# data[].attributes.body
14 februari yang lalu kita itu memilih, kemudian ada kemenagan, 22 april menjadi pemungkas bahwa secara sah prabao gibran diputuskan menang lewat keputusan MK

Kebanyakan masyaraks yang tidak setuju MK, namun demo yang sekarang tidak sebesar di pilpres sebelum nya sehing tekanan public terhadap putusan MK itu tidak sebesar pemilu-pemilu sebelum nya, walau pun banyak yang menulok keputusan mk akan tapi penolakan tersubut setidak nya tidak separah tahun sebelum nya

# data[].attributes.body
Mayoritas netizen/warga Indonesia tidak setuju dengan keputusan MK karena keputusan tersebut yang melanggar sila Pancasila 2, 4, dan 5. Tidak hanya itu, tetapi keputusan ini sangat egois dan dapat berdampak kepada negara kita untuk tahun-tahun kedepan. Keputusan yang ingin dirubah merupakan pengubahan batas usia agar menguntungkan putra presiden untuk menyalonkan diri yang dapat menyebabkan politik dinasti. Keputusan ini dianggap warga Indonesia salah karena betapa gampang dan seenaknya orang-orang yang berkuasa untuk mengubah peraturan negara atas kepentingan pribadi dan juga betapa tidak adilnya keputusan ini. Maka dari itu warga Indoensia menyebarkan peringatan darurat dan mengadakan demo atas kasus ini.

# data[].attributes.body
Sama sekali tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Keputusan MK menunjukkan bahwa mereka menggunakan wewenang kuasa yang dimiliki dengan seenaknya dan hanya untuk mengakomodasi ke kuasa keluarga/individu sendiri. Keputusan ini sama saja mengganti sistem pemerintahan Indonesia menjadi dinasti. Mereka juga menentang jiwa raga pancasila dengan mengabaikan dan/atau mencoba menghindari suara rakyat. Hal-hal ini menentang sila pancasila keempat dan kelima.

# data[].attributes.body
Tanggapan netizen Indonesia terkait hal ini sangat beragam dan penuh emosi. Hal ini berawal dari DPR dan pemerintah yang menolak dan menjegal keputusan MK terkait usia dan ambang batas pencalonan kepala daerah. Netizen merasa hal tersebut tidak sesuai dengan harapan rakyat Indonesia dan lebih mementingkan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Karena hal tersebut, muncullah banyak sekali protes dari netizen di media sosial dengan menggunakan tagar #KawalPutusanMK untuk mengekspresikan ketidaksetujuan masyarakat terhadap perlakuan pemerintah ini.

Jika hal ini dikaitkaan dengan nilai-nilai Pancasila, maka hal ini sangat tidak sesuai dengan nilai sila Pancasila ke-4 dan ke-5. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan orang yang berkuasa dengan mudah mengubah peraturan demi kepentingan pribadi tanpa mendengarkan pendapat atau suara demokrasi rakyatnya terlebih dahulu. Padahal, kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk turut bersuara. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan sila ke-2, hal ini tidak sesuai dengan nilai sila ke-2 karena banyak netizen yang menganggap hal ini tidak adil dan merugikan rakyat Indonesia.

"Sejahtera di keluarga, SENGSARA di rakyat."

Diandra 11 Cambridge

# data[].attributes.body
Banyak masyarakat yang tidak menyetujui keputusan MK ini, karena keputusan ini dianggap sangat merujuk pada keuntungan kepada salah satu individu pada pemerintahan. Hal ini sangat menentang nilai-nilai Pancasila dimana rakyat tidak diikut andilkan dalam menyuarakan suara dalam persetujuan keputusan tersebut. Keputusan ini sangatlah tidak adil bagi rakyat dan dapat berdampak pada masa depan bangsa.

# data[].attributes.body
Seperti yang terlihat saat demo, mayoritas warga Indonesia tidak setuju dengan keputusan MK. Keputusan tersebut tidak hanya egois, tetapi juga melanggar sila Pancasila ke empat dan lima. Kalau dalam kasus ini, orang-orang yang berkuasa seenaknya mengganti aturan yang emang sudah ada cuman untuk menguntungkan keluarga dan tidak mendengar suara rakyat yang jelas menolak perubahan tersebut. Tetapi, masih banyak yang mengira bahwa keputusan ini tidak mengubah apapun karena mungkin ketidak-sadaran mereka atas dampak yang akan datang, atau kurang mengerti tentang latar belakang masalah.

alipa 11 Cambridge

# data[].attributes.body
Tidak semua masyarakat Indonesia beranggap bahwa keputusan MK itu salah. Tentu, keputusan ini tidak sejalan dengan nilai-nilai pancasila terutama nilai pancasila ke empat dan lima. Dimana, orang-orang yang berkuasa seenaknya mengubah aturan untuk keluarga nya dan tidak mendengar suara demokrasi masyarakat Indonesia. Namun, tidak sedikit yang ber-anggapan bahwa ini bukanlah masalah besar. Alasan nya tentu bervariasi, seperti ketidak-sadaran atas dampak yang akan datang pada kehidupan nya atau memang mendukung keluarga berkuasa tersebut dan tidak memiliki masalah terhadap perubahan ini.

