# data[].attributes.headline
Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.subject
Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.body
5. Tanggapan

Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Indonesia memang mengalami kemajuan dengan adanya kebijakan yang beliau terapkan. Tapi perubahan yang dialami Indonesia tidak signifikan dan masih kurang memuaskan. Dalam memimpin negara, Megawati masih kurang jika dibandingkan dengan ayahnya, Soekarno. Megawati kurang kompeten dalam administrasi dan kepemimpinan. Dan beliau juga punya sifat yang pasif dan tertutup.

Sumber : Internet

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 2

Kelas : XII IPA 3

Anggota Kelompok :
1. Bayu Rizqi P.M.T. (06)
2. Bintang Putra .U. (07)
3. Cindy Praditha P.S (08)
4. Cintha Hafrida .P. (09)
5. Dafa Zanuar Zaky (10)

1. Masa Pemerintahannya
1. Masa Pemerintahan (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)
Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid diangkat menjadi presiden setelah dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat hasil pemilu dan menggantikan Presiden sebelumnya yaitu Presiden B.J. Habibie. Presiden Abdurrahman Wahid didukung oleh partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, dan mengungguli calon presiden lain yaitu Megawati Soekarno Putri melalui pemungutan suara dalam Rapat Paripurna ke-13 MPR.

Sedangkan yang menjadi Wakil Presiden dari Presiden Abdurrahman Wahid sendiri yaitu Megawati Soekarno Putri setelah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan Wakil Presiden melalui pemungutan suara. Ia dilantik menjadi Wakil Presiden pada 21 Oktober 1999.
Untuk menjalankan pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk kebinet yaitu Kabinet Persatuan Nasional.

Pada masa pemerintahannya, beliau adalah sosok yang membela kaum minoritas, Presiden Abdurrahman Wahid mengembalikan hak-hak umat beragama Konghucu yang terpasung selama masa Orde Baru dan mencabut peraturan yang melarang kegiatan adat warga Tionghoa secara terbuka. Atas pemikirannya tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyebut Presiden Abdurrahman Wahid sebagai “Bapak Pluralisme Indonesia” karena gagasan-gagasan universal mengenai pentingnya menghormati perbedaan sebagai bangsa yang beragam.

(Sumber Paket Sejarah kelas XII dan Wikipedia)

Nama : Bayu Rizqi P.M.T.
Kelas  : XII IPA 3
Absen : 06

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil

Pada masa pemerintahannya Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan beberapa kebijakan berikut.

A. Memisahkan Polri dari ABRI

Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih focus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga keamanan.

B. Mengakui Agama Konghucu dan Menjamin Hak Hidup Masyarakat Tionghoa

Pada 17 Januari 2000 Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemilihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui agama Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia.

C. Menjamin Kebebasan Pers

Presiden Abdurrahman Wahid meneruskan kebijakan Presiden B.J. Habibie dalam bidang pers. Kebijakan tersebut terlihat dari adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menghalangi kebebasan berekspresi dan berpendapat.

D. Mengatasi Upaya Disintegrasi Irian Jaya (Papua)

Dalam menghadapi tuntutan mengenai pelaksanaan referendum Irian Jaya, Presiden Abdurrahman Wahid menghendaki bentuk otonomi daerah. Untuk mengatasi permasalahan ini, beliau berangkat ke Jayapura untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal serta masyarakat Irian Jaya. Presiden Aburrahman Wahid memutuskan mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua.

E. Membangun Kerja Sama dengan Negara Lain

Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Pada tiga bulan masa pemerintahannya, hampir semua mitra ekonomi Indonesia di empat benua telah dikunjungi. Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi Negara, yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia.

Nama : Bintang Putra Utama
Kelas : XII IPA 3
Presensi : 07

Sumber : LKS Intan Pariwara Sejarah Indonesia kelas XII

# data[].attributes.headline
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

# data[].attributes.subject
MASA PEMERINTAHAN PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID

# data[].attributes.body
3. Keberhasilan Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

1. Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif

Abdurrahman Wahid mampu memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara lain dengan melalui kunjungan ke luar negeri dan sekaligus membuka peluang kerjasama.

2. Iklim Politik Yang Demokratis

Abdurrahman Wahid telah membawa Indonesia ke dalam  taraf demookratisasi yang lebih baik lagi melalui perdamaian dengan Israel.

3. Mampu Menjaga Stabilitas perekonomian

Arah peningkatan ekonomi di era Gus Dur juga sangat baik. Tak cuma PNS yang merasakan kenaikan gaji hingga tiga kali lipat, rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik di era Gus Dur.

Kelebihan Pada Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid

1. Di Bidang Politik

 Membentuk kabinet persatuan Indonesia
 Sering melakukan perjalanan ke luar negeri dengan tujuan menjalankan kerjasama dengan negara lain dan menarik investasi
 Politik Luar Negeri Yang Bebas Aktif
 Iklim Politik Yang Demokratis

2. Di Bidang Ekonomi

 Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama Tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi dengan seluas-luasnya
 Berani bersikap dan teges juga pada sektor-sektor ekonomi

3. Di Bidang Sosial

 Dapat menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama dan antar suku di Indonesia

4. Di Bidang Budaya

 Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar beragama Gus Dur memberikan kebebasan dan kehidupan bermasyarakat dan beragama.

1) Keputusan presiden no 6 tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu.
2) Menetapkan tahun baru China atau Imlek sebagai hari besar agama sehingga menjadi hari libur nasional

5. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan

 Pada Maret 2000 pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan gerakan Aceh merdeka (GAM).
 Gus Dur memberikan Aceh referendum

6. Di Bidang Ideologi

 Ideologi yang ada pada pemerintahan Gus Dur menggunakan ideologi Pancasila

Sumber: LKS Sejarah Bahasa Indonesia kelas 12 dan https://id.scribd.com/document/365510298/Kelemahan-Dan-Kelebihan-Kepemimpinan-Presiden-Gus-Dur-Di-Indonesia

NAMA : CINDY PRADITHA PS
KELAS : XII IPA 3
NO.ABSEN : 08

# data[].attributes.body
Menstabilkan Tensi Politik

Jokowi menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Meskipun Prabowo adalah rival Jokowi dalam pemilihan presiden tahun 2019, langkah ini bertujuan meredam tensi politik yang terjadi.

Memperkuat Pemberantasan Korupsi.

Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002, meskipun mendapat kritikan dari berbagai pihak, revisi UU ini disahkan pada 17 september 2019, kemudian ditetapkan UU No 19 tahun 2019.

Memperkuat Perekonomian

pemerintah membuka investasi di sektor manufaktur dan investasi di kawasan industri tau kawasan ekonomi khusus (KEK). Salah satu keputusan penting lain yang diambil Jokowi adalah rencana memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur, salah satu tujuan pemindahan ibu kota adalah pemerataan ekonomi. Presiden Jokowi ingin membangun pusat pemerintahan baru yang terkoneksi dengan pusat ekonomi.

Memperbaiki Kondisi Sosial

Salah satu upaya peningkatan memperbaiki kondisi sosial adalah menghapus rekrutmen tenaga honorer dalam instansi pemerintahan.

Memperbaiki Pendidikan

Dalam bidang pendidikan pemerintah berencana akan menghapus Ujian Nasional pada tahun 2021, tetapi karena adanya Covid-19 penghapusan Ujian Nasional dilaksanakan setaun lebih awal pada 2020. Selanjutnya pemerintah akan menentukan skema baru sebagai penentu jenjang kelulusan akhir sekolah.

Shafira Yuanita
XII IPA 3
32

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid 

# data[].attributes.body
4. Kegagalan dan hambatan

Kegagalan Abdurrahman Wahid

·         Rendahnya tingkat popularitas Abdurrahman Wahid.

Banyak keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, memunculkan banyak kritik. Ketika 3 bulan masa pemerintahannyapun tingka popularitas Aburrahman Wahid sudah menurun jauh dari sebelumnya.

Abdurrahman Wahid diakui kecemerlangannya namun diragukan kemampuannya sebagai negarawan yang harus membuat kebijakan.

