# data[].attributes.body
1. Ahmad Mursyid Azhari 2206048436
2. Cantika Putri Nasabila 2206820270

# data[].attributes.headline
A. Suatu unit organisasi fungsional (Azhari)

# data[].attributes.subject
A. Suatu unit organisasi fungsional (Azhari)

# data[].attributes.body
Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengartikan puskesmas sebagai unit fungsional dan unit organisasi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan secara terpadu, merata, dan menyeluruh untuk mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya. Dikatakan di dalam salah satu buku yang ditulis oleh Azrul Azwar bahwa puskesmas sebagai unit organisasi fungsional memiliki berbagai fungsi. Tiga fungsi di antaranya yaitu sebagai pusat pembinaan masyarakat dalam bidang kesehatan, pusat pelayanan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh di dalam kehidupan kemasyarakatan yang bertempat di suatu wilayah spesifik atau tertentu, serta pusat pembangunan kesehatan. Pusat Kesehatan Masyarakat ini memiliki tugas untuk melakukan kebijakan kesehatan yang memiliki tujuan untuk mencapai pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya yang memiliki dua fungsi dalam melaksanakan tugasnya, yaitu fungsi penyelenggaraan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) tingkat pertama.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2016.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2014.

3. Puskesmas [Internet]. Jakarta.go.id. Available from: https://jakarta.go.id/puskesmas

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2019.

# data[].attributes.headline
B. Yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh/comprehensive (Azhari)

# data[].attributes.subject
B. Yang memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh/comprehensive (Azhari)

# data[].attributes.body
Puskesmas bertugas untuk memberikan pelayanan kesahatan secara menyeluruh dan komprehensif. Pelayanan tersebut berarti mencakup semua usaha-usaha promotive untuk meningkatkan Kesehatan masyarakat, preventif yang menguragi factor risiko Kesehatan pada masyarakat, kuratif yang terdiri dari usaha-usaha pengobatan, hingga rehabilitative pasca terjadinya masalah-masalah kesehatan. Dalam membantu masyarakat untuk mencapai tingkat Kesehatan yang optimal, puskesmas akan melakukan usaha-usaha yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, dan pelaporan yang dituangkan dalam suatu system.

Demi melaksanakan tugasnya untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh dapat menjangkau segala aspek dan segala lapisan masyarakat. Puskesmas juga memiliki wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistic dan mengintegrasikan factor biologis, psikologi, social, dan budaya dengan selalu memelihara hubungan antara pasien dan dokter yang setara, tidak ada yang berstatus lebih tinggi dan membina hubungan yang erat pula. Dengan begitu, puskesmas dapat membantu Negara untuk mencapai pelayanan Kesehatan yang optimal serta dapat memelihara dan meningkatkan Kesehatans serta mencegah timbulnya masalah Kesehatan di masyarakat atau pun individu.

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2016.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2014.

3. Puskesmas [Internet]. Jakarta.go.id. Available from: https://jakarta.go.id/puskesmas

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2019.

# data[].attributes.body
Jenis pelayanan kesehatan pada dasarnya disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas di wilayah tersebut. Akan tetapi, diupayakan usaha-usaha pokok berikut ini harus setidaknya terpenuhi:

1. Kesehatan Ibu dan Anak

2. Keluarga Berencana

3. Usaha Perbaikan Gizi

4. Kesehatan Lingkungan

5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular

6. Pengobatan dan Pelayanan darurat Kecelakaan

7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

8. Kesehatan Sekolah

9. Kesehatan Olahraga

10. Perawatan Kesehatan Masyarakat

11. Kesehatan dan Keselamatan Kerja

12. Kesehatan Gigi dan Mulut

13. Kesehatan Jiwa

14. Kesehatan Mata

15. Laboratorium Sederhana

16. Pencatatan Laporan untuk Sistem Informasi Kesehatan

17. Kesehatan Usia Lanjut

18. Pembinaan Pengobatan Tradisional

19. Upaya kesehatan remaja

20. Dana sehat

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Manajemen Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2016.

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2014.

3. Puskesmas [Internet]. Jakarta.go.id. Available from: https://jakarta.go.id/puskesmas

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Indonesia. 2019.

