# data[].attributes.body
1. Brian Baghaskoro C. (11)
2. Cindy Putri (12)
3. Dana Putra (13)
4. Daniel Fatichul (14)
5. Dava Rio (15)
Kelas : XII IPA 6

# data[].attributes.body
1.Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Nama :Dava Rio F
Kelas  :12 IPA 6
Absen:15

Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.

Masa jabatan
23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

Wakil Presiden

| Hamzah Haz

Pendahulu

| Abdurrahman Wahid

Pengganti

| Susilo Bambang Yudhoyono

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

# data[].attributes.headline
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri  

# data[].attributes.subject
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri  

# data[].attributes.body
Membentuk Agenda Pemerintahan melalui Kabinet Gotong Royong

Presiden Megawati dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong yang disebut "zaken kabinet" karena menterinya dijabat Oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kebijakan yang terdapat dalam Kabinet Gotong Royong :
a) Membuktikan sikap secara tegas untuk menghapus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
b) Menunjukkan kesungguhan dalam menyusun langkah-langkah untuk Megawati Soekarnoputri
c) menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis berkepanjangan.
d) Meneruskan pembangunan politik untuk melakukan perbaikan dalam menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
e) Menunjukkan kemampuan untuk mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil.
f) Menjaga pertahanan keamanan dan hak-hak asasi manusia sebagai bagian dalam menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan upaya perencanaan pembentukan Mahkamah Konstitusi selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003. Kebijakan reformasi di bidang hukum, salah satunya melalui penataan dan pembersihan hakim serta peningkatan kesejahteraan hakim. Untuk membersihkan Indonesia dari praktik korupsi, pemerintah membentuk : 1) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 27 Desember 2002, ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2) Pemerintah membentuk pengadilan khusus untuk kasus korupsi yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). 3) meningkatkan kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit bagi badan usaha milik negara dan daerah.

Disintegrasi dan Kedaulatan Wilayah

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik, salah satunya konflik Aceh. Salah satu upaya pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri untuk meredam konflik Aceh adalah melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001, beliau berdialog langsung dengan sejumlah tokoh masyarakat Aceh di halaman masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Dalam kesempatan itu Presiden Megawati Soekarnoputri menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Aceh. Berdasarkan undang-undang tersebut, Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Melakukan Reformasi di Bidang Ekonomi

Beberapa kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai berikut.
a. Mengatasi masalah utang Indonesia peninggalan Orde Baru sebesar US$150,80 miliar dengan cara meminta penundaan utang sebesar US$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club tahun 2002.
b. Menaikkan pendapatan per kapita, yaitu sekira US$930 yang menyebabkan kenaikan nilai mata uang rupiah.
c. Melakukan privatisasi BUMN. Privatisasi merupakan kebijakan menjual seluruh atau sebagian saham perusahaan negara pada periode krisis.
d. Memperbaiki kinerja ekspor. Pada 2002 Indonesia berhasil mencapai swasembada beras karena kondisi perekonomian Indonesia makin membaik dan didukung kebijakan larangan impor beras pada 2003 melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2002. Beliau juga mengakhiri kerja sama dengan International Monetary Fund (IMF) dan membubarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Melaksanakan Pemilu 2004

Presiden Megawati memiliki upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia dengan penyelenggaraan pemilu 2004. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap, diikuti oleh 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden.
Sumber : LKS Intan Pariwara halaman 104.

Nama : Cindy Putri Rachmawati
Kelas : XII IPA 6
Absen : 12

# data[].attributes.body
1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi KPK Pada Tahun 2003.
Megawati Soekarnoputri melihat institusi Jaksa & Polri saat itu terlalu kotor, sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK.

2. Menghentikan Aktivitas Pertambangan Freeport Di Papua.
Kegiatan tersebut dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan) sehingga dihentikan.

3. Menghentikan Kontrak Pertambangan Migas Caltex Di Riau Daratan.
Kontrak tersebut sempat dihentikan, namun kemudian kontrak migas Riau disambung kembali oleh SBY-JK dan diberikan kepada Chevron.

4. Membubarkan BUMN Terkorup Pada Masa Itu Yaitu Indosat.
Lembaga tersebut merugikan negara puluhan triliun & banyak praktik ilegal di Indosat sehingga jadi dibubarkan.

5. Mega Mengeluarkan Keppres No 34 Tahun 2004 Tentang Penertiban Bisnis TNI.
Kala itu, aparat TNI sering dipakai untuk mem-back-up ilegal logging & kejahatan lainnya.

Nama: Dana Putra
Absen : 13

Sc: https://www.finansialku.com/kepemimpinan-megawati-soekarnoputri/

# data[].attributes.headline
4. Kegagalan pada masa pemerintahan presiden Megawati

# data[].attributes.subject
4. Kegagalan pada masa pemerintahan presiden Megawati

# data[].attributes.body
Namun pada sisi lain, banyak juga hal yang gagal dicapai Megawati dalam masa pemerintahannya. Salah satu hal yang paling mencolok dalam pemerintahan Megawati Soekarnoputri adalah tentang maraknya privatisasi BUMN. Kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara umum dapat diartikan bahwa kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau paling tidak diminimalisir karena kepemilikan atau pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan seksama. Penyimpangan ini terjadi misalnya dalam kebijakan privatisasi PT. Masalah-masalah lainnya bisa dijelaskan sebagai berikut :
a)      Kinerja megawati dalam memimpin pemerintahan (2001-2004) memang tidak bisa membuktikan kepada publik bahwa ia memiliki kesamaan kapasitas dengan gaya kepemimpinan bung Karno.
b)      Kekecewaan simpatisan partai dari kalangan wong cilik terhadap anggota-anggota parlemen yang tidak mengesankan layaknya wakil rakyat.
c)      Buntut kasus pengesahan pelantikan kepala daerah. Contohnya aksi pemecatan terhadap kader PDI perjuangan di sumatera selatan dan riau akibat sinyalemen pembelotan dan menerima suap dalam pemilihan gubernur, dan dilanjutkan dengan sikap megawati yang enggan melantik gubernur terpilih. Sebutlah selama tiga bulan Gubernur sumsel yang terpilih pada 4 Agustus 2003 tidak dilantik, dan baru dilantik pada 7 Oktober 2003.

Daniel fatichul ichsan/14

# data[].attributes.headline
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

# data[].attributes.subject
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian mengenai pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

# data[].attributes.body
Menurut kelompok kami, berikut adalah tanggapan positif dan negatif mengenai kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri

Sisi Positif :

Meskipun kepemimpinan Presiden Megawati hanya terbatas waktu yang singkat, beliau dapat memaksimalkan kinerjanya dengan berhasil mengeluarkan Indonesia dari masa krisis ekonomi 1998 yang dibuktikan dengan keluarnya Indonesia dari IMF pada tahun 2003. Bahkan beliau berhasil menciptakan swasembada beras yang berarti perekonomian di Indonesia sudah jauh membaik dari tahun sebelumnya. Beliau juga berhasil melakukan kepemimpinan dengan zero utang dan menguatkan nilai mata uang rupiah. Selain itu, pembentukan badan khusus yang menangani kasus korupsi merupakan kebijakan yang sangat baik dan dikatakan cukup berhasil dalam mengurangi kasus korupsi. Dalam bidang upaya memperbaiki demokrasi di Indonesia beliau juga dapat melakukan kepemimpinannya sangat baik dengan mengadakan pilpres pada tahun 2004 yang semakin memperkuat sistem demokrasi di Indonesia bahwa suara rakyat sangat penting. Berikut bukti dampak positif yang terjadi selama kepemimpinan beliau :
a. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi, BI rate, pertumbuhan ekonomi, kurs rupiah terhadap dolar, angka kemiskinan.
b. Mulai melakukan pemberantasan KKN diantaranya dengan keberanian memenjarakan kroni Soeharto (Tommy Soehato, Bob Hasan dan Probosutedjo) dan menangkap konglomerat bermasalah Nurdin Halid. KPK didirikan pada masa pemerintahan megawati.
c. Berhasil menyehatkan perbankan nasional yang collapse setelah krisis ekonomi 1998 terbukti dengan dibubarkan BPPN pada Februari 2004 yang telah selesai melaksanakan tugasnya.