·         Abdurrahaman Wahid dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang instimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI

·         Tidak memiliki basis politik yang kuat di parlemen (MPR/DPR)

Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid adalah hasil dari loby-loby politik yang akhirnya membuat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Sehingga dalam kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid, beliau terpaksa merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan visi/misi dengan dirinnya.

Gaya Abdurrahman Wahid yang ceplas-ceplos membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan. Simpati menjadi antipati, hingga akhirnya Abdurrahman Wahid dilengserkan oleh MPR  dan dipaksa keluar dari istana Negara.

Hambatan

·         Dihadapkan dengan kasus Buloggate

Abdurrahman Wahid menolak untuk berkonsultasi dengan DPR sebelum meminjam kas ke Buloggate dan akhirnya terjadi kehilangan USD 4 juta dari kas Bulog.

·         Dihadapkan isu dengan Ariyanti Sitepu

·         Banyak Protes teradap kebijakan-kebijakan yang dibuat.

Sumber : Buku Paket Sejarah Kelas 12

https://id.scribd.com/document/365510298/Kelemahan-Dan-Kelebihan-Kepemimpinan-Presiden-Gus-Dur-Di-Indonesia

Nama : Cintha Hafrida Putri
Kelas : XII IPA 3
Presensi: 09

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (positif dan negatifnya)

Menurut kelompok kami, Dalam pemerintahannya gagasan-gagasan yang diberlakukan sangat berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Gagasan yang sangat berpengaruh bagi Indonesia adalah berhasil memulihkan perekonomian negara dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. Sementara disisi lain, banyak gagasan yang kontroversial seperti melegalkan Partai Komunis di Indonesia.

(Sumber : Buku Paket Sejarah Kelas XII dan LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwawa Kelas XII)

# data[].attributes.headline
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie

# data[].attributes.subject
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie

# data[].attributes.body
KELOMPOK 1

KELAS : XII IPA 3

ANGGOTA :
1. ACHMAD DAFFA' PURWANTO (1)
2. AKWILLA ARCEGAR PRAMUDYA (2)
3. ALIFIAN ERGA ISWARDANA (3)
4. ANDRO DWI SAPUTRA (4)
5. BAHI NUN ZUFAR RUSWANTO (5)

ACHMAD DAFFA' PURWANTO

1. Masa Pemerintahan B.J. Habibie (21 Mei 1998 – 20 Oktober 1999)

Dalam UUD 1945 Pasal 8 disebutkan jika presiden mengundurkan diri, akan digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir. Berdasarkan ketentuan tersebut, B.J. Habibie kemudian dilantik oleh Mahkamah Agung sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soeharto. Rakyat Indonesia berharap Presiden B.J. Habibie dapat melaksanakan cita-cita reformasi yang selama ini disuarakan oleh rakyat dan mahasiswa.

Pelantikan B.J. Habibie sebagai presiden secara tidak langsung menyebabkan kondisi sebagai berikut.

1. Ketegangan politik menurun.

2. Desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik makin kuat.

3. Muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif.

4. Desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa Orde Baru makin kuat.

Beberapa saat setelah pelantikan Presiden B.J. Habibie, MPR memberi mandat kepada Presiden B.J. Habibie untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin menyelesaikan kemelut yang sedang terjadi.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN "Masa Pemerintah Joko Widodo I"

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN "Masa Pemerintah Joko Widodo I"

# data[].attributes.body
SAJIDA KHAIRALLAH TELFAH (30)

6. Masa Berakhirnya Pemerintahan :
Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden dengan wakilnya Jusuf Kalla pada 2014. Setelah 5 tahun menjabat, pada tahun 2019 periode pemerintahan tersebut berakhir yang kemudian dilanjutkan dengan diadakannya pemilihan presiden dan wakil presiden oleh KPU untuk menentukan presiden dan wakil presiden periode berikutnya. Dimana dalam pemilu ini Joko Widodo kembali mencalonkan diri sebagai presiden dengan didampingi Ma'ruf Amin sebagai wakil presiden periode 2019-2024.

Sumber : Buku LKS Sejarah Indonesia kelas XII Intan Pariwara

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN "Masa Pemerintahan Joko Widodo I"

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN "Masa Pemerintahan Joko Widodo I"

# data[].attributes.body
RESTU ANGGI PRADANA (29)

5. menurut tanggapan kelompok kami tentang pemerintahan Presiden Jokowi adalah Kekurangan pada masa pemerintahan Jokowi periode 1 adalah di masa pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kegagalan pertumbuhan ekonomi karena tidak mencapai target yang ditentukan, belum bisa menyelesaikan kasus hak asasi manusia yang terjadi, belum bisa menangani kasus korupsi dan presekusi yang menyebabkan kepuasan masyarakat merendahkan dan indeks pembangunan manusia yang belum mencapai target awal pembangunan.

Dan kelebihan dari masa pemerintahan Jokowi periode 1 adalah terbukanya banyak lapangan pekerjaan yang menunjukkan rakyat semakin sejahtera, mampu menampilkan citra diri sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, berhasil menjaga inflasi negara dan Presiden Jokowi berhasil menjalankan program-program sosial seperti BPJS, Kartu Indonesia Pintar dan beberapa program lainnya. Serta infrastruktur yang maju dengan dibangunnya jalan-jalan nasional hingga pinggiran Indonesia

Sumber : internet, lks, diskusi kelompok

# data[].attributes.headline
Permasalahan: Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.subject
Permasalahan: Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.body
Kelompok 3

Kelas: XII IPA-3

Nama Kelompok:
1. Deshinta Aurelia Xenina (11)
2. Ellytha Dya Dayintha (12)
3. Fahria Ramadanti (13)
4. Fajar Bagus Saputro (14)
5. Farah Anindya Khairunnisa (15)

Fajar Bagus Saputro (14/XII IPA-3)
1. Masa Pemerintahan (2001-2004)
Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai presiden pada tahun 2001. Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi presiden perempuan pertama di Indonesia dan menjabat sebagai presiden sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Sebelum menjadi presiden, beliau menjabat sebagai wakil presiden ke 4 yaitu Presiden Abdurrahman Wahid. Beliau menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Pada sidang istimewa MPR, telah menaikkan statusnya menjadi Presiden setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

Masa pemerintahan Presiden Megawati dan wakil presiden Hamzah Haz ditandai dengan semakin menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia, dalam masa pemerintahannya, pemilihan umum presiden secara langsung dilaksanakan dan secara umum dianggap merupakan salah satu keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia. Kepemerintahannya berakhir setelah Ia mengalami kekalahan dalam pemilihan umum presiden 2004 tersebut dan harus menyerahkan tonggak kepresidenan kepada Susilo Bambang Yudhoyono mantan Menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan pada masa pemerintahannya.

Sumber:
1. Buku paket Sejarah Indonesia kelas 12
2. https://id.m.wikipedia.org/wiki/Megawati_Soekarnoputri

# data[].attributes.body
2. Kebijakan - kebijakan yang di ambil

• Kebebasan Pers
Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman.dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya.

• Pemilu bebas dan demokratis
Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999. Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955.

• Otonomi Daerah
Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia.Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia.

• Lahirnya komnas perempuan
Pada peristiwa Mei 1998, banyak kasus kekerasan seksual yang menimpa perempuan terutama dari etnis Tionghoa, hal ini memicu lahirnya tuntutan dari masyarakat agar masalah ini tidak terulang kembali. Untuk memenuhi tuntutan ini, Habibie mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang akhirnya melahirkan komisi nasional perempuan di Indonesia.

• Wewenang Bank Indonesia
Pada tahun 1998, Habibie melaksanakan restrukturisasi perbankan di Indonesia dan memutuskan bahwa Bank Indonesia (BI) harus terpisah dari pemerintahan agar tetap bersifat obyektif dan tidak terpengaruh oleh politik.Pemisahan Bank Indonesia dari pemerintahan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

• Kemerdekaan Timor Leste
Referendum atau pemisahan diri Timor Leste dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terlaksana pada masa pemerintahan Habibie.Referendum ini menghantarkan Timor Leste menjadi negara yang merdeka. Peristiwa referendum Timor Leste ini sempat mendapatkan pertidaksetujuan dari pihak militer Indonesia, akan tetapi Habibie tetap melaksanakan referendum Timor Leste.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto.

Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.

Hal ini dapat dilihat mulai dari pemilu yang dialaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara dan tidak lagi dikekang dan berada di bawah tekanan pemerintah, hingga kemerdekaan Timor Leste. Berikut adalah kebijakan politik pada masa pemerintahan B.J. Habibie:

Pada masa pemerintahan sebelumnya, pers dibungkam dan dipaksa mengikuti opini dari pemerintahan sehingga apabila ada pers yang menentang kebijakan pemerintah maka akan mendapatkan hukuman.

Dilansir dari Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pada masa pemerintahan Habibie menjadikan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan RI. Sehingga undang-undang tersebut menjadi ujung tonggak dari kebebasan pers yang ada di Indonesia yang sering dibredel pada masa pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie
Pemilu bebas dan demokratis

Habibie juga membentuk undang-undang yang mengatur kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu.

Hasil dari dibentuknya undang-undang tersebut adalah lahirnya 48 partai politik baru yang ikut berpartisipasi secara aktif dalam pemilu Indonesia di tahun 1999.

Pada tahun 1999, pemilu legislatif yang dilaksanakan menjadi pemilu yang paling bebas dan demokratis yang terjadi setelah pemilu pada tahun 1955.

Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki karakter dan budaya yang beragam menjadikan otonomi daerah merupakan hal yang diperlukan untuk diterapkan di Indonesia.

Sehingga pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintergrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Kebijakan Politik Masa Pemerintahan B. J. Habibie - Kompas.com

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Bacharuddin Jusuf Habibie adalah Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia setelah menggantikan presiden sebelumnya, yaitu Soeharto. Habibie menjabat sebagai presiden selama satu tahun mulai dari tahun 1998 sampai tahun 1999. Meski terbilang singkat, Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia.

# data[].attributes.headline
Kegagalan dan Hambatan pemerintahan Megawati Soekarnoputri

# data[].attributes.subject
Kegagalan dan Hambatan pemerintahan Megawati Soekarnoputri

# data[].attributes.body
ELLYTHA DYA
XII IPA 3 (12)

Pada masa pemerintahan Megawati terdapat beberapa kegagalan dan hambatan yang terjadi

Kegagalan
1. Pada masa pemerintahan Megawati, Kerjasama ekonomi dan politik luar negeri tidak begitu determinis di bawah kendali sebuah negara
2. Pulau Sipadan dan pulau ligitan lepas dari Indonesia dan masuk ke wilayah negara Malaysia
3. Dijualnya aset-aset penting negara
4. Serta, dijualnya Indosat dan Telkomsel

Hambatan
Ichsanuddin Noorsy selaku Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), menilai bahwa Megawati Soekarnoputri menghadapi beberapa hambatan utama, jika ia menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut analisanya, hal itu berpengaruh pada kabinet koalisi akan dibentuknya. hambatan - hambatan tersebut, yaitu :
1. hambatan pertama, mengenai Isu-isu buruk seputar keluarganya
2.  hambatan kedua, muncul dari partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Hal ini berkaitan dengan masalah mengenai dominasi anggota “indekos” di partai itu
3. Hambatan ketiga, menyangkut kapasitas pribadi Megawati yang hingga kini belum membuktikan prestasinya.
4. Hambatan keempat, ia tidak bisa mengatasi tuntutan orang-orang di sekitarnya

sumber :
https://nasional.tempo.co/read/28255/mega-menghadapi-lima-hambatan/full?view=ok

https://id.scribd.com/presentation/337430083/Masa-Pemerintahan-Presiden-Megawati-Soekarno-Putri

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
5.  Menurut tanggapan kelompok kami terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II

Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  Dari segi negatif adalah:
-tidak memenuhi harapan pemberantasan korupsi yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya.
- kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin.
-Yudhoyono dikritik karena tidak tegas dan terlalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat.

Dalam hal positifnya masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  adalah :
- kepemimpinannya berhasil meningkatkan stabilitas politik dan ekonomi Indonesia,  penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar. Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change.
Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai disitu saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya:
-Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial  (BPJS).
-Pendidikan wajib 12 tahun
-Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas

Sumber : Internet https://www.kompas.com/skola/read/2020/10/08/130833969/masa-reformasi-di-bawah-pemerintahan-susilo-bambang-yudhoyono?page=all&jxconn=1*jpudr3*other_jxampid*U0N2RGY2SW9zME0yczlOR0Mxc1hKdTYwOUZEYnBxOV9zNEN4ZkcwcGNzX1VKYXVUdklEOW0yS1FDNFppZWJiUg..#page2

https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004-2014. Di masa pemerintahannya, ada 2 wakil presiden yakni Jusuf Kalla dan Boediono.

Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode, Kabinet Indonesia Bersatu I dan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Saldi Isra dalam 10 tahun bersama SBY: catatan dan refleksi dua periode kepemimpinan (2014) mengatakan bahwa selama menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono dianggap sebagai presiden yang secara spesifik mengemukakan agenda pemberantasan korupsi.

Pada zaman SBY, KPK direvitalisasikan dan memiliki posisi politik yang sangat kuat. KPK telah membongkar berbagai kasus salah satunya kasus suap Kemenpora Wafid Muharram atau kasus korupsi Wisma Atlet yang dilakukan oleh Nazaruddin.
Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan BJ Habibie
Dilansir dari Kompas.com, selama 10 tahun kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, penegakan atau supremasi hukum diberikan porsi yang baik dan besar.

Di dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change.

Kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai disitu saja. Berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya:

Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Pendidikan wajib 12 tahun

Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas

Baca juga: Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Gus Dur

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
masa reformasi di bawah pemerintahan susilo bambang yudhoyono

# data[].attributes.attachment_link.title
Masa Reformasi di bawah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Masa pemerintahan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai dari tahun 2004-2014. Di masa pemerintahannya, ada 2 wakil presiden yakni Jusuf Kalla dan Boediono. Kebijakan politik yang dibuat adalah Kabinet Indonesia Bersatu yang berada di dalam 2 periode, Kabinet Indonesia Bersatu I dan Kabinet Indonesia Bersatu II.

# data[].attributes.headline
Harapan Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi II

# data[].attributes.subject
Harapan Terhadap Pemerintahan Presiden Jokowi II

# data[].attributes.body
Tiara Krisbianti XII IPA 3/36

Harapan :  semoga pak jokowi lebih tegas dalam memimpin, bertindak dalam segala hal, lebih amanah ,dapat menyelesaikan janji-janji yang telah di ucap, bisa mengambil keputusan  yang baik tidak terpengaruh lembaga-lembaga lain, pak jokowi lebih memperhatikan pedagang kecil, Meningkatkan pelayanan yang lebih maksimal untuk kesehatan pengguna kartu bpjs dan kartu indonesia sehat.
Sumber : Internet

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan BJ Habibie / Alifian Erga I. 03

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan BJ Habibie / Alifian Erga I. 03

# data[].attributes.body
3. Keberhasilan Selama Pemerintahan BJ Habibie
Pada masa pemerintahan BJ Habibie terdapat beberapa keberhasilan yang berhasil diraih yaitu diantaranya:

-         Berhasil menurunkan dolar

Selama masa pemerintahannya, Habibie berhasil menurunkan harga dolar hingga menyentuh RP 6.700/dolar pada bulan juni 1999. Padahal tahun sebelumnya dolar menyentuh Rp15.000/dolar.

-         Memimpin pembuatan pesawat N-250 Gatot Kaca

Dengan latar belakangnya, BJ Habibie memimpin langsung pembuatan pesawat N-250 Gatot Kaca sebagai pesawat dari Indonesia. Bahkan pesawat ini berhasil melewati Dutch Roll

-         Mendapat banyak penghargaan internasional

Keberhasilan BJ Habibie dalam menemukanTeori crack membuat teorinya diakui oleh dunia internasional bahkan mendapat penghargaan dari Award von Karman. Beliau bahkan dijuluki “Mr. Crack” atas temuan teorinya. Belau juga mendapatkan Doktor di jerman dengan predikat Summa 🤬 Laude, bahkan perguruan tinggi ITB memberikan penghargaan tertinggi yaitu Ganesha Praja Manggal Bhakti Kencana

Sumber : Internet, Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12 hal. 160

# data[].attributes.headline
Tanggapan Positif dan Negatif Kelompok Kami Tentang Pemerintahan Presiden Jokowi II

# data[].attributes.subject
Tanggapan Positif dan Negatif Kelompok Kami Tentang Pemerintahan Presiden Jokowi II

# data[].attributes.body
TAFAZZUL AFFAN /35

Tanggapan kelompok kami tentang positif dan negatifnya pemerintahan pada masa Jokowi II

Tanggapan positif :
1.  Presiden Jokowi berhasil menghantarkan Indonesia naik kelas menjadi negara upper middle income pada Juli tahun 2020.
2.  Investor yang mendirikan usaha di indonesia semakin mudah
3. Indonesia dapat mengelola utang luar negeri  dengan baik
4. Percepatan pembangunan infrastruktur terbaik ketiga di Asia Tenggara setelah Singapura dan Malaysia.

Tanggapan negatif :
1. Maraknya aksi unjuk rasa Karena pengesahan RUU Cipta Kerja .
2. Revisi UU KPK yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi .
3. Presiden tidak mengajukan rancangan aturan percepatan pemberantasan korupsi

Sumber : internet

# data[].attributes.headline
Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.subject
Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.body
DESHINTA AURELIA XENINA / 11

6. Bagaimana proses berakhirnyapemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri

>Rahmawati Soekarno putri mengeluarkan pernyataan keras pada Megawati agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI, karena dianggap tidak membawa perubahan pada negara.
Pencapaian Megawati menurun di tahun 2002-2003. Kepercayaan masyarakat pada presiden Megawati pun turut menurun sejak beliau menerapkan kebijakan privatisasi BUMN dengan menjual saham indosat. Karena ingin meniadakan atau paling tidak meminimalisir kepemilikan BUMN dan berpindah ke tangan swasta. Karena prestasi dan juga kepercayaan masyarakat yang menurun, pada PEMILU 2004 Megawati dan pasangan nya Ahmad Hasyim mengalami kekalahan melawan Susilo Bambang Yudhoyono dengan memperoleh nilai total 39,38%. Di situlah masa kepemimpinan presiden Megawati Soekarnoputri berakhir dan digantikan oleh Presiden Bambang Yudhoyono

sumber : internet dan youtube

# data[].attributes.body
hambatan dan kegagalan bj habibie

1. di masa ke pemimpinannya habibie tidak dapat meyakinkan investor agar tetap tinggal di indonesia

2. kebijakan yang di buat oleh habibie tidak dapat mengeluarkan indonesia di saat krisis

3. di akhir masa jabatannya rupiah kembali meroket setelah turun, hal ini menunjukan kebijakan yang di buat tidak berfungsi berkelanjutan

# data[].attributes.attachment_caption
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (2004-2009)

# data[].attributes.headline
Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.subject
Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.body
KELOMPOK 4

KELAS : XII IPA 3

Nama Kelompok :
1. Fawnia Nailatullah R. (16)
2. Fi'la S. Gadis A. (17)
3. Handini Zahrah F. (18)
4. Ilham C. Rojikin (19)
5. Kevin Lingga T.(20)

Fawnia Nailatullah Ramadhan
16 / XII IPA 3
1. Masa Pemerintahan
Susilo Bambang Yudhoyono adalah presiden pertama RI yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Susilo Bambang Yudhoyono yang sering disapa SBY dan Jusuf Kalla dilantik oleh MPR sebagai presiden dan wakil presiden

RI ke-6 pada tanggal 20 Oktober 2004.Terpilihnya pasangan Susilo Bambang

Yudhoyono dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden diikuti dengan berbagai aksi protes mahasiswa, di antaranya aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Udayana, Denpasar, Bali, yang meminta agar

presiden terpilih segera merealisasikan janji-janji mereka selama kampanye presiden. Tidak lama setelah terpilih, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri segera membentuk susunan kabinet pemerintahannya yang diberi

nama Kabinet Indonesia Bersatu.

Sejak awal pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan

pengangguran serta pemberantasan KKN yang ia canangkan dalam program 100 hari pertama pemerintahannya. Program pengentasan kemiskinan berkaitan

langsung dengan upaya pemerataan dan pengurangan kesenjangan serta peningkatan pembangunan terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah bantuan langsung tunai (BLT). Pada tahun 2006, BLT dianggarkan sebesar Rp18,8 triliun untuk 19,1 juta

keluarga. Tahun 2007 dilakukan BLT bersyarat bagi 500 ribu rumah tangga miskin di 7 propinsi, 51 kabupaten, dan 348 kecamatan. Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap, pendidikan, kesehatan dengan rata-rata bantuan per rumah tangga sebesar Rp 1.390.000 (Suasta, 2013: 31-33).

Selain memfokuskan pada manusia dan rumah tangganya, program pengentasan kemiskinan juga berupaya untuk memperbaiki fisik lingkungan dan prasarananya seperti gedung sekolah, fasilitas kesehatan, jalan, air bersih,

dan lain-lain. Program 100 hari pertama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga memberikan prioritas pada peninjauan kembali RAPBN 2005, menetapkan langkah penegakkan hukum, langkah awal penyelesaian konflik di Aceh dan Papua, stimulasi ekonomi nasional, dan meletakkan fondasi yang efektif untuk pendidikan nasional (Gonggong & Asy’arie, 2005: 243)

Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan, terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang.

Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental makroekonomi: utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid. Fundamental-fundamental ini kuat - didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat - membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

sumber : buku paket Sejarah Indonesia kelas 12 dan https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596?

# data[].attributes.headline
Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.subject
Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.body
FI'LA SABILLA GADIS A.
XII IPA 3
17

2. kebijakan - kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009)

☆ kebijakan dalam bidang politik
pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berusaha mewujudkan Indonesia aman dan damai. kebijakan kabinet Indonesia bersatu dalam bidang politik yaitu
• mengatasi masalah disintegrasi bangsa,salah satu konflik Aceh
pemerintah berusaha menyelesaikan konflik Aceh dengan cara damai, adil, dan bermartabat.  Oleh karena itu, pemerintah Indonesia berusaha melakukan perbincangan damai dengan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, Pembicaraan damai ini diakhiri dengan harapan kesepahaman pada 15 Agustus 2005. Logging
• mencegah aktivitas illegal logging
pemerintahan Susito Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla membentuk kelompok kerja (pokja) penanganan illegal logging yang beranggotakan lintas kementerian di bawah koordinasi Menko Kesra untuk lebih efektifkan pemberantasan illegal logging.
• memberantas terorisme
penangkapan yang dilakukan terhadap pelaku teror hanya menyentuh kulit terluar bukan pada otak sesungguhnya.  Bayang-bayangan teror menjadi mimpi buruk bagi seluruh warga Indonesia, termasuk warga negara asing yang tinggal di Indonesia akibat tertangkapnya otak utama aktivitas teroris.  Atas dasar tersebut, pemerintah menetapkan aksi kejahatan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime).  Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan negara lain untuk mencegah penyebaran paham-paham radikal sebagai penyebab aksi teror.