# data[].attributes.headline
D. Melalui pendekatan lintas sektor atau program (cantika) 

# data[].attributes.subject
D. Melalui pendekatan lintas sektor atau program (cantika) 

# data[].attributes.body
Kemenkes – PMK No 44 Th 2016 tentang Manajemen Puskesmas.

Tahap penyusunan RPK dilaksanakan melalui pendekatan
keterpaduan lintas program dan lintas sektor dalam lingkup
siklus kehidupan. Keterpaduan penting untuk dilaksanakan
mengingat adanya keterbatasan sumber daya di Puskesmas.
Dengan keterpaduan tidak akan terjadi missed opportunity,
kegiatan Puskesmas dapat terselenggara secara efisien, efektif, bermutu, dan target prioritas yang ditetapkan pada perencanaan lima tahunan dapat tercapai.

Tahapan penyusunan RPK
1. Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang sudah disetujui.
2. Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui dengan RUK
yang diusulkan dan situasi pada saat penyusunan RPK.
3.  Menyusun rancangan awal, rincian dan volume kegiatan yang
akan dilaksanakan serta sumber daya pendukung menurut
bulan dan lokasi pelaksanaan.
4.  Mengadakan Lokakarya Mini Bulanan Pertama untuk
membahas kesepakatan RPK.
5.  Membuat RPK tahunan yang telah disusun dalam bentuk
matriks. Rencana Pelaksanaan Kegiatan tahunan dibuat
sesuai contoh pada formulir 5 terlampir.
6. RPK dirinci menjadi RPK bulanan bersama dengan target
pencapaiannya, dan direncanakan kegiatan pengawasan dan
pengendaliannya. Rencana Pelaksanaan Kegiatan bulanan
dibuat sesuai contoh format 6 terlampir.
7. RPK dimungkinkan untuk dirubah/disesuaikan dengan
kebutuhan saat itu apabila dalam hasil analisis pengawasan
dan pengendalian kegiatan bulanan dijumpai kondisi tertentu
(bencana alam, konflik, Kejadian Luar Biasa, perubahan
kebijakan mendesak, dll) yang harus dituangkan kedalam
RPK. Perubahan RPK dilakukan dengan pendampingan dinas
kesehatan kab/kota, dan tidak mengubah pagu anggaran
yang ada.
8. Untuk semua kegiatan yang akan dilaksanakan, agar dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, perlu didukung
dokumen yang relevan. Dengan tuntunan dokumen yang
dibuat, dipastikan bahwa kegiatan yang dimaksud dapat
diselesaikan, sehingga sasaran dan tujuan akan tercapai.
Dokumen tersebut antara lain berupa:
1) Peraturan/Keputusan Kepala Puskesmas;
2) Kerangka Acuan Kegiatan;
3) Standar Operasional Prosedur; dan
4) Dokumen lain yang dibutuhkan.

# data[].attributes.body
Kemenkes – PMK No 75 Th 2014 tentang Puskesmas
BAB 1, Pasal 1
Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.

Kemenkes – PMK No 75 Th 2014 tentang Puskesmas
BAB 4, Bagian IV, Pasal 41
1. Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
2. Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permenkes No 001 Tahun 2012 Tentang Sistem Rujukan  Pelayanan Kesehatan Perorangan
1. Rujukan Horizontal
2. Rujukan Vertikal

# data[].attributes.headline
F. Bertanggung jawab pada wilayah kerjanya (cantika)

# data[].attributes.subject
F. Bertanggung jawab pada wilayah kerjanya (cantika)

# data[].attributes.body
Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014
tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, disebutkan bahwa Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya dan berfungsi menyelenggarakan UKM dan UKP tingkat pertama diwilayah kerjanya.

Permenkes No. 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Bab II Pasal 3 Ayat (1)
Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 pasal 21, karakteristik wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, dikategorikan menjadi:

1)    Puskesmas kawasan perkotaan;

2)    Puskesmas kawasan pedesaan; dan

3)    Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil.

Wilayah kerja Puskesmas meliputi wilayah administratif, yaitu
satu kecamatan atau sebagian wilayah kecamatan. Dalam
kondisi tertentu, pada satu kecamatan dapat juga didirikan lebih dari satu Puskesmas. Ref: Menteri Kesehatan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Available at:
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/138635/permenkes-no-43-tahun-2019

# data[].attributes.headline
G. Melalui pemberdayaan serta partisipasi masyarakat (Azhari dan Cantika)

# data[].attributes.subject
G. Melalui pemberdayaan serta partisipasi masyarakat (Azhari dan Cantika)

# data[].attributes.body
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional
pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pemberdayaan masyarakat juga dilakukan sebagai salah satu strategi dasar promosi kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan dan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.