Sisi negatif :

Dalam kepemimpinannya beliau lemah dalam menegakkan hukum yang menyebabkan maraknya terjadi korupsi di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan Fraksi Reformasi dan laporan Badan Pengawas Keuangan Negara bahwa korupsi yang terjadi sudah sangat parah dan penyimpangan keuangan negara di lingkungan pemerintah beserta badan usaha milik negara mencapai Rp 167 triliun. Hal ini yang melatarbelakangi pembentukan badan penangan khusus korupsi seperti KPK, Tipikor, dan peningkatan kegiatan BPKP sebagai auditor internal, termasuk melakukan audit badan usaha milik negara dan daerah. Berikut bukti dampak negatif dari kepemimpinan beliau :
A. Kurangnya pemahaman dalam bidang ekonomi sehingga keputusan yang di ambil tidak berpihak kepada rakyat
B. Terdapat kepentingan ekonomi dan politik dibelakang pemerintahannya.
C. Dianggap gagal melaksanakan agenda reformasi dan masih kurang mampu mengatasi krisis ekonomi bangsa.
D. Kepercayaan rakyat pada beliau menurun rakyat menganggap kinerjanya kurang sehingga pada Pemilu Presiden kedua beliau kalah suara dengan Susilo Bambang Yudhoyono.
Sumber : Diskusi kelompok dan internet

Nama Anggota Kelompok 3 :
1. Brian Baghaskoro Putra C. (11)
2. Cindy Putri Rachmawati (12)

3. Dana Putra M. Anugerah (13)
4. Daniel Fatichul I. (14)
5. Dava Rio F. (15)
Kelas : XII IPA 6

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.body
Muhammad Zainuddin Maulana (31)

1. Masa Pemerintahan
Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama 2 periode, periode pertama pada tahun 2014-2019, lalu periode kedua pada tahun 2019-2024. Joko Widodo atau lebih dikenal dengan Jokowi terpilih menjadi presiden ketujuh Republik Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum pada 17 April 2019. Untuk mendampingi Joko Widodo, Beliau memilih Ma’ruf Amin untuk mendampingi beliau dikarenakan Jusuf Kalla telah menjalani masa jabatan lima tahun sebagai wakil presiden pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari 2004 hingga 2009. Di masa jabatannya yang kedua, Joko Widodo mengalihkan fokus pemerintahan pada pembangunan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Indonesia untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya. Adapun program pembangunan infrastruktur masih terus dilanjutkan bersamaan dengan itu.

Sumber :
a) Buku LKS Intan Pariwara kelas XII hal. 107
b) www.presidenri.go.id
c) Wikipedia

# data[].attributes.body
Nama Kelompok:
1. Adhistia N.P (01)
2. Akbar P.U (02)
3. Alifia A.R (03)
4. Amadeus C. (04)
5. Ardelia F.A (05)

Nama: Amadeus C (04)
1. Masa Pemerintahan
Jawaban:
Masa Kepemerintahan
Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hulum pengangkatan B.J Habibie adalah berdasarkan TAP MPR No. VII/1973 yang berisi "jika Presiden berhalangan, maka Wakil Presiden ditetapkan menjadi Presiden".
Sumber:
- Buku paket Sejarah Indonesia kelas XII
- Internet

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.body
Ni'mah Syahriyatul Izzah Annisya (32)

2. Kebijakan-kebijakan yang diambil
Kebijakan yang diambil pada periode II ini secara garis besar  masih melanjutkan program-program pemerintahan  pada periode sebelumnya. Beberapa kebijakan yang diambil Joko Widodo bersama dengan Ma'ruf Amin sebagai berikut.
1. Menstabilkan Tensi Politik
2. Memperkuat Pemberantasan Korupsi
3. Memperkuat Perekonomian
4. Memperbaiki kondisi sosial
5. Memperbaiki Pendidikan
Dan dikarenakan adanya wabah covid-19 pemerintahan melakukan kebijakan di masa pandemi yang sedang berlangsung, berikut diantaranya ialah
1. Penanganan Corona di Indonesia
2. Kebijakan Populis Selama Pandemi
3. Pembebasan Pajak untuk UMKM

Sumber :
a) Buku LKS Intan Pariwara kelas XII hal.107 (intan online)
b) news.detik.com

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.body
Octavia Sukma Hardianti (33)

3. Keberhasilan
Berdasarkan dokumen berjudul Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh 2021 yang diunggah dilaman presidenri.go.id, sejumlah pencapaian di masa pemerintahan ini sebagai berikut
1. Kunci Penanganan Pandemi
2. Mengamankan Stok Vaksin Covid-19
3. Program Bantuan Sosial
4. Mengatasi Resesi
5. Sektor Pariwisata
6. Sektor Ekonomi
7. Bidang Investasi
8. Atasi Kemiskinan dan Pengangguran
9. UMKM
10. Tuan Rumah Karbon
11. Kurangi emisi
12. Menuntaskan konflik agraria

Sumber :
a) arusbaik.id

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.body
Rachel Audhita Desvira Firdaus (34)

4. Kegagalan dan hambatan

1. Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak ampuh dalam menekan penyebaran virus.

2. Gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional

3. Tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa

4. Demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi terhadap kondisi demokrasi

5. Hutang pemerintah meningkat

Sumber :

a) www.tribunnews.com

b) https://kontras.org

c) https://money.kompas.com

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

# data[].attributes.body
Rachel Audhita Desvira Firdaus (34)

4. Kegagalan dan Hambatan

1. Penanganan pandemi Covid-19 yang tidak ampuh dalam menekan penyebaran virus.

2. Gagal dalam program pemulihan ekonomi nasional

3. Tidak bisa menumbuhkan nilai-nilai demokrasi bangsa

4. Demokrasi di Indonesia sedang mengalami resesi terhadap kondisi demokrasi

5. Hutang pemerintah meningkat

Sumber :

a) www.tribunnews.com

b) https://kontras.org

c) https://money.kompas.com

# data[].attributes.body
Nama: Adhistia Nabilah Putri
Kelas: XII IPA 6 (01)

1. Penyusunan kabinet Reformasi pembangunan
Sehari setelah dilantik B.J Habibie membentuk kabinet yang bernama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kabinet ini terdiri atas 36 menteri yang berasal dari berbagai elemen kekuatan politik dalam masyarakat seperti dari ABRI, partai politik (Golkar, PPP, dan PDI). Unsur daerah, golongan intelektual dari perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat.

2. Pembebasan tahanan politik pada masa orde baru
Tindakan yang dilakukan Presiden B.J Habibie untuk membebaskan tahanan politik pada masa Pemerintahan Orde Baru ini meningkatkan legitimasi Presiden B.J Habibie di dalam negeri maupun luar negeri. Legitimasi Presiden B.J Habibie terlihat pada kebijakan yang dikeluarkannya dengan diberikannya amnesti dan abolisi yang merupakan langkah penting menuju keterbukaan dan rekonsiliasi. Selain membebaskan tahanan politik masa Orde Baru, Presiden B.J Habibie juga membebaskan tahanan Mahasiswa dan aktivis reformasi. Presiden juga mencabut UU Subversi dan menyatakan dukungan budaya oposisi serta melakukan pendekatan kepada mereka yang selama ini menentang Rezim Orde Baru.

3. Kebebasan Pers
Presiden B.J Habibie membuat kebijakan mengenai kebebasan pers di Indonesia. Pers pada masa pemerintahan B.J Habibie diberikan perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan. Kebebasan pers diikuti pula dengan kebebasan berorganisasi pers, sehingga banyak bermunculan organisasi-organisasi pers alternatif. Pers bebas memberitakan kinerja pemerintah yang menyangkut kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam rangka melaksanakan kebebasan pers, B.J Habibie mencabut ketentuan pembatalan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang selama ini menghantui wartawan terhadap pemberedelan surat kabar dan majalah.

4. Penghapusan Istilah Pribumi dan Non Pribumi
Presiden B.J. Habibie mengeluarkan Inpres N0. 26/1998 yang menghapuskan istilah pribumi dan non pribumi. Presiden B.J. Habibie juga mengeluarkan Inpres 4/1999 tentang penghapusan Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI), dan diperbolehkannya pelajaran Bahasa Mandarin.

5. Pembentukan Partai Politik dan Percepatan Pemilu
Presiden B.J Habibie membuat kebijakan untuk membuat perubahan dalam bidang politik lainnya antara lain mengeluarkan UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, UU No. 4 Tahun 1999 tentang MPR dan DPR. Pemilihan umum kedelapan dalam sejarah Indonesia pada masa pemerintahan yang sangat singkat dari Presiden B.J Habibie, diselenggarakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan diikuti oleh 48 partai. Pemilihan umum Tahun 1998 dilaksanakan secara LUBER yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia dan JURDIL yaitu jujur dan adil yang diakui oleh semua pihak termasuk oleh oleh luar negeri melalui pemantauan secara langsung oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter.

6. Penyelesaian masalah Timor Timur
Presiden B.J Habibie membuat kebijakan untuk memberikan kemerdekaan bagi Timor Timur. Pada bulan Juni 1998 terjadi demonstran besar-besaran di Timor Timur yang menuntut diadakannya referendum yang menawarkan pilihan kemerdekaan dan menolak status istimewa dalam lingkup Negara Republik Indonesia. Melihat situasi di Timor Timur Presiden B.J Habibie mengambil sikappro-aktif dengan menawarkan dua pilihan bagi penyelesaiaan Timor Timur yaitu dengan memberikan otonomi khusus atau memisahkan diri dari Kesatuan Republik Indonesia. Referendum dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Dari 438.968 suara sah, 78,5 % menginginkan kemerdekaan, dan 21,5% sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup negara Republik Indonesia. Hasil ini menunjukkan penduduk Timor Timur menghendaki kemerdekaan. Presiden B.J. Habibie menanggapi hasil referendum ini dengan menyatakan bahwa Indonesia mulai 1 Januari 2000 akan memusatkan perhatian pada 26 propinsi dan tidak diganggu lagi dengan masalah Timor Timur.

7. Pengusutan Kekayaan Soeharto dan Kroni-kroninya
Presiden B.J. Habibie - dengan Instruksi Presiden No. 30/1998 tanggal 2 Desember 1998 – telah mengintruksikan Jaksa Agung Baru, Andi Ghalib segera mengambil tindakan hukum memeriksa Mantan Presiden Soeharto yang diduga telah melakukan praktik KKN.Kasus dugaan KKN Soeharto menyangkut penggunaan uang negara oleh 7 buah yayasan yang diketuainya, yaitu Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Supersemar, Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais), Yayasan Dana Abadi Karya Bhakti (Dakab), Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan, Yayasan Trikora. Pada tanggal 11 Oktober 1999, pejabat Jaksa Agung Ismudjoko mengeluarkan SP3, yang menyatakan bahwa penyidikan terhadap Soeharto yang berkaitan dengan masalah dana yayasan dihentikan. Alasannya, Kejagung tidak menemukan cukup bukti untuk melanjutkan penyidikan, kecuali menemukan bukti-bukti baru.

Sumber: Pemerintahan Presiden BJ Habibie (1998-1999) -USD Repository

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II 

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II 

# data[].attributes.body
Rahma Tri Wahyuastuti (35)

5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo II yang sedang berlangsung sekarang ini

• Positif :
Untuk dampak positif yang bisa kelompok kami ambil dari masa pemerintahan beliau hingga sekarang yaitu kami senang dengan kinerja beliau yang selalu turun tangan dalam menangani suatu permasalahan, Presiden Jokowi juga tidak semena-mena dengan masyarakat dan selalu berusaha untuk merangkul masyarakat Indonesia agar bisa membangun bangsa Indonesia dengan baik dan tentram.
• Negatif :
Untuk dampak negatif yang bisa kami ambil dari pemerintahan beliau adalah :
1) Minimnya penegakan hukum dan HAM
2) Hutang negara yang semakin banyak dan tidak terlalu memikirkan masyarakat
3) Hanya mementingkan infrastruktur untuk Indonesia kedepannya
4) Belum bisa memberantas korupusi dan melemahkan KPK
5) Polri digunakan sebagai pelindung kekuasaan yang mengucilkan perlindungan rakyat.
Dengan adanya dampak negatif ini, membuat kami sebagai masyarakat Indonesia kurang mempercayai kinerja Presiden Jokowi pada periode kedua ini.

# data[].attributes.body
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo II

Rifqi Firdaus Caesar (36)

6. Apa yang menjadi harapan kalian terhadap pemerintahan Joko Widodo II yang sedang berlangsung ini

Harapan kami terhadap pemerintahan Jokowi periode II ini :
- Semoga beliau bisa memulihkan kembali perekonomian di Indonesia agar bisa lebih baik lagi.
- Jangan hanya memikirkan infrastruktur yang akan dibangun tetapi juga ingat hutang pemerintah yang begitu besar.
- Semoga penanganan Covid-19 di Indonesia dapat lebih efektif
-  Kami juga berharap presiden Jokowi dapat menumbuhkan nilai - nilai demokrasi pada masyarakat

# data[].attributes.body
Nama: Ardelia Fatimah A.Z / 05
Keberhasilan Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie
1. Pelaksanaan Pemilu 1999.
Pemilu 1999 adalah penyelenggaraan pemilu multipartai yang diikuti oleh 48 partai politik. Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa kekacauan berarti meskipun diikuti partai yang lebih banyak. Selain itu pemilu 1999, dinilai banyak pengamat sebagai Pemilu yang paling demokratis dibandingkan 6 kali pelaksanaan Pemilu sebelumnya.
2. Memperbaiki Perekonomian Negara
Presiden B.J. Habibie berhasil memperbaiki nilai tukar rupiah dari Rp17.000,00 per US$ menjadi Rp7.000,00-Rp8.000,00 per US$. Pada minggu pertama pemerintahan B.J. Habibie memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi pemerintah.
3. Melahirkan Kebebasan Pers
Pencabutan ketetapan untuk meminta Surat Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak sehingga media massa cetak tidak khawatir diberedel melalui mekanisme pencabutan SIT. Hal penting lainnya adalah kebebasan mendirikan organisasi-organisasi profesi. Pada era Soeharto para wartawan diwajibkan menjadi anggota satu-satunya organisasi persatuan wartawan yang dibentuk pemerintah sehingga merasa selalu dikontrol dan dikendalikan oleh pemerintah.
Sumber:
- Buku paket  Sejarah Indonesia kelas XII
- LKS Sejarah Indonesia kelas XII
- QR Code LKS Sejarah Indonesia kelas XII

# data[].attributes.body
Nama : Alifia Aulia Rochmah
Kelas : XII IPA 6/03

1. Lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Pada masa pemerintahannya Presiden B.J. Habibie menawarkan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur. Pilihan pertama adalah otonomi luas, sedangkan pilihan kedua adalah rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Berdasarkan hasil referendum, sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia.

2. Terjadinya pelanggaran hak asasi manusia akibat tragedi Semanggi I dan II yang banyak memakan korban jiwa. Tragedi ini diakibatkan karena kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda Sidang Istimewa tanggal 10 November 1998 pada masa pemerintahan B. J. Habibie yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal dengan Tragedi Semanggi I terjadi pada 11-13 November 1998, yang menyebabkan tewasnya 17 warga sipil. Kejadian kedua dikenal dengan Tragedi Semanggi II terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan sebelas orang lainnya di seluruh jakarta serta menyebabkan 217 korban luka - luka.

3. Status hukum mantan presiden Soeharto yang belum terselesaikan, dan Kegagalan B.J. Habibie dalam mengusut kekayaan Soeharto, Presiden B. J. Habibie berpendapat penyelesaian masalah pengusutan kekayaan Soeharto ini harus diselesaikan secara yuridis-politis. Tapi karena kesehatan Soeharto tidak mendukung, maka diselesaikan hanya secara politis. Masalah ini diperkirakan selesai akhir September 1999.

4. Ditolaknya pertanggungjawaban presiden B.J.Habibie melalui keputusan voting sidang paripurna XII SU MPR, dengan hasil 355 suara menolak, 322 suara menerima, 9 abstain dan 4 suara tidak sah. Berdasarkan hasil votting tersebut, Sidang Paripurna XII SU MPR akhirnya menyatakan menolak pertanggungjawaban Presiden B. J. Habibie.

Sumber:
-buku paket Sejarah Indonesia Kelas XII
- QR code LKS intan pariwara sejarah Indonesia kelas XII
- repository.unri.ac.id

# data[].attributes.body
Nama : Brian Baghaskoro Putra Christanto 12 A6 no 11

6. Tentang berakhirnya masa pemerintahan Ibu Megawati Soekarnoputri. Ia mulai memerintah Indonesia sejak tahun 23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004 sebagai Presiden. Sebelumnya beliau sudah menjadi wakil presiden sejak 1999 bersama Bapak H. Abdurrahman Wahid (Gusdur) ini menjelaskan mengapa Ibu Megawati hanya memerintah Indonesia selama kurang lebih 3 tahun saja. Dan pada akhirnya pemerintahan, ia digantikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono karena masa pemerintahannya sudah habis dan kalah dalam pemilu.
Sumber referensi : Wikipedia

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN “Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II”

# data[].attributes.body
Nama : Marcellinus Satria Deva Narendra
Absen : 25

No. 1
Dalam perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres mengalami beberapa perubahan. Pada aturan awal, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun pada setiap periode dan dapat dipilih kembali. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Namun pasal tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat, berkaca dari kepemimpinan Soeharto, beberapa elemen masyarakat meminta untuk mengamandemen, lalu bunyi pasal tersebut menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Pasal ini berlaku setelah orde baru, sehingga masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganut pasal tersebut. Pada 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden untuk pertama kali dengan masa jabatan mulai 2004 hingga 2009, lalu pada tahun 2009 terpilih kembali sebagai presiden hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 masa jabatannya berakhir dan sesuai dengan pasal 7 UUD 1945 yang sudah di amandemen bahwa presiden dapat dipilih lagi dalam masa jabatan yang sama selama 1 kali, artinya sudah 2 periode masa jabatan dan tidak dapat dipilih lagi.
Saat berada dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono II terdapat permasalahan yang menyebabkan ketua PD Anas Urbaningrum dan Tiga menteri pemerintahan Yudhoyono ditangkap dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena menerima suap. Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi. Permasalahan ini sangat merusak popularitas Yudhoyono maupun partainya. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi. Dan juga pada akhir masa jabatannya kini terdapat masalah yang berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, yaitu berkurangnya subsidi BBM, walaupun harga BBM masih stabil diimbangi dengan langkanya persediaan BBM.

Sumber: Internet

# data[].attributes.headline
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie (positif, negatifnya) 

# data[].attributes.subject
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie (positif, negatifnya) 

# data[].attributes.body
Positif : Menurut kelompok kami masa pemerintahan Presiden B. J Habibie mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Seperti memberi kebebasan pers, kebebasan pemilu dan demokratisme, memberi wewenang kepada otonomi daerah, mengakhiri diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, melahirkan komnas perempuan, memberi wewenang kepada Bank Indonesia (BI).
Negatif: Pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie juga ada dampak negatif nya seperti memberi kemerdekaan pada Timor Timur . Selain itu kebebasan pemilu dan demokratisme yang seharusnya berakibat baik justru menyebabkan unjuk rasa yang memunculkan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang saling menjatuhkan, akibatnya terjadi perpecahan. Dan terbukanya Indonesia ke dunia internasional menghambat mobilitas di berbagai bidang.

# data[].attributes.headline
Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden B.J. Habibie?

# data[].attributes.subject
Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden B.J. Habibie?

# data[].attributes.body
Nama : Akbar pri utomo
Kelas : XII IPA 6/02
Pada sidang Umum MPR hasil pemilu 1999 yang diadakan pada tanggal 1 sampai 21 Oktober 1999 Presiden B.J. Habibie menyampaikan pidato pertanggung jawabannya. Dalam pemandangan umum  fraksi-fraksi atas pidato pertanggung Jawaban Presiden Habibie tanggal 15-16 Oktober 1999, dari 12 fraksi yang menyampaikan pemandangan umumnya, hanya  empat fraksi yang secara tegas menolak, sedangkan enam fraksi lainnya masih belum menentukan putusannya. Kebanyakan fraksi itu memberikan catatan serta pertanyaan balik atas pertanggung jawaban Habibie itu. Pada umumnya masalah yang dipersoalkan adalah masalah Timor-Timur, pemberantasan KKN, masalah ekonomi dan masalah Hak Asasi Manusia.
Setelah mendengar jawaban Presiden Habibie atas pemandangan umum fraksi-fraksi, MPR dalam sidangnya tanggal 20 Oktober 1999, dini hari akhirnya menolak pertanggungjawaban Presiden Habibie melalui proses voting. Tepat pukul 00.35 Rabu dini hari, Ketua MPR Amien Rais menutup rapat paripurna dengan mengumumkan hasil rapat bahwa pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak pagi harinya, 20 Oktober 1999, pada pukul 08.30 di rumah kediamannya. Presiden Habibie memperlihatkan sikap kenegarawanannya dengan menyatakan bahwa dia ikhlas menerima keputusan MPR yang menolak laporan pertanggung jawabannya. Pada kesempatan itu, Habibie juga menyatakan mengundurkan diri dari pencalonan presiden periode berikutnya

sumber : buku paket sejarah indonesia kelas XII

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Nama kelompok:
1. Dicky Putu W. (16)
2. Dimas Willy A. (17)
3. Eva Eliza (18)
4. Fadhilah Nanda K. (19)
5. Ghazy Muhammad H. (20)

MASA PEMERINTAHAN

Pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009)
Partai Demokrat (PD) didirikan sebagai kendaraan politik Yudhoyono untuk menjadi
presiden Indonesia. Partai ini mengkampanyekan demokrasi, pluralisme dan profesionalisasi
tentara (Yudhoyono sendiri pensiunan jenderal TNI). Tetapi politik bukan sesuatu yang baru
untuk Yudhoyono yang menjadi kepala staf untuk urusan sosial-politik Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia (ABRI) pada tahun 1997. Di posisi ini Yudhoyono menunjukkan sikap
reformis ketika ia mempresentasikan 'Paradigma Baru' yang menyerukan diakhirinya
keterlibatan langsung TNI dalam bidang politik (melalui penarikan bertahap dari parlemen
nasional dan regional) dan menyerukan pemisahan antara tentara dan polisi (pemisahan ini
akhirnya diputuskan pada masa kepresidenan Habibie dan berlaku efektif selama
pemerintahan Wahid).
Yudhoyono kemudian menjadi Menteri Pertambangan dan Energi selama masa Presiden
Wahid dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan selama masa Presiden
Megawati. Dalam kedua kasus, keretakan hubungan dengan presiden menyebabkan ia
diberhentikan dengan segera. Namun, dia tetap menikmati popularitas di kalangan
masyarakat Indonesia karena ide-ide reformisnya, mediasi suksesnya di sejumlah konflik
kekerasan daerah, dan catatan hidupnya yang bersih korupsi (korupsi sebenarnya
merupakan elemen penting dalam kampanyenya sebelum pemilihan).
Sejak awal harapan untuk masa kepresidenannya yang sangat tinggi. Yudhoyono, yang
dianggap sebagai karakter yang kuat dan seimbang, memasuki Istana Presiden dengan
cita-cita reformis ambisius seperti menghancurkan korupsi dan terorisme, penguatan
demokrasi dan hak asasi manusia, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
Tentunya ambisinya - secara realistis - terlalu tinggi sebab Indonesia adalah negara yang
sulit untuk direformasi dalam jangka waktu beberapa tahun. Birokrasi yang lambat dan tidak
efisien, kekuatan-kekuatan yang saling berlawanan dalam masyarakat dan korupsi yang
terus menyebar luas (terutama di daerah) membuatnya susah untuk menerapkan kebijakan
secara efektif. Seperti yang dijanjikan selama periode kampanye, sekitar separoh dari
menteri kabinet Yudhoyono terdiri dari profesional non-partisan (teknokrat), terutama pada
posisi yang menyangkut ekonomi, dalam rangka mendorong profesionalisasi
Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa
orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling
terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di
Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah
Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang, semburan lumpur di
Sidoarjo (yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan
orang), sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada
tahun 2007 dan, terakhir, letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353
orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang. Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental
makroekonomi: utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan
devisa meningkat dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto tahunan solid.
Fundamental-fundamental ini kuat - didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan
meningkatnya daya beli secara cepat - membuat Indonesia berhasil melalui krisis global
2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

Sumber : https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596?

Nama : Dicky Putu Wijayanto
Kelas : XII - IPA 6
Absen : 16

# data[].attributes.attachment_caption
PRESIDEN JOKO WIDODO DAN WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA (2014-2019)

# data[].attributes.body
KELOMPOK 6
KELAS=XII IPA 6
ANGGOTA:
1. Maulana Hafiz Ahmad (26)
2.Michellin Ayunda Putri W. (27)
3.Muafhida Qharien (28)
4.Muhammad Vemas A. (29)
5.Muhammad Yoga A. (30)

Maulana Hafiz Ahmad (26)

1.Masa Pemerintahan

Pada pemilihan presiden tahun 2014 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berakhir pada tahun 2019. Selanjutnya, KPU menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden baru. Pada tanggal 17 April 2019 Presiden Jokowi mencalonkan diri kembali dengan didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada periode yang baru.