☆ kebijakan dalam bidang hukum
presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Instruksi Presiden (InPres) nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. dalam InPres tersebut presiden memerintahkan seluruh kementrian, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri hingga kepala daerah untuk mencegah dan memberantas praktis korupsi,kolusi, dan nepotisme (KKN)

☆ kebijakan dalam bidang ekonomi
• menyusun progam perbaikan investasi
• mewujudkan swasembada pangan
• memberikan bantuan langsung tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
kondisi perekonomian pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla lebih stabil.  Indonesia juga berhasil membayar utang IME.  Cita-cita untuk mencapai swasembada pangan diusahakan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyano-Jusuf Kalla.  Untuk menciptakan swasembada pangan, pada 2008 pemerintah mengeluarkan kebijakan revitalisasi dengan target swasembada pertanian gula pada 2008, swasembada daging pada 2010, dan swasembada kedelai pada 2010. Akan tetapi, kebijakan ini tidak dapat terlaksana karena krisis dunia dan melonjaknya harga minyak dunia.  Harga minyak dunia menyebabkan pemerintah memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 1 Juni 2008. Pemerintah berusaha mengurangi beban masyarakat akibat kenaikan BBM dengan memberikan kompensasi berupa bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga tidak mampu.

sumber : LKS SEJARAH XII , QR CODE

# data[].attributes.headline
Permasalahan : "Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.subject
Permasalahan : "Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.body
HANDINI ZAHRAH FIRDAUSI/XII IPA 3/18

3. Keberhasilan

Pada awal pemerintahannnya, Susilo Bambang Yudhoyono memprioritaskan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan dan pengangguran. Berbagai kebijakan, program, dan upaya yang dilakukan membuahkan hasil yang berarti bagi Indonesia.
Keberhasilan yang dicapai pada masa Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla :
a. Cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto terbukti solid
b. Utang pemerintah terjadi penurunan terhadap Produk Domestik Bruto. Dimana pada tahun 2000 utang pemerintah mencapai 88% , kemudian pada tahun 2008 utang pemerintah turun menjadi 32%
c. Pada 2006, Susilo Bambang Yudhoyono melunasi utang ke International Monetary Fund(IMF) sebesar 60,7 Triliun
d. Meningkatnya investor asing yang menanamkan modal di Indonesia
e. Berkurangnya angka pengangguran karena adanya investor asing yang menanam modal di Indonesia. Dengan begitu, adanya lapangan pekerjaan

Sumber : Internet kebudayaan.kemdikbud.go.id dan Buku Paket Sejarah

# data[].attributes.headline
Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.subject
Permasalahan : Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.body
FARAH ANINDYA KHAIRUNNISA / XII IPA 3 / 15

3. Keberhasilan yang dicapai pada masa pemerintahan Megawati sebagai berikut.

1. Megawati berhasil mengatasi utang luar negeri. Dari pemberlakuan kebijakan penundaan pembayaran utang, utang luar negeri yang dimiliki Indonesia berkurang sebanyak US$34,66 miliar.

2. Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebanyak US$930, sehingga kurs rupiah dapat diturunkan menjadi Rp8.500,00.

3. Megawati berhasil menurunkan inflasi yang awalnya 13,1% menjadi 6,5% sedangkan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebanyak 2%.

4. Usaha Megawati untuk memperbaiki ekspor di Indonesia berhasil, sehingga kegiatan ekspor meningkat.

5. Megawati berhasil mengadakan pemilu secara demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan melalui dua periode.

6. Megawati berhasil menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua yang dianggap melanggar AMDAL.

7. Megawati berhasil membubarkan BUMN yang sudah merugikan negara dan melakukan tindakan ilegal. Aset dari BUMN tersebut digunakan untuk membayar utang negara.

8. Pada masa pemerintahan Megawati, 17 jenderal yang melakukan korupsi berhasil ditangkap.

9. Pada tahun 2003, Indonesia keluar dari IMF (International Monetary Fund) yang bisa diartikan bahwa Indonesia berhasil keluar dari krisis saat Megawati menjabat sebagai presiden.

10. Pembangunan infrastruktur yang berhenti sejak tahun 1998 kembali dilanjutkan saat Megawati menjabat. Infrastruktur tersebut antara lain Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) dan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu).

Sumber : Internet

# data[].attributes.headline
 Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"                  Kegagalan dan hambatan-	Kegagalan                                                                                                 

# data[].attributes.subject
 Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"                  Kegagalan dan hambatan-	Kegagalan                                                                                                 

# data[].attributes.body
Nama: ILHAM CHOIRUL ROJIKIN   KLS/NO: XII A3 /19

1)terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013.

2)neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013.

3)pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu.

4)efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5.

5)kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen.

6) Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk.

-Hambatan
1)Lambannya birokrasi.              2)Korupsi merajalela.
3)Kurangnya infrastruktur yang memadai.

Sumber: https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN "Masa Pemerintahan Joko Widodo I"

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN "Masa Pemerintahan Joko Widodo I"

# data[].attributes.body
RAMADHANA QURROTA AINI / XII IPA 3 / 28

4. Kegagalan dan Hambatan.
• Pertumbuhan ekonomi
Di masa jabatan Presiden Jokowi periode I Pertumbuhan ekonomi di Indonesia diperkirakan sudah mencapai 7,1% - 8%. Akan tetapi sesuai dengan data yang diperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih di bawah 6 %. Hal tersebut menunjukkan di masa pemerintahan Jokowi mengalami kegagalan karena tidak mencapai target. Akan tetapi posisi Indonesia masih berada di atas negara lain. Hal ini disebabkan karena ekspor di negara Indonesia berkurang sedangkan impornya meningkat.
• Tingkat kemiskinan
Di rencanakan tingkat kemiskinan di Indonesia di targetkan berkisar 7% - 8%. Akan tetapi pada masa pemerintahan Jokowi periode I masih di angka 9,41 %. Kalaupun tingkat kemiskinan di Indonesia merendah mungkin masih dikisarkan di angka 9 % saja. Hal ini disebabkan karena tidak seimbang antara jumlah lapangan kerja dan jumlah pencari kerja.
• Tingkat ketimpangan (gini ratio)
Di pemerintahan Jokowi periode I mentargetkan angka gini ratio mencapai 0,36. Akan tetapi angka tersebut belum tercapai dan hasil capaiannya sebesar 0,382. Meskipun belum tercapai tetapi, prosesnya sudah berjalan dengan baik.
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Di pemerintahan Jokowi periode I mentargetkan di angka 76,3 tetapi yang tercapai hanya 71,3. Kalaupun tercapai mungkin di kisaran angka 72 saja. Hal ini membuktikan kegagalan di pemerintahan Jokowi periode I karena belum mencapai target awal.

Sumber : internet

# data[].attributes.headline
Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.subject
Permasalahan "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I"

# data[].attributes.body
5. tanggapan terhadap  pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono I

• positif : pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla penegakan hukum diberikan porsi yang baik dan besar dan dalam hubungan internasional, peran Indonesia dalam kancah internasional tidak dipandang sebelah mata. Indonesia pada masa itu aktif di berbagai forum internasional seperti APEC dan Global Climate Change. kemajuan pemerintahan SBY tidak sampai disitu saja. berbagai kemajuan dilakukan, di antaranya, Adanya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Pendidikan wajib 12 tahun, Pembangunan wilayah juga berjalan baik seiring dengan konektivitas

• negatif : memasuki empat tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode kedua, kepercayaan publik kian redup. di antara empat bidang politik, hukum, ekonomi, dan kesejahteraan sosial, kinerja penegakan hukum dan pemulihan ekonomi nasional dinilai publik mengecewakan.

Sumber : LKS, kompas.com, detik.com

# data[].attributes.body
Permasalahan "Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I"

Nama : Kevin Lingga Tirta
No. Absen : 20

6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I

Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengakhiri masa kerjanya salah satunya dapat diukur dari keberhasilan peralihan tongkat estafet kepemimpinan, terutama ketika kepala negara atau kepala pemerintahan secara konstitusi tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk masa pemerintahan selanjutnya.

Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2004 dan 2009, pemilihan umum (pemilu) 2014 jelas bukan lagi medan pertarungan di kancah kepemimpinan nasional.

Sesuai konstitusi, Presiden Republik Indonesia (RI) hanya dapat menjabat selama dua kali masa jabatan dengan jangka watu 10 tahun atau lima tahun untuk masing-masing periode masa jabatan.

"Salah satu ukuran kematangan demokrasi adalah pemilihan umum yang dilaksanakan secara teratur, damai dan demokratis. Sebentar lagi kita akan menyelenggarakan kembali pemilihan umum itu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam bukunya "Selalu Ada Pilihan" yang diluncurkan pada akhir pekan ini.

