# data[].attributes.headline
Arti Penting UUD 1945 yang Memuat Kaidah Fundamental 

# data[].attributes.subject
Arti Penting UUD 1945 yang Memuat Kaidah Fundamental 

# data[].attributes.body
Alinea pertama:

Menjelaskan arti penting suatu kemerdekaan. Setiap manusia memiliki hak kodrati untuk merdeka dan harus diperjuangkan. Selain itu, dalam alinea ini, ditegaskan sikap menolak penjajahan karena bertentangan dengan hak untuk merdeka.

Alinea kedua:

Menjelaskan arti penting cita-cita bangsa Indonesia bahwa persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah hal lain yang perlu diwujudkan. Selain itu, dijelaskan bahwa kemerdekaan bukanlah merupakan tujuan akhir bangsa Indonesia. Kemerdekaan adalah jembatan menuju terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat.

Alinea ketiga:

Menjelaskan pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia Kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia dapat diraih tidak semata-mata hasil perjuangan bangsa, tetapi juga merupakan berkat rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Alinea keempat:

Negara Indonesia yang merdeka harus dapat melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

# data[].attributes.headline
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.subject
Hubungan pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi

# data[].attributes.body
Pembukaan UUD 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan proklamasi 17 Agustus 1945. Hubungan antara keduanya adalah:
1) Pernyataan mengenai proklamasi kemerdekaan ditetapkan pada alinea ketiga Pembukaan UUD 1945. Hal ini menunjukkan bahwa antara pernyataan proklamasi dan Pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
2) Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, bersamaan dengan ditetapkannya UUD, presiden, dan wakil presiden. Hal ini merupakan realisasi tindak lanjut dari proklamasi.
3) Pembukaan UUD 1945 pada hakikatnya merupakan suatu pernyataan yang lebih terperinci dari cita-cita luhur yang menjadi semangat pendorong ditegakkannya kemerdekaan. Cita-cita luhur tersebut berbentuk negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan asas kerohanian Pancasila.
Keduanya ini merupakan suatu hal yang utuh. Hal-hal yang terkandung dalam UUD 1945 akan berfungsi untuk mendirikan negara dan untuk mewujudkan tujuan bersama.

# data[].attributes.body
Undang - Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut:

UUD bersifat mengikat terhadap pemerintah, setiap lembaga negara, masyarakat, dan setiap warga negara Indonesia.

Berisi norma-norma sebagai sebuah dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara yang harus dilaksanakan san ditaati.

UUD merupakan sumber hukum tertulis (tertinggi). Setiap produk hukum (seperti UU, PP, perpres, perda) dan setiap kebijakan pemerintah berlandaskan UUD 1945.

Sebagai alat kontrol, haitu mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan ketentuan UUD 1945.

# data[].attributes.body
Sidang Pertama PPKI diselenggarakan pada 18 Agustus 1945. Salah satu agendanya akan membahas tentang menetapkan dan mengesahkan rancangan undang-undang dasar. Sidang tersebut berjalan dengan lancar dang cukup singkat dan menghasilkan beberapa keputusan.
- Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945.
- Memilih dan mengangkat Soekarno sebagai presiden dan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
- Membentuk KomitemNasional Indonesia Pusat (KNIP).
UUD 1945 juga berbeda dari rancangan awal.

# data[].attributes.body
PPKI terdiri dari 21 anggota yang dipilih oleh Marsekal Terauchi, Soekarno sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua. Namun, ada 6 anggota yang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang.

# data[].attributes.body
Setelah BPUPKI dibubarkan, kemudian dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Tugas PPKI adalah meresmikan Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan melanjutkan hasil kerja BPUPKI, yaitu mempersiapkan pemimdahan kekuasaan dari pihak pemerintah pendudukam militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia.

# data[].attributes.body
Proses penyusunan UUD dirancang secara khusus oleh BPUPKI dari tanggal 10 - 16 Juli 1945 dengan cara mengadakan sidang dan membentuk panitia-panitia kecil, yaitu Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang Undang - Undang Dasar membahas beberapa hal dan keesokan harinya BPUPKI menggelar sidang pleno tentang “Pembacaan tentang pernyataan kemerdekaan”. Panitia Perancang Undang - Undang Dasar melaporkan hasil kerjanya dan rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Pada 15 Juli 1945, BPUPKI menggelar sidang “Pembahasan Rancangan Undang - Undang Dasar” dan Soepomo memberikan penjelasan atas naskah undang-undang dasar. Pada 16 Juli 1945, naskah UUD diterima dalam Sidang BPUPKI, serta usulan-usulan Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air diterima, dengan demikian tugas BPUPKI berakhir.

# data[].attributes.body
Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara, dengan tujuan memberikan pengawasan terhadap kekuasaan poltik dan memberikan batasan bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Ada konstitusi tertulis dan yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis dapat berupa hukum dasar, yaitu undang-undang dasar. Konstitusi tidak tertulis bisa berupa kebiasaan atau ketatanegaraan yang ada dalam masyarakat atau suatu negara.