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.body
Nama : Ariel Desta P.M
Kelas : XII IPA 6
no : 6

1. Masa Pemerintahan
Jawaba :
Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Republik Indonesia berdasarkan hasil Sidang Umum MPR pada 20 Oktober 1999. Abdurrahman Wahid didukung oleh beberapa partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah. MPR menetapkan Megawati Soekarnoputri sebagai wakil presiden. Perjalanan Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang terdiri atas beberapa partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yaitu PDI-P, PKB, Golkar, PPP, Partai Keadilan (PK), dan PAN. Di awal pemerintahannya, Presiden Abdurrahman Wahid membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial dengan alasan perampingan struktur pemerintahan. Dari sudut pandang politik, pembubaran Departemen Penerangan merupakan salah satu upaya untuk melanjutkan reformasi di bidang sosial dan politik mengingat departemen ini merupakan salah satu alat pemerintahan Orde Baru dalam mengendalikan media massa terutama media massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah.
Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid banyak terjadi tindakan-tindakan kontroversi diantaranya yaitu Kabinet seringkali mengalami reshuffle (perubahan susunan), Sering melakukan kunjungan ke luar negeri. gagasannya yang kontroversial mengenai pencabutan Tap.MPRS mengenai pelarangan komunisme gagasan pembukaan hubungan dagang dengan Israel.
Selain banyak tindakan-tindakan yang terjadi pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, terdapat peristiwa penting pada masa pemerintahan tersebut diantaranya yaitu
A. Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Amandemen ini sekaligus mengubah pelaksanaan proses pemilihan umum berikutnya yakni pemilik hak suara dapat memilih langsung wakil-wakil mereka di tiap tingkat Dewan Perwakilan tersebut
B. Adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan (Yanatera) Bulog sebesar 35 miliar rupiah dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam sebesar 2 juta dollar AS.
C. Pembentukan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Pembentukan DEN dimaksudkan untuk memperbaiki ekonomi Indonesia yang belum pulih akibat krisis yang berkepanjangan. Ketua DEN adalah Prof. Emil Salim dengan wakilnya Subiyakto Cakrawerdaya, Sekretaris Dr. Sri Mulyani Indrawati. Anggota DEN adalah Anggito Abimanyu, Sri Ningsih, dan Bambang Subianto.

sumber : 1. Buku LKS intan pariwara
2. Buku Paket Sejarah Indonesia
3. Internet

# data[].attributes.headline
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil dimasa pemerintahan Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil dimasa pemerintahan Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Nama : Attila Ijanov K.G (07)
Kelas : XII IPA 6 /07

A. Memisahkan Polri dengan ABRI.
Pemisahan Polri dengan ABRI ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat  dalam bidang keamanan. Bertujuan melakukan reformasi ABRI sebagai penjaga pertahanan.
B. Mengakui agama konghucu dan menjamin hak hidup masyarakat tionghoa.
Pada 17 Januari 2000, presiden Abdurrahman Wahid mengeluarkan keputusan presiden Nomor 6 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama konghucu. Melalui peraturan tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi mengakui Konghucu sebagai salah satu agama di Indonesia.
C. Menjamin kebebasan pers.
Kebijakan tersebut terlihat dari adanya penghapusan Departemen Penerangan yang dianggap menghalangi kebebasan berpendapat.
D. Mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya.
Dalam menghadapi tuntutan mengenai pelaksaan referendum Irian Jaya, presiden Abdurrahman Wahid berangkat ke Jayapura dan memutuskan mengganti nama menjadi Papua.
E. Membangun kerja sama dengan negara lain.
Presiden Abdurrahman Wahid melakukan diplomasi ke luar negeri secara intensif. Kunjungan tersebut membawa dampak positif bagi negara, yaitu memulihkan perekonomian dan mendorong aliran investasi ke Indonesia.

Sumber : Lks halaman 102-103

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Nama: Auliaul lathifah putri
Kelas: XII IPA 6/08

A. Peningkatan hubungan bilateral dengan negara yang dikunjunginya.
B. Penyelesaian masalah residu pemisahan Timor Timur.
C. Prestasi diplomasi lain pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid adalah penyelesaian masalah residu pemisahan Timor timur.

Sumber:
Internet

# data[].attributes.body
a. Rendahnya tingkat popularitas penduduk.

Sebagian kalangan menganggap Abdurrahman Wahid  adalah tokoh nasional yang diakui kecermelangannya. Sebagai sosok utama di kalangan Nahdiyin Abdurrahman Wahid memang disegani kepemimpinannya. Tapi, sebagai seorang negarawan yang harus arif dalam membuat kebijakan, Abdurrahman Wahid diragukan kemampuannya.

b. Tidak memiliki basis yang kuat di parlemen (MPR/DPR).

Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid menjadi Presiden dari hasil dari lobby politik  Akibatnya, dalam kabinet pemerintahan yang di bentuk oleh Abdurrahman Wahid, ia “terpaksa” merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan platform (visi/misi) dengan dirinya. Dengan gaya Abdurrahman Wahid yang ceplas-ceplos, membuat banyak pihak yang awalnya menunjukan simpati berubah menjadi antipati. Puncaknya, Abdurrahman Wahid  dilengserkan oleh MPR dan “dipaksa” keluar dari istana Negara.

c. Muncul berbagai kontroversi di masyarakat.

Abdurrahman Wahid dinilai telah menyimpang dari perjalanan reformasi dengan mengeluarkan peryataan politik yang kontroversial. Bahkan Abdurrahaman Wahud dianggap terus mengundang ketegangan dengan kalangan parlemen dan lembaga tinggi negara.

Sumber : Internet

https://id.scribd.com/document/365510298/Kelemahan-Dan-Kelebihan-Kepemimpinan-Presiden-Gus-Dur-Di-Indonesia

Nama : Aura Hagia Shofia

Kelas : XII IPA 6

Absen : 09

# data[].attributes.headline
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)

# data[].attributes.subject
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)

# data[].attributes.body
Dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid menurut kelompok kami

POSITIF : Dalam sistem perintahan Abdurrahman Wahid pluralism merupakan sebuah paham yang menghargai adanya perbedaan di tengah kehidupan masyarakat dan pada saat itu sangatinggi dengan bukti mengatasi upaya disintegrasi Irian Jaya.

NEGATIF : Dengan pluralisme yang tinggi ada beberapa kebijakan yang menurut kami jelek dalam sistem perintahan Abdurraham Wahid yaitu. Mengancam mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen dan pencabutan Tap.MPRS mengenai pelarangan komunisme.

Sumber : Pendapat kelompok kami

Nama anggota

1. Ariel Desta P.M (06)

2. Attila Ijanov K.G (07)

3. Auliaul Lathifah P. (08)

4. Aura Hagia Shofia (09)

5. Baitul Nazwa F. (10)

Kelas : XII IPA 6

# data[].attributes.headline
Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014)

# data[].attributes.subject
Masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II (2009-2014)

# data[].attributes.body
Nama    : KATRINA ALYSSA SYALUCA
Absen  : 24

Pembahasan :
no. 2
Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono :
- MEMPERBAIKI PELAYANAN PUBLIK
Salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu I. Program-program itu tampak pada kebijakan one stop service (OSS), mekanisme pengaduan, standar kompetensi jabatan, dan pelayanan pertanahan.
- MEMPERKUAT SISTEM POLITIK
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah (Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN). Tujuannya, menyatukan visi dan misi agar arah pembangunan berjalan seiring kesepakatan bersama. Setgab dianggap sebagai format koalisi yang sesuai etika demokrasi dan dibentuk sebagai sarana komunikasi politik.
- MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (good governance) seperti pemberantasan korupsi di elemen pemerintahan mulai desa hingga pemerintah pusat. Pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono kondisi perekonomian terus berkembang dengan fundamental makin kuat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.  Pendapatan domestik bruto makin meningkat, pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
- MEMAJUKAN PENDIDIKAN
Usaha pemerataan dan perbaikan di Indonesia makin gencar. Usaha perbaikan pendidikan dilakukan dengan memberdayakan para sarjana. Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal, dan Terdepan (SM3T) menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Calon guru yang baru lulus dari perguruan tinggi dibekali berbagai pelatihan sebelum dikirim ke daerah yang membutuhkan guru untuk mengabdi di daerah tersebut selama satu tahun.

# data[].attributes.body
Michellin Ayunda Putri Waluyo (27)

2. Kebijakan - kebijakan yang diambil

-> a.) Peningkatan kesejahteraan Rakyat
Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur merata di seluruh wilayah Indonesia seperti jalan tol, jembatan, bendungan, pelabuhan bandara. Presiden Joko Widodo menaruh perhatian lebih di wilayah perbatasan dengan membangun pos lintas batas negara (PLBN) dengan fasilitas yang lebih modern. Pemerintah juga membangun pusat ekonomi seperti pasar, stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), pelabuhan dan bandara di sekitar perbatasan. Presiden Joko Widodo juga menerbitkan kartu Indonesia sehat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan kartu keluarga sejahtera (KKS).

