# data[].attributes.body
Pajak Daerah :

1. Pajak Bum dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (ВРНТВ);

3. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

4. Pajak Reklame;

5. Pajak Air Tanah (PAT);

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

7. Pajak Sarang Burung Walet;

8. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

9. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Berl (BBNKB).

( Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. )

Retribusi Daerah :

Jasa Umum merupakan pungutan atas pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :

Penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

contoh :

Pendapatan Bunga Deposito.

Pendapatan atas Denda Keterlambatan Pekerjaan.

Pendapatan Denda Pajak.

Pendapatan Denda Retribusi.

# data[].attributes.body
Dana Bagi Hasil (DBH) :

Bersumber dari pajak & sumber daya alam (SDA).

Pajak : PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), PPH (Pajak PengHasilan)

SDA : kehutanan, pertambangan minyak bumi, gas alam, dan umum, perikanan.

Dana Alokasi Umum (DAU) :

DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus (DAK) :

Bertujuan untuk membantu kebutuhan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana pada APBN. Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN.

# data[].attributes.body
Perbedaan pembiayaan daerah dan dan belanja daerah adalah belanja daerah bersifat wajib, pembiayaan daerah bersifat TIDAK wajib. Pembiayaan daerah hanya untuk mengelola ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah, belanja daerah biasanya digunakan untuk mengelola anggaran untuk kegiatan/program.

# data[].attributes.body
1. belanja pegawai (gaji dan tunjangan, uang representasi)

2. belanja bunga

3. belanja subsidi

4. belanja hibah

5. belanja sosial

6. belanja bagi hasil

7. bantuan keuangan

8. belanja tidak terduga

# data[].attributes.body
1. pelaksanaan urusan pemerintahan daerah

2. belanja pegawai (upah dan honorarium/imbalan jasa)

3. belanja barang dan jasa

4. belanja modal

# data[].attributes.body
Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan.