# data[].attributes.headline
KEBERHASILAN PADA MASA PEMERINTAHAN KE-II JOKO WIDODO

# data[].attributes.subject
KEBERHASILAN PADA MASA PEMERINTAHAN KE-II JOKO WIDODO

# data[].attributes.body
TABITHA AYU PUTRI NING BESTARI
XII IPA 5 (32)

Pada masa pemerintahan ke-II Presiden Joko Widodo, telah dicapai beberapa keberhasilan sebagai berikut.

1.   Pemberdayaan Ekonomi

a. Sektor UMKM

Gerakan “Bangga Buatan Indonesia” adalah salah satu yang memperkuat pasar dalam negeri. Dari Mei 2020 — Agustus 2021, gerakan ini telah menambah 15 juta atau lebih dari 22% UMKM melalui e-commerce. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia memberikan pinjaman dan bantuan lebih dari USD4 miliar bagi 17,8 juta UMKM dan usaha kecil perorangan yang terdampak pandemi.

b. Atasi kemiskinan dan pengangguran

Pemerintahan Presiden Jokowi juga berhasil meredam laju kemiskinan ekstrem dan pengangguran. Hal ini dibuktikan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2021 tercatat 6,26%, turun 0,81% dibandingkan data Agustus 2020. Pada Maret 2021, persentase kemiskinan tercatat 10,14% atau setara 27,54 juta orang. Angka ini lebih kecil dari prediksi.

2. Penanganan Pandemi Covid-19

a. Keberhasilan strategi penanganan Covid-19

Penanganan pandemi dilakukan dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan Covid-19, penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara.

b. Kesuksesan vaksinasi Covid-19

Indonesia berhasil masuk dalam jajaran 5 besar negara dengan jumlah vaksinasi terbanyak di dunia. Mencatatkan cakupan vaksinasi sebanyak 166,65 juta sasaran, Indonesia menempati urutan ke-4 setelah China, India, dan Amerika Serikat.

c. Mengamankan stok vaksin Covid-19

Indonesia berhasil melakukan perburuan vaksin dari luar negeri yang dilakukan bersama inisiatif produksi di dalam negeri, salah satunya vaksin Merah Putih.

3. Keberhasilan Program Bantuan Sosial

Keberhasilan ini terwujud dari Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Gaji, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Bantuan Sosial Tunai, BLT Dana Desa, dan Program Kartu Pra Kerja. Selain itu, subsidi Kuota Internet berhasil diberikan dan dimaksimalkan bagi tenaga pendidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.

4. Keberhasilan Pengembangan SDM dan Infrastruktur

Selama masa pemerintahan ke-II Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur terus berjalan, mulai dari jalan tol, jembatan, hingga bendungan. Adapun pengembangan SDM diupayakan melalui kebijakan merdeka belajar, digitilasi pendidikan, beasiswa semua level pendidikan, dan peningkatan gizi anak-anak Indonesia.

5. Keberhasilan Penegakan Keadilan

Upaya penegakkan keadilan diwujudkan melalui program pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak mampu dengan total capaian 32,9 juta sertifikat per Mei 2021, penanganan mafia pertanahan, dan penyelesaian konflik agraria. Pemerintah juga berhasil menangani beberapa kasus korupsi. Keadilan juga ditandai oleh pelaksanaan PON XX Papua sehingga Indonesia bagian timur khususnya rakyat Papua memiliki kesempatan terhadap akses fasilitas olahraga berkualitas.

6. Capaian yang Baik di Sektor Olahraga

Pemerintah berhasil menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, Indonesia juga berhasil meraih berbagai prestasi lainnya di kompetisi internasional, misalnya keberhasilan tim bulutangkis putra Indonesia yang membawa pulang Piala Thomas.

Sumber: Internet (nasional.kompas.com dan medcom.id)

# data[].attributes.headline
Keberhasilan pada masa pemerintahan Presiden SBY

# data[].attributes.subject
Keberhasilan pada masa pemerintahan Presiden SBY

# data[].attributes.body
Nama : Ken Maulana K
Kelas : XII IPA 5
Absen :18

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengklaim delapan keberhasilan yang telah dilakukan selama memimpin Indonesia dalam periode tahun 2005-2013. Dalam nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2015 disebutkan delapan keberhasilan itu adalah:

-Pertama, pada pertumbuhan ekonomi mencapai rata rata 5,8% per tahun.
-Kedua, dengan rata rata pertumbuhan pertahun sebesar 5,8% maka menimbulkan konsekuensi positif bagi perkembangan pendapatan per kapita masyarakat. Pendapatan perkapita Indonesia meningkat dari Rp 11,0 juta per tahun pada tahun 2005 menjadi Rp 36,5 juta per tahun pada 2013.
-Ketiga, tingkat kemiskinan menurun dari 15,97% menjadi 11,46%, dan
-Keempat, tingkat pengangguran menurun dari 11,24% menjadi 6,17%. "Perkembangan tersebut dicapai sejalan dengan ditempuhnya berbagai kebijakan dan perkembangan di bidang pengelolaan APBN," seperti ditulis dalam nota keuangan tersebut.
-Kelima, pada periode 2005-2013, seiring dengan ditempuhnya berbagai kebijakan di bidang perpajakan, pendapatan negara mengalami pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 14,3% dari Rp 495,2 triliun pada 2005 menjadi Rp 1.438,9 triliun pada 201.
-Keenam, besaran belanja negara mengalami pertumbuhan rata rata per tahun sebesar 15,8% dari Rp 509,6 triliun pada 2005 menjadi Rp 1.650,6 triliun pada 2013.
-Ketujuh, pemerintahan SBY juga berhasil menjaga defisit APBN di bawah 2,0% dari tahun ke tahun.    -Delapan, dengan defisit yang rendah maka rasio utang pemerintah terhadap PDB mengalami penurunan secara signifikan dalam periode tersebut, yaitu dari 47,3% menjadi 26,2%.
Dalam pidatonya SBY mengatakan, pencapaian yang berhasil di raih pemerintah perlu disyukuri. Menurutnya ditengah krisis ekonomi dunia yang sedang berlangsung saat ini, tidak banyak bangsa yang berhasil mencapai keberhasilan seperti yang dialami Indonesia.
Sumber : kontan.co.id

# data[].attributes.attachment_caption
PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO DAN WAKIL PRESIDEN BOEDIONO (2009-2014)

# data[].attributes.headline
Permasalahan "Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II"

# data[].attributes.subject
Permasalahan "Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II"

# data[].attributes.body
KELOMPOK 5

KELAS : XII IPA 5

ANGGOTA :
1. MICHELLA MASAYU PUTRI WALUYO (21)
2. MIREKHEL TYANDANUWIDIYANTO (22)
3. MUHAMMAD ARIYANTA NURFAIZANDY (23)
4. MUHAMMAD IRFAN ANDRIANTO (24)
5. MUHAMMAD RIZKY TAUFIQURRAHMAN (25)

MICHELLA MASAYU PUTRI WALUYO / 21

1. Masa Pemerintahan (2009-2014)
Pada Pemilu 2009 berhasil dimenangi oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang berpasangan dengan Boediono. Selanjutnya, pelantikan presiden dan wakil presiden dilaksanakan pada 20 Oktober 2009. Untuk membantu melaksanakan  tugasnya, presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam berbagai pencapaian pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat kepadanya yaitu dengan adanya Transparansi dan partisipasi masyarakat yang berperan sebagai modal sosial dalam pembangunan termasuk adanya sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha dan perguruan tinggi. Selain itu, situasi dalam negeri yang semakin kondusif termasuk meredanya beberapa konflik dalam negeri meningkatkan investor asing untuk menanamkan modal mereka di Indonesia sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Keberhasilan beberapa program pembangunan juga tidak terlepas dari adanya stabilitas politik, keamanan, dan ketertiban serta harmoni sosial. Berpasangan dengan seorang ahli ekonomi yakni Boediono, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil mendapatkan kembali mandat dari rakyat untuk kembali memimpin Indonesia yaitu dengan kembali maju sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden tahun 2009. Pada pemilu presiden yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 pasangan Susilo Bambang Yudhoyono berhasil memenangkan pemilu hanya melalui satu putaran.

Sumber : Buku LKS Sejarah Kelas 12 dan Buku Paket Sejarah Kelas 12

# data[].attributes.body
Nama: Mirekhel Tyandanuwidiyanto
Absen: 22
Kelas : XII IPA 5

1) Memperbaiki Pelayanan Publik
Peningkatan pelayanan publik merupakan salah satu tindak lanjut reformasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Kabinet Indonesia Bersatu L. Program-program tersebut antara lain tampak pada kebijakan one stop service (OSS).
2) Memperkuat sistem politik
Untuk memperkuat sistem politik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab) yang beranggotakan Partai Demokrat dan partai politik pendukung pemerintah seperti Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN.
3) Mewujudkan Good Governance
Agenda besar Kabinet Indonesia Bersatu II adalah program kerja dalam bidang ekonomi untuk mewujudican pemerintahan yang bersih dan baik seperti pemberantasan korupsi di seluruh elemen pemerintahan mulai tingkat desa hingga pemerintah pusat. Kondisi ini tecermin dari indeks harga saham gabungan Indonesia yang terus membaik, daya saing Indonesia dan nilai ekspor di tingkat dunia tinggi, serta investasi dan cadangan devisa terus membaik.
Dalam perkembangannya, pendapatan domestik bruto makin meningkat sehingga pada 2013 Indonesia menduduki peringkat ke-16 ekonomi dunia. Angka kemiskinan dan pengangguran terus ditekan di tengah gejolak perekonomian dunia. Salah satu upaya penekanan angka kemiskinan dan pengangguran dilakukan dengan pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah, termasuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat .
4) Memajukan Pendidikan.
Usaha pemerataan dan perbaikan pendidikan di Indonesia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Hoediono makin gencar Usaha perbaikan pendidikan ini dilakukan dengan memberdayakan para sarjana Perekrutan lulusan perguruan tinggi melalui program Sarjana Mendidik di Daerah Terluar, Tertinggal dan Terdepan menjadi usaha pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di pelosok negeri. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono secara resmi mengakhiri masa jabatannya pada 20 Oktober 2014. Pemilihan presiden dan wakil presiden 2014 dimenangi oleh pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan perolehan suara 53,15%«

(Sumber : Buku LKS sejarah kelas 12)

# data[].attributes.body
Nama : Muhammad Ariyanta Nurfaizandy
Kelas : XII IPA 5 / 23
Keberhasilan Pada Masa Kepemimpinan Susilo Bambang Yudoyono
1. Angka pertumbuhan ekonomi tercatat masih tinggi yakni di kisaran 5 persen-6 persen.
2. Sektor investasi juga meningkat dari 23 persen pada 2004 menjadi 31 persen pada 2013.
3. Kinerja sektor perbankan menunjukan peningkatan yang cukup. Perkembangan aset rata-rata tumbuh 16,44 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 15,88 persen serta penyaluran kredit sebesar 21,62 persen.
4. Persentase angka kemiskinan menurun, dari 16,66 persen pada 2004, menjadi 11,25 persen pada 2014.
5. Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan meningkatnya pekerja formal naik dari 29,38 persen menjadi 39,90 pada 2013.
6. Meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) yang sebelumnya tercatat mencapai 68,7 naik menjadi 73,45 pada 2013.

