# data[].attributes.attachment_link.title
KORELASI SILA PANCASILA DENGAN BIDANG EKONOMI - KELOMPOK 1 XII SIJA A

# data[].attributes.headline
KETERKAITAN PENDIDIKAN DENGAN SILA PANCASILA - KELOMPOK 6

# data[].attributes.subject
KETERKAITAN PENDIDIKAN DENGAN SILA PANCASILA - KELOMPOK 6

# data[].attributes.body
Berita yang di dapat :

1. Lebih 600 Ribu Anak Papua Tak Sekolah, Apa yang Salah? https://www.voaindonesia.com/a/lebih-600-ribu-anak-papua-tak-sekolah-apa-yang-salah-/7153107.html

2. Program KIP Kuliah Salah Sasaran https://nyaringindonesia.com/program-kip-kuliah-salah-sasaran/

3. Pendidikan tidak merata masih menjadi persoalan besar di indonesia https://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/hd-syrh/pendidikan-tidak-merata-masih-jadi-persoalan-besar-di-indonesia-22HjnxfmW7k

4. KIP Kuliah: Mengapa masih ditemukan kasus 'tidak tepat sasaran' dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar? - Cerita sejumlah mahasiswa penerima bantuan - BBC News Indonesia https://www.bbc.com/indonesia/articles/cg67gqezdeyo

5. Kesenjangan pendidikan di kalimantan timur https://kumparan.com/shofasyaira/kesenjangan-pendidikan-di-kalimantan-timur-berbagai-faktor-jadi-penyebab-23cKSuUkyN2

6. ⁠Nadiem Makarim dan Dua Skandal Korupsi Google - News Liputan6.com https://www.liputan6.com/amp/6112848/nadiem-makarim-dan-dua-skandal-korupsi-google?utm_campaign=google-news&utm_medium=partnership&utm_source=digital-marketing#amp_tf=Dari%20%251%24s&aoh=17533318103304&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com

Setelah kami mengidentifikasi ke 6 berita mengenai pendidikan di Indonesia, kami menyimpulkan bahwa :

Sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Masih banyak anak Indonesia, terutama di Papua dan daerah terpencil lainnya, yang tidak memperoleh pendidikan layak, menunjukkan bahwa hak asasi mereka sebagai manusia belum dihargai secara adil dan beradab. Kegagalan program bantuan seperti KIP Kuliah yang salah sasaran, serta korupsi dana pengadaan Chromebook, memperparah kondisi ini karena mengabaikan kepentingan dan kebutuhan sesungguhnya peserta didik. Ketika akses pendidikan dirampas oleh sistem yang tidak manusiawi dan sarat kepentingan pribadi, maka nilai kemanusiaan dalam Pancasila telah dilanggar secara nyata.

Sila ke-5: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Pendidikan di Indonesia masih sangat timpang antara daerah maju dan tertinggal, dengan ketidakmerataan fasilitas, tenaga pengajar, hingga akses bantuan. Bantuan yang tidak tepat sasaran dan praktik korupsi dalam distribusi dana pendidikan menyebabkan banyak rakyat kecil tidak menikmati hak yang sama dalam memperoleh kemajuan melalui pendidikan. Ketika distribusi sumber daya tidak adil dan hanya menguntungkan segelintir pihak, maka keadilan sosial yang seharusnya menjadi hak seluruh rakyat Indonesia belum tercapai.

ANGGOTA KELOMPOK 6 XII SIJA A

1. Ardhy Putra Setiawan (02)

2. Galih Permana Rizky (09)

3. Hilmy Adhyandra (10)

4. Rifqi Kurniawan (16)

5. Nuneu Rahma (22)

6. Zahra Nurul Azkiya (36)

# data[].attributes.body
KELOMPOK 5:

-Charolline Gisella Hetharia

-Fadyka Farell

-Filipus Oey

-Kevin Praditiansyah

-Rivaldi Fadhilah

-Viola Shafa Musfilah

Judul Berita 1: "Biangkerok Rumah Sakit Menolak Pasien BPJS Kesehatan di Padang"

Sumber Berita: https://www.alinea.id/gaya-hidup/biang-kerok-rumah-sakit-menolak-pasien-bpjs-kesehatan-b2npl9RE8

Ringkasan Berita:

Seorang pasien bernama Desi Erianti (44 tahun), peserta BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran), mengalami sesak napas berat dan dibawa ke RSUD dr. Rasidin Padang. Namun, rumah sakit menilai kondisinya bukan darurat dan menolak merawat karena tidak memenuhi kriteria kedaruratan yang ditanggung BPJS. Ia diminta pulang atau memilih jalur umum (berbayar), yang tidak sanggup diambil karena keterbatasan ekonomi. Keesokan harinya, Desi dibawa ke RS lain dan akhirnya meninggal dunia.