Syukurlah, mayoritas Indonesia tidak setuju akan ke-egoisan ini. Jika aturan dirubah, maka seiring waktu orang-orang yang berkuasa akan lebih ringan tangan untuk mengacak aturan indonesia demi prioritas pribadi.

# data[].attributes.body
Keputusan tersebut tidaklah sesuai dengan moral-moralnya nilai Pancasila, mengutamakan sila ke-4; Demokrasi dan ke-5; Keadilan sosial. Ketidakadilan yang mengandung perlakukan tidak sama terhadap pembagian hak seseorang atau kelompok di dalam kehidupan masyarakat bisa dilakukan dengan mudah oleh orang yang berkuasa, seharusnya, seluruh bangsa indonesia mempunyai hak untuk berdemo dengan bebas tanpa dampak dari orang yang berkuasa

# data[].attributes.body
Keputusan MK tampaknya tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila, seharusnya mematuhi dan menjalankan proses hukum yang telah ditetapkan. MK seharusnya tidak diperbolehkan karena peran mereka sangat penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di negara.

shazneen 11 harvard

# data[].attributes.body
Saisha Sakina A.

The majority of Indonesian citizens strongly disagree with the newly made MK decision, as it deflects with Indonesia's ideology of equality, being the 5th line of Pancasila. It promotes the ideology of political dynasty, conflicting with what should be democracy. The country belongs to the people, not by a single family or group, therefore it is immoral to revise laws regarding elections to increase the chances of that particular group of people to win.

# data[].attributes.body
Keiza aaleyah H.S

Tidak, hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Kebanyakan dari reaksi netizen akan kesetujuan MK itu negatif dikarenakan tidak sesuai dengan sila ke-4 dan ke-5. Kesetujuan tersebut tidak adil bagi rakyat dikarenakan persetujuan tersebut tidak melibatkan suara rakyat dan hanya mementingkan kepentingan pribadi.

# data[].attributes.body
Netizen memiliki kepekaan terhadap keputusan MK yang mengubah peraturan seenaknya demi keluarga petinggi, dengan begitu netizen menentang keputusan MK yang tidak sesuai dengan nilai pancasila sila ke-4, mengenai pentingnya demokrasi.

# data[].attributes.body
Rania

Tanggapan netizen dalam keputusan MK mayoritas kecewa dengan ketidak adilannya. Peraturan yang diubah hanya menguntungkan satu keluarga, itu tidak sesuai dengan sila - 5 and sila - 4. Rakyat Indonesia seolah-olah menjadi alat permainan dan opininya tidak didengarkan dan itu membuat banyak netizen sangat marah terhadap keputusannya.

# data[].attributes.body
Tentunya tidak sesuai dengan nilai-nilai pancasila. Orang yang berkuasa dengan mudahnya mengubah peraturan dan keputusan hanya dalam waktu satu hari demi kepentingan keluarga sendiri dan membangun politik dinasti, bahkan tidak memikirkan dampaknya terhadap negara maupun rakyat. Hal ini bertentangan dengan sila ke-5 pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

# data[].attributes.body
Sangat tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Apa yang terjadi pada sila ke-5 & sila ke -4 Pancisila? Keadilan Sosial Bagi Seluruh RI. Keputusan MK ini melihatkan betapa ketidakadilan yang dilakukan DPR dan MK tersebut, hanya karena anak Presiden ingin menyalonkan dirinya.

# data[].attributes.body
-Vales

netizen menanggapi bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan nilai pancasila, yaitu pancasila ke-5.. karna peristiwa ini merugikan rakyat dikarenakan oleh penyalahgunaan kekuasaan, sehingga rakyat indonesia tidak memilki kekuatan atau bisa disebut 'POWERLESS'. dan tidak terdapat adanya keadilan yang merata.

# data[].attributes.body
Raisa

Mayoritas netizen Indonesia tidak setuju dengan keputusan MK hingga melakukan demi karena tidak sesuai dengan nilai nilai yang terkandung dalam pancasila khususnya sila ke 5 karena keputusan yang tidak adil dan hanya memikirkan kepentingan keluarga dan haus akan kekuasaan

# data[].attributes.body
keputusan MK bukanlah sikap yang mengikuti nilai nilai yang telah diajarkan oleh pancasila, dan dengan itu warga indonesia seharusnya memiliki hak untuk memberi tanggapan dan protes terhadap keputusan tersebut. keputusan MK itu tidak betul

# data[].attributes.body
Keputusan MK tidak sesuai dengan moral-moral pancasila karena keputusan MK lebih memprioritaskan keputusan pribadi dibanding keputusan bersama, sehingga banyak netizen Indonesia yang tidak setuju dengannya.

