# data[].attributes.attachment_link.title
Bahan Ajar Mata Pelatihan Perpajakan dan Penyetoran Penerimaan Bendahara Pengeluaran - Yudhy 2022

# data[].attributes.attachment_link.title
Mata Pelatihan Perpajakan dan Penyetoran Penerimaan Bendahara Pengeluaran - Yudhy 2022

# data[].attributes.attachment_link.title
MATERI PERPAJAKAN BENDAHARA PENGELUARAN - ELEARNING BENDAHARA PENGELUARAN - PART 2

# data[].attributes.attachment_link.title
MATERI PENYETORAN PENERIMAAN BENDAHARA - ELEARNING BENDAHARA PENGELUARAN - PART 2

# data[].attributes.headline
PMK 231/2019 tentang PERPAJAKAN, CARA PENYETORANNYA dan PELAPORAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH

# data[].attributes.subject
PMK 231/2019 tentang PERPAJAKAN, CARA PENYETORANNYA dan PELAPORAN BAGI INSTANSI PEMERINTAH

# data[].attributes.headline
UU 7/2021 tentang HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

# data[].attributes.subject
UU 7/2021 tentang HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN

# data[].attributes.attachment_link.title
UU Nomor 7 Tahun 2021 ttg Harmonisasi Peraturan Perpajakan

# data[].attributes.body
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat diandalkan, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya dengan melibatkan bendahara. Bendahara mempunyai peranan penting dalam memungut/memotong pajak dalam setiap transaksi yang berdasarkan ketentuan perpajakan harus dipungut/dipotong pajak sebagai bentuk pengamanan penerimaan negara.

PERAN BENDAHARA DALAM PERPAJAKAN :
Menghitung, Menatausahakan, Menyetorkan dan Melaporkan

JENIS PAJAK YANG MENJADI KEWAJIBAN BENDAHARA PENGELUARAN :

PPh : 21/26 UU PPh

PPh:22UUPPh

PPh:23UUPPh

PPh:4(2)UUPPh

PPN dan PPnBM

# data[].attributes.body
PPh Pasal 21 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

PPh Pasal 26 adalah Pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi luar negeri.

Subjek /Objek Pajak PPh Pasal 21 : Pegawai, Bukan Pegawai, Peserta Kegiatan

Contoh : Gaji, Upah, Honorarium, Tunjangan, dan Pembayaran Lain dengan Nama/Bentuk Apapun

JENIS PPh Pasal 21
- PPh Pasal 21 Bersifat FINAL
Bersifat Tidak Tetap dan Tidak Teratur dan dilakukan sekali pembayaran
Tarif :
0% = Gol I dan II, Anggota TNI dan anggota POLRI dengan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya

5% = Gol III, Anggota TNI dan anggota POLRI golongan /pangkat Perwira Pertama dan pensiunannnya

15% = Gol IV, Pejabat Negara, Anggota TNI dan anggota POLRI golongan/pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan pensiunannya

50% X 5%, Bagi Non PNS untuk nilai dibawah Rp 50Juta
5%, bagi Non PNS, untuk nilai lebih Rp dari 50Juta

Apabila penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, bendahara melakukan pemotongan PPh pasal 21 dengan tarif 20% (dua puluh persen) lebih tinggi dari tarif PPh 21 untuk pegawai yang memiliki NPWP.

- PPh Pasal 21 Bersifat TIDAK FINAL
Bersifat Tetap dan Teratur dan dilakukan secara berkesinambungan
Tarif :
- Nilai PKP Sampai dengan Rp. 60.000.000,00 sebesar 5%
- Nilai PKP Di atas Rp. 60.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00 sebesar 15%
- Nilai PKP Di atas Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 sebesar 25%
- Nilai PKP Di atas Rp. 500.000.000,00 sampai dengan Rp. 5 Milyar sebesar 30%

- Nilai PKP Di atas Rp Mmilyar sebesar 35%

PTKP (PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK)

1. Rp54.000.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2. Rp4.500.000,00 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.