SUMBER
- https://m.liputan6.com/bisnis/read/2139800/ini-keberhasilan-sby-selama-pimpin-ri
- Buku Paket Sejarah XII IPA 5

# data[].attributes.body
Nama : Muhammad Irfan Andrianto
Kelas : XII IPA 5
No. Absen : 24

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) merilis beberapa catatan kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia. Beberapa indikator memang membaik, tapi banyak indikator ekonomi utama yang justru memburuk.
- Kegagalan yang pertama, yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen.
- Kegagalan yang kedua, yaitu terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013.
- Kegagalan yang ketiga, yakni neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013.
- Kegagalan yang keempat, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu.
- Kegagalan yang kelima, yakni efisiensi ekonomi semakin memburuk. Ini nampak dari naiknya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) dari 4,17 menjadi 4,5. Beberapa hal yang menghambat efisiensi adalah lambannya birokrasi, merajalelanya korupsi, dan keterbatasan infrastruktur.
- Kegagalan yang keenam, yakni turunnya rasio pajak terhadap PDB dari 12,2 persen menjadi 10,8 persen pada 2013.
-Kegagalan yang ketujuh, yakni kesejahteraan petani yang menurun 0,92 persen.
- Kegagalan yang kedelapan, yakni nilai utang pemerintah mencemaskan, meski terdapat penurunan rasio utang terhadap PDB. Utang per kapita naik US$ 531,29 per penduduk pada 2005 menjadi US$ 1.002,69 per penduduk.
- Kegagalan yang kesembilan, yakni defisit keseimbangan primer anggaran yang sebelumnya surplus 1,83 persen pada 2014 menjadi defisit 1,19 persen pada 2013.
- Kegagalan yang kesepuluh, yakni tidak proporsional dan besarnya dominasi pengeluaran rutin dan birokrasi dalam APBN. Belanja birokrasi naik dari 16,23 persen menjadi 22,17 persen pada 2013. Pola yang sama juga terjadi pada subsidi energi yang naik dari 16,2 persen menjadi 20,89 persen dan belanja modal hanya naik tipis dari 6,4 persen menjadi 8,06 persen.
Tiga menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Mallarangeng (Menteri Olahraga dan Pemuda), Jero Wacik (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) dan Suryadharma Ali (Menteri Agama). Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono, yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.
Sumber :
https://www.google.com/amp/s/katadata.co.id/amp/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef

# data[].attributes.headline
5. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II (positif dan negatifnya)

# data[].attributes.subject
5. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II (positif dan negatifnya)

# data[].attributes.body
Nama : Muhammad Rizky T
Kelas : XII IPA 5
No absen : 25

Menurut kelompok kami, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode ke 2, Indonesia memang mengalami beberapa kemajuan seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, adanya kestabilan politik, peningkatan di sektor investasi dan sektor perbankan, menurunnya angka kemiskinan, dan meningkatnya indeks pembangunan manusia.
Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kita dapat merasakan adanya BPJS, pendidikan wajib 12 tahun, dan lainnya.

Meskipun banyak pencapaian yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, banyak kegagalan dan isu kontroversial yang terjadi , contohnya seperti kasus mafia pajak, efisiensi ekonomi yang menurun,turunnya rasio pajak terhadap PDB.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga dianggap tidak bisa memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi, kasus korupsi yang melibatkan banyak sekali pejabat termasuk 3 menteri pemerintahan SBY mengindikasikan kegagalan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas Korupsi,kolusi,dan nepotisme sesuai dengan janji kampanyenya.

Sumber :
- https://www.indonesia-investments.com/id/culture/politics/reformation/susilo-bambang-yudhoyono/item7596
- https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2013/12/18/1718088/mayoritas-rakyat-tak-puas-kinerja-pemerintahan-sby-periode-ii
- https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read/2020/10/08/130833969/masa-reformasi-di-bawah-pemerintahan-susilo-bambang-yudhoyono

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan B.J Habibie (1998-1999) 

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan B.J Habibie (1998-1999) 

# data[].attributes.body
Nama : AHMAD ZULKIFLI BAIHAQI
Kelas : XII IPA 5
No absen : 01

B.J Habibie dilantik menjadi presiden akibat mundurnya Presiden Soeharto. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 UUD 1945 jika ada presiden yang mengundurkan diri, kedudukannya akan digantikan oleh wakil presiden hingga masa jabatannya berakhir.

Pelantikan B.J Habibie menjadi presiden memberikan dampak secara tidak langsung pada kondisi Indonesia pada waktu itu. Ketegangan politik yang tinggi menurun. Desakan untuk memberlakukan demokratisasi dalam sistem politik semakin kuat. Muncul desakan untuk mengadakan pemilu guna memilih anggota legislatif. Serta desakan untuk mengusut berbagai kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi pada masa Orde Baru makin kuat.

Presiden B.J Habibie medapatkan mandat dari MPR untuk memimpin pemerintahan transisi, melaksanakan agenda reformasi secara menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin menyelesaikan berbagai kemelut yang sedang terjadi. Atas mandat inilah Presiden B.J Habibie menjalankan pemerintahannya dan menerapkan berbagai kebijakan-kebijakannya.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia Kelas XII Intan Pariwara

# data[].attributes.headline
1. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

# data[].attributes.subject
1. Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri.

# data[].attributes.body
Nama : Christian Felix Lumbanraja
Kelas : XII IPA 5
No. Absen : 11

Masa Pemerintahannya

Prof. Dr. (H.C.) Hj. Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri  atau lebih kita kenal dengan sebutan Ibu Megawati yang lahir pada 23 Januari 1947 adalah Presiden Indonesia yang ke - 5 yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Beliau merupakan presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari presiden Indonesia pertama, yang kemudian mengikuti jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia. Beliau menjadi presiden setelah MPR mengadakan Sidang Istimewa MPR pada tahun 2001.

Sidang Istimewa MPR ini diadakan dalam menanggapi langkah Presiden Abdurrahman Wahid atau lebih kita kenal dengan Gus Dur yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. Ibu Megawati dilantik pada 23 Juli 2001. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat Wakil Presiden pada pemerintahan Presiden Gus Dur. Megawati juga merupakan ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sejak memisahkan diri dari Partai Demokrasi Indonesia pada tahun 1999.

Presiden Megawati Soekarno Putri mengawali tugasnya sebagai presiden ke - 5 Republik Indonesia dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini memiliki lima agenda utama yakni membuktikan sikap tegas pemerintah dalam menghapus KKN, menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan, meneruskan pembangunan politik, mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat, menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia.

Tugas Presiden Megawati di awal pemerintahannya terutama upaya untuk memberantas KKN terbilang berat karena selain banyaknya kasus-kasus KKN pada masa Orde Baru atau masa pemerintahan Soeharto yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintahan Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi setelah keluarnya UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.

Pembentukan komisi ini menuai kritik karena pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur telah dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Dari sisi kemiripan tugas, keberadaan dua komisi tersebut tersebut terkesan tumpang tindih. Dalam perjalanan pemerintahan Megawati, kedua komisi tersebut tidak berjalan maksimal karena hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN yang ada belum dapat diselesaikan.

Di bidang pendidikan, Ibu Megawati sangat memperhatikan pentingnya pendidikan bagi masyarakat. Komitmen itu dituangkan dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah harus mengalokasikan 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dana pendidikan. Ibu Megawati sangat akomodatif sehingga menteri yang dipilih pun mendengarkan masukan dan tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Itu sebabnya selama masa pemerintahan Presiden Megawati hampir semua komponen bangsa bekerja sama bahu-membahu menyelesaikan krisis multidimensi.

Sumber : Buku Sejarah kelas XII, Internet, dan Buku The Brave Lady: Megawati dalam Catatan Kabinet Gotong Royong.

# data[].attributes.headline
2. Kebijakan - Kebijakan yang Diambil pada masa pemerintahan Megawati

# data[].attributes.subject
2. Kebijakan - Kebijakan yang Diambil pada masa pemerintahan Megawati

# data[].attributes.body
Nama: Daffa Khoirul F
Kelas : XII IPA5
Absen :12

A. Membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong.
Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinetini 2/3 disebut zaken kabinet karena menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya.

B. Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga bersifat independen, merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan membentuk KPK dan pengadilan Tipikor.

C. Disintergrasi dan kedaulatan wilayah.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik salah satunya konflik Aceh. Upaya pemerintah presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengatasi konflik Aceh adalah dengan melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Dengan berdialog langsung pada tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Yang kemudian Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

D. Melakukan reformasi di bidang Ekonomi.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih terjadi krisis ekonomi, sehingga Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai cara untuk memulihkan ekonomi seperti mengajukan penundaan utang, menaikkan pendapatan per kapita, melakukan privatisasi BUMN, dan meningkatkan kinerja ekspor.

E. Melaksanakan Pemilu 2004.
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama kali dimana masyarakat punya hak suara untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu ini diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden.

Sumber : LKS Sejarah kelas XIIKebijakan - kebijakyang diambil pada masa pemerintahan Presiden Megawati SoekarnoputriA. Membentuk agenda pemerintahan melalui kabinet gotong royong.
Presiden Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Kabinet ini dilantik pada 10 Agustus 2001. Kabinetini 2/3 disebut zaken kabinet karena menterinya dijabat oleh tokoh-tokoh profesional di bidangnya.

B. Melakukan Reformasi di Bidang Politik dan Hukum.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, MPR melakukan amandemen terhadap UUD 1945. Dalam bidang hukum, pemerintah memberikan penegasan kepada Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga bersifat independen, merencanakan pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan membentuk KPK dan pengadilan Tipikor.

C. Disintergrasi dan kedaulatan wilayah.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri terjadi beberapa konflik salah satunya konflik Aceh. Upaya pemerintah presiden Megawati Soekarnoputri untuk mengatasi konflik Aceh adalah dengan melakukan kunjungan kerja pada 8 September 2001. Dengan berdialog langsung pada tokoh masyarakat Aceh dan berpidato di masjid raya Baiturrahman Banda Aceh. Yang kemudian Provinsi Daerah Istimewa Aceh resmi berganti nama menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

D. Melakukan reformasi di bidang Ekonomi.
Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri masih terjadi krisis ekonomi, sehingga Presiden Megawati Soekarnoputri melakukan berbagai cara untuk memulihkan ekonomi seperti mengajukan penundaan utang, menaikkan pendapatan per kapita, melakukan privatisasi BUMN, dan meningkatkan kinerja ekspor.