-> b.) Kebijakan Ekonomi
Pada 17 November 2014 Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pada akhir 2014 pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan harga BBM. Kebijakan tersebut sebagai berikut:
1) Pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium.
2) Pemerintah memberlakukan subsidi tetap Rp1.000, 00 per liter untuk BBM jenis solar.
Pemerintah berpendapat pencabutan subsidi BBM digunakan untuk memperbaiki sektor produktif.
Penguatan ekonomi juga dilakukan Presiden Joko Widodo dengan menghadiri beberapa Konferensi Tingkat internasional seperti APEC, Asian Summit dan G-20 dan mengajak para investor dunia agar bersedia menanamkan investasinya di Indonesia.

-> c.) Kebijakan Kelautan
Presiden Joko Widodo menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberi efek jera kepada kapal-kapal asing dilakukan dengan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

-> d.) Kebijakan Pertambangan
Pemerintah berusaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri. Pada Desember 2018 melalui PT Inalum, pemerintah berhasil mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia setelah 51 tahun Freeport McMoran menguasai 90,4% saham. Langkah tersebut merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengeksplorasi sumber daya alam Indonesia Demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Sumber : Lks Sejarah Indonesia (Intan Pariwara) hal: 106-107

# data[].attributes.headline
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.subject
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Masa Akhir Pemerintahan  Abdurrahman Wahid pada tanggal 1 Februari 2001, DPR bertemu untuk mengeluarkan nota terhadap Abdurrahman Wahid. Nota tersebut berisi diadakannya sidang khusus MPR dimana pemakzulan presiden dapat dilakukan. Nota ini menimbulkan protes, sehingga Abdurrahman Wahid mengambil tindakan dengan membalas oposisi melawan disiden pada kabinetnya. Tindakan ini tidak didukung sehingga Abdurrahman Wahid si turunkan sebagai presiden.

Sumber : Internet
https://prezi.com/vnujhv56iavr/masa-pemerintahan-abdurrahman-wahid

Nama : Baitul Nazwa Firmania
Kelas : XII IPA 6
Absen : 10

# data[].attributes.headline
PERMASALAHAN "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II"

# data[].attributes.subject
PERMASALAHAN "Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II"

# data[].attributes.body
Nama : Josef Rivaldo Panggabean
Absen : 23

No 3
Keberhasilan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II

Penjelasan:
A. Dalam masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pertumbuhan ekonomi tercatat masih tinggi yakni di kisaran 5%-6%. Hal ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia tetap stabil.
B. sektor investasi meningkat dari 23% menjadi 31%. Hal ini menunjukkan ada perkembangan pada sektor investasi Indonesia.
C. kinerja sektor perbankan menunjukan peningkatan yang cukup. Perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44%. Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,88% serta penyaluran kredit sebesar 21,62%
D. menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pekerja formal naik dari 29,38% menjadi 39,90%.
E.  Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang sebelumnya tercatat mencapai 68,7 naik menjadi 73,45.
F. Menurunnya presentase kemiskinan dari 11,46% menjadi 11,25%.

Sumber:
https://katadata.co.id/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef

# data[].attributes.body
Muafhida Qharien (28)

3. Keberhasilan yang Diraih Pada Masa Residen Joko Widodo bersama Jusuf Kalla

Keberhasilan yang diraih pada masa Presiden Joko Widodo bersama Jusuf Kalla antara lain :
a) Maret 2018 tingkat kemiskinan tercatat sebagai kemiskinan terendah sepanjang masa, yakni 9,82%. Begitu juga dengan pengangguran terbuka yang hanya 5,13%. Kondisi ini menunjukkan bahwa rakyat Indonesia semakin sejahtera karena semakin banyak yang bekerja.
b) Kenaikan harga yang relatif terjaga.
c) Inflasi yang stabil dari target 3,5-5%, pemerintah berhasil mencapai tingkat inflasi dikisaran 3-4% yang sebelumnya di tahun 2014 berkisar 8,4%.
d) Mobilitas warga semakin mudah, ekonomi daerah mulai bergerak dan pada akhirnya akan menopang kesejahteraan masyarakat.
e) Tingkat pendidikan warga semakin membaik. Tingkat harapan lama sekolah sudah mencapai 12,85 tahun.
f) Harga bahan bakar minyak (BBM) tidak lagi ada disparitas yang tinggi karena implementasi kebijakan BBM satu harga.
g) Berhasil mengambil alih 51% dari seluruh saham PT Freeport Indonesia.
h) Rasio elektrifikasi melebihi target, yakni dari 81,5% menjadi 93,83% pada tahun 2014.
i) Pembangunan infrastruktur terus dilakukan. Begitu juga dengan pembangunan kawasan perbatasan yang telah berjalan, seperti di Kalimantan, Nusa Tenggara, Timur, dan Papua.

sumber : internet

# data[].attributes.body
Maulana Hafiz Ahmad (26)
Michellin Ayunda Putri Waluyo (27)
Muafhida Qharien (28)
Muhammad Vemas Afriyanto (29)
Muhammad Yoga Amirul Haq (30)

4. Kegagalan dan hambatan

ekonomi domestik hanya mampu melaju di angka 4,79% pada tahun 2015, 5,02% pada tahun 2016, 5,07% pada tahun 2017, dan 5,17% pada tahun 2018. Bahkan, per semester I pada tahun 2019, ekonomi hanya tumbuh di kisaran 5,06%. Tingkat kemiskinan diproyeksi menurun ke kisaran 7-8% pada penghujung tahun ini. Bahkan, kemiskinan hanya akan mentok di kisaran 9,2% pada akhir tahun ini.

Sumber : Diskusi kelompok dan internet

# data[].attributes.headline
C. kebijakan kebijakan pada masa pemerintahann Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)

# data[].attributes.subject
C. kebijakan kebijakan pada masa pemerintahann Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009)

# data[].attributes.body
A. Kebijakan dalam bidang politik Dalam bidang politik pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla berusaha mewujudkan Indonesia aman dan damai kebijakan kabinet Indonesia bersatu dalam bidang politik sebagai berikut

1. mengatasi masalah disintegrasi bangsa, salah satunya konflik Aceh
2. Mencegah aktivitas illegal logging
3. Memberantas terorisme
4. Menyelesaikan Masalah GAM di Aceh . Kebijakan soal Aceh ditunjukkan presiden dengan memperpanjang status darurat sipil. Pada hari ke-26 memerintah, presiden mengunjungi Aceh. Kunjungan selama empat jam tersebut dijaga ketat. Presiden mengajak GAM untuk mengakhiri separatisme yang diimplementasikan pada tanggal 28 Januari 2005. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisaari. Perundingan tersebut berhasil membuahkan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka)

B. Kebijakan dalam bidang hukum

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi. dalam Inpres tersebut presiden memerintahkan seluruh kementerian jaksa agung ,panglima TNI, Kapolri hingga kepala daerah untuk mencegah dan memberantas praktik korupsi kolusi dan nepotisme.

C. Kebijakan dalam bidang ekonomi

1. Menyusun program perbaikan investasi
2. Mewujudkan swasembada pangan
3. Ekonomi memberikan bantuan langsung tunai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM
4. mengamankan fiskal, yakni postur anggaran dan nota keuangan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan (APBN-P) 2012. Di dalamnya termasuk penyikapan jika harga BBM tidak dinaikkan.
5. Meningkatkan Komoditi Ekspor Kebijakan SBY pertama – Ketika dilantik sebagai presiden, ekspor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 58.5 milyar atau naik 15.08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003. Impor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 37.8 milyar atau naik tajam 40.7 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US $ 26.87 milyar 6. Menaikkan Harga BBM Kebijakan SBY ke-4 – Kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pemerintah menilai subsidi BBM dinilai belum dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan hanya menguntungkan kelas menengah ke atas.

sumber:
1.https://www.pinhome.id/blog/kebijakan-sby/
2. buku lks intan pariwara

Nama : Ghazy muhammad hazim
kelas : xii ipa 6
absen : 20

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sejarah Negara Com - SBY dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Mungkin anda pernah bertanya kebijakan yang diterapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Beberapa kondisi dan kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Komoditi Ekspor

Kebijakan SBY pertama - Ketika dilantik sebagai presiden, ekspor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 58.5 milyar atau naik 15.08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003.

Impor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 37.8 milyar atau naik tajam 40.7 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US $ 26.87 milyar.