3. Rp54.000.000,00 tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

4. Rp4.500.000,00 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anakangkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya (maksimal 3 orang)

BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN
- Biaya Jabatan = Maksimal 5% dari Penghasilan Bruto
- Biaya Pensiun = 4,75% dari (Gaji Pokok + Tunj.Isteri dan Tunj.Anak)

Penghasilan = Penghasilan Bruto, Penghasilan Netto
Penghaislan Bruto = Gaji + Tunjanga2 (isteri, anak, beras, jabatan)
Penghasilan Netto = Penghasilan Bruto - Biaya Pengurang (Biaya Jabatan, Biaya Pensiun)

Kewajiban Bendahara Pengeluaran:

1. Menghitung, memotong, menyetor, dan melapor

2. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21

3. Memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan

4. Melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 21 dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya

CONTOH SOAL / KASUS:
SOAL A
Seorang PNS dilingkungan Pemerintah Jawa Barat bernama R Yudhy Pradityo (PNS Golongan IIId dan memiliki NPWP), menjadi Narasumber dalam pelaksanaan Pelatihan Bendahara Pengeluaran pada BPSDM Pemprov DKI Jakarta. Selama 6 Jam Pelajaran @Rp 250.000,-. Berapa besar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran BPSDM ? Berapa besar uang honorarium yang diterima Narasumber ? dan Berapa nilai yang perlu dicatat pada pembukuan pengeluaran Bendahara Pengeluaran BPSDM tersebut ?

Jawab:
Menjadi Narasumber selama 6JP @Rp 250.000,-. Berarti selama 6JP, Narasumber memperoleh 6 X Rp 250.000,- = Rp 1.500.000,-.
- Besar PPh Pasal 21 yang dipotong:
Rp 1.500.000,- X 5% (Karena Golongan IIId) = Rp 75.000,-

- Besar Yang diterima Narasumber :
Jumlah Honorarium - PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 1.500.000 - Rp 75.000 = Rp 1.425.000,-

- Besar Nilai yang dicatat Bendahara Pengeluaran pada Pembukuannya :
Honorarium Narasumber = Rp 1.500.000 (Sisi Pengeluaran)
PPh Pasal 21 = Rp 75.000,- (Sisi Pemasukan)
PPh Pasal 21 = Rp 75.000,- (Sisi Pengeluaran saat telah dilakukan penyetoran PPh Pasal 21)

SOAL B
Ahmad merupakan tenaga profesional / Non - PNS yang ditugaskan menjadi seorang Tenaga Ahli dalam Sosialisasi pada SKPD ABC. Ahmad akan menerima Honorarium dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut sebesar Rp 2.500.000,-. Ahmad sampai dengan saat ini tidak memiliki NPWP. Berapa besar PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ABC ? Berapa besar uang honorarium yang diterima Narasumber ? dan Berapa nilai yang perlu dicatat pada pembukuan pengeluaran Bendahara Pengeluaran SKPD ABC tersebut ?

Jawab:
Honorariuim Narasumber Rp 2.500.000,-
- Besar PPh Pasal 21 yang dipotong:
Rp 2.500.000,- X (50% X5%) (Karena Non PNS) = Rp 62.500,-
Karena ybs tidak memiliki NPWP, maka Rp 62.500 X 120% = Rp 75.000,-
Ketentuannya : Tidak Punya NPWP, pajaknya 20% lebih tinggi.
Rp 62.500 X 20% = Rp 12.500,-
Pajak yg tdk punya NPWP = Rp 62.500 + 12.500 = Rp 75.000

- Besar Yang diterima Narasumber :
Jumlah Honorarium - PPh Pasal 21 yang dipotong = Rp 2.500.000 - Rp 75.000 = Rp 2.425.000,-

- Besar Nilai yang dicatat Bendahara Pengeluaran pada Pembukuannya :
Honorarium Narasumber = Rp 2.500.000 (Sisi Pengeluaran)
PPh Pasal 21 = Rp 75.000,- (Sisi Pemasukan)
PPh Pasal 21 = Rp 75.000,- (Sisi Pengeluaran saat telah dilakukan penyetoran PPh Pasal 21)

Jika Ybs tidka memiliki NPWP, NPWP yang dicatat adalah NPWP Bendahara Pengeluaran.

SOAL C
Bapak Romy merupakan pegawai dengan memiliki Penghasilan Netto dalam setahun adalah Rp 700.000.000,-. Pak Romy sudah menikah dan memiliki 2 orang anak / tanggungan. Berapa besar PPh Pasal 21 Tidak Final atas penghasilan Pak Romy tersebut dalam 1 Tahun ?