E. Melaksanakan Pemilu 2004.
Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama kali dimana masyarakat punya hak suara untuk memilih wakil rakyat di tingkat pusat dan daerah secara langsung. Pemilu ini diikuti 24 partai politik dengan sistem perwakilan berimbang. Pemilu 2004 diselenggarakan dua tahap untuk memilih anggota legislatif serta memilih presiden dan wakil presiden.

Sumber : LKS Sejarah kelas XII

# data[].attributes.headline
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie

# data[].attributes.subject
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil pada masa pemerintahan Presiden B.J Habibie

# data[].attributes.body
NAMA: AIDA ANNISA
KELAS: XII - IPA 5
NO. ABSEN: 02

Dalam masa pemerintahan Presiden B.J Habibie, beliau menerapkan beberapa kebijakan, yaitu:

1. Membentuk kabinet reformasi pembangunan

Kabinet ini dibentuk pada tangga 22 Mei 1998 yang terdiri atas 4 menteri koordinator, 20 menteri yang memimpin departemen, dan 12 menteri yang memimpin bidang tertentu. Kabinet ini dibentuk untuk melancarkan perekonomian; meningkatkan kualitas serta produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, selain itu juga memberi kesempatan UMKM untuk berkembang.

2. Membebaskan tahanan politik

Pada masa pemerintahannya, Presiden B.J Habibie memberikan amnesti dan abolisi kepada beberapa tahanan dan narapidana politik masa Orde Baru.

3. Membentuk partai politik

Presiden B.J Habibie mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik yang menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonesia diberi kebebasan untuk membentuk suatu partai politik sesuai UUD 1945 dan dampaknya terbentuknya banyak partai politik hingga terdapat 98 partai yang dinyatakan sah menurut keputusan pengadilan.

4. Menjamin Kebebasan pers

Pada masa pemerintahan B.J Habibie ketentuan pembatalan SIUPP dihapuskan dan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Pers yang kemudian menjadi Undang-Undang Pers di mana UU ini menjamin perlindungan pers dan tugas-tugas wartawan.

5. Melaksanakan pemilu 1999

Pemilu multipartai yang diikuti 48 partai ini dilaksanakan pada 7 Juni 1999 yang berlangsung dengan damai, untuk melaksanakan pemilu ini dibentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya berasal dari wakil-wakil partai politik dan pemerintah.

6. Referendum Timor Timur

Presiden B.J Habibie menyelesaikan permasalahan Timor Timur dengan menawarkan dua pilihan, yaitu otonomi luas atau rakyat Timor Timur merdeka dan terpisah dari Indonesia. Sebagian besar rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Hingga pada akhirnya, muncul ketetapan pengesahan pemisahan Timor Timur dari Indonesia secara terhormat.

7. Memperbaiki perekonomian negara

Pada minggu pertama setelah pemerintahan B.J Habibie, ia memisahkan Bank Indonesia menjadi lembaga independen dan bebas dari intervensi pemerintah. Presiden B.J Habibie melakukan program reformasi ekonomi untuk mengatasi krisis yang terjadi di Indonesia.

8. Kebijakan otonomi daerah

Kabinet Reformasi Pembangunan menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah untuk mendekatkan negara dengan masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi antara pusat dan daerah, serta diharapkan bisa mengeluarkan Indonesia dari krisis ekonomi.

Sumber:
- Internet
- LKS Sejarah Indonesia Kelas 12

# data[].attributes.headline
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN  yang dijalankan pada periode 2019-2024 : 

# data[].attributes.subject
KEBIJAKAN-KEBIJAKAN  yang dijalankan pada periode 2019-2024 : 

# data[].attributes.body
Nama : Sukma Nur Janah
Kelas : XII-IPA 5(30)

Pada periode ini, masih melanjutkan program-program pemerintahan pada periode sebelumnya. Beberapa kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin ini sebagai berikut.
1. Menstabilkan Tensi Politik
Presiden Joko Widodo mengambil keputusan menempatkan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan. Langkah Joko Widodo ini bertujuan meredam tensi politik yang terjadi menjelang hingga setelah pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.
2. Memperkuat Pemberantasan Korupsi
Pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satu isi revisi undang-undang tersebut adalah pembentukan Dewan Pengawas KPK. Pemerintah dan DPR mengesahkan revisi undang-undang ini pada 17 September 2019. Revisi undang-undang ini kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
3. Memperkuat Perekonomian
Dalam bidang ekonomi, pemerintah membuka seluas-luasnya investasi. Selanjutnya, pemerintah membuka investasi di sektor manufaktur dan investasi di kawasan industri atau kawasan ekonomi khusus (KEK). Presiden Joko Widodo juga berencana memindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Provinsi Kalimantan Timur yang berutujuan untuk pemerataan ekonomi.
4. Memperbaiki Kondisi Sosial
Salah satu upaya peningkatan kesejahteraan adalah menghapus rekrutmen tenaga honorer dalam instansi pemerintahan. Pemerintah juga mempertimbangkan mengangkat tenaga honorer yang sudah lama mengabdi menjadi calon aparatur sipil negara.
5. Memperbaiki Pendidikan
Dalam bidang pendidikan pemerintah memutuskan menghapus sistem ujian nasional mulai tahun 2021. Akan tetapi, akibat pandemi virus Corona (Covid-19) pelaksanaan ujian nasional mulai dihapuskan pada 2020, setahun lebih awal dari rencana sebelumnya. Selanjutnya, pemerintah akan menerapkan skema baru sebagai penentu kelulusan bagi siswa pada jenjang akhir sekolah.
Sumber : LKS Sejarah Indonesia, Intan Pariwara Online

Selain itu juga, terdapat prioritas kerja Presiden Jokowi, diantaranya :
a. Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastuktur
b. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)
c. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja
d. Reformasi Birokrasi
e. APBN yang fokus dan tepat sasaran.
Sumber : Website Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan Pada Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan Pada Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri 

# data[].attributes.body
Nama : Elizabeth Olivia Hermawan
Kelas : XII IPA 5
No. Absen : 13

Keberhasilan pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri

1. Mendirikan Lembaga Pemberantas Korupsi (KPK) pada tahun 2003, karena Presiden Megawati saat itu melihat bahwa supremasi hukum belum terlaksana dengan baik sehingga banyak pejabat tinggi yang melakukan kesalahan hukum seperti KKN, dan juga karena institusi Jaksa serta Polri saat itu terlalu kotor sehingga untuk menangkap koruptor dinilai tak mampu, namun jaksa dan Polri sulit dibubarkan, sehingga dibentuklah KPK.

2. Presiden Megawati berhasil menghentikan aktivitas pertambangan Freeport di Papua karena dianggap melanggar aturan Internasional tentang AMDAL (dampak lingkungan).

3. Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita sebanyak US$930, sehingga kurs rupiah yang semula Rp 9.000,00 per US$ menjadi Rp 8.500,00 per US$.

4. Presiden Megawati berhasil mengatasi utang luar negeri dengan pemberlakuan kebijakan penundaan pembayaran utang. Utang luar negeri yang dimiliki Indonesia berkurang sebanyak US$34,66 miliar.

5. Presiden Megawati berhasil membawa Indonesia keluar dari IMF pada tahun 2003. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sudah keluar dari krisis 1998 dan Indonesia yang lebih mandiri. Berani menghentikan hutang baru (Zero hutang / tidak meminjam selama kepemimpinannya).

6. Presiden Megawati berhasil menurunkan inflasi yang awalnya 13,1% menjadi 6,5%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi meningkat sebanyak 2%.

7. Presiden Megawati membubarkan BUMN terkorup pada masa itu yaitu Indosat karena merugikan negara puluhan trilyun dan banyak praktek ilegal di Indosat. Asset dari pembubaran BUMN (privatisasi BUMN) korup Indosat kemudian dipakai untuk membayar hutang negara yang saat itu telah jatuh tempo. Kemudian sebagai ganti Indosat dibuatlah lembaga yang lain yaitu Satelindo.

8. Presiden Megawati berhasil mendirikan Akademi Intelijen yang pertama di Indonesia.

9. Presiden Megawati berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis yang dilaksanakan pada tahun 2004 dan melalui dua periode.

10. Pembangunan infrastruktur yang terhenti sejak tahun 1998 seperti Tol Cipularang (Cikampek-Bandung) dan Jembatan Surabaya Madura (Suramadu) dilanjutkan kembali pada saat Megawati menjabat.

Sumber :

LKS Intan Pariwara Kelas XII

Internet

# data[].attributes.headline
4. Kegagalan dan Hambatan Pada  Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.subject
4. Kegagalan dan Hambatan Pada  Masa Pemerintahan Megawati Soekarno Putri

# data[].attributes.body
NAMA : FAZA ALIN RIDHWANAH
KELAS : XII IPA 5
NO.ABSEN : 14

Kegagalan yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah sebagai berikut ini :
1. Maraknya privatisasi BUMN
kepemilikan BUMN oleh negara dihilangkan atau diminimalisir karena pengelolaan berpindah ke tangan swasta. Kepemilikan publik berubah menjadi kepemilikan privat. Hal ini dapat dikatakan menyimpang karena pada dasarnya BUMN adalah salah satu sarana pemasukan kepada Negara yang harus dipertimbangkan dengan seksama.
2. Gagal menyelamatkan Pulau Ligitan seluas 7,9 hektar dan Pulau Sipadan seluas 10,4 hektar karena lemahnya diplomasi Indonesia, sehingga dua pulau itu menjadi milik Malaysia.
3. Pemerintah mengalami defisit penganggaran dan memerlukan kebutuhan pinjaman baru akibat kebijakan yang tidak populis serta inflasi yang meningkat.

Hambatan yang terjadi pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri adalah sebagai berikut :
1. Berbagai macam isu mengenai keluarganya.
2. Hambatan dari partainya sendiri yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait dengan masalah mengenai dominasi anggota “indekos”.
3. Megawati tidak bisa mengatasi tuntutan orang-orang disekitarnya

SUMBER
- https://nasional.tempo.co/read/28255/mega-menghadapi-lima-hambatan/full&view=ok
- Buku paket sejarah XII

# data[].attributes.body
- Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Indonesia memang mengalami kemajuan dengan adanya kebijakan yang beliau terapkan. Contohnya kebijakan privatisasi , Privatisasi adalah penjualan perusahaan milik negara ke sektor swata. Pemerintah tidak lagi menjadi pemiliknya. Privatisasi dapat diupayakan untuk alasan politik maupun ekonomi. Istilah privatisasi juga merujuk pada proses dimana sebuah perusahaan publik diambil alih oleh beberapa investor besar, saham perusahaan tidak lagi diperdagangkan di pasar saham.