SBY dalam salah satu bagian bukunya itu mengajak semua pihak untuk menyukseskan pemilu 2014 dan memberikan sumbangan terhadap kemajuan politik nasional.

"Mari dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kita sukseskan pemilihan umum mendatang. Mari kita wariskan kepada anak cucu kita dan generasi mendatang sebuah tatanan dan tradisi politik yang baik. Politik adi luhung yang menunjukkan keluhuran budi bangsa Indonesia," katanya.

Keinginan Presiden untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pimpinan nasional sesuai dengen kehendak masyarakat juga dilakukan dengan memastikan aparatur pemerintah bisa menjalankan tugas menyukseskan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya.

Sumber : Internet
https://m.antaranews.com/img/ANTARANews.svg

# data[].attributes.body
5. Dampak positif pemerintah presiden B.J Habibie :

-          Presiden Habibie berhasil memberikan landasan kokoh bagi Indonesia, pada eranya dilahirkan UU Anti Monopoli atau UU Persaingan Sehat, perubahan UU Partai Politik dan yang paling penting adalah lahirnya UU otonomi daerah.

-          Memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik

-          Membebaskan sejumlah narapidana politik (napol) seperti Sri Bintang Pamungkas (mantan anggota DPR yang masuk penjara karena mengkritik Presiden Soeharto) dan Muchtar Pakpahan (pemimpin buruh yang dijatuhi hukuman karena dituduh memicu kerusuhan di Medan tahun 1994)

Dampak negatifnya :

kebijakan melepas tahanan pemerintah mungkin berdampak negatif bagi negara ini yaitu makin maraknya kejahatan tanpa korban, dan mungkin white colar crime, tetapi disisi lain kebijakan habibie melepas irian sangat positif, karena pergolakan yg terjadi disana cukup membuat indonesia kacau

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan BJ Habibie / Alifian Erga I. 03

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan BJ Habibie / Alifian Erga I. 03

# data[].attributes.body
6.  Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie
Proses berakhirnya pemerintahan BJ Habibie disebabkan karena beberapa permasalahan yang terjadi pada era itu. Ditengah-tengah melakukan upaya memenuhi tuntuan reformasi, Habibie dituduh melakukan tindakan yang bertentangan dengan kesepakatan MPR terkait masalah Timor-Timur. Beliau memperbolehkan diadakannya referendum provinsi Timor-Timur (Timor Leste). Hal ini cukup menggemparkan publik pada saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat dengan warga Timor-Timur apakah memilih tinggal dengan Indonesia atau memilih merdeka.

Timor-Timur memilih untuk merdeka dan berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999. Masalah tidak berhenti sampai disitu, tidak lama muncul tuntutan dari dunia internasional mengenai masalah pelanggaran HAM yang meminta pertanggungjawaban militer Indonesia terkait keamanan pasca jajak pendapat. Setelah dipusingkan dengan tuntuan internasional muncul kembali gerakan separatis GAM dan OPM.

Pada tanggal 14 Oktober 1999 BJ Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawbaannya di depan sidang dan terjadi beberapa penolakan terhadap pidato tersebut. Dari 12 fraksi yang menyampaikan pandangan umumnyam hanya 4 fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan 6 lainnya masih belum menentukan keputusannya.

Setelah mendengar jawaban presiden Habibie atas pandangan umum fraksi-fraksi, MPR kemudian menolak pertanggungjawaban Habibie melalui proses voting. Tepat pada pukul 00.35 dini hari rapat paripurna diakhirir dengan keputusan penolakan pertanggungjawaban BJ Habibie. Pada hari yang sama beliau memutuskan untuk mengundurkan diri dan tidak mencalonkan kembali sebagai presiden di pemliu berikutnya

Sumber : Internet, Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12 hal. 162

# data[].attributes.body
FAHRIA RAMADANTI / XII IPA 3 / 13

2. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri antara lain:
A. Membentuk Agenda Pemerintahan
- Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus (KKN)
- Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah menyelamatkan rakyat dari krisis berkepanjangan.
- Meneruskan pembangunan politik
- Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial.
- Menjaga pertahanan keamanan dan HAM

B. Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
Pada masa ini MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 meliputi, penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada ditangan rakyat, membatasi wewenang MPR. Membuat kesejajaran kedudukan antara presiden dan DPR, presiden yang menetapkan APBN, penegasan wewenang BPK, penegasan MA sebagai lembaga bersifat independen merencanakan pembentukan MK paling lambat 17 Agustus 2003, melakukan kebijakan reformasi melalui peningkatan kesejahteraan Hakim.
Untuk membersihkan korupsi di Indonesia, pemerintah juga membuat KPK pada 27 Desember 2002 dan dikeluarkan UU no 20 tahun 2001 tentang pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Tipikor lalu dikuti keluarkannya berbagai produk hukum lain.

C. Melakukan Reformasi di Bidang Ekonomi
Diawal pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri mengakhiri kerja sama dengan IMF dan membubarkan BPPN. Lalu untuk memulihkan krisis ekonomi diterapkan beberapa kebijakan yaitu :
- penundaan utamg, meminta penundaan utang dipertemuan Paris Club tahun 2002
- Menaikkan pendapatan per kapita, kurs mata uang rupiah menguat menjadi Rp8.500,00 per US$ yang semula Rp9.000,00 per USS
- memperbaiki kebijakan ekspor
- Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi itu kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham
perusahaan negara diperiode krisis yang tujuannya melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan politik dan melunasi pembayaran utang luar negeri.

D. Disentregasi dan Kedaulatan Wilayah
Pada masa pemerintahan terjadi konflik Aceh, salah satu upaya presiden Megawati Soekarnoputri adalah dengan melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Dengan berdialog langsung pada tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Yang kemudian Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
Ada juga sengketa dengan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan. Yang kemudian diselesaikan Mahkamah Internasional, hasilnya Pulau Sipadan dan Ligitan jadi milik Malaysia.

E. Desentralisasi Politik dan Keuangan
Melanjutkan kebijakan otonomi daerah tentang perimbangan keuangan pusat-daerah, yang jadi proses reformasi tingkat lokal dibidang politik, pengelolaan keuangan daerah pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah mengeluarkan:
- UU no 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum anggota DPR DPD DPRD
- UU no 22 tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR DPR DPD DPRD
- UU no 23 tahun 2003 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden
- UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah (kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, konsep otonomi, dan asas penyelenggaraan pemerintahan)

F. Pelaksanaan Pemilu 2004
Pemilu pertama kali dimana masyarakat punya hak suara untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu legislatif digelar tanggal 5 april 2004 diikuti 24 partai dan terdapat lima partai yang yang memiliki suara terbanyak yaitu Golkar, PDI-P, PAN, PPP, dan partai Demokrat.
Pemilu presiden tanggal 5 Juli 2004 belum menghasilkan satu pasangan jadi dilakukan putaran kedua yaitu pada tanggal 20 September 2004 yang kemudian Dimenangi pasangan H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. Muhammad Jusuf Kalla.

Sumber : Paket Sejarah dan LKS sejarah

# data[].attributes.headline
4. Kegagalan dan Hambatan: Masa Kepemerintahan Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
4. Kegagalan dan Hambatan: Masa Kepemerintahan Joko Widodo II

# data[].attributes.body
SIRRIL FAIRUZ QOLBI (34)

Selama masa kerja Jokowi-Ma'ruf Amin, ada sejumlah janji kampanye yang dinilai gagal direalisasikan dan menjadi hambatan, diantaranya adalah:

📌 Memperkuat KPK
Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dinilai gagal memperkuat KPK karena adanya revisi UU KPK. Ditengah kerusuhan hasil revisi UU KPK tersebut, Jokowi bahkan tak menggubris desakan masyarakat untuk menerbitkan Perpu.

📌 Kebebasan Berpendapat
Pembungkaman dan peredaman kebebasan berpendapat masyarakat masih banyak terjadi. Hal tersebut dikarenakan adanya pasal karet Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Salah satu contohnya adalah penghapusan mural yang berisikan kritik.

