# data[].attributes.body
Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan kelengkapan struktur negara. Agenda pembentukan badan-badan negara dilaksanakan pada sidang PPKI III pada tanggal 22 Agustus 1945. Pada sidang ketiga ini, PPKI mengundang golongan muda untuk ikut berkontribusi dalam merumuskan badan - badan kenegaraan.

# data[].attributes.body
KNIP dibentuk pada tanggal 29 Agustus 1945, sebagai pengejawantahan dari hasil Sidang PPKI I dan III, serta aturan peralihan UUD 1945 Pasal 4 mengenai pembentukan Komite Nasional. KNIP sebagai badan pembantu Presiden yang keanggotaannya diisi oleh para tokoh masyarakat dari berbagai golongan dan mantan anggota PPKI, diketuai oleh Kasman Singodimejo. Pada awal kepengurusan, KNIP sempat melakukan sidang Komite Nasional tanggal 23-29 Agustus 1945, namun belum mampu menghasilkan sesuatu yang signifikan. Hal ini bisa dilihat dari tiga hal:
(1) minimnya pengalaman dalam penyelenggaraan legislasi
(2) terjadinya dualisme dalam bidang eksekutif
(3) adanya tekanan politik dari kelompok Sjahrir.

# data[].attributes.body
Pada rapat KNIP tanggal 16-17 Oktober Oktober 1945, Sjahrir dan kelompoknya mengajukan usul untuk mengubah kedudukan dan tugas KNIP. Usul ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X tentang
(1) sebelum DPR/MPR terbentuk, KNIP diserahi kekuasaan legislative untuk membuat undang-undang dan menetapkan GBHN,
(2) dalam menjalankan tugas sehari-hari KNIP dijalankan oleh Badan Pekerja (BP-KNIP) yang diketuai Sutan Sjahrir,
(3) Komite Nasional disusun dari pusat (KNIP) sampai tingkat daerah (Komite Nasional Indonesia).
Sehubung dengan keadaan dalam negeri yang genting, pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh satu Badan Pekerja, yang keanggotaannya dipilih di kalangan anggota, dan bertanggung jawab kepada KNIP. Pada 16 Oktober 1945, Badan Pekerja KNIP (BP-KNIP) dibentuk dengan ketua Sutan Sjahrir, penulis oleh Soepeno dan beranggotakan 28 orang.  Pada masa sekarang KNIP identik dengan DPR, oleh karena itu tanggal 29 Agustus 1945 yang menjadi momentum dibentuknya KNIP, dijadikan sebagai hari lahirnya DPR.

# data[].attributes.body
Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amendemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau cukup disebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI atau MPR) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah amandemen UUD 1945, anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Pada hakikatnya, fungsi utama MPR adalah lembaga pelaksana kedaulatan rakyat.

# data[].attributes.body
Jumlah anggota MPR hampir dua kali lipat dari jumlah DPR. Sebagai lembaga negara yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar, berikut tugas dan wewenang MPR secara rinci:
1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar,
2.  Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR,
3. Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripuma MPR,
4. Melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya,
5. Memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari,
6. Memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari,
7. Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

# data[].attributes.body
Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. Pemilihannya sebagaimana Pasal 19 ayat (1) UUD 1945 dilakukan melalui pemilihan umum. Pada masa awal kemerdekaan, lembaga-lembaga negara yang diamanatkan UUD 1945 belum dibentuk. Sesuai dengan Pasal 4 Aturan Peralihan dalam UUD 1945 dibentuklah KNIP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Legislatif merupakan badan atau lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat Undang-Undang.1 Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang. “Namun pembahasan sebuah RUU harus dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2)”. Menurut UUD 1945, DPR memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, serta fungsi pengawasan.
Untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, DPR kemudian memiliki hak yang telah diatur dalam UUD 1945. Hal ini diberikan kepada anggota DPR agar bisa menjalankan fungsi tugas dan wewenangnya dengan baik berupa hak interpretasi, hak angket, dan hak untuk menyatakan pendapat.

# data[].attributes.body
1. Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU)
2. Menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah)
3. Membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD.

# data[].attributes.body
https://www.tribunnewswiki.com/2021/07/11/knip-komite-nasional-indonesia-pusat
https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/15/135133769/komite-nasional-indonesia-knip-tujuan-pembentukan-dan-tugasnya
https://www.tribunnewswiki.com/2021/07/11/knip-komite-nasional-indonesia-pusat
https://katadata.co.id/safrezi/berita/61bbe87cb70b2/tugas-dan-wewenang-dpr-sebagai-lembaga-tinggi-negara
https://nasional.kompas.com/read/2022/02/03/02000031/tugas-dan-wewenang-mpr

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus 1945.

Pasca proklamasi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan kelengkapan struktur negara.

Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat RI berhassil melengkapi pemerintahan, salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945.

KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden dengan anggota terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat di berbagai golongan dan daerah. Termasuk di dalamnya mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
Baca juga: Pembentukan BPUPKI dan PPKI
KNIP ini dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Tujuan pembentukan Komite Nasional Indonesia adalah sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk merdeka berdasarkan kedaulatan rakyat.

Tugas KNIP

Dalam buku Siliwangi dari Masa ke Masa (1979), Komite Nasional adalah penjelmaan kebulatan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indoneisa berdasarkan Kedaulatan Rakyat.

Pada sidang II KNIP tanggal 16-17 diusulkan kedudukan dan tugas-tugas KNIP, sebagi berikut:

1. Sebelum terbentuk MPR dan DPR, Komite Nasional Indonesia Pusat diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara.

2. Pekerjaan sehari -hari KNIP dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Baca juga: Daftar Anggota PPKI
Usaha-usaha KNIP adalah:

1. Menyatakan kemauan rakyat Indonesia untuk hidup sebagai bangsa yang merdeka.

2. Mempersatukan rakyat dari segala lapisan dan jabatan, supaya terpadu pada segala tempat di seluruh Indonesia, persatuan kebangsaan yang bulat dan erat.

3. Membantu mententeramkan rakyat dan turut menjaga keselamatan umum.

4. Membangun pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa Indonesia dan di daerah, serta membantu pemerintah daerah untuk kesejahteraan umum.

Komite Nasional di pusat memimpin dan memberi petunjuk kepada komite-komite Nasional di daerah. Di daerah didirikan pusat daerah, untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.

Komite Nasional yang berada di pusat, pusat daerah, dan daerah dipimpin oleh seorang ketua dan beberapa orang anggota pengurus. Bertanggung jawab kepada Komite Nasional.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
komite nasional indonesia (knip): tujuan pembentukan dan tugasnya

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
komite nasional indonesia (knip): tujuan pembentukan dan tugasnya

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
komite nasional indonesia (knip): tujuan pembentukan dan tugasnya

# data[].attributes.attachment_link.title
Komite Nasional Indonesia (KNIP): Tujuan Pembentukan dan Tugasnya

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Negara Kesatuan Republik Indonesia resmi berdiri seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan yang disampaikan pada 17 Agustus 1945. Pasca proklamasi tersebut, Indonesia harus menghadapi tantangan untuk menyelesaikan kelengkapan struktur negara. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat RI berhassil melengkapi pemerintahan, salah satunya dengan membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat pada 29 Agustus 1945.