- Tapi perubahan yang dialami Indonesia tidak signifikan dan masih kurang memuaskan. Dalam memimpin negara, Megawati masih kurang jika dibandingkan dengan ayahnya, Soekarno. Megawati kurang kompeten dalam administrasi dan kepemimpinan. Dan beliau juga punya sifat yang pasif dan tertutup.

Sumber :
1. Internet
2. Lks sejarah Intan pariwara kelas 12

Firdaus Fiyan Putra
(15)

# data[].attributes.headline
6. Bagaimana Proses Berakhirnya Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ?

# data[].attributes.subject
6. Bagaimana Proses Berakhirnya Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri ?

# data[].attributes.body
Nama anggota :
- Christian Felix L. (11)
- Daffa Khoirul Faiz (12)
- Elizabeth Olivia H. (13)
- Faza Alin R. (14)
- Firdaus Fiyan P. (15)

Bagaimana proses berakhirnya masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri?

Angka kemiskinan yang melonjak tinggi kala pemerintahan megawati ditengarai sebagai bentuk  ketidakpercayaan masyarakat yang menyebabkan hilangnya kepecayaan terhadap pemerintahan yang kala itu sedang berkuasa. Perubahan amandemen yang memilih untuk pemilihan presiden secara langsung dan tak menggunakan sistem MPR dalam pemilihan presiden. Megawati kala itu mencalonkan dirinya kembali sebagai presiden dalam pemilihan umum pertama kali untuk menjabat diperiode keduanya sebagai presiden. Nyatanya pencalonan dirinya untuk melanjutkan jabatannya gugur dikarenakan kala itu megawati kalah pada pemilu dengan saingannya Susilo Bambang Yudhoyono yang dulunya menjabat sebagai mentri koordinator di era kepemimpinan Ibu Megawati dengan perolehan suara 40 % berbanding 60% , pada saat itu Megawati telah kehilangan kepercayaan publik dan publik lebih memilih untuk dipimpin oleh kaum pria oleh pemilih muslim atau pemilih mayoritas.

# data[].attributes.headline
6. BAGAIMANA PROSES BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO II 

# data[].attributes.subject
6. BAGAIMANA PROSES BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO II 

# data[].attributes.body
NAMA: MICHELLA MASAYU PUTRI WALUYO
KELAS: XII IPA 5
NO. ABSEN: 21

▶️ Keberhasilan sebuah pemerintahan dalam mengakhiri masa kerjanya salah satunya dapat diukur dari keberhasilan peralihan tongkat estafet kepemimpinan, terutama ketika kepala negara atau kepala pemerintahan secara konstitusi tidak lagi bisa mencalonkan diri untuk masa pemerintahan selanjutnya.
▶️ Bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemenang pemilihan presiden (pilpres) 2004 dan 2009, pemilihan umum (pemilu) 2014 jelas bukan lagi medan pertarungan di kancah kepemimpinan nasional.
▶️ Sesuai konstitusi, Presiden Republik Indonesia (RI) hanya dapat menjabat selama dua kali masa jabatan dengan jangka watu 10 tahun atau lima tahun untuk masing-masing periode masa jabatan.
▶️ Keinginan Presiden untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menyelenggarakan pemilu yang demokratis dan menghasilkan pimpinan nasional sesuai dengen kehendak masyarakat juga dilakukan dengan memastikan aparatur pemerintah bisa menjalankan tugas menyukseskan pemilu sesuai dengan peran dan fungsinya.
▶️ Dalam rapat pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara RI (Polri), SBY menegaskan pentingnya kedua institusi itu netral dan mengamankan berlangsungnya pemilu secara baik.
▶️ Ia menilai, pemilu 2004 dan 2009 berhasil dilaksanakan secara sukses. TNI dan Polri juga sukses dalam menjaga netralitasnya. Untuk itu, SBY berharap pada 2014 dapat kembali dipertahankan tugas dan kewajiban TNI dan Polri
▶️ Presiden dalam kesempatan itu juga mengimbau masyarakat agar turut menjaga agar pemilu dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Presiden meminta agar segala masalah dalam pemilu dapat diselesaikan melalui jalur hukum yang telah disediakan dan menghindarkan diri dari tindakan anarkistis.
▶️ Presiden dalam kesempatan itu juga mengharapkan para elit politik dan masyarakat turut serta menjaga stabilitas politik, sekaligus juga mencegah kompetisi politik di luar batas kepatutan.
▶️ SBY juga menyeru kepada para elit politik untuk mengendalikan emosi dirinya, maupun para pendukungnya sehingga menghindarkan aksi-aksi kekerasan yang mungkin terjadi.

Sumber : https://m.antaranews.com/berita/414688/sby-dan-tugas-akhir-di-pemerintahan

# data[].attributes.headline
Kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia. Nama : Kevin Sebastian   Kelas : XII IPA 5                                   NO.    : 19              Kegagalan pertama yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen. Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013. Yang kedua, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu. hambatan nya adalah tidak akan ada pertanggungjawaban operasi militer di Aceh. Karena pengusutannya akan mengalami kesulitan yang sangat serius. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alat penegakan hukum untuk mengusut sangat tergantung pada presiden kedua, pelanggaran HAM di masa lalu akan sulit untuk dibawa ke pengadilan. Pasalnya, untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan harus melalui Keppres. Hambatan ketiga, adanya masalah dalam reformasi militer. Karena SBY akan merepresentasikan posisinya sebagai sipil. Tetapi dengan representasi dia sebagai sipil pasti akan ada ketegangan politik dengan militer Source :https://katadata.co.id/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef https://news.detik.com/berita/d-127845/3-hambatan-jika-sby-jadi-presiden.          

# data[].attributes.subject
Kegagalan ekonomi pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono selama kurang lebih 10 tahun memimpin Indonesia. Nama : Kevin Sebastian   Kelas : XII IPA 5                                   NO.    : 19              Kegagalan pertama yakni tingkat ketimpangan yang melebar dengan meningkatnya rasio gini sebesar 0,5 persen. Kedua, terjadi penurunan kontribusi sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 28 persen pada 2004 menjadi 23,5 persen pada 2013. Yang kedua, neraca transaksi perdagangan turun dari angka surplus pada 2004 sebesar US$ 25,06 miliar menjadi defisit US$ 4,06 miliar pada 2013. Keempat, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa hasil penciptaan lapangan kerja yang memadai. Ini menyebabkan elastisitas 1 persen pertumbuhan dalam membuka lapangan kerja turun dari 272 ribu menjadi menjadi 164 ribu. hambatan nya adalah tidak akan ada pertanggungjawaban operasi militer di Aceh. Karena pengusutannya akan mengalami kesulitan yang sangat serius. Hal ini disebabkan oleh kemampuan alat penegakan hukum untuk mengusut sangat tergantung pada presiden kedua, pelanggaran HAM di masa lalu akan sulit untuk dibawa ke pengadilan. Pasalnya, untuk membawa kasus pelanggaran HAM ke pengadilan harus melalui Keppres. Hambatan ketiga, adanya masalah dalam reformasi militer. Karena SBY akan merepresentasikan posisinya sebagai sipil. Tetapi dengan representasi dia sebagai sipil pasti akan ada ketegangan politik dengan militer Source :https://katadata.co.id/ariayudhistira/finansial/5e9a5706eb90b/kegagalan-dan-keberhasilan-pemerintahan-sby-versi-indef https://news.detik.com/berita/d-127845/3-hambatan-jika-sby-jadi-presiden.          

# data[].attributes.headline
Tanggapan dan Harapan untuk Masa Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

# data[].attributes.subject
Tanggapan dan Harapan untuk Masa Pemerintahan Jokowi Periode Kedua

# data[].attributes.body
6. ✔️Dampak Positif :
Jokowi-Ma'ruf berupaya keras menanggulangi pandemi di sektor ekonomi dan kesehatan. Indonesia disebut berhasil menghadapi tantangan menekan penyebaran covid-19, antara lain menerapkan protokol kesehatan ketat ratusan juta penduduk.
✔️Dampak Negatif :
Penegakan hukum kita dianggap masih tajam ke bawah tumpul ke atas, atau tajam ke kanan tumpul ke kiri, masih banyak masyarakat tidak puas pada kinerja penegak hukum. Upaya perbaikan sektor penegakan hukum telah diperlihatkan. Salah satunya melalui revisi sejumlah aturan yang dianggap menimbulkan ketidakadilan di tengah masyarakat. Di sisi lain, pengesahan UU Cipta Kerja melalui Omnibus Law mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat, karena dinilai akan memnawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

7. Harapan untuk masa pemerintahan Jokowi ke depannya :
1. Semoga untuk ke depannya program kerja atau kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi-Ma'ruf dapat lebih berkembang sehingga berdampak baik bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu juga, apabila terdapat program yang dalam pelaksanaannya selama ini belum maksimal, dapat lebih dimaksimalkan kembali
2. Diharapkan seluruh jajaran pemerintah di era pemerintahan Bapak Joko Widodo periode II ini akan tetap menjalankan pemerintahan yang jujur, agar rakyat Indonesia bisa selalu percaya kepada pemerintah. Kami juga berharap agar orang-orang yang duduk di kursi pemerintahan dapat menerima sanksi yang tegas jika melakukan ketidakjujuran dalam menjalankan pekerjaannya, tanpa terkecuali. Hal ini agar tidak ada lagi tindakan-tindakan yang merugikan rakyat dan negara (misalnya korupsi) yang dilakukan oleh anggota pemerintahan. Semoga pemerintahan Bapak Jokowi di periode II ini bisa terus berjalan, berakhir dengan baik, dan akan diingat oleh masyarakat sebagai salah satu era pemerintahan yang sukses.

Yang Berdiskusi :
1. Sukma Nur Janah(30)
2. Syarifa Gadis V. (31)
3. Tabitha Ayu Putri N.B. (32)
4. Tafdila Faza Rusyda (33)

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
​I Gusti Ayu Anjely G. (16)

1. Masa Pemerintahan periode I (2004-2009)
Bapak Susilo Bambang Yudhoyono  atau lebih dikenal dengan nama SBY adalah Presiden Indonesia yang ke-6. Beliau  menjabat sebagai  presiden sejak 20 Oktober 2004 hingga 20 Oktober 2014. Beliau merupakan presiden pertama bersama wakilnya Bapak Jusuf Kalla di Indonesia yang dipilih melalui jalur pemilu.

Pada awal kepemimpinannya, SBY memprioritaskan pada pemberantasan korupsi yang semakin marak di Indonesia dengan berbagai gebrakan. Selain itu  dalam pemerintahannya, Presiden SBY  dengan wakilnya, Jusuf Kalla mencetuskan visi dan misi, sebagai berikut

Visi
Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang aman, Bersatu, rukun, dan damai.
Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia.
Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Misi
Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai.
Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis.
Mewujudkan Indonesia yang sejahtera.

Pada pemerintahannya, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu I. Kabinet Indonesia Bersatu I dibentuk pada 21 Oktober 2004 dan berakhir sesuai dengan masa jabatannya pada tahun 2009. Namun pada 5 Desember 2005, Presiden SBY melakukan perombakan kabinet untuk pertama kalinya, dan setelah melakukan evaluasi lebih lanjut atas kinerja para menterinya, presiden melakukan perombakan kedua pada 7 Mei 2007.

Selain membentuk Kabinet Indonesia Bersatu I, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membuat program dalam masa pemerintahannya. Program pemerintahan tersebut dikenal dengan program 100 hari. Program ini memiliki tujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan rakyat Indonesia, memperbaiki kinerja pemerintahan dari unsur KKN, serta mewujudkan keadilan dan demokratisasi melalui kepolisian dan kejaksaan agung. Hal tersebut disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, Bapak SBY bersama wakilnya juga melakukan pemeriksaan kepada pejabat yang diduga korupsi. Serta memberikan KPK  kebebasan melakukan audit dan pemberantasan korupsi dan pejabat pemerintahan sebanyak 31 orang selama 100 hari.

Kepemimpinan Presiden SBY Ditandai dengan bencana menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai 'Presiden bencana'. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul (Daerah Istimewa Jogjakarta) pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang. Kemudian semburan lumpur di Sidoarjo yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang. Sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar setengah juta orang pada tahun 2007 dan, terakhir letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang.

Dalam pemerintahan SBY memiliki prestasi baik terutama pada bidang fudamental makroekonomi, yaitu Hutang luar negeri Indonesia menurun secara mengesankan, cadangan devisa meningkat, dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan terbukti solid. Didukung oleh peningkatan komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia Kelas XII
https://www.abdinegaranews.web.id/2019/11/era-kepresidenan-sby-periode-pertama.html?m=1

# data[].attributes.headline
6. Proses Berakhirnya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1

# data[].attributes.subject
6. Proses Berakhirnya Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 1

# data[].attributes.body
NAMA : MAULANA ANSYORI

KELAS/NO ABSEN : XII IPA 5 / 20

Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla periode pertama akan berakhir pada tahun 2009.
Sebelum berakhirnya masa pemerintahan SBY di periode pertama, terdapat peristiwa penting yaitu
1) Merebaknya aksi GAM dan penyelesaian yg dilakukan di kota Helsinki.
2) Pembentukan Komisi Pengawas Kejaksaan dan KPK
3) Menaikan harga subsidi BBM
4) Menjaga kestabilan nilai suku bunga
5) Likuiditas Perbankan
6) Skandal Bank Century

Pada tahun 2009 SBY mengumumkan akan maju lagi sebagai calon presiden yang didampingi oleh Boediono sebagai Cawapres. Kemudian setelah pemilihan umum pada tahun 2009, SBY terpilih untuk kedua kalinya sebagai presiden dengan masa jabatan 2009-2014. Hal tersebut sebagai tanda berakhirnya Masa pemerintahan SBY dengan Jusuf Kalla pada periode pertama.

Sumber :

√
https://www.academia.edu/9082803/AKHIR_PEMERINTAHAN_SBY

√
https://tni.mil.id/tokoh-11-susilo-bambang-yudhoyono.html
√
Peristiwa penting apa sajakah yang terjadi pada masa pemerintahan SBY-JK dari 2004-2009
https://brainly.co.id/tugas/8900836?utm_source=android&utm_medium=share&utm_campaign=question

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan yang dicapai selama pemerintahan BJ Habibie

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan yang dicapai selama pemerintahan BJ Habibie

# data[].attributes.body
NAMA: ALYA HANUN PUTRI WIBOWO
KELAS: XII - IPA 5
NO. ABSEN: 03

Dalam masa pemerintahannya, BJ Habibie telah membawa begitu banyak kemajuan untuk Indonesia. Beberapa diantaranya adalah:

1.  Berhasil menurunkan harga dolar di tahun 1998  🪙

Beberapa kebijakan ekonomi dikeluarkan oleh BJ Habibie untuk menangani krisis moneter pada tahun 1988. Melalui tindakan tersebut, nilai tukar rupiah mengalami penguatan, yang awalnya Rp 15.000,-/dolar AS menjadi sebesar Rp 6.700,-/dolar AS pada bulan Juni 1999.

2.  Memimpin pembuatan pesawat N-250 Gatot Kaca  ✈️

BJ Habibie juga dikenal dengan sebutanya sebagai "Bapak Pesawat", keahlian beliau dalam bidang teknologi tampak dari karyanya yaitu pesawat N-250 Gatot Kaca. Dengan Kecepatan maksimal 610 Km/jam, pesawat ini adalah pesawat pertama buatan asli Indonesia.

3.  Meraih berbagai penghargaan internasional 🏅

Dalam bidang teknologi BJ Habibie berhasil mencetuskan beberapa penemuan, salah satunya adalah Teori Habibie. Penemuan teori yang penting bagi dunia industri pesawat tersebut adalah asal usul dari julukan "Mr Crack" beliau.

4.  Memastikan berjalanya hukum  ⚖️

Dalam masa pemerintahan BJ Habibie telah tercapai kegiatan legislatif yang sangat produktif, dibuktikan dengan keberhasilan beliau menyelesaikan 68 produk perundang-undangan dalam waktu 16 bulan serta adanya pemisahan tugas polisi dengan militer.

Sumber:
- Internet
- Buku Paket Sejarah Indonesia kelas XII

# data[].attributes.headline
Kebijakan - kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode I (2004-2009)

# data[].attributes.subject
Kebijakan - kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode I (2004-2009)

# data[].attributes.body
XII-IPA-5/ 17. Indra Permata Agustiyanti

Kebijakan - kebijakan yang diambil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada periode I

-- 1). Meningkatkan Komoditi/komoditas Ekspor.
--» Hal ini terjadi karena selama sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5-6 persen. Pencapaian tertinggi pada 2011 sebesar 6,5 persen dan terendah pada 2009 dengan pertumbuhan ekonomi 4,5 persen. Dan pada saat Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden, ekspor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 58.5 milyar atau naik 15.08 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003. Impor hingga Oktober 2004 mencapai US $ 37.8 milyar atau naik tajam 40.7 % bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yaitu US $ 26.87 milyar.

-- 2). Menyelesaikan Masalah GAM di Aceh.
--» Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah berhasil menyelesaikan konflik yang selama puluhan tahun terjadi di Aceh. Pemerintah Indonesia dan petinggi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) menandatangani perjanjian Helsinki. Lahirnya perjanjian Helsinki diikuti dengan penetapan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.Melalui perjanjian yang diteken pada 15 Agustus 2005 itu kedua pihak sepakat mengakhiri konflik yang selama ini terjadi di Tanah Rencong tersebut.

--» Untuk menyelesaikan masalah atau konflik sosial di kalangan masyarakat, Presiden SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog. Antara lain pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

-- 3). Pelunasan Hutang Terhadap IMF.
--» Pernyataan Presiden Joko Widodo soal ketergantungan Indonesia pada IMF memicu polemik. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun berkomentar dalam akun Twitter-nya untuk mengoreksi kesalahan data Presiden Jokowi. "Pak Jokowi mengatakan yang intinya Indonesia masih pinjam uang ke IMF. Berarti kita dianggap masih punya utang kepada IMF," begitu bunyi salah satu kicuan SBY.

Indonesia terus berupaya untuk mempercepat pelunasan utang ke IMF. Pelunasan utang Indonesia ke IMF dilakukan dalam dua periode tahun 2006.
--» Berikut rinciannya:
Tahap pertama pada Juni 2006 dengan nominal US $ 3,7 milyar. Dan tahap kedua pada bulan Oktober 2006 sebanyak US $ 3,2. Sisa cicilan utang Indonesia ke IMF dijadwalkan jatuh tempo pada 2010 senilai total US$ 7,5 miliar. Karena perekonomian Indonesia terus membaik, pemerintah dan Bank Indonesia memutuskan mempercepat pelunasan utang pada tahun 2006. Alasan yang menguatkan pelunasan karena cadangan devisa hingga triwulan ketiga tahun 2006 meningkat menjadi US$ 42,36 miliar.

-- 4). Menaikkan Harga BBM.
--» Menurut SBY, pada masa transisi dari pemerintahan sebelumnya, kondisi ekonomi bangsa sedang labil. Penyebab utama adalah melonjaknya harga minyak dunia hingga mencapai US$ 150 per barel. Lebih dari dua kali lipat dari harga saat ini, pemerintahannya memiliki dua pilihan dan keduanya sama-sama berat. Pilihan pertama, tidak menaikkan harga BBM dengan resiko ekonomi negara bisa ambruk. Kemudian SBY memilih opsi kedua, menaikkan harga tetapi dengan mengucurkan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat golongan ekonomi bawah. Dua kali SBY menaikkan harga BBM, yakni pada April dan Oktober 2005.

-- 5). Alokasi Dana.
--» Presiden SBY mengatakan, tujuh kementerian negara dan lembaga akan mendapat alokasi anggaran yang cukup besar, yaitu di atas Rp 40 triliun. Ketujuh kementerian itu adalah Kementerian Pertahanan, Pendidikan dan kebudayaan, Pekerjaan umum, Agama, Kesehatan, Kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Menurutnya, pemerintah juga akan merencanakan alokasi dana otonomi khusus sebesar Rp16,5 triliun atau naik sekitar Rp320,4 miliar dari alokasi 2014 sebesar Rp16,1 triliun.

sumber :
* https://www.pinhome.id/blog/kebijakan-sby/
* https://www.cnbcindonesia.com/news/20180411195819-4-10651/cerita-sby-saat-jadi-presiden-dan-harus-naikkan-harga-bbm
* https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/08/140815_pidato_rapbn2015_sby
* https://news.detik.com/berita/d-2717481/konflik-aceh-selesai-di-tangan-sby
* https://bisnis.tempo.co/amp/661591/ini-perincian-pelunasan-utang-ke-imf

# data[].attributes.body
NAMA: AMANTA SALWA KHAYLA
KELAS: XII - IPA 5
NO. ABSEN: 04

Kegagalan dan hambatan pada masa pemerintahan B.J. Habibie yaitu:

1. Di masa pemerintahan Presiden Habibie tidak dapat meyakinkan investor untuk tetap berinvestasi di indonesia

2. Presiden Habibie tidak mampu untuk membawa kasus Soeharto ke pengadilan yang menyebabkan banyak aksi demonstrasi yang terjadi

3. Kebijakan yang di buat oleh Presiden Habibie tidak dapat mengatasi krisis di indonesia

4. Di akhir masa jabatannya rupiah kembali meroket, hal ini menunjukan kebijakan yang di buat tidak berfungsi berkelanjutan

Sumber: PDF Jurnal B.J. Habibie

# data[].attributes.headline
5. Tanggapan dari kelompok kami mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

# data[].attributes.subject
5. Tanggapan dari kelompok kami mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie

# data[].attributes.body
Jawaban diskusi bersama :

Tanggapan positif dari kelompok kami mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu bahwa keadaan di Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan setelah B.J. Habibie menerapkan beberapa kebijakan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi akibat krisis ekonomi. Adapun kebijakan B.J. Habibie selama masa pemerintahannya meliputi :
▶️ Membentuk kebinet reformasi pembangunan,
▶️ Membebaskan tahanan politik,
▶️ Menjamin kebebasan pers,
▶️ Pembentukan partai politik,
▶️ Melaksanakan pemilu 1999,
▶️ Referendum Timor - Timur,
▶️ Memperbaiki perekonomian negara,
▶️ Kebijakan otonomi daerah, dsb.
Selain itu, pada masa pemerintahan Presiden Habibie, beliau memberi kebebasan pada rakyat untuk menyalurkan aspirasinya sehingga banyak bermunculan partai-partai politik baru yakni sebanyak 48 partai politik.

Sedangkan, tanggapan negatif dari kelompok kami mengenai masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie yaitu makin maraknya kejahatan tanpa korban. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan melepas tahanan pemerintah yang bisa berdampak negatif bagi negara ini. Selain itu, menurut kelompok kami, rakyat Indonesia kembali dihadapkan oleh masalah perekonomian pada akhir masa jabatan Presiden Habibie, yang disebabkan kembali meroketnya nilai rupiah.

Namun, menurut kelompok kami secara keseluruhan pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie lebih banyak memberikan pandangan positif dari masyarakat walaupun dengan masa jabatannya yang terbilang cukup singkat.

✨Sumber✨
💡 Diskusi kelompok
💡 LKS Sejarah Indonesia Kelas 12

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla

# data[].attributes.body
Anggota Kelompok :
1. Nadya Ilma Pratiwi (26)
2. Raras Widya Pratiwi (27)
3. Renata Arista Widya (28)
4. Rosalinda Audrey N. (29)

Jawaban no 1 dan 2
1. Masa Pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Jokowi-Kalla memenangkan pemilu pada pemilihan presiden 9 Juli 2014. Mereka dilantik pada 20 Oktober 2014 dan kemudian pada 26 Oktober 2014 mengumumkan daftar nama yang akan menduduki posisi menteri dalam pemerintahannya. Kabinet Jokowi-Kalla ini dinamakan Kabinet Kerja.
Pada masa pemerintahan ini yang menjadi fokus adalah pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang salah satunya dengan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

2. Kebijakan-kebijakan yang diambil.
1️⃣ Ekonomi
a) Pemerintah menghapus subsidi untuk BBM jenis premium
b) Pemerintah memberlakukan subsidi tetap Rp1.000,00 per liter untuk BBM jenis solar.

2️⃣ Pertambangan
Pemerintah mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia sebagai usaha menguasai sumber daya alam agar dikelola secara mandiri.

3️⃣Kelautan
Presiden Jokowi menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di wilayah perairan Indonesia. Salah satu bentuk usaha pemerintah untuk memberi efek jera kepada kapal kapal asing dilakukan dengan cara menenggelamkan kapal kapal.

4️⃣ Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
a) Pembangunan berbagai infrastruktur seperti jalan tol, jembatan ,bendungan, pelabuhan, dan bandara. Dan di wilayah perbatasan Presiden Jokowi membangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dengan fasilitas modern.
b) Menerbitkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Sumber : LKS Sejarah Indonesia Kelas 12 Intan Pariwara

# data[].attributes.headline
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan presiden B.J Habibie?

# data[].attributes.subject
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan presiden B.J Habibie?

# data[].attributes.body
NAMA           : ANGGI RATU FELISYA
KELAS           : XII - IPA 5
NO. ABSEN  : 05

Jawab :

📚 Proses berakhirnya pemerintahan BJ Habibie disebabkan karena beberapa permasalahan yang terjadi pada saat itu.
Mulai dari permasalahan Timor-Timur yang memilih untuk merdeka dan berdaulat pada tanggal 30 Agustus 1999, tuntutan dari dunia internasional mengenai permasalahan pelanggaran HAM yang meminta pertanggungjawaban militer Indonesia terkait keamanan pasca jajak pendapat, sampai dengan adanya gerakan separitis GAM dan OPM. Dan masih banyak tuduhan pada Presiden Habibie, padahal di sisi lain beliau berupaya untuk memenuhi tuntutan reformasi.
📚 Akhirnya pada tanggal 1-21 Oktober 1999, MPR mengadakan Sidang Umum di bawah pimpinan Ketua MPR pada masa itu, yaitu Amien Rais.
📚 Kemudian pada tanggal 14 Oktober 1999, Presiden Habibie menyampaikan pidato pertanggungjawabannya di depan pimpinan sidang.
📚 Selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 1999, Ketua MPR menutup Rapat Paripurna. Setelah mendengar jawaban presiden Habibie atas pandangan umum fraksi-fraksi, MPR kemudian menolak pertanggungjawaban Habibie melalui proses voting.
📚 Pada hari yang sama, Presiden Habibie mengatakan bahwa dirinya mengundurkan diri dan menolak pencalonan presiden di pemilu 1999.

✨Sumber✨
💡Internet
💡Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas 12

# data[].attributes.headline
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

# data[].attributes.subject
Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

# data[].attributes.body
Nama : ARIEL LAMHOT ARTHADO TAMPUBOLON
Kelas : XII IPA 5
No. Absen : 06

Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa dengan Gus Dur adalah tokoh Muslim Indonesia dan pemimpin politik yang menjadi presiden keempat Republik Indonesia berdasarkan hasil Sidang Umum MPR pada 20 Oktober 1999. Menjabatnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie dalam sidang istimewa MPR pada tanggal 14 Oktober 1999 yang menyebabkan B. J. Habibie tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden berikutnya. Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain yakni Megawati Soekarno Putri dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara dalam Rapat Paripurna ke-13 MPR. Megawati Soekarno Putri sendiri terpilih menjadi wakil presiden setelah mengungguli Hamzah Haz dalam pemilihan wakil presiden melalui pemungutan suara pula. Ia dilantik menjadi Wakil Presiden pada tanggal 21 Oktober 1999. Pada masa pemerintahan nya Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik yang sebelumnya mengusung Abdurrahman Wahid menjadi presiden yakni PKB, Golkar, PPP, PAN, PK dan PDI-P.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia, Buku paket Sejarah Indonesia, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abdurrahman_Wahid, dan https://id.m.wikipedia.org/wiki/Sidang_Istimewa_MPR#:~:text=Sidang%20Istimewa%20pada%20tahun%201999,pada%20tanggal%2014%20Oktober%201999.

# data[].attributes.headline
2. Kebijakan-kebijakan pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.subject
2. Kebijakan-kebijakan pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.body
1. Pembubaran Deppen dan Depsos
Gus Dur membubarkan Deppen dan Depsos sebagai kebijakan pertamanya usai dilantik jadi Presiden. Bahkan, dia lembaga itu dibubarkan kurang dari sepekan sejak ia resmi menjadi presiden RI pada Oktober 1999. Pembubaran Deppen dilakukan karena dianggap menghalangi kebebasan pers dalam berekspresi dan berpendapat. Dalam wawancaranya dengan Kick Andy, Gus Dur menyebut lembaga itu kadung dikuasai para pejabat dan birokrat yang korup. Sehingga, kata dia, satu-satunya cara untuk menghentikan praktik peninggalan Orde Baru itu dengan membubarkannya.

2. Memisahkan Polri dari ABRI
Pemisahan ini dilakukan agar kepolisian lebih fokus sebagai pelayan masyarakat dalam bidang keamanan. Selain itu, pemisahan tersebut bertujuan melakukan reformasi ABRI debagai penjaga pertahanan. Selanjutnya, nama ABRI diubah menjadi TNI.

3. Mengakui Agama Konghucu dan Menjamin Hak Hidup Masyarakat Tionghoa
Presiden Abdurrahman Wahid membuka rekonsiliasi dengan warga Tionghoa ketika mencabut Inpres Nomor 14 Tahun 1967 tentang larangan pelaksanaan ibadah Imlek di depan umum. Bersamaan dengan itu, ia kemudian menerbitkan Keppres Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak-hak sipil penganut agama Konghucu.

4. Kebijakan pro buruh
Dalam mendukung masyarakat buruh, Presiden Abdurrahman Wahid menerbitkan Permenaker Nomor 150/2000, yang dianggap proburuh.Hingga akhir masa jabatannya, beliau dianggap pro buruh dengan sejumlah kebijakannya, termasuk memberi kebebasan untuk mendirikan organisasi buruh di luar SPSI, satu-satunya organ buruh selama Orba.

5. Mengatasi Upaya Disintegrasi Irian Jaya
Untuk mengatasinya, Presiden Abdurrahman Wahid berangkkat ke Jayapura untuk bertemu dengan pemimpin-pemimpin lokal serta masyarakat Irian Jaya kemudian memutuskan untuk mengganti Irian Jaya menjadi Papua. Upaya tersebut sebagai respons terhadap sebagian besar keinginan masyarakat Irian Jaya.

Nama : Bintang Qaulan Tsaqiila
Kelas : XII IPA 5
No. : 07
Sumber :
1. LKS Sejarah Indonesia
2. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210722052158-20-670602/jejak-kebijakan-gus-dur-izinkan-imlek-hingga-bintang-kejora/1

# data[].attributes.headline
3. Keberhasilan Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

# data[].attributes.subject
3. Keberhasilan Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

# data[].attributes.body
Keberhasilan Pada Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid

Nama               : Candra Bima Anada
No. Presensi  : 08
Kelas               : XII MIPA 5

Meskipun memimpin kurang lebih 2 tahun tepatnya 20 Oktober 1999 — 23 Juli 2001, Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur telah menuai keberhasilan pada masa pemerintahannya di Indonesia, diantaranya :

a. Mampu Menjaga Stabilitas perekonomian
Berkat pemerintah Gus Dur, peningkatan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) , melainkan rakyat Indonesia juga merasakan pertumbuhan ekonomi yang baik pada masa pemerintahannya.
b. Iklim Politik yang Demokratis
Abdurrahman Wahid telah membawa Indonesia ke dalam taraf demokratisasi yang lebih baik lagi melalui Perdamaiannya dengan Israel.
c. Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif
Berkat kepemimpinan Abdurrahman Wahid,  beliau mampu memperbaiki citra Indonesia di mata negara-negara lain dengan melalui kunjungan ke luar negeri dan sekaligus membuka peluang kerjasama.

Kelebihan Pada Masa Pemerintahan Abdurahman Wahid.

1. Di Bidang Politik

a. Sering melakukan perjalanan luar negeri. Hal itu bertujuan menjalin kerjasama dengan negara lain
b. Membentuk Kabinet Persatuan Nasional

2. Di Bidang Sosial
a.  Dapat menciptakan kehidupan rukun antar umat beragama dan antar suku di Indonesia.

3. Di Bidang Ekonomi
a. Memberi kebebasan seluas-luasnya kepada setiap suku terutama Tionghoa yang notabenenya banyak berkecimpung di bidang ekonomi.
b. Berani bersikap dan tegas terhadap sektor-sektor ekonomi.

4. Di Bidang Budaya
Untuk mengatasi masalah disintegrasi dan konflik antar umat beragama, Gus Dur memberikan kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

Hak tersebut dibuktikan dengan adanya beberapa keputusan presiden yang dikeluarkan, yaitu :

a. Keputusan Presiden No.6 tahun 2000 mengenai Pemulihan Hak Sipil Penganut Agama Konghucu. Etnis Cina yang selama Orde Baru dibatasi, maka dengan adanya Keppres No.6 dapat memiliki kebebasan dalam menganut agama maupun menggelar budayanya secara terbuka misalnya, pertunjukan barongsai.
b. Menetapkan Tahun Baru Cina (IMLEK) sebagai hari besar agama, sehingga menjadi hari libur nasional.

5. Di Bidang Pertahanan dan Keamanan
a. Pada Maret 2000, pemerintahan Gus Dur mulai melakukan negosiasi dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).
b. Gus Dur memberikan Aceh referendum. Namun referendum ini menentukan otonomi dan bukan kemerdekaan seperti referendum Timor Timur.

6. Di Bidang Ideologi
Ideologi yang ada pada masa pemerintahan Gus Dur menggunakan Ideologi Pancasila.

Sumber : LKS Sejarah Indonesia, buku paket dan http://khusnaaa.blogspot.com/2013/12/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html?m=1

# data[].attributes.headline
4. Kegagalan dan Hambatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.subject
4. Kegagalan dan Hambatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.body
NAMA : CHINTYA DIAN MAULITA
KELAS : XII IPA 5
NOMOR PRESENSI : 09

• Kegagalan Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid :
1).Rendahnya tingkat popularitas Abdurrahman Wahid. Banyak keputusan kontroversial yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid, memunculkan banyak kritik. Ketika 3 bulan masa pemerintahannya tingkat popularitas Aburrahman Wahid sudah menurun jauh dari tingkat sebelumnya.
2).Sebagian kalangan menganggap Abdurrahman Wahid adalah tokoh nasional yang diakui kecemerlangannya, tetapi sebagai seorang negarawan yang harus arif dalam membuat kebijakan, Abdurrahman Wahid diragukan kemampuannya.
3).Tidak memiliki basis politik yang kuat di parlemen (MPR/DPR). Proses terpilihnya Abdurrahman Wahid adalah hasil dari lobby-lobby politik yang akhirnya membuat Abdurrahman Wahid terpilih sebagai presiden. Sehingga dalam kabinet pemerintahan yang dibentuk oleh Abdurrahman Wahid, beliau terpaksa merengkuh semua partai tanpa melihat kesamaan visi/misi dengan dirinya.
4). Abdurrahaman Wahid dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggungjawaban dalam sidang instimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI.
5). Gaya Abdurrahman Wahid yang ceplas-ceplos membuat banyak pihak yang awalnya menunjukkan dukungan. Simpati menjadi antipati. Puncaknya, Abdurrahman Wahid dilengserkan oleh MPR dan dipaksa keluar dari istana Negara.

• Hambatan Pada Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid :
1). Dihadapkan dengan kasus Buloggate Abdurrahman Wahid menolak untuk berkonsultasi dengan DPR sebelum meminjam kas ke Buloggate dan akhirnya terjadi kehilangan USD 4 juta dari kas Bulog.
2). Banyak protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat.
3). Dihadapkan isu dengan Ariyanti Sitepu.

Sumber :
1). Buku Paket Sejarah Indonesia Kelas XII
2).https://id.scribd.com/document/365510298/Kelemahan-DanKelebihan-KepemimpinanPresiden-Gus-Dur-Di-Indonesia

# data[].attributes.headline
5. Tanggapan Kelompok Kami Terhadap Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.subject
5. Tanggapan Kelompok Kami Terhadap Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (1999-2001)

# data[].attributes.body
NAMA ANGGOTA :
1. ARIEL LAMHOT ARTHADO TAMPUBOLON (06)
2. BINTANG QAULAN TSAQIILA (07)
3. CANDRA BIMA ANADA (08)
4. CHINTYA DIAN MAULITA (09)
5. CHOIROTUN NISA (10)

Tanggapan kelompok kami terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid yaitu dalam pemerintahan Abdurrahman Wahid gagasan-gagasan yang diberlakukan sangat berdampak positif bagi bangsa Indonesia. Gagasan yang sangat berdampak positif bagi Indonesia yaitu berhasil memulihkan perekonomian negara dan mendorong aliran investasi ke Indonesia. Sementara itu disisi lain, banyak gagasan yang kontroversial seperti melegalkan Partai Komunis di Indonesia.

Sumber :
1. LKS Sejarah Indonesia Intan Pariwara Kelas XII
2. Buku Paket Sejarah Kelas XII

# data[].attributes.headline
6.Proses Berakhirnya Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

# data[].attributes.subject
6.Proses Berakhirnya Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001) 

# data[].attributes.body
NAMA           : CHOIROTUN NISA
KELAS           : XII - IPA 5
NO. ABSEN   :10

Pada saat jatuhnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid tidak lepas dari akumulasi berbagai gagasan dan keputusannya yang kontroversial dan mendapatkan tentangan keras dari berbagai organisasi massa dan  partai politik. Hubungan presiden Abdurrahman Wahid dengan DPR dan bahkan dengan beberapa menteri dalam Kabinet pemerintahannya terbilang tidak harmonis karena presiden Abdurrahman Wahid sering memberhentikan dan mengangkat menteri tanpa memberikan keterangan yang dapat diterima oleh DPR.

Kepercayaan masyarakat terhadap presiden Abdurrahman Wahid dan jajaran pemerintahannya semakin menipis seiring dengan adanya dugaan bahwa presiden terlibat dalam pencairan dan penggunaan dana Yanatera Bulog dan dana bantuan Sultan Brunei Darussalam. DPR akhirnya membentuk panitia khusus untuk melakukan penyelidikan keterlibatan presiden Abdurrahman Wahid dalam kasus tersebut.

Hubungan antara Presiden dan DPR semakin memanas seiring dengan ancaman presiden terhadap DPR. Jika DPR melanjutkan niat mereka untuk menggelar sidang istimewa MPR, maka Presiden akan menurunkan keadaan darurat mempercepat penyelenggaraan pemilu yang bermakna akan terjadi pergantian anggota DPR.

Menjelang dua hari pelaksanaan sidang paripurna DPR, kejaksaan Agung mengemukakan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera Bulog dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkan presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti dan hasil pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung kepada pimpinan DPR pada tanggal 28 Mei 2001 .

Akhirnya DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk meminta MPR mengadakan sidang istimewa MPR. Pada tanggal 21 Juli 2001 MPR menyelenggarakan sidang istimewa yang dipimpin oleh ketua MPR Amien Rais.

Posisinya yang terancam, Presiden selanjutnya mengeluarkan  Maklumat Presiden tertanggal 22 Juli 2001 yang isinya tentang pembekuan MPR  dan DPR RI, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan membekukan Partai Golkar. Seperti yang dijelaskan oleh Panglima TNI Widodo AS, sejak Januari 2001 , baik TNI maupun Polri konsisten untuk tidak melibatkan diri dalam politik praktis.

Tepat pada tanggal 23 Juli, MPR secara resmi memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan mengangkat Wakil Presiden Megawati Soekarno Putri sebagai presiden kelima . Karena Presiden Abdurrahman Wahid dianggap telah melanggar haluan negara karena tidak hadir dan menolak untuk memberikan pertanggung jawaban dalam sidang istimewa MPR termasuk penerbitan Maklumat Presiden RI. Jadi ada sebagian warga NU yang  membela Gus Dur dan tidak rela Gus Dur dilengserkan dari kursi Presiden Rl, karena Gus Dur adalah presiden yang sah dipilih oleh MPR sampai tahun 2004, sementara anggota MPR yang melengserkan Gus Our beralasan karena kinerja Gus Dur sebagai presiden Rl tidak baik.

Sumber : https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/30725/
2. Buku paket sejarah edisi revisi 2018 yang berada di halaman (165- 167 )

# data[].attributes.body
Nama          = Raras Widya Pratiwi
Kelas           = XII IPA 5
No.Absen   = 27

Dalam pemerintahan Jokowi,tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi menunjukan penurunan dalam perekonomian.
Pertama, pertumbuhan ekonomi cenderung stagnan di angka 5% padahal target pertumbuhan ekonomi diharapkan berada pada angka 7-8%.
Kedua, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun ke angka 7-8 % pada akhir 2019. Nyatanya, per Maret 2019, tingkat kemisikinan masih berada di angka 9,4%.
Ketiga, tingkat ketimpangan atau gini ratio. Pemerintah awalnya memperkirakan gini ratio mampu mencapai angka 0,36 pada akhir tahun 2019. Namun, per Maret 2019 baru mencapai 0,382.
Dan keempat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah awalnya menargetkan IPM bisa mencapai 76,3 poin pada 2019 namun baru mencapai angka 71,3 pada akhir 2018.

Enny menilai lemahnya koordinasi antar kementerian menjadi salah satu faktor mengapa perekonomian dalam negeri belum maksimal. “kita tahu berbagai macam kebijakan antar sektor sering tumpang tindih, sehingga sering di hadapan publik kebijakan satu kementerian dianulir oleh kebijakan atau dikomplain oleh kementerian lain, tidak pernah sejalan.

https://amp.dw.com/id/periode-pertama-jokowi-nilai-c-untuk-ekonomi-suram-dalam-hukum-dan-ham/a-50882013

# data[].attributes.headline
Kegagalan dan Hambatan masa Pemerintahan Joko Widodo II

# data[].attributes.subject
Kegagalan dan Hambatan masa Pemerintahan Joko Widodo II

# data[].attributes.body
1. Penggunaan pasal karet untuk membungkam kebebasan berekspresi
2. Polri digunakan sebagai pelindung kekuasaan yang mengucilkan perlindungan rakyat.
3. Tidak serius memberantas korupsi dan melemahkan KPK.
4.  Jokowi-Ma’ruf tidak memiliki rasa kepedulian untuk menciptakan kebijakan yang melindungi korban. Buktinya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) tak kunjung dibahas dan disahkan.
5. Indeks persepsi korupsi (IPK) yang dilakukan Transparency International turun signifikan. Pelemahan KPK terjadi sangat masif, ujungnya pemecatan sepihak terhadap 57 pegawai KPK berprestasi.
6. Pengesahan UU Cipta Kerja melalui mekanisme omnibus law merupakan tren buruk dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
7. Persoalan Papua: dari Otonomi Khusus Jilid II, diskriminasi hingga kriminalisasi terhadap aktivis Papua semakin masif.
8. Mandeknya pembahasan RUU PKS dan RUU PPRT menunjukan pemerintah tidak tegas memberikan perlindungan terhadap warga negara.

Sumber : artikel CNN Indonesia "Jokowi-Ma'ruf dan Tujuh Masalah Membara di Jilid Dua" selengkapnya di sini: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191017141005-32-440369/jokowi-maruf-dan-tujuh-masalah-membara-di-jilid-dua/2.

Nama : Syarifa Gadis Venaprilla
Absen : 31

# data[].attributes.body
Pada masa pemerintahan Joko Widodo cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi Indonesia merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan Joko Widodo - Ma’ruf Amin. Sempitnya ruang masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya tercermin dari adanya serangan digital terhadap individu atau kelompok yang menyampaikan kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin atau mengomentari isu terkait kepemimpinan keduanya. Serangan tersebut secara masif, terstruktur, dan tentunya menggunakan akun anonim. Kehadiran keduanya cenderung mengatur dan menindak ekspresi warga negara secara berlebihan.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin perlu mengevaluasi sejumlah kebijakan yang kontroversial atau menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Selain itu, yang tak kalah penting adalah mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin selama ini tidak benar-benar mencerminkan apa yang diinginkan publik. Sebabnya, kebijakan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah pihak yang punya kepentingan. Oleh karena itu, tak heran beberapa kebijakan mendapatkan penolakan keras dari masyarakat.

Rapor merah juga diberikan kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam hal mengangkat perekonomian nasional. Menurut ekonom senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Faisal Basri, kepemimpinan keduanya gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana janjinya saat kampanye, yaitu naik hingga 7 persen setiap tahunnya.

Walaupun demikian, bukan berarti tidak ada hal positif yang berhasil dicapai oleh pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain berhasil memperbaiki kebijakan serta implementasi penanganan pandemi Covid-19, selama dua tahun terakhir kepemimpinan keduanya terbilang berhasil menjaga stabilitas nasional.

Sumber :
Internet
https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/politik/reformasi/joko-widodo/item7597

https://www.presidenri.go.id/presiden-joko-widodo/

https://m.bisnis.com/kabar24/read/20211023/15/1457360/dua-tahun-periode-kedua-jokowi-rapor-merah-di-tahun-kedua

# data[].attributes.headline
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo I

# data[].attributes.subject
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo I

# data[].attributes.body
ROSALINDA AUDREY N
XII IPA 5 // 29

Presiden JokoWidodo memasuki masa akhir jabatan di periode pertama pemerintahannya pada tanggal 20 Oktober 2019.
Sebelum berakhirnya masa jabatan jokowi di periode pertama, terdapat peristiwa kelam yaitu
1. Konflik di Papua yang berawal dari isu SARA
2. Polemik terkait UU KPK dan RKUHP
3. Gelombang demo besar-besaran oleh mahasiswa yang menimbulkan korban jiwa.
4. Diakhir masa jabatan utang RI diprediksi tembus hingga Rp. 9.800 Triliun.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, menilai masih banyak program Jokowi yang belum berjalan sesuai harapan.
Hal ini menyebabkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi, Jokowi masih berharap, pemerintahan mendatang bisa mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia.
Sumber: Internet (merdeka.com)

# data[].attributes.body
NADYA ILMA PRATIWI
XII IPA 5/26

-) Melakukan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di semua titik perbatasan.
-) Membawa Indonesia kian tangguh dan sigap menghadapi bencana
-) Melaksanakan program membangun dari pinggiran dengan membangun Bumi Cenderawasih, Papua
-) Kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demikrasi berada di titik stabil
-) Kenaikan harga relatif terjaga, bahkan inflasi tercatat hanya kisaran 3% yang menunjukkan tidak ada gejolak berarti
-) Pada Maret 2018 tingkat kemiskinan mencapai angka terendah sepanjang masa, yakni 9,28%
-) Rakyat semakin sejahtera dan kehidupan terjamin dengan adanya program jaminan sosial berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS)
-) Meningkatkan pendidikan dari rata rata lama sekolah 8,1 tahun kemudian naik menjadi 8,8 tahun
-) Pencapaian target rasio elektrifikasi dari target 96.6% melampaui hingga mencapai 98,83%
-) Pembangunan infrastruktur yang masif. Terbukti dari pembangunan bendungan, irigasi,  jalan raya, jembatan, bandar udara, pelabuhan, telekomunikasi, serta LRT dan MRT
-) Pemberian status investment grade dari lembaga pemeringkat intrnasional setelah puluhan tahun menanti

Sumber: internet

# data[].attributes.headline
5. Tanggapan Positif dan Negatif Mengenai Masa Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

# data[].attributes.subject
5. Tanggapan Positif dan Negatif Mengenai Masa Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla

# data[].attributes.body
NAMA : RENATA ARISTA WIDYA
KELAS : XII MIPA 5
NO PRESENSI : 28

Tanggapan Positif Mengenai Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019)
1️⃣Pada masa pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur sangat bagus dan merata ke seluruh wilayah Indonesia.
2️⃣Mampu menjaga inflasi di tingkat paling rendah yang pernah dicapai
3️⃣Dalam kinerjanya, keamanan di bidang kelautan juga sangat baik karena Presiden Joko Widodo menginstruksikan perlakuan keras terhadap pencuri ikan di perairan Indonesia.
4️⃣Selain menjaga kekayaan laut, Pemerintahan Jokowi-Kalla juga berusaha menguasai sumber daya alam agar dapat dikelola secara mandiri dengan mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia.

Tanggapan Negatif Mengenai Masa Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2014-2019)
1️⃣pada masa pemerintahan Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla, kinerja cukup lamban mengenai sektor hukum dan HAM karena permasalahan eksternal yaitu keadaan global yang buruk pada masanya dan juga karena konflik internal di pemerintahan. Dibuktikan dengan realisasi Nawacita di sektor hukum dan politik belum baik, belum ada langkah konkret dalam upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di pemerintahan Jokowi, serta agenda reformasi hukum dan pemberantasan korupsi masih belum tercapai di pemerintahan jilid 1 ini.
2️⃣Meski tingkat inflasi cukup rendah, biaya hidup masih berat. Berdasarkan survei, 65% masyarakat Indonesia merasakan beratnya beban biaya hidup, mulai dari bahan pokok hingga pembayaran listrik.

Sumber : Internet, Jurnal PEMERINTAHAN JOKOWI-JUSUF KALLA MENURUT KACAMATA 5
MEDIA MASSA DI INDONESIA
Theresia D. Wulandari, Buku LKS Sejarah Indonesia Kelas 12 Intan Pariwara.

# data[].attributes.headline
Tanggapan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.subject
Tanggapan terhadap pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
-- Tanggapan dari segi positif--

--> Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berhasil menyelesaikan konflik yang selama puluhan tahun terjadi di Aceh.
--> Presiden SBY juga membentuk lembaga-lembaga dialog.
--> Sepuluh tahun masa kepemimpinan SBY, pertumbuhan ekonomi melaju di kisaran 5-6 persen.
--> Lunasnya hutang kepada IMF pada masa jabatan SBY periode 1.

--Tanggapan dari segi negatif--
--> Ragu-ragu, tidak bersikap tegas, lamban, karena tidak segera menaikkan harga BBM.
--> Terjadi kasus yang merugikan negara yaitu Kasus penyelamatan Bank Century yang terjadi pada November 2008.
--> Kasus kriminalisasi KPK, yang bermula dari wacana yang digelar oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang KPK sebagai lembaga "superbody". Hal itu tampaknya mendapatkan sorotan negatif dari media-media.
--> Terjadinya kasus mafia pajak yang merugikan negara
--> Sekretariat gabungan yang menimbulkan kontroversi karena sering kali dinilai memiliki kewenangan layaknya pemerintah.

Sumber :
LKS Sejarah Indonesia Kelas XII
https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2010/10/16/10545433/nasional

# data[].attributes.body
Kelompok 7 ( 30 - 33)
Permasalahan : Masa pemerintahan Joko Widodo II ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2.Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo II yang sedang berlangsung sekarang ini ( positif dan negatifnya )
6. Apa yang menjadi harapan kalian terhadap pemerintahan Joko Widodo  II yang sedang berlangsung sekarang ini

# data[].attributes.body
Kelompok 5 ( Absen 21-25 )
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono II ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan-kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II  ( positif dan negatifnya )
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono II

# data[].attributes.body
Kelompok 2 ( Absen 6 - 10)
Permasalah  : Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :
1.Masa pemerintahannya
2.kebijakan -kebijakan  yang diambil
3. keberhasilan
4.Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid ( positif, negatifnya)
6.Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid

# data[].attributes.body
Kelompok 3 ( Absen 11 -15)
Permasalahan : Masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan  Presiden Megawati Soekarno  Putri

# data[].attributes.body
Kelompok 4 ( Absen 16 - 20)
Permasalahan : Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan - kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono I ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintahan Presiden  Susilo Bambang Yudhoyono I

# data[].attributes.body
Kelompok 1 ( Absen 1 - 5)
Permasalahan: Masa Pemerintahan B.J Habibie ( beri gambarnya )
Berilah penjelasan tentang :

1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4.  Kegagalan dan hambatan
5.Bagaimana tanggapan kelompok kalian  terhadap pemerintahan Presiden B.J Habibie  ( positif, negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya  pemerintahan Presiden B.J Habibie

# data[].attributes.body
Kelompok 6 ( 26 -29)
Permasalahan : Masa Pemerintahan Joko Widodo I ( beri gambarnya)
Berilah penjelasan tentang :
1. Masa pemerintahan
2. Kebijakan -kebijakan yang diambil
3. Keberhasilan
4. Kegagalan dan hambatan
5. Bagaimana tanggapan kelompok kalian terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo ( positif dan negatifnya)
6. Bagaimana proses berakhirnya pemerintaha Presiden Joko Widodo I