📌 Penegakan HAM
Masa kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf masih belum bisa memperbaiki demokrasi dan HAM. Terlihat dari masifnya serangan terhadap Pembela HAM dan abainya pemerintah terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat terdahulu.

📌 Kesenjangan Sosial
Kecepatan pemerintah dalam merespon penyaluran pertumbuhan ekonomi nasional dan stimulus pertumbuhan ekonomi masih minim. Misalnya terkait dengan bantuan sosial (bansos) yang disalurkan, turunnya sektor UMKM, dan meningkatnya pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan mencapai 12-15 persen. Selain itu, kesenjangan dapat terjadi karena orang kaya lebih memilih menabung uang daripada membelanjakannya.

(Sumber: Internet)

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan Masa Kepemerintahan Jokowi II

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan Masa Kepemerintahan Jokowi II

# data[].attributes.body
SHOFIA NUR KUMALASARI /33

Keberhasilan pada masa Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin

•Pada 2 tahun pertama pemerintahan pak jokowi sudah berhasil memulihkan perekonomian dengan melalui program hilirisasi ,digitalisasi di pemerintahan, ekonomi hijau dan memberikan kemudahan investasi melalui undang undang cipta kerja .
• keberhasilan lagi yang diraih di bidang sektor migas yaitu dengan kembalinya pengelolaan Blok Rokan ke tangan BUMN, yaitu PT Pertamina (persero) pada tanggal 9 Agustus 2021.
•Selama dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum dan HAM
• Presiden jokowi  berhasil menjaga laju kenaikan harga relatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat
• Pada masa tersebut pemerintah berhasil menurunkan  presentase kemiskinan pada maret 2018 ,terendah sepanjang sejarah.
• Melalui program jaminan sosial , pelayanan kesehatan semakin merata dan mudah dijangkau oleh siapapun sehingga kesehatan keluarga indonesia terjaga.
•Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu (SKPT) masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan perlindungan asuransi nelayan.
•Daya saing Indonesia di kancah global terus meningkat sejalan dengan perbaikan regulasi.

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN "Masa Pemerintahan Joko Widodo I"

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN "Masa Pemerintahan Joko Widodo I"

# data[].attributes.body
NUR ANNISA MULIA/XII IPA 3/27

3. Keberhasilan:
Pada masa pemerintahan Joko Widodo I, pemerintah telah mencapai beberapa keberhasilan, yaitu sebagai berikut.
a. Inflasi yang stabil dari target 3,5-5%, pemerintah berhasil mencapai di kisaran 3-4% yang sebelumnya 8,4% (pada 2014).
b. Tingkat pendidikan warga semakin baik. Tingkat rata-rata lama sekolah naik dari 8,1 tahun menjadi 8,8 tahun.
c. Pemerintah berhasil mengalihkan subsidi energi ke belanja yang lebih produktif. Terbukti dari pembangunan jalan-jalan nasional, rel kereta, pelabuhan, bandara, bendungan, hingga tol laut yang telah menyasar pinggiran Indonesia, serta pembangunan pos lintas batas negara (PLBN).
d. Rasio elektrifikasi telah melebihi target. Rasio meningkat dari 81,5% (pada 2014) menjadi 93,83%.
e. Berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia melalui PT Inalum.
f. Tingkat kemiskinan rendah, dari 11,3% menjadi 9,4% dengan pengangguran terbuka mencapai 5,13% hal ini menunjukkan rakyat semakin sejahtera.
g. Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang mencapai 71,4 poin.
h. Konsumsi listrik per kapita naik dari 843 kWh (pada 2014) menjadi 1200 kWh.
i.  Tingkat ketimpangan membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382.
j.  Jumlah kunjungan wisata mancanegara naik sekitar 17-18 juta orang, meningkat 8,39%.

(Sumber: internet)

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
Nama : Muhammad Daffa Izzananto
Absen : 23

6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II
Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pemenang pilpres 2004 dan 2009, pemilu 2014 jelas bukan lagi medanpertarungan di kancah kepemimpinan nasional. Suatu konstitusi, Presiden Republik Indonesia hanya dapat menjabat selama dua kali masa jabatan degan jangka waktu 10 tahun atau 5 tahun untuk masing - masing periode jabatan. Keinginan presiden untuk mengakhiri masa jabatanaya dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pimpinan nasional sesuai dengan kehendak masyarakat juga dilakukan dengan memastikan aparatur pemerinta bisa menjalankan tugas menyukseskan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya. Pemilu 2004 dan 2009 dilaksanakan secara sukses. TNI dan Polri juga sukses dalam menjaga netralitasnya. Presiden dalam waktu itu juga mengimbau masyrakat untuk menjaga agar pemilu berlangsung aman dan tertib. Presiden meminta agar segala masalah pemilu bisa diselesaikan melalui jalurhukum yang telah disediakan dan menghindarkan diri dari tindakan anarkitis. SBY juga menyeru pada elit politik untuk mengendalikan emosi dirinya, maupun para pendukungnya sehingga menhindarkan aksi-aksi kekeerasan yang mungkin terjadi.

sumber : internet

# data[].attributes.attachment_caption
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN : "Masa Pemerintahan Joko Widodo II"

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN : "Masa Pemerintahan Joko Widodo II"

# data[].attributes.body
KELOMPOK 7
KELAS : XII IPA 3
ANGGOTA :

1. SATRYO ARYA PRAKOSO (31)

2. SHAFIRA YUANITA (32)

3. SHOFIA NUR KUMALASARI (33)

4. SIRRIL FAIRUZ QOLBI (34)

5. TAFAZZUL AFFAN (35)

6. TIARA KRISBIANTI (36)

SATRYO ARYA PRAKOSO / 31

1. Masa Pemerintahan :

Pada 2018, Jokowi mengumumkan bahwa ia akan mencalonkan diri dalam pemilihan umum presiden 2019. Wakil presiden Jusuf Kalla dianggap tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan lagi karena batasan masa jabatan yang ditentukan untuk jabatan presiden dan wakil presiden.
Pada 9 Agustus 2018, secara mengejutkan, Presiden Jokowi mengumumkan bahwa Ma'ruf Amin akan menjadi pasangannya. Jokowi memilih Ma'ruf karena pengalamannya yang luas dalam urusan pemerintahan dan agama. Setelah empat tahun menjabat, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tetap tinggi, berkisar antara 60-70%. Hasil quick count menunjukkan bahwa Jokowi diperkirakan memenangkan pilpres dengan suara 54 persen. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin terpilih berdasarkan pemilu presiden yang dilaksanakan pada 17 April 2019. Pelantikan keduanya digelar di Gedung DPR/MPR, Jakarta pada 20 Oktober 2019. Acara ini menandai secara resmi dimulainya jabatan presiden Joko Widodo dan wakil presiden Ma’aruf Amin. Pemerintahan pada periode ini masih melanjutkan program-program pemerintahan pada periode sebelumnya.

Sumber : Internet & Barcode LKS Sejarah hal 107

# data[].attributes.attachment_caption
PRESIDEN JOKO WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA (2014 - 2019)

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa Pemerintahan Joko Widodo I” 

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa Pemerintahan Joko Widodo I” 

# data[].attributes.body
KELOMPOK 6

KELAS : XII IPA 3

ANGGOTA :

1. NESSA AULIA JALAPUSPA TAMBUNAN (26)

2. NUR ANNISA MULIA (27)

3. RAMADHANA QURROTA AINI (28)

4. RESTU ANGGI PRADANA (29)

5. SAJIDA KHAIRALLAH TELFAH (30)

NESSA AULIA JALAPUSPA TAMBUNAN / 26

1. Masa Pemerintahan (2014 - 2019)
Pada pemilihan presiden 2014 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode I (2014 - 2019) mengungguli perolehan suara pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Setelah pelantikan, pada 26 Oktober 2014 presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan daftar nama yang akan menduduki posisi menteri dalam pemerintahannya. Kabinet ini bernama Kabinet Kerja.