Jawab:
Penghasilan Netto = Rp 700.000.000,-
PTKP :
- Wajib Pajak Sendiri Rp 54.000.000
- Isteri/Menikah Rp 4.500.000
- Tanggungan 1 Rp 4.500.000
- Tanggungan 2 Rp 4.500.000
JUMLAH PTKP = Rp 67.500.000,-

Nilai PKP = Penghasilan Netto - PTKP
Nilai PKP = Rp 632.500.000,-

Besar PPh Pasal 21 Tidak Final :
5% X Rp 60.000.000 = Rp 3.000.000,-
15% X Rp 190.000.000 = Rp 28.500.000,-
25% X Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000,-
30% X Rp 132.500.000 = Rp 39.750.000,-
JUMLAH PPh Pasal 21 Tidak Final = Rp 133.750.000,-

Peritungan PPh Pasal 21 Tidak Final, Bukan seperti :
PKP X Tarif
Rp 632.500.000 X 30% = Rp 189.750.000,-

Karena Peritungan PPh Pasal 21 Tidak Final harus menggunakan lapisan Tarif PPh Pasal 21 Tidak Final.

# data[].attributes.body
PPh Pasal 22 adalah Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembelian Barang Oleh Bendaharawan dari APBN/ APBD. Pemungutan pajak atas penghasilan terkait dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Subjek / Objek Pajak PPh Pasal 22 : Pembelian Barang menggunakan APBD/APBN (Pembelian ATK
Kecuali :

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah

2. Pembayaran untuk pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos; dan pemakaian air dan listrik

3. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

4. Pembayaran kepada pengusaha dengan jumlah peredaran bruto tertentu

5. Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, yang telah dikenakan pungutan PPh atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah

6. Pembelian gabah dan/atau beras

Tarif PPh Pasal 22
1,5% X Harga Pembelian Barang (harga tidak termasuk PPN)

Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 100%

Kewajiban Bendahara Pengeluaran:

1. Menyetor PPH Ps 22

2. Melaporkan SPT

3. Memberikan Fotocopy Bukti Setor ke Penyedia

Tata Cara Penyetoran PPh Pasal 22:

1. PPh Pasal 22 dipungut pada setiap pelaksanaan pembayaran oleh Bendahara, atau KPA atau Penerbit SPM

2. PPh Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penandatangan SPM harus disetor

3. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran harus disetor paling lama 7(tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran

CONTOH SOAL/ KASUS
SOAL A
SKPD XYZ melakukan Pembelian Alat Tulis Kantor dari UD. Maju Jaya sebesar Rp 12.000.000,- (harga belum termasuk PPN). Berapa Besar PPh Pasal 22 yang harus dipotong oleh Bendahara Pengeluaran SKPD XYZ ? Berapa Nilai yang perlu dicatat dalam pembukuan bendahara pengeluaran SKPD XYZ ?

Jawab:
Pembelian ATK sebesar Rp 12.000.000,-
Tarif PPh Pasal 22 = 1,5% dari Harga Pembelian
PPh Pasal 22 = 1,5% X Rp 12.000.000,-
PPh Pasal 22 = Rp 180.000,-

Nilai yang perlu dicatat pada pembukuan bendahara pengeluaran SKPD:
Pembelian ATK = Rp 12.000.000,- (sisi Pengeluaran)
PPh Pasal 22 = Rp 180.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPh Pasal 22 = Rp 180.000,- (Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPh 22 tsb)

Catatan :
Dalam Soal ini sebenarnya perlu diperhitungkan besar PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD XYZ. Namun karena masih membahas PPh Pasal 22, sehingga tidka perlu kita bahas terlebih dahulu, nanti PPN akan diperhitungkan saat Contoh Soal di Materi PPN.

SOAL B
SKPD ABC melakukan Pembelian Komputer dari PT.SINARMAS sebanyak 5 unit @ Rp 11.000.000,- (harga belum termasuk PPN). Berapa Besar PPh Pasal 22 yang harus dipotong oleh Bendahara Pengeluaran SKPD XYZ jika PT.SINARMAS tidak memiliki NPWP ? Berapa Nilai yang perlu dicatat dalam pembukuan bendahara pengeluaran SKPD XYZ ?