Kasus ini menyoroti persoalan standar kedaruratan BPJS yang kaku, serta sengketa klaim (pending/dispute claim)antara rumah sakit dan BPJS yang sering membuat rumah sakit menolak pasien karena takut tidak dibayar. Padahal, penolakan pasien dalam kondisi sakit bisa melanggar Undang-Undang Kesehatan

Pasal 82 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2023:

(1) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menolak pasien dan/atau meminta uang muka sebelum memberikan pelayanan kegawatdaruratan.

Kasus ini tidak mencerminkan penerapan Pancasila:

1. Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab

Penolakan terhadap pasien miskin yang sedang kesakitan bertentangan dengan prinsip perikemanusiaan. Rumah sakit seharusnya mengutamakan keselamatan nyawa, bukan menolak karena alasan administrasi klaim.

2. Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Desi adalah peserta BPJS PBI (ditanggung negara), artinya negara berkewajiban menjamin akses layanan kesehatan untuk warga tidak mampu. Kasus ini mencerminkan ketidakadilan sosial, karena pasien tidak bisa dirawat hanya karena miskin dan bergantung pada klaim BPJS.

3. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Dalam konteks kebijakan kesehatan, harus ada sinergi antara BPJS dan rumah sakit demi kepentingan rakyat. Ketidakharmonisan antarlembaga justru merugikan masyarakat dan melemahkan persatuan.

Read more at:

Judul Berita 2: Pemkot Tangerang Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di 986 Sekolah: Kenali Pentingnya Pemeriksaan Rutin untuk Anak

SumberBerita: https://tangerangkota.go.id/berita/detail/53405/pemkot-tangerang-gelar-pemeriksaan-kesehatan-gratis-di-986-sekolah-kenali-pentingnya-pemeriksaan-rutin-untuk-anak

Ringkasan Berita:

Pemerintah Kota Tangerang meluncurkan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang ditujukan bagi 337.659 pelajar dari 986 sekolah di tingkat SD hingga SMA, baik negeri maupun swasta. Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan optimal anak-anak sekolah, serta melakukan deteksi dini terhadap gangguan kesehatan yang berpotensi mengganggu proses belajar.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr. Dini Anggraeni, kesehatan siswa merupakan prioritas dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemeriksaan kesehatan yang rutin dan menyeluruh diharapkan dapat mendeteksi masalah seperti gangguan penglihatan, gangguan gigi dan mulut, anemia, hingga gangguan gizi, yang umum terjadi pada usia sekolah.

Dijelaskan juga bahwa anak yang sehat memiliki kemampuan belajar dan konsentrasi yang lebih baik, serta berpeluang lebih besar untuk meraih prestasi akademik. Program ini tak hanya berdampak langsung pada kesehatan anak, tetapi juga pada peningkatan kualitas pendidikan di Kota Tangerang.

Kegiatan ini dilakukan oleh 39 puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Tangerang, bekerja sama dengan pihak sekolah. Pemeriksaan meliputi pengecekan tinggi dan berat badan, kondisi gigi, penglihatan, pendengaran, serta skrining tambahan jika dibutuhkan. Selain pemeriksaan, program ini juga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan anak sejak dini.

Kasus ini mencerminkan penerapan Pancasila:

1. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Program ini menunjukkan perlakuan manusiawi terhadap anak-anak yang merupakan kelompok rentan. Pemeriksaan kesehatan dilakukan tanpa membeda-bedakan latar belakang ekonomi atau sekolah, baik negeri maupun swasta. Pelaksanaan pemeriksaan ini secara gratis juga mencerminkan keadilan dalam akses layanan kesehatan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

2. Persatuan Indonesia

Melalui kerja sama antara pemerintah daerah, tenaga medis, dan pihak sekolah, program ini menumbuhkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam menjaga generasi penerus bangsa. Upaya bersama ini memperkuat rasa persatuan dan solidaritas sosial demi tujuan bersama, yakni mewujudkan pelajar yang sehat dan berkualitas.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Kebijakan ini diambil oleh Pemerintah Kota Tangerang sebagai wujud kepemimpinan yang bijaksana dan berpihak kepada rakyat. Pemerintah mendengarkan kebutuhan masyarakat (terutama pelajar dan orang tua) dan memberikan solusi nyata melalui program yang menyeluruh dan sistematis. Ini merupakan contoh pemerintahan yang melayani rakyat dengan bijak dan adil.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Program pemeriksaan kesehatan gratis ini tidak hanya untuk siswa dari keluarga mampu, tetapi juga menyasar semua pelajar tanpa terkecuali, mencerminkan pemerataan layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa Pemkot Tangerang berusaha mewujudkan keadilan sosial, dengan memberikan hak kesehatan secara merata sebagai bentuk perlindungan terhadap generasi muda.

