# data[].attributes.body
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan. 14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN), di bawah koordinasi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup. 17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS),di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri. 20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 21) Badan SAR Nasional (BASARNAS). 22) Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 23) Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 24) Badan Urusan Logistik (BULOG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 25) Lembaga Administrasi Negara (LAN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 26) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 27) Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANAS). 28) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). 29) Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 30) Lembaga Sandi Negara (LEMSANEG), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan, Keamanan. 31) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PERPUSNAS), di bawah koordinasi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

# data[].attributes.body
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2) Badan Informasi Geospasial (BIG). 3) Badan Intelijen Negara (BIN). 4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi. 8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). 9) Badan Narkotika Nasional (BNN). 10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). 11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). 12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

# data[].attributes.body
1) Kementerian Dalam Negeri 2) Kementerian Luar Negeri 3) Kementerian Pertahanan

# data[].attributes.body
1) Kementerian Agama 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3) Kementerian Keuangan 4) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5) Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 6) Kementerian Kesehatan Kementerian Sosial 8) Kementerian Ketenagakerjaan 9) Kementerian Perindustrian 10) Kementerian Perdagangan 11) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 12) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 13) Kementerian Perhubungan 14) Kementerian Komunikasi dan Informatika 15) Kementerian Pertanian 16) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 17) Kementerian Kelautan dan Perikanan 18) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 19) Kementerian Agraria dan Tata Ruang

# data[].attributes.body
1) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional 2) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3) Kementerian Badan Usaha Milik Negara 4) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 5) Kementerian Pariwisata 6) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7) Kementerian Pemuda dan Olahraga 8) Kementerian Sekretariat Negara

# data[].attributes.body
Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non -Kementerian yang ada di Indonesia.

# data[].attributes.body
Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menjalankan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan di bidangnya, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya.

# data[].attributes.body
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

# data[].attributes.body
Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklatur/ nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

# data[].attributes.body
Keberadaan Kementerian Negara Republik Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden. (3) Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang

# data[].attributes.body
Tugas dan kewenangan presiden yang sangat banyak ini tidak mungkin dikerjakan sendiri. Oleh karena itu, presiden memerlukan orang lain untuk membantunya. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden Republik Indonesia dibantu oleh seorang wakil presiden yang dipilih bersamaan dengannya melalui pemilihan umum, serta membentuk beberapa kementerian negara yang dipimpin oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri negara ini dipilih dan diangkat serta diberhentikan oleh presiden sesuai dengan kewenangannya.