# data[].attributes.headline
3 Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
3 Dampak Pergantian Kabinet pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Kelemahan dari sistem kabinet parlementer di Indonesia adalah sering terjadi pergantian kabinet dalam pemerintahan.

Pergantian kabinet tersebut terjadi karena beberapa partai tertentu cenderung berusaha saling menjatuhkan partai lain yang sedang berkuasa di parlemen dan mencari keuntungan untuk partainya.

Pergantian kabinet yang terlalu cepat tersebut juga didorong dengan adanya mosi tidak percaya terhadap kabinet yang dikeluarkan oposisi dalam parlemen.

Dampaknya, kabinet yang kebijaksanaannya tidak selaras dengan kehendak mayoritas anggota parlemen lalu dapat dijatuhkan.

Oleh Aulia Dewanta Ruliansyah (07)

# data[].attributes.headline
Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Sistem Pemerintahan pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Dalam Demokrasi Liberal, sistem pemerintahan kepala negara dipegang oleh seorang presiden, sementara kepala pemerintahan dipegang oleh seorang perdana menteri. Di Indonesia pada masa Demokrasi Liberal sempat dipimpin oleh 7 Perdana Menteri, yaitu:

1.Kabinet Natsir (6 September 1950 - 21 Maret 1951)
2.Kabinet Sukiman (27 April 1951 - 23 Februari 1952)
3.Kabinet Wilopo (3 April 1952 - 30 Juli 1953)
4.Kabinet Ali - Wongso - Arifin atau Kabinet Ali (1 Agustus 1953 - 24 Juli 1955)
5.Kabinet Burhannuddin Harahap (12 Agustus 1955 - 24 Maret 1956)
6.Kabinet Ali II (24 Maret 1956 - 14 Maret 1957)
7.Kabinet Juanda (9 April 1957 - 10 Juli 1959)

Oleh Abdi Yuridan Arsya (01)

# data[].attributes.headline
Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Sistem Kepartaian Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multi partai (banyak partai) dengan tujuan agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung awab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.

Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi dan keamanan. Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia dari sistem demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin.

Oleh Agastyaning Dwi Ilma Binendra (03)

# data[].attributes.headline
Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Ekonomi Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Upaya Pemerintah Mengatasi Masalah Ekonomi Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
1. Adanya konferensi Ekonomi pada Februari 1946
Hasil konferensi tersebut :
- Untuk masalah sandang = Disepakati bahwa Badan Pengawasan
Makanan Rakyat diganti dengan Badan Persediaan dan
Pembagian Makanan (BPPM) yang bertujuan untuk mengatasi
kesengsaraan rakyat Indonesia.
- Sedangkan untuk status dan Administrasi perkebunan = Keputusannya adalah
semua perkebunan dikuasai oleh negara dengan sistem
sentralisasi di bawah kementrian Kemakmuran.
2. Adanya pinjaman nasional
3. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi pada 19
Januari 1947.
4.  Adanya rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang
5. Adanya rencana Kasimo, diantaranya:
- Menanami tanah kosong di Sumatera Timur
- Melakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul
- Pencegahan penyembelihan hewan-hewan yang berperan
penting bagi produksi pangan.
- Di setiap desa dibentuk kebun-kebun bibit
- Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa ke Sumatera
dalam jangka waktu 10-15 tahun.
6. Terbentuknya Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE)
7. munculnya Oeang Republik Indonesia (ORI)

Oleh Affina Izzatin (02)

# data[].attributes.headline
Kehidupan Politik pada Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kehidupan Politik pada Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
A. Pergantian Kabinet yang Cepat

Sistem multi partai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya.

B. Hubungan Pusat dan Daerah

Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Tuntutan-tuntutan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan

C. Pemilu I Tahun 1955

Pemilihan Umum (Pemilu) sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud. Karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat, persiapan-persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu I di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa kabinet Burhanudin Harahap.

D. Kemacetan Konstituante

Pemilihan umum tahap II pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang Undang Dasar. Namun, antara kurun waktu 1956-1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidak berhasilan Konstituante menyusun UUD baru dan kehidupan politik yang tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia.

E. Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Untuk menanggulangi hal-hal yang dapat membahayakan negara, Letjen A. H Nasution, selaku Kepala Staf Angkatan Darat, mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan.

Oleh Alya Nurfadlilah (04)

# data[].attributes.body
Demokrasi liberal (atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.

Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah.[1] Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas (dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Oleh Desinta Amanda Sari (09)

# data[].attributes.headline
Sejarah Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Sejarah Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Sejarah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara.

Tanggal 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat (RIS), yang merupakan bentuk negara hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) dan pengakuan kedaulatan dengan Belanda, resmi dibubarkan.
Abdurakhman dan kawan-kawan dalam Sejarah Indonesia Kelas 12 (2015:48) menyebutkan bahwa RIS kemudian diganti dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh Andhi Hasyim Ikhromi (05)

# data[].attributes.headline
Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi dimana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara. Indonesia pernah menerapkan sistem Demokrasi Terpimpin pada tahun 1959. Sayangnya, penerapan sistem demokrasi tersebut harus gagal dikarenakan kondisi ekonomi Indonesia yang tercatat paling buruk dalam sejarah Indonesia.

Keluarnya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme atau segala-galanya diatur oleh pemerintah. Dengan menerapkan sistem ini, pemerintah berharap bahwa kondisi Indonesia akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, maupun ekonomi.

Sayangnya, pasca kemerdekaan kehidupan ekonomi Indonesia masih sangat lemah dan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan.

Kegagalan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki perekonomi ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya:

Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.
Peraturan yang dikelurkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

Oleh Anna Rashida Nurfaiza (06)

# data[].attributes.body
Ini merupakan pemilu yang pertama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955

Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah saat itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Oleh Aulia Widia Putri (08)