Jawab:
Pembelian Komputer sebanyak 5 Unit @ Rp 11.000.000,- , sehingga Total pembelian Rp 55.000.000,-
Tarif PPh Pasal 22 = 1,5% dari Harga Pembelian
PPh Pasal 22 = 1,5% X Rp 55.000.000,-
PPh Pasal 22 = Rp 825.000,-
Karena PT.SINARMAS tidak memiliki NPWP, Maka PPh Pasla 22 yang dikenakan 100% lebih tinggi (dua kali lipat).

PPh Pasal 22 Tanpa NPWP = Rp 825.000,- X 200%
PPh Pasal 22 Tanpa NPWP = Rp 1.650.00,-

Nilai yang perlu dicatat pada pembukuan bendahara pengeluaran SKPD:
Pembelian Komputer = Rp 55.000.000,- (sisi Pengeluaran)
PPh Pasal 22 = Rp 1.650.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPh Pasal 22 = Rp 1.650.000,- (Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPh 22 tsb)

Catatan :
Dalam Soal ini sebenarnya perlu diperhitungkan besar PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD ABC. Namun karena masih membahas PPh Pasal 22, sehingga tidka perlu kita bahas terlebih dahulu, nanti PPN akan diperhitungkan saat Contoh Soal di Materi PPN.

# data[].attributes.body
PPh Pasal 23 adalah Pajak Pemotongan / Pemungutan atas Pembayaran Jasa  Oleh Bendaharawan.

Subjek / Objek Pajak PPh Pasal 23 :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta , kecuali sewa tanah dan bangunan.

2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

3. imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan sesuai SE Dirjen pajak No SE-35/PJ/2010

Tarif PPh Pasal 23:
2% dari penghasilan bruto (nilai pembayaran atas jasa yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai)

Dalam hal wajib pajak tidak memiliki NPWP, maka dikenakan tarif lebih tinggi 100% dari tarif yang dikenakan terhadap wajib pajak yang memiiki NPWP, yaitu menjadi 4% dari jumlah bruto.

Kewajiban Bendahara Pengeluaran :

1. Menyetorkan pemotongan PPh pasal 23 paling lambat 1 Bulan Takwim

2. Memberikan bukti potong PPh pasal 23

3. Memberikan copy bukti setor

4. Melaporkan SPT Masa PPh pasal 23 paling lambat 1 bulan takwim

Tata Cara Penyetoran:

1. PPh Pasal 23 yang dipotong bendahara harus disetorkan oleh bendahara selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) di bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir

2. Terhadap penyetoran PPh Pasal 23 harus dilaporkan ke KPP selambat- lambatnya tanggal 20 di bulan berikutnya

CONTOH SOAL/KASUS
Dinas ABC melakukan pembelian atas sewa mesin Fotocopy sebanyak 3 mesin FC @Rp 4.000.000,-. Berapa Besar PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh Bendahara Pengeluaran Dinas ABC ? Berapa Nilai yang perlu dicatat dalam pembukuan bendahara pengeluaran Dinas ABC ?

Jawab:
Pembelian Sewa Mesin FC sebanyak 3 unit @ Rp 4.000.000,-  = Rp 12.000.000
Tarif PPh Pasal 23 = 2% dari Harga Pembelian
PPh Pasal 23 = 2% X Rp 12.000.000,-
PPh Pasal 23 = Rp 240.000,-

Nilai yang perlu dicatat pada pembukuan bendahara pengeluaran SKPD:
Sewa Mesin FC = Rp 12.000.000,- (sisi Pengeluaran)
PPh Pasal 23 = Rp 240.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPh Pasal 23 = Rp 240.000,- (Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPh 23 tsb)

# data[].attributes.body
Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan atas transaksi  Penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak

atau Pajak atas konsumsi barang dan jasa yang merupakan pengganti dari Pajak Penjualan (PPn) yang diterapkan di Indonesia.

