjadi," kata Wawan.

Menurutnya, tantangan untuk membangun IDI adalah menerjemahkan seluruh kerangka konseptual tentang demokrasi ke dalam konsep yang lebih operasional berupa Aspek, Variabel dan Indikator IDI yang diukur.

Dalam pengukuran IDI Tahun 2018 yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, telah diselesaikan seluruh tahapan mulai dari Koding Koran, Koding Dokumen, FGD, Wawancara Mendalam, Verifikasi dan Skoring, serta Rilis IDI yang telah terlaksana pada tanggal 29 Juli 2019 yang lalu.

"Angka capaian IDI Tahun 2018 sebesar 72,39 atau mengalami kenaikan 0,28 poin dibanding capaian IDI Tahun 2017 yakni 72,11. Angka capaian ini menunjukkan bahwa demokrasi kita masih dalam kategori 'Sedang', yaitu pada kisaran 60-80," kata Wawan.

Wawan mengungkapkan, kedepannya, tantangan politik kita semakin besar seiring dengan makin kompleksnya penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dirinya berharap hasil pengukuran IDI menjadi kontribusi penting dalam menata pembangunan politik di Indonesia.

"Begitu pula besar harapan kita agar para pengambil kebijakan khususnya para perencana di daerah, akan semakin familiar dengan IDI dan menjadikannya sebagai rujukan dalam menyusun program pengembangan demokrasi di daerahnya masing-masing," ungkapnya.

# data[].attributes.attachment_link.title
Demokrasi Sistem Paling Cocok untuk Indonesia

# data[].attributes.attachment_link.description
Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Mayjen TNI Wawan Kustiawan mengungkapkan bahwa 86 persen masyarakat Indonesia menilai demokrasi sebagai sistem yang paling cocok bagi Indonesia dan 66 persen responden menyatakan puas dengan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Jakarta -

Sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi. Hal ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hakikat demokrasi itu sendiri adalah kekuasaan dalam negara berada di tangan rakyat.

Secara normatif, sistem politik yang dianut di Indonesia didasarkan atas nilai-nilai bangsa, yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia adalah sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu sistem politik demokrasi yang didasarkan atas nilai-nilai Pancasila, demikian dikutip di buku Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan oleh Winarno.

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.

Selain itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung, artinya kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung memerintah, melainkan melalui para wakilnya yang dipilih rakyat sendiri melalui pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat, demikian dikutip di buku Top Sukses TKD Kampus Ikatan Dinas oleh Arif Subkhan.

Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila

Sistem politik demokrasi Pancasila tidak boleh terlepas dari prinsip-prinsip demokrasi yang bersumber kepada 10 pilar demokrasi Pancasila.

Adapun penjelasan mengenai 10 pilar demokrasi Pancasila, sebagaimana dikutip di buku Pendidikan Kewarganegaraan oleh Drs Hasim M, antara lain sebagai berikut:

1. Berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menolak liberalisme dan sekularisme, tetapi menganut dasar paham kesadaran religius atau menolak atheism.

2. Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM)

Hal ini sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD Pasal 26 sampai 34, Pasal 28A sampai 28J hasil amandemen ke-2 oleh MPR, serta tercantum dalam Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.

3. Kedaulatan Rakyat

Sistem politik Demokrasi Pancasila adalah sistem politik yang menganut kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 bahwa "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar."

4. Didukung oleh Kecerdasan Warga Negara

Agar tumbuh sistem demokrasi yang sehat, maka diperlukan peran warga negara yang cerdas sebagai bentuk kehidupan demokrasi, termasuk produk dan hasil keputusan politik negara yang mempunyai nilai positif apabila warga negaranya berpendidikan rendah.

5. Menganut Sistem Pemisahan atau Pembagian Kekuasaan

Indonesia menganut teori pembagian kekuasaan ( division of power) yang bertumpu pada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif merupakan lembaga pemerintahan yang berfungsi menjalankan tatanan pemerintahan secara langsung. Dalam sistem politik Indonesia hal ini dijalankan langsung oleh presiden yang dibantu oleh menteri. Dalam tatanan yang lebih rendah dilaksanakan oleh gubernur dan terakhir oleh bupati.

Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang diperuntukkan untuk membuat legislasi atau perundang-undangan. Hal ini meliputi penyusunan, pembahasan, pembuatan undang-undang. Selain itu juga, legislatif berfungsi juga untuk persetujuan anggaran serta pengawasan UU dan penggunaan APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara). Di tingkat pusat fungsi legislatif dijalankan DPR-RI, di tingkat pusat DPRD I, dan tingkat kabupaten DPRD II.