2. Menyelesaikan Masalah GAM di Aceh

Kebijakan SBY kedua - Kebijakan soal Aceh ditunjukkan presiden dengan memperpanjang status darurat sipil. Pada hari ke-26 memerintah, presiden mengunjungi Aceh. Kunjungan selama empat jam tersebut dijaga ketat. Presiden mengajak GAM untuk mengakhiri separatisme yang diimplementasikan pada tanggal 28 Januari 2005.

Hal ini diwujudkan dengan mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui Crisis Management Initiative pimpinan Martti Ahtisaari. Perundingan tersebut berhasil membuahkan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dan GAM (Gerakan Aceh Merdeka).

3. Pelunasan Utang Terhadap IMF

Kebijakan SBY ketiga - Pelunasan utang terhadap IMF pada bulan Oktober 2006. Pelunasan tersebut dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu : tahap pertama pada Juni 2006 dengan nominal US $ 3,7 milyar.

Dan tahap kedua pada bulan Oktober 2006 sebanyak US $ 3,2. Pelunasan utang yang lebih cepat merupakan komitmen untuk melepaskan negara dari ketergantungan terhadap IMF.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, harga BBM dinaikkan sebanyak 3 kali. Kebijakan ini ditempuh sebagai akibat melambungnya harga minyak di pasaran dunia, sehingga menekan APEN. Namun, kemudian seiring dengan penurunan harga minyak dunia, pemerintah pun mengambil kebijakan untuk menurunkan harga BBM.

Dalam satu bulan pemerintah menurunkan harga minyak sebanyak 2 kali, yaitu : pada tanggal 1 dan 15 Desember 2008. Pada tanggal 15 Januari 2009 BBM pun kembali diturunkan untuk yang ketiga kalinya.

4. Menaikkan Harga BBM

Kebijakan SBY ke-4 - Kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pemerintah menilai subsidi BBM dinilai belum dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan hanya menguntungkan kelas menengah ke atas.

Pemerintah pun mengalihkan subsidi dalam bentuk Program Dana Kompensasi Sosial. Bentuk dari program ini antara lain pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT), penyediaan beras murah, dan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin.

5. Alokasi Dana

Kebijakan SBY pertama kelima - Pemerintah mengalokasikan dana 20 persen sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20 persen alokasi dari APBN sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon positif atas keputusan tersebut.

Biodata Susilo Bambang Yudhoyono

Susilo Bambang Yudhoyono salah satu jenderal Republik Indonesia lahir 9 September 1949. Lulusan terbaik AKABRI Angkatan 1973 dengan menyandang penghargaan Adhi Makayasa. Karir militernya terbilang cepat. Semua jalur komando pernah dilaluinya, baik di pasukan, staf, pendidikan, maupun teritorial. Begitu juga pendidikan.

Selain lulus Sesko Angkatan Darat beliau pernah mengenyam pendidikan militer di fort Benning dan Fort Leavenworth, dua institusi pendidikan militer terpandang di Amerika Serikat.

Susilo Bambang Yudhoyono dinilai cocok untuk dikelompokkan sebagai tentara pemikir. SBY dikenal rajin belajar menambah ilmu. Setelah meraih Master of Arts dari Webster University, Amerika, beliau kemudian menempuh studi doktoral bidang ekonomi di Institut Pertanian Bogor.

Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan keluar dari TNI, setelah ditarik masuk kabinet sebagai menteri Pertambangan dan Energi di era kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid. Setelah itu, di kabinet yang sama ia beralih menjadi Menteri Koordinator Politik Sosial Keamanan.

Pada pemilu 2004, beliau terpilih sebagai presiden Republik Indonesia dengan wakilnya Jusuf Kalla dan dilantik secara resmi pada tanggal 20 Oktober 2004.

Pada pemilu 2009, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober 2009.

Pemilu masa SBY

Pada masa pemerintahan SBY dilaksanakan Pemilihan Umum yang terdiri dari Pemilu Legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.

Pemilu legislatif

Pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2009. Pelaksanaan pemilu ini sempat diwarnai dengan permasalahan seputar DPT (Daftar Pemilih Tetap). Pemilu 2009 diikuti oleh partai peserta pemilu yang semakin banyak dan beragam. Pemilu diikuti oleh 40 partai politik yang terdiri dari 34 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal.

Dari 40 partai politik tersebut 10 partai besar yang memperoleh perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut:

Pemilihan presiden 2009

Pemilihan presiden tahun 2009 dilaksanakan pada tanggal 8 April. Tiga capres dan cawapres turut bersaing untuk menuju kursi kepresidenan. Pemilihan presiden yang menurut Undang-undang dapat berlangsung 2 putaran ternyata dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono dengan satu putaran.

Mereka memperoleh 60.80 % suara. SBY pun kembali menduduki jabatan presiden Republik Indonesia untuk yang kedua kalinya.

Adapun hasil perolehan suara pemilihan presiden 2009 adalah sebagai berikut:

Baca juga:

Untuk mengetahui siapa saja presiden dan wakilnya yang pernah menjabat di kursi kepresidenan Republik Indonesia silahkan baca: Gambar presiden dan wakil presiden Indonesia

Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai sejarah 5 kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi presiden, biodata SBY hingga pemilu yang terjadi di masa pemerintahannya.

# data[].attributes.attachment_link.description
Daftar Isi1. Meningkatkan Komoditi Ekspor2. Menyelesaikan Masalah GAM di Aceh3. Pelunasan Utang Terhadap IMF4. Menaikkan Harga BBM5. Alokasi DanaBiodata Susilo Bambang YudhoyonoPemilu masa SBYPemilu legislatifPemilihan presiden 2009 Sejarah Negara Com - SBY dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004. Mungkin anda pernah bertanya kebijakan yang diterapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

# data[].attributes.body
Maulana Hafiz Ahmad (26)
Michellin Ayunda Putri Waluyo (27)
Muafhida Qharien (28)
Muhammad Vemas Afriyanto (29)
Muhammad Yoga Amirul Haq (30)

5. Tanggapan Kelompok Mengenai Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo I (hal positif & hal negatif).

Menurut kelompok kami, hal positif yang dapat diambil dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo I adalah keadaan rakyat semakin sejahtera karena banyak dibukanya lapangan pekerjaan yang mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia, pada masa ini inflasi negara tetap terjaga kestabilannya dan kemajuan infrastruktur semakin meningkat, serta pemerintahan ini berhasil menjalankan program sosial yang bisa membantu rakyat yang membutuhkan bantuan untuk bertahan hidup. Untuk hal negatifnya yaitu target ekonomi yang diingkan masih belum tercapai, minimnya penegakan hukum dan HAM, penanganan kasus korupsi dan presekusi belum bisa ditangani dengan baik sehingga menyebabkan rasa kepuasan masyarakat merendah.

sumber : Diskusi kelompok dan internet.

# data[].attributes.body
Permasalahan "Masa Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II"

Nama : Graciella Setiarini
No absen : 21

4. Kegagalan dan Hambatan

Kegagalan
- Kegagalan pertama, yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen.
- Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013.
- Ketiga, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013.
-Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu.
- Kelima yakni efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. Beberapa hal yang menghambat efisiensi adalah lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur.
- Keenam, turunnya rasio pajak terhadap PDB dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013.
- Ketujuh, kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen.
- Kedelapan, nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk.
- Kesembilan, defisit keseimbangan primer anggaran yang sebelumnya surplus 1,83 persen pada 2014 menjadi defisit 1,19 persen pada 2013.
- Kesepuluh, tidak proporsional dan besarnya dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi dalam APBN. Belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013. Pola yang sama juga terjadi pada subsidi energi yang naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen dan belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen.

Hambatan
- Hambatan pertama adalah tidak akan ada pertanggungjawaban operasi militer di Aceh. Karena pengusutannya akan mengalami kesulitan yang sangat serius.
-Hambatan kedua, pelanggaran HAM di masa lalu akan sulit untuk dibawa ke pengadilan. Pasalnya, untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan harus melalui Keppres.
-Hambatan ketiga, adanya masalah dalam reformasi militer. Karena beliau akan merepresentasikan posisinya sebagai sipil. Tetapi dengan representasi beliau sebagai sipil pasti akan ada ketegangan politik dengan militer.

Sumber: https://katadata.co.id/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef

# data[].attributes.body
Permasalahan "Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II"

5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II
Menurut pandangan kelompok kami pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono banyak kebijakan-kebijakan yang sudah terevaluasi seperti SBY berhasil menciptakan stabilitas ekonomi selama 4 tahun terakhir dengan rata" pertumbuhan 6% per tahun. Tetapi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih terdapat banyak tindak korupsi yang dilakukan para pejabat tinggi, termasuk kader - kader Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri.

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009) 

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I (2004-2009) 

# data[].attributes.body
1. SBY berhasil menciptakan stabilitas ekonomi selama 4 tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan hingga 6% per tahun. Hal ini menyebabkan pendapatan per kapita masyarakat meningkat.
2. Cadangan devisa pada tahun 2008 mengalami pertumbuhan rata rata pertahun sebesar 14,3%, yaitu mencapai $ 51 miliar, tertinggi sepanjang sejarah.
3. Harga BBM diturunkan hingga 3 kali lipat (2008-2009), pertama kali sepanjang sejarah.
4. Krisis ekonomi AS dan Eropa yg belum pulih 100% mampu diantisipasi dengan baik oleh SBY dan pemerintahannya sehingga tidak membahayakan perekonomian RI.
5. SBY berhasil menjaga defisit APBN di bawah 2,0% dari tahun ke tahun. Alhasil, rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan secara signifikan dalam periode tersebut, yaitu dari 47,3% menjadi 26,2%.
6. Tingkat kemiskinan menurun dari 15,97% menjadi 11,46%. Juga diklaim bahwa SBY telah mengeluarkan sekitar 8,6 juta orang dari kemiskinan. Tingkat pengangguran juga menurun dari 11,24% menjadi 6,17%.

Sumber: https://news.detik.com/berita/d-3174289/sby-beberkan-keberhasilan-pimpin-indonesia-10-tahun-ini-detailnya

Nama: Eva Eliza
Absen: 18
Kelas: XII IPA 6

# data[].attributes.body
Nama : Imas Yuliawati S
Absen : 22

Dalam perjalanannya, aturan masa jabatan Presiden dan Wapres mengalami beberapa perubahan. Pada aturan awal, masa jabatan dibatasi selama 5 tahun pada setiap periode dan dapat dipilih kembali. Hal ini terdapat dalam Pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali". Namun pasal tersebut menimbulkan polemik dalam masyarakat, berkaca dari kepemimpinan Soeharto, beberapa elemen masyarakat meminta untuk mengamandemen, lalu bunyi pasal tersebut menjadi "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Pasal ini berlaku setelah orde baru, sehingga masa jabatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganut pasal tersebut. Pada 2004 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden untuk pertama kali dengan masa jabatan mulai 2004 hingga 2009, lalu pada tahun 2009 terpilih kembali sebagai presiden hingga tahun 2014. Pada tahun 2014 masa jabatannya berakhir dan sesuai dengan pasal 7 UUD 1945 yang sudah di amandemen bahwa presiden dapat dipilih lagi dalam masa jabatan yang sama selama 1 kali, artinya sudah 2 periode masa jabatan dan tidak dapat dipilih lagi.

Saat berada dalam masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono II terdapat permasalahan yang menyebabkan ketua PD Anas Urbaningrum dan Tiga menteri pemerintahan Yudhoyono ditangkap dan dijatuhi hukuman delapan tahun penjara karena menerima suap. Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi. Permasalahan ini sangat merusak popularitas Yudhoyono maupun partainya. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi. Dan juga pada akhir masa jabatannya kini terdapat masalah yang berpengaruh besar bagi rakyat Indonesia, yaitu berkurangnya subsidi BBM, walaupun harga BBM masih stabil diimbangi dengan langkanya persediaan BBM.

sumber : internet
(https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596)

# data[].attributes.body
Kegagalan dan Hambatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di bidang ekonomi (Periode I 2004-2009)

1. tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 %.
2. pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1% pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari
272 ribu menjadi menjadi 164 ribu.
3. efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital
Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5%. Beberapa hal yang menghambat efisiensi adalah lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur.

4. kesejahteraan petani yang menurun 0,92 %.
5. nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap
PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per
penduduk.

Sumber :
1. Buku LKS sejarah Indonesia XII
2. Buku paket sejarah Indonesia XII
3. https://m.liputan6.com/bisnis/read/2139802/10-kegagalan-sby-di-bidang-ekonomi

Nama : Fadhilah Nanda Kusuma
Kelas  : XII IPA 6
No. Absen : 19

# data[].attributes.attachment_link.description
Selain mencetak keberhasilan selama memimpin negeri ini, pemerintahan SBY juga memiliki 10 kegagalan. Apa saja?

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo l

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo l

# data[].attributes.body
Muhammad Yoga Amirul Haq (30)

6. Berakhirnya Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode 2014-2019.

Pada pemilihan presiden tahun 2014 pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2014-2019. Periode pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla berakhir setelah lima tahun menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, tepatnya pada tahun 2019. Setelah itu KPU menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden baru dan pada tanggal 17 April 2019 Presiden Jokowi mencalonkan diri kembali dengan didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden pada periode yang akan datang (tahun 2019-2024).

sumber : LKS SEJARAH INDONESIA (INTAN PARIWARA) halaman 107.

# data[].attributes.headline
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono I (positif dan negatifnya)

# data[].attributes.subject
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono I (positif dan negatifnya)

# data[].attributes.body
TANGGAPAN KELOMPOK KAMI TERHADAP PEMERINTAH PRESIDEN SUSILO
BAMBANG YUDHOYONO

-> POSITIF
Menurut kelompok kami, masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bagus. Beliau
sangat ambisius dalam memimpin negara Indonesia. Terbuksi banyak sekali kebijakan
kebijakan yang dibuat pada saat kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono. Selama
kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono banyak sekali keberhasilan yang dicapai oleh
beliau. Apabila dibandingkan dengan jumlah kegagalan beliau,keberhasilannya jauh lebih
banyak. Terbuksi selama periode pertama terdapat banyak keberhasilan beliau,diantaranya
pertumbuhan ekonomi meningkat,tingkat pengangguran dan kemiskinan
menurun,infrastruktur berjalan dengan baik,terutama di bidang kesehatan

-> NEGATIF
Meskipun banyak kebijakan kebijakan yang sangat menguntungkan Indonesia baik itu
dibidang ekonomi,pembangunan,dan kesehatan,ada juga beberapa pihak yang dirugikan
akibat dari pemerintahan soeharto, yaitu ,jumlah Utang per kapita naik US$ 531,29 per
penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk. Pembangunan terfokus hanya di
Aceh karna telah terporak porandakan akibat tsunami,kesejahteraan petani memburuk,dan
pertumbuhan ekonomi yang baik tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai.

# data[].attributes.headline
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I 

# data[].attributes.subject
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I 

# data[].attributes.body
6. Masa kekuasaan SBY periode pertama berakhir pada 2009. kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya yang telah terlaksana 5 tahun. Periode pertama 2004-2009 . Sesuai dengan UUD bahwa setiap presiden bisa menjabat maksimal 2 periode dengan jangka waktu 5 tahun per periodenya.
Nama: Dimas Willy Andrianto
Kelas/No: XII IPA 6 / 17

# data[].attributes.body
Kelompok 7 ( 31 - 36)
Permasalahan : Masa pemerintahan Joko Widodo II ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2.Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo II yang sedang berlangsung sekarang ini ( positif dan negatifnya )
6. Apa yang menjadi harapan kalian terhadap pemerintahan Joko Widodo  II yang sedang berlangsung sekarang ini

# data[].attributes.body
Kelompok 5 ( Absen 21-25 )
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  ( positif dan negatifnya )
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II

# data[].attributes.body
Kelompok 2 ( Absen 6 - 10)
Permasalah  : Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1.Masa pemerintahannya
2.kebijakan -kebijakan  yang diambil
3. keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)
6.Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 3 ( Absen 11 -15)
Permasalahan : Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan  Presiden Megawati Soekarno  Putri

# data[].attributes.body
Kelompok 4 ( Absen 16 - 20)
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Kelompok 1 ( Absen 1 - 5)
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.  Kegagalan dan hambatan
5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian  terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie  ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie

# data[].attributes.body
Kelompok 6 ( 26 -30)
Permasalahan : Masa Pemerintahan Joko Widodo I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintaha Presiden Joko Widodo I

# data[].attributes.body
1.Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri
Nama :Dava Rio F
Kelas  :12 IPA 6
Absen: 15

Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.
Masa jabatan
23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

Wakil Presiden

| Hamzah Haz

Pendahulu

| Abdurrahman Wahid

Pengganti

| Susilo Bambang Yudhoyono

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

# data[].attributes.body
1.Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

Nama : Dava Rio F
Kelas  : 12 IPA 6
Absen:15

Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri (lahir 23 Januari 1947) adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia.

Masa jabatan
23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004

Wakil Presiden

| Hamzah Haz

Pendahulu

| Abdurrahman Wahid

Pengganti

| Susilo Bambang Yudhoyono

Ia menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001. Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ia dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.