# data[].attributes.body
BILLA

tidak sesuai dengan pancasila karena bertentangan dengan sila ke-4 (demokrasi) karena ia sperti membuat dinasti dan tidak menggunakan demokrasi hanya karena anak nya ingin mengajukan diri. Dan yang di perlakukan nya itu adalah termasuk perlakuan nepotisme(?)

# data[].attributes.body
Tidak sesuai dengan makna Pancasila Sila ke-5. Menggunakan kekuasaan demi keluarga, Nepotisme dan tidak baik untuk kesenjangan negara Indonesia.

Nyatanya Masih banyak yang mengira ini tidak akan mengubah apapun, tetapi jikalau keputusan ini tetap dilanuytkan untuk masa yang mendatang, tentu akan berdampak besar kepada negara Indonesia dan juga internasional

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.” - Soekarno

Aisha

# data[].attributes.body
tidak, karena sikap tersebut sangat tidak sesuai dengan nilai nilai pancasila yg sudah ada -kieza

# data[].attributes.body
ceri

tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan

# data[].attributes.body
Tidak, karena keputusan tersebut tidak adil untuk seluruh rakyat Indonesia bertentangan dengan sila ke 5 -zima

# data[].attributes.body
tidak sesuai dengan pancasila ke 4 dikarenakan kita adalah keryakatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanan bukan keryakatan yang dipimpin oleh keluarga

# data[].attributes.body
Izin

# data[].attributes.body
Ini dia miss

# data[].attributes.body
Jokowi

# data[].attributes.body
eh jatoh...

# data[].attributes.body
jalan-jalan tepi kali

# data[].attributes.body
english or spanish?

# data[].attributes.body
info kopi maszeehhhh?

# data[].attributes.body
Keputusan MK yang menurunkan ambang batas pencalonan untuk pilkada 2024 menunjukan kondisi politik Indonesia yang sudah tidak lagi stabil. Dimana peraturan dan hukum seenaknya dan secara terbuka digonta-ganti hanya untuk kemudahan orang-orang besar. Indonesia tidak lagi menjunjung demokrasi, dan tentu saja ini membakar jiwa rakyat Indonesia dari segala kalangan, penuh dengan lapar dan dahaga akan keadilan di negara ini.

# data[].attributes.body
tidak sesuai dengan nilai nilai pancasila

# data[].attributes.body
THAQIF

Tanggapan netizen Indonesia terhadap putusan MK bervariasi, ada yang mendukung tetapi banyak juga yang kecewa, merasa putusan tersebut tidak adil dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya terkait keadilan sosial dan demokrasi. reaksi ini menunjukkan kekhawatiran tentang integritas hukum dan kepercayaan terhadap lembaga negara.

# data[].attributes.body
Salah satu keputusan yang saat ini sedang menjadi perbincangan adalah mengenai penghapusan batas usia untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga hukum tertinggi di Indonesia, ingin membatalkan keputusan tersebut dengan alasan bahwa penghapusan batas usia ini diduga memiliki motif politik, terutama karena adanya isu bahwa putra presiden berkeinginan untuk mencalonkan diri.

Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak setuju dengan sikap MK dan justru menentang upaya pembatalan ini. DPR bersikeras agar keputusan penghapusan batas usia tetap berlaku. Sikap DPR ini dinilai oleh beberapa pihak sebagai upaya untuk menekan MK dan merongrong kewenangan absolut yang dimiliki oleh MK dalam memutuskan perkara hukum. Akibatnya, keputusan MK yang seharusnya memiliki otoritas mutlak menjadi terkesan tidak dihargai, dan DPR dianggap bertindak semaunya dalam menangani masalah ini.

Ini hanya salah satu contoh dari beberapa kasus yang memicu kontroversi. Kasus lainnya melibatkan isu koalisi politik, di mana terdapat ketegangan antara berbagai kelompok politik yang saling berupaya mempengaruhi keputusan hukum dan pemerintahan demi kepentingan mereka sendiri.

# data[].attributes.body
Rakha

Salah satu tanggapan netizen Indonesia dalam menanggapi putusan MK adalah bahwa dalam satu periode, Jokowi membangun dinasti politik. Ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ke-4 (Demokrasi) dan sila ke-5 (Keadilan Sosial). Keputusan MK ini hanya dikarenakan anaknya presiden ingin mencalonkan diri.

# data[].attributes.body
Dzakwan

Salah satu keputusan yang sedang dibahas yaitu penghapusan usia untuk mencalonkan diri dan MK (Keputusan tertinggi) ingin membatalkan keputusan ini dikarenakan alasan adanya keputusan ini dikarenakan anaknya presiden ingin mencalonkan diri, namun DPR malah tidak setuju dan memaksa MK yang mana MK (yang memiliki keputusan absolut) jadi tidak berarti dan DPR berulah seenaknya. (Ini hanya satu dari salah satu kasus, kasus lainnya adalah koalisi.)

# data[].attributes.body
Tidak sesuai.