Kekuasaan yudikatif berfungsi mengawasi penerapan undang-undang dan hukum yang berlaku. Tujuan dibentuk lembaga yudikatif sebagai media penting dalam penegakan hukum, pengujian material hukum, penyelesaian permasalahan hukum, mengesahkan dan membatalkan undang-undang yang dianggap tidak sesuai dengan dasar negara.

Lembaga yudikatif di Indonesia terbagi menjadi tiga bagian, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif. Mahkamah Agung merupakan lembaga kehakiman meliputi peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan militer.

Mahkamah Konstitusi bergerak dalam rangka menjamin penegakan konstitusi yang merupakan hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia. Sedangkan Komisi Yudisial merupakan lembaga bersifat mandiri yang memiliki kewenangan independen. Komisi yudisial memiliki kewenangan dalam mengangkat hakim agung, menetapkan kode etik, dan pedoman perilaku hakim serta menjaga kehormatan dan martabat seorang hakim.

6. Menerapkan Prinsip Rule of Law

Artinya, hukum adalah panglima atau berdaulat dalam sistem politik Demokrasi Pancasila. Hal ini dapat dibuktikan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum."

7. Menjamin Otonomi Daerah

Otonomi daerah dalam sistem politik Demokrasi Pancasila adalah suatu keharusan. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan reformasi keluarlah UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah yang kemudian diperbarui dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dengan UU tersebut diharapkan terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah (asas desentralisasi) sehingga pemerintah daerah diberi kesempatan seluas-luasnya dalam menyelenggarakan kesejahteraan.

8. Keadilan Sosial

Sistem politik yang dibangun hendaknya mampu menciptakan masyarakat madani yang modern dan berkeadilan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 alinea keempat.

9. Mengusahakan Kesejahteraan Rakyat

Sistem politik yang adalah sebagai alat dan sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat sehingga nilai-nilai demokrasi yang dibangun tidak mencederai demokrasi itu sendiri atau tidak menjauhkan diri dari usaha mensejahterakan rakyat.

10. Sistem Peradilan Yang Merdeka, Bebas, Dan Tidak Memihak

Untuk menjamin berjalannya sistem politik demokrasi Pancasila, maka dibangunlah kekuasaan yudikatif yang berwibawa dan terhormat. Oleh sebab itu, pada masa reformasi dibuatkah penataan bidang yudikatif dengan berhasilnya amandemen Pasal 24 dan 25 UUD 1945, yaitu semula kekuasaan yudikatif hanya pada Mahkamah Agung, berganti menjadi kekuasaan yudikatif yang dipegang oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudikatif sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Hal ini dapat dibuktikan dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan."

Demikian penjelasan sistem politik yang dianut oleh negara Indonesia. Selamat belajar!

Simak Video "Hasto Minta Jokowi Berjanji Tak Ambil Alih PDIP-Golkar"
[Gambas:Video 20detik]
(nah/nah)

# data[].attributes.attachment_link.title
Memahami Sistem Politik yang Dianut Negara Indonesia, Pelajari Ya!

# data[].attributes.attachment_link.description
Indonesia menganut sistem politik demokrasi. Secara normatif, sistem politik yang dianut di Indonesia juga didasarkan atas nilai-nilai bangsa, yaitu Pancasila.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Budaya Politik di Indonesia bisa dilihat dari pelaku masyarakatnya. Jadi, pengertiannya yaitu tindakan atau sikap warga negara dalam merespon struktur serta aktivitas politis dalam sebuah wilayah.

Adapun mengenai budaya poliktik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk budaya.

Sifat budaya yang berkembang di masyarakat indonesia sekarang adalah mixed political culture. Selain mempunyai budaya bertipe parokial, juga memegang partisipan. Apa pengertian dari kedua tipe ini? Untuk mengetahuinya, yuk simak pembahasan berikut.

Penjelasan Mengenai Budaya Politik di Indonesia Saat Ini

Menurut para ahli, budaya politik masyarakat Indonesia tidak hanya menganut satu tipe saja. Parokial bisa dilihat dari kurangnya partisipasi warga negara terhadap kegiatan bidang ini. Kurangnya partisipasi ini bisa karena banyak hal.

Secara umum, kasus tersebut bisa ditemui pada wilayah masyarakat yang sulit dijangkau, seperti pedalaman gunung, pesisir maupun desa terpencil. Selain itu bisa juga karena faktor lain, seperti ekonomi, rendahnya pendidikan maupun sarana prasarana.

Sedangkan budaya politik di Indonesia partisipan bisa dilihat dari aktifnya peran masyarakat yang membuka suara setiap ada aktivitas politik. Apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi, kebebasan berpendapat merupakan hak rakyat.

Berdasarkan buku yang berjudul Mengenal Ilmu Politik (2015) karya Ikhsan Darmawan, terdapat tiga tipe budaya bidang ini. Budaya politik di Indonesia masuk ke dalam tipe yang sudah disebutkan sebelumnya. Tiga tipe tersebut antara lain:

1. Parokial

Parokial mempunyai cakupan daerah terbatas. Jadi, lingkupnya kecil dalam zona daerah. Parokial menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat dalam kegiatan bidang ini rendah.

Biasanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tradisional atau berada di wilayah terpencil, sehingga sarana untuk ikut berpartisipasi pun kurang memadai. Parokial ditandai dengan kurang tertariknya warga mengenai masalah politik.

2. Partisipan

Budaya politik di Indonesia partisipan ditandai dengan kesadaran rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan aspek ini. Masyarakat pada partisipan sadar bahwa sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terkait masalah politik.

Kontribusi aktif yang diberikan memiliki pengaruh terhadap kebijakan politik. Apalagi mengingat masyarakat memang mempunyai peran dalam penetapan kebijakan tersebut, tidak hanya oleh penguasa saja.

Partisipan secara umum diterapkan pada wilayah yang sistemnya menganut demokrasi. Sebab, pada sistem ini, dalam negara pemerintah serta masyarakat memiliki hak dan juga kebebasan setara.

3. Subjek

Terakhir adalah subjek, di mana masyarakat tidak sadar dan kurang perduli mengenai sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Warganya lebih tertarik terhadap hasil dari penyelenggaraannya.

Sedangkan terkait proses, keterlibatan dan partisipasi termasuk rendah. Sehingga bisa dikatakan bahwa pengaruh dari warga terhadap sistem ini sangat kecil. Masyarakat hanya menunggu kebijakan dari penguasa saja, tidak ikut andil di dalamnya.

Beberapa Ciri Budaya Politik di Indonesia Setiap Jenisnya

Di Indonesia menganut dua jenis budaya yang sering kita temui. Budaya yang berlangsung tergantung dari banyak faktor, namun yang paling dominan adalah lingkungan. Uraian mengenai cirinya sebagai berikut.

1. Parokial

Ciri dari parokial yaitu masyarakat apatis, ruang lingkup sempit dan kecil, pengetahuan warga mengenai aspek ini termasuk kategori sangat rendah, masyarakat tidak memperdulikan bahkan menarik diri dari kawasan politik.

Ciri lainnya yaitu masyarakat jarang sekali berhadapan dengan sistem ini, kesadaran warga mengenai kewenangan serta kekuasaan negara sangat rendah. Jadi, intinya budaya politik di Indonesia satu ini membuat rakyatnya kurang aktif berpartisipasi.

2. Partisipan

Ciri-ciri dari partisipan yaitu masyarakat mempunyai kesadaran tinggi untuk aktif berperan terkait bidang ini dan sadar bahwa warga memiliki hak serta tanggung jawab terhadap kehidupan politik.

Ciri lainnya adalah rakyat tidak begitu saja menerima situasi yang ada, tapi secara sadar memberikan penilaian terhadap masalah terkait politik. Budaya politik di Indonesia jenis partisipan ini merupakan yang paling ideal bagi negara demokrasi.

Ada beberapa contoh budaya ini di masyarakat Indonesia, yaitu berpartisipasi dalam pemilu bagi yang memenuhi persyaratan ketentuan, ikut serta dalam forum untuk menyampaikan aspirasi serta melakukan unjuk rasa dengan tertib dan damai.

Aktifnya masyarakat dalam kegiatan bidang ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan negara, apalagi Indonesia menganut sistem demokrasi. Jadi, budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat rakyatnya aktif berperan.

Budaya politik di Indonesia diharapkan tetap mampu membuat masyarakatnya aktif berperan, apalagi mengingat sistemnya demokrasi.***(Editor/ UMSU)

# data[].attributes.attachment_link.title
Budaya Politik di Indonesia - Fakultas Hukum Terbaik di Medan Sumut

# data[].attributes.attachment_link.description
Budaya Politik di Indonesia bisa dilihat dari pelaku masyarakatnya. Jadi, pengertiannya yaitu tindakan atau sikap warga negara dalam merespon struktur serta aktivitas politis dalam sebuah wilayah. Adapun mengenai budaya poliktik ini berasal dari aspek tertentu, seperti adat, pengetahuan serta norma masyarakat. Hasil pemahaman, pembelajaran maupun analisis dalam kurun waktu tertentu oleh masyarakat yang akhirnya membentuk ...