Subjek / Objek PPN:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh PKP Penyedia barang/jasa;

2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak (BKP) tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

3. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

4. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp 2.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-peca

5. Pembayaran untuk pembebasan tanah

6. Pemungutan PPN dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah

Tarif PPN :

Tarif PPN 10% (sepuluh persen)

Tarif Per 1 April 2022 menjadi 11%

Tarif Per 1 Januari 2025 menjadi 12%

Tarif PPn BM yang berlaku sekarang ini paling rendah 10% dan paling tinggi 200%

Kewajiban Bendahara Pengeluaran:

1. melakukan pengecekan keabsahan Faktur Pajak yang telah diisi dengan data Wajib Pajak

2. menyetorkan secara elektronik PPN paling lambat 7 hari

3. menyerahkan copi bukti setor ektronik

4. melaporkan SPT Masa PPN ke KPP  paling lmabat 1 bulan

Tata Cara Penyetoran PPN:
PPN/PPn BM yang dipungut Bendahara selaku Pemungut Pajak, wajib disetorkan ke Bank Persepsi atau Kantor Pos paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya bulan terjadinya pembayaran tagihan

CONTOH SOAL/ KASUS
SOAL A
SKPD XYZ melakukan Pembelian Alat Tulis Kantor dari UD. Maju Jaya sebesar Rp 12.000.000,- (harga belum termasuk PPN). Berapa Besar PPh Pasal 22 yang harus dipotong dan PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD XYZ ? Berapa Nilai yang perlu dicatat dalam pembukuan bendahara pengeluaran SKPD XYZ ?

Jawab:
PPh Pasal 22
Pembelian ATK sebesar Rp 12.000.000,-
Tarif PPh Pasal 22 = 1,5% dari Harga Pembelian
PPh Pasal 22 = 1,5% X Rp 12.000.000,-
PPh Pasal 22 = Rp 180.000,-

PPN
Tarif PPN = 10% dari Harga Pembelian
PPN = 10% X Rp 12.000.000,-
PPN = Rp 1.200.000,-

Nilai yang perlu dicatat pada pembukuan bendahara pengeluaran SKPD:
Pembelian ATK = Rp 13.200.000,- (sisi Pengeluaran) sudha termasuk PPN
PPh Pasal 22 = Rp 180.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPh Pasal 22 = Rp 180.000,- (Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPh 22 tsb)
PPN = Rp 1.200.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPN = Rp 1.200.000,- ((Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPN tsb)

SOAL B
SKPD ABC melakukan Pembelian Komputer dari PT.SINARMAS sebanyak 5 unit @ Rp 11.000.000,- (harga belum termasuk PPN). Berapa Besar PPh Pasal 22 yang harus dipotong dan PPN yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran SKPD XYZ jika PT.SINARMAS tidak memiliki NPWP ? Berapa Nilai yang perlu dicatat dalam pembukuan bendahara pengeluaran SKPD XYZ ?

Jawab:
PPh Pasal 22
Pembelian Komputer sebanyak 5 Unit @ Rp 11.000.000,- , sehingga Total pembelian Rp 55.000.000,-
Tarif PPh Pasal 22 = 1,5% dari Harga Pembelian
PPh Pasal 22 = 1,5% X Rp 12.000.000,-
PPh Pasal 22 = Rp 825.000,-
Karena PT.SINARMAS tidak memiliki NPWP, Maka PPh Pasla 22 yang dikenakan 100% lebih tinggi (dua kali lipat).

PPh Pasal 22 Tanpa NPWP = Rp 825.000,- X 200%
PPh Pasal 22 Tanpa NPWP = Rp 1.650.00,-

PPN
Tarif PPN = 10% dari Harga Pembelian
PPN = 10% X Rp 55.000.000,-
PPN = Rp 5.500.000,-
Karena PT.SINARMAS tidak memiliki NPWP, Maka PPN yang dikenakan 100% lebih tinggi (dua kali lipat).

PPN Tanpa NPWP = Rp 5.500.000,- X 200%
PPN Tanpa NPWP = Rp 11.000.000,-

Nilai yang perlu dicatat pada pembukuan bendahara pengeluaran SKPD:
Pembelian Komputer = Rp 66.000.000,- (sisi Pengeluaran)
PPh Pasal 22 = Rp 1.650.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPh Pasal 22 = Rp 1.650.000,- (Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPh 22 tsb)
PPN = Rp 11.000.000,- (sisi Pemasukan)
Penyetoran PPN = Rp 11.000.000,- (Sisi Pengeluaraan saat penyetoran PPN tsb)