2. Kebijakan - Kebijakan yang diambil :

Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur di jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan, bandara. Pembangunan infrastruktur dilakukan Merata di seluruh wilayah Indonesia. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih di wilayah perbatasan dengan membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan fasilitas yang lebih modern. Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kebijakan Ekonomi Pada 17 November 2014 presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pada akhir 2014 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan harga BBM. Kebijakan tersebut sebagai berikut :
1). Pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premiumi.
2). Pemerintah memberlakukan subsidi tetap Rp 1.000,00 Per liter untuk BBM jenis solar.
3). Pemerinah berpendapat pencabutan subsidi BBM digunakan untuk memperbaiki sektor produktif.
Pada setiap konferensi presiden Jokowi batal mengajak para investor dunia agar bersedia menanamkan investasi nya di Indonesia.

Kebijakan Kedaulatan
Presiden Joko Widodo menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Presiden Joko Widodo berharap kapal - kapal asing yang melakukan ilegal fishing di perairan Indonesia ditindak tegas agar tidak mengulangi perbuatan nya. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberi efek jera kepada kapal asing dilakukan dengan menenggelamkan kapal - kapal tersebut.

Kebijakan Pertambangan
Diharuskan pemerintah berusaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri. Pada Desember 2018 melalui PT Inalum, pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai 90,4% saham. Presiden menegaskan kepemilikan mayoritas saham PT Freeport ini akan digunakan untuk meningkatkan Kemakmuran rakyat. Langkah tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam Mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia demi kesejahteraan dan Kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia Hal 106 - 107

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
Nama: Muhammad Indie Satria Dewanata
No.Absen: 24

4. Kegagalan dan Hambatan

- Kegagalan pertama, yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen.
- Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013.
- Ketiga, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013.
-Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu.
- Kelima yakni efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. Beberapa hal yang menghambat efisiensi adalah lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur.
- Keenam, turunnya rasio pajak terhadap PDB dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013.
- Ketujuh, kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen.
- Kedelapan, nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk.
- Kesembilan, defisit keseimbangan primer anggaran yang sebelumnya surplus 1,83 persen pada 2014 menjadi defisit 1,19 persen pada 2013. Kesepuluh, tidak proporsional dan besarnya dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi dalam APBN. Belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013. Pola yang sama juga terjadi pada subsidi energi yang naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen dan belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen.

Sumber: https://katadata.co.id/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
Muchammad Asyam Jasur Bakhits (22) 12 IPA 3
3. Keberhasilan
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II, terdapat beberapa keberhasilan yang diraih yaitu :
Pertama, dalam 10 tahun terakhir, angka pertumbuhan ekonomi tercatat masih tinggi yakni di kisaran 5 persen-6 persen.
Kedua, sektor investasi juga meningkat dari 23 persen pada 2004 menjadi 31 persen pada 2013.
Ketiga, kinerja sektor perbankan menunjukan peningkatan yang cukup.
Keempat, persentase angka kemiskinan menurun, dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,25 persen pada 2014.
Kelima, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pekerja formal
Keberhasilan keenam yaitu meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

(Sumber : dari internet)

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
6. Proses Berakhirnya Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Jatuhnya pemerintahan presiden Abdurrahman Wahid tidak lepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapat tentangan keras dari berbagai organisasi massa dan partai politik. Hubungan presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam Kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis karena presiden Abdurrahman Wahid sering memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR.

Kepercayaan masyarakat terhadap presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. DPR akhirnya membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut.

Hubungan antara Presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar sidang istimewa MPR, maka Presiden akan menurunkan keadaan darurat mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna pula akan terjadi pergantian anggota DPR.

Dua hari menjelang pelaksanaan sidang paripurna DPR, Kejaksaan Agung mengemukakan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkan presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti dan hasil pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung kepada pimpinan DPR pada tanggal 28 Mei 2001.

DPR akhirnya menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan sidang istimewa MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais.

Menyadari posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya mengeluarkan Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001 yang isinya tentang pembekuan MPR dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun, dan membekukan Partai Golkar. Namun maklumat tersebut tidak memperoleh dukungan.

Pada tanggal 23 Juli, MPR secara resmi memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan menggantikannya dengan Megawati Soekarnoputri. Presiden Abdurrahman Wahid dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk Memberikan pertanggungjawaban dalam sidang istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI.

Nama: Dafa Zanuar Zaky
Kelas: XII IPA 3
Presensi: 10

(Sumber: Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12 Halaman 165-167)

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II” 

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II” 

# data[].attributes.body
NADIYA ALIFAH GHAISANI / 25
2.  Kebijakan-kebijakan yang diambil :
- MEMPERBAIKI PELAYANAN PUBLIK
Merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program-program itu tampak pada kebijakan one stop service (OSS), mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan.

- MEMPERKUAT SISTEM POLITIK

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah (Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN). Tujuannya, menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik.
- MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti pemberantasan korupsi di elemen pemerintahan mulai desa hingga pemerintah pusat. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.  Pendapatan domestik bruto makin meningkat, pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- MEMAJUKAN PENDIDIKAN
Usaha pemerataan dan perbaikan di Indonesia makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun.

(SUMBER : Barcode LKS Sejarah hal.106)

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
NADIYA ALIFAH GHAISANI / 25
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil :

- MEMPERBAIKI PELAYANAN PUBLIK

Merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program-program itu tampak pada kebijakan one stop service (OSS), mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan.
- MEMPERKUAT SISTEM POLITIK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah (Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN). Tujuannya, menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik.
- MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti pemberantasan korupsi di elemen pemerintahan mulai desa hingga pemerintah pusat. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.  Pendapatan domestik bruto makin meningkat, pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- MEMAJUKAN PENDIDIKAN
Usaha pemerataan dan perbaikan di Indonesia makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun.

(SUMBER : barcode LKS Sejarah hal.106)

# data[].attributes.attachment_caption
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN WAKIL PRESIDEN BOEDIONO (2009-2014)

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN  “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN  “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
KELOMPOK 5

KELAS                    : XII IPA 3

ANGGOTA       :

1.      MAULIDA CHASANAH                       (21)

2.      M. ASYAM JASUR BAKHITS HAQIQI  (22)

3.      M. DAFFA IZZANANTO                      (23)

4.      M. INDIE SATRIA DEWANATA           (24)

5.
NADIYA ALIFAH GHAISANI                (25)

MAULIDA CHASANAH / 21

1.      Masa Pemerintahan (2009-2014)

Pemilu 2009 berhasil dimenangi oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono. Selanjutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 2009. Untuk membantu melaksanakan tugasnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II.

Berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya. Hal ini juga tidak terlepas dari gaya kepemimpinan yang berkorelasi dengan penerapan berbagai kebijakan pemerintah yang efektif di lapangan.

Berbagai pencapaian pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dirasakan langsung oleh masyarakat menjadi modal bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil  mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk memimpin Indonesia untuk masa pemerintahan berikutnya. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran.

(Sumber : buku lks sejarah kelas 12 dan buku paket sejarah kelas 12)

# data[].attributes.body
Kelompok 7 ( 31 - 36)
Permasalahan : Masa pemerintahan Joko Widodo II ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2.Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo II yang sedang berlangsung sekarang ini ( positif dan negatifnya )
6. Apa yang menjadi harapan kalian terhadap pemerintahan Joko Widodo  II yang sedang berlangsung sekarang ini

# data[].attributes.body
Kelompok 6 ( 26 -30)
Permasalahan : Masa Pemerintahan Joko Widodo I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintaha Presiden Joko Widodo I

# data[].attributes.body
Kelompok 5 ( Absen 21-25 )
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  ( positif dan negatifnya )
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II

# data[].attributes.body
Kelompok 4 ( Absen 16 - 20)
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Kelompok 3 ( Absen 11 -15)
Permasalahan : Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan  Presiden Megawati Soekarno  Putri

# data[].attributes.body
Kelompok 2 ( Absen 6 - 10)
Permasalah  : Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1.Masa pemerintahannya
2.kebijakan -kebijakan  yang diambil
3. keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)
6.Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 1 ( Absen 1 - 5)
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.  Kegagalan dan hambatan
5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian  terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie  ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie