# data[].attributes.headline
PENGARUH DEMOKRASI DI INDONESIA MASA KINI

# data[].attributes.subject
PENGARUH DEMOKRASI DI INDONESIA MASA KINI

# data[].attributes.body
Demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia memperlihatkan beberapa kemajuan dibandingkan masa-masa sebelumnya. Pemilihan umum dengan diikuti banyak partai adalah sebuah kemajuan yang harus dicatat. Disamping itu pemilihan presiden secara langsung yang juga diikuti oleh pemilihan kepala daerah secara langsung adalah kemajuan lain dalam tahapan demokratisasi di Indonesia. Diluar hal tersebut, kebebasan mengeluarkan pendapat dan menyampaikan aspirasi di masyarakat juga semakin meningkat.

# data[].attributes.attachment_link.embed_code
View this post on Instagram

A post shared by Naja Waskita Putri (@njwskt.ptr)

# data[].attributes.body
beberapa perubahan seperti:

1. Pemilihan umum yang lebih demokratis

2. Lembaga demokrasi lebih berfungsi

3. Mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis. Seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum.

4. Memaknai demokrasi pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya

5. Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, bukti empirik bahwa Indonesia adalah negara demokrasi bisa dilihat dari alur sejarah politik di Indonesia, yaitu:

1. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia (1945-1949)

2. Pemerintahan parlementer (1949-1959)

3. Pemerintahan demokrasi terpimpin (1959-1965)

4. Pemerintahan orde baru (1965-1998)

5. Pemerintahan orde reformasi (1998-sekarang)

Berikut ini pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa reformasi (1998-sekarang):
Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi
Soeharto terpilih kembali sebagai Presiden pada Sidang Umum MPR pada Maret 1998.

Tetapi penyimpangan-penyimpangan pada masa pemerintahan Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi, diawali krisis moneter yang tidak kunjung reda.

Krisis moneter membawa akibat terjadinya krisis politik, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah begitu kecil.

Kerusuhan-kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia.

Akibatnya pemerintahan orde baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliputi berbagai tekanan politik baik dari luar maupun dalam negeri.

Dari dunia internasional, terutama Amerika Serikat, secara terbuka meminta Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden.

Dari dalam negeri, timbul gerakan massa yang dimotori oleh mahasiswa turun ke jalan menuntut Soeharto lengser dari jabatannya.
Baca juga: Bukti Normatif dan Empirik Indonesia Negara Demokrasi

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
indonesia negara demokrasi secara normatif dan empirik

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Indonesia adalah negara demokrasi yang dapat dibuktikan dari sudut pandang normatif dan empirik.

# data[].attributes.attachment_caption
Demokrasi Indonesia masa Demorasi Pancasila (1966-1998)

# data[].attributes.headline
DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU (11 Maret 1966)

# data[].attributes.subject
DEMOKRASI PANCASILA PADA ERA ORDE BARU (11 Maret 1966)

# data[].attributes.body
Era pemerintahan Indonesia yang semula dikenal sebagai Orde Lama (Orla) pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno mulai disebut dengan nama masa Orde Baru (Orba) di bawah pimpinan Presiden ke-2 RI, Soeharto. Pemerintah Orde Baru mempunyai visi utama dengan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD RI dalam kehidupan masyarakat serta bernegara.

beberapa penyimpangan, seperti:

· Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak adil

· Penegakan kebebasan berpolitik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

· Kekuasaan kehakiman (Yudikatif) yang tidak mandiri karena para hakim adalah anggota PNS Departemen kehakiman

· Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan pendapat

· Sistem kepartaian yang otonom dan berat sebelah

· Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN)

# data[].attributes.attachment_link.title
Demokrasi Indonesia masa Demorasi Pancasila (1966-1998)

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto (1966-1998). Istilah Demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep Demokrasi Terpimpin masa Soekarno (1959-1965). Secara tidak langsung, pemberlakuan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah sebuah upaya deligitimasi terhadap konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno.

# data[].attributes.body
5 pokok demokrasi terpimpin, di antaranya:

1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator.

2. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.

3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi.

4. Inti daripada pimpinan dalam demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.

5. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun.

Demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Ciri yang paling khas dari konsep demokrasi terpimpin adalah kehadiran peran dan campur tangan presiden selaku pemimpin tertinggi demokrasi dan revolusi yakni Presiden Sukarno.

Di lain sisi, demokrasi terpimpin juga terlihat dari pengaruh komunis dan peranan tentara (ABRI) di politik Indonesia.

# data[].attributes.body
Kabinet Natsir (September 1950 - Maret 1951).

Kabinet Sukiman (April 1951 - Februari 1952).

Kabinet Wilopo (April 1952 - Juni 1953).

Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – Agustus 1955).

Kabinet Burhanuddin Harahap (Agustus 1955 - Maret 1956)

Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 - Maret 1957).

Kabinet Juanda (Maret 1957 - Juli 1959).

# data[].attributes.body
permintaan yang diajukan pada bulan Juli 1936 di Volksraad (Dewan Rakyat)Hindia Belanda secara moderatnasionalis Indonesia , Sutardjo; itu mendesak pemerintah Belanda untuk membahas pemerintahan sendiri untuk Indonesia dalam kerangka konstitusional Belanda yang ada.  Volksraad menyetujui petisi tersebut, dan petisi tersebut dibahas oleh parlemen Belanda, tetapi pada 16 November 1938, sebuah dekrit kerajaan menyatakan bahwa negara belum siap untuk konferensi semacam itu. Penolakan ini menandai munculnya unsur nasionalis yang lebih radikal.

# data[].attributes.body
Dewan Rakyat, badan penasihat yang dibentuk oleh Belanda di Hindia Timur (sekarang Indonesia) pada tahun 1917 dan dibuka pada bulan Mei 1918. Ini berfungsi sebagai forum untuk mengungkapkan keluhan tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengejar reformasi yang sejati.

Dalam buku Sejarah Indonesia Modern: 1200-2004 karya M.C Ricklefs, Volksraad secara fungsional memiliki peran sebagai lembaga perwakilan rakyat bagi pemerintahan Hindia-Belanda.

Pada tanggal 21 Mei 1918, melalui sidang pertama Volksraad, lembaga ini terdiri dari 39 orang dengan ketuanya Dr. J. C. Koningeberger yang diangkat oleh raja Belanda.

# data[].attributes.body
Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengijinkan dan memberikan hak, kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

# data[].attributes.headline
AKAR AKAR DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA DI MASA KINI

# data[].attributes.subject
AKAR AKAR DEMOKRASI DI INDONESIA DAN PENGARUHNYA DI MASA KINI