# data[].attributes.body
Pada tanggal 10 juli 1945 BPUPKI kembali bersidang di mulai pada pukul 10. Sidang ini juga menghasilkan keputusan tentang bentuk negara republik bagi Indonesia merdeka. Keputusan bentuk negara ini dihasilkan dengan cara voting atay setem sesuai istilah Radjiman. Pada saat sidang kedua BPUPKI dibentuklah panitia perancang undang udang dasar yang beranggotakan 19 dengan Ir. Soekarno ketuanya. Setelah melalui hasil pemungutan suara, akhirnya ditentukan wilayah Indonesia merdeka meliputi wilayah Hindia Belanda, Borneo utara, Papua, Timor-Portugis, dan pulau pulau sekitarnya.

# data[].attributes.body
Pada 11 Juli 1945, panitia perancang UUD membentuk panitia kecil beranggotakann 7 orang yaitu: Prof. Dr. Mr. Soepomo, Mr, Wongsonegoro, Mr. Achmas Soebardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, dan H. Agus Salim, Dr. Soekiman. Panitia tersebut bertugas untuk membuat laporan rancangan UUD.

# data[].attributes.body
Pada tanggal 12 juli 1945 panitia kecil perancang UUD berhasil menyusun rancangan UUD.

# data[].attributes.body
Selanjutnya pada 13 Juli 1945, Panitia Perancang UUD melakukan sidang pembahasan hasil kerja panitia kecil beranggota 7 orang tersebut.

Setelah menyerahkan hasil kerja pada ketua Panitia Perancang Undang Undang Dasar yakni Ir. Soekarno, rancangan itu kemudian disempurnakan tata bahasanya oleh Panitia Penghalus Bahasa.

# data[].attributes.body
pada tanggal 14 Juli 1945, sidang BPUPKI menerima hasil laporan Panitia Perancang UUD yang disampaikan oleh Ir. Soekarno selaku ketua.

Laporan tersebut berisi rancangan UUD, yaitu:

a. Pernyataan mengenai kemerdekaan Indonesia.

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar atau preambule.

c. Batang tubuh Undang-Undang Dasar atau isi.

# data[].attributes.body
Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945, dibahas rancangan UUD. Mengingat banyaknya pendapat saat sidang rancangan UUD, sidang yang dibuka oada jam 10.20 baru ditutup jam 23.25.

# data[].attributes.body
Hasil sidang pada tanggal 16 Juli 1945 yang dimulai pukul 10.30 pagi. Sidang ini sepakat menerima rancangan UUD yang diusulkan oleh panitia perancang UUD.

# data[].attributes.body
Tujuan sidang PPKI yang dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945 untuk membahas, mengambil keputusan, dan mengesahkan UUD. Rapat perdana ini diadakan di Pejambon yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila.
Meski telah direvisi berulang kali, ternyata rapat tersebut juga membahas perubahan UUD 1945. Anggota PPKI dari wilayah Indonesia Timur merasa keberatan dengan beberapa pasal yang kalimatnya cenderung Islamisentris.
setelah dibujuk oleh Hatta, pemimpin Muhammadiyah Ki bagoes Hadikoesoemo bersedia menerima perubahan tersebut. Akhirnya, sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 itu pun berlangsung dengan lancar dan menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945.

2. Memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden.

3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk membantu presiden.
Perubahan UUD yang telah disepakati adalah:

1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan.

2. Sila pertama, yang tadinya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa.”

3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”

# data[].attributes.body
Sidang BPUPKI 11 Juli 1945
Sidang 11 Juli 1945 dilaksanakan dengan tiga tahap pertama membicarakan tentang wilayah negara kedua membicarakan tentang persiapan penyusunan rancangan undang-undang dasar dan pembentukan panitia perancang undang-undang dasar ketiga membicarakan tentang rancangan undang-undang dasar.
Pada sidang 11 Juli 1945 panitia perancang undang-undang dasar menghasilkan kesepakatan berikut yang
1.memutuskan bentuk negara "unitarisme" atau Serikat
2.kepala negara di tangan satu orang,yaitu presiden.
3.membentuk panitia perancang "Declaration of Rights"yang beranggotakan Ahmad Soebardjo, Sukiman,dan parada harahap.
4.Membentuk panitia kecil perancang undang-undang dasar diketuai oleh Prof.Dr.Soepomo dengan anggota Mr.wongsonagoro, Mr.Ahmad Soebardjo,Mr.A.A.Maramis,H.Agus Salim,dan dr.Sukiman.