# data[].attributes.attachment_link.title
Biang kerok rumah sakit menolak pasien BPJS Kesehatan

# data[].attributes.attachment_link.description
Pasien BPJS Kesehatan di Padang, diduga meninggal dunia karena kelalaian rumah sakit.

# data[].attributes.body
Kelompok 3 :

1. Kaafur Putra

2. Luthfi Wiwit Pratama

3. Naura Putri Ghisella

4. Risma Rahayu

5. Romeero Nayothama

6. Wijaya Putra

1. Peristiwa 1 : "Olok-olok Pedagang Kecil dan Cermin Etika Publik Figur, 25 November 2024" Berkaitan dengan Sila ke 1 & 2

Peristiwa yang melibatkan Gus Miftah saat memberikan candaan bernada olok-olok kepada seorang pedagang es teh dalam acara Magelang Bersholawat memicu kontroversi di masyarakat. Sebagai tokoh agama dan pejabat negara, ucapannya dinilai tidak mencerminkan sikap bijak dan justru merendahkan profesi sederhana yang dilakukan dengan jujur. Kritik publik pun bermunculan, termasuk sindiran “Lebih baik jualan es teh daripada jualan agama,” yang mencerminkan kekecewaan terhadap tokoh agama yang dianggap menyalahgunakan peran keagamaan untuk kepentingan pribadi, namun tidak menunjukkan empati pada rakyat kecil. Peristiwa ini berkaitan erat dengan Sila ke-2 Pancasila, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, karena menunjukkan adanya perlakuan yang tidak menghargai martabat manusia dan tidak mencerminkan sikap beradab terhadap sesama, khususnya mereka yang bekerja keras demi penghidupan yang halal.

Sumber : https://www.detik.com/bali/berita/d-7669600/viral-gus-miftah-mengolok-penjual-es-teh/amp

2. Peristiwa 2 : "Promosi Islam ala Muslim Asia Tenggara, Selasa 22 Juli 2025"

Berkaitan dengan Sila ke 3 & 5

Islam di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, dan Brunei, menyebar secara damai melalui jalur perdagangan, pernikahan, serta ajaran sufisme dan tarekat tanpa menggunakan kekuatan militer. Islam di kawasan ini berakulturasi dengan budaya lokal, sehingga melahirkan masyarakat Muslim yang ramah, toleran, dan menjunjung nilai moderasi (wasathi). Konsep ini dikenal sebagai Islam yang “jinak” dan “lembut,” menurut Azyumardi Azra. Hubungan antara Islam dan negara pun bervariasi: Malaysia dan Brunei menjadikan Islam sebagai dasar negara secara formal, Indonesia menjadikannya sebagai semangat dan sumber nilai hukum, meski tidak dicantumkan dalam konstitusi, sementara negara ASEAN lainnya cenderung sekuler. Model keberagamaan ini dinilai dapat menjadi contoh bagi negara lain dalam membangun harmoni antara agama, budaya, dan kehidupan berbangsa.

Hal ini berkaitan erat dengan sila ke-3 Pancasila, Persatuan Indonesia, karena menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi kekuatan pemersatu dalam masyarakat yang majemuk, tanpa menimbulkan konflik atau perpecahan. berkaitan juga dengan sila ke-5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) karena mencerminkan penghormatan terhadap keragaman budaya dan keadilan dalam menyebarkan ajaran agama tanpa paksaan, sehingga semua golongan dapat hidup rukun dan setara dalam kehidupan berbangsa.

Sumber: sindonews.com

3. Peristiwa 3 : Intimidasi terhadap jemaat Katolik yang sedang berdoa Rosario di Tangerang Selatan (Mei 2024)

Berkaitan dengan Sila ke 1 & 2

Mahasiswa Katolik digeruduk oleh warga yang membawa senjata tajam saat berdoa, mengalami ancaman dan kekerasan fisik.

Ini bertentangan dengan Sila ke 1 dan 2

Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu Tindakan intimidasi terhadap orang yang sedang menjalankan ibadah secara damai merupakan pelanggaran serius terhadap sila pertama Pancasila, yang menekankan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan menjamin kebebasan setiap warga negara dalam menjalankan keyakinan dan ibadahnya.

Sila Kedua : Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Kekerasan dan ancaman fisik yang dilakukan kepada orang lain yang sedang berdoa adalah bentuk perilaku yang tidak manusiawi dan jauh dari keadilan.

Sumber : https://inklusif-cideq.org/merajut-harapan-di-tengah-intimidasi-pemuda-katolik-tangerang-selatan/

4. Peristiwa 4 : "Menemukan Titik Temu: Ketuhanan dan Persatuan dalam Ceramah Pendeta Gilbert, 15 April 2024"

Berkaitan dengan Sila 1 & 3

Ceramah Pendeta Kristen Gilbert Lumoindong yang menyoroti kesamaan nilai-nilai dalam Islam dan Pancasila menjadi viral karena menegaskan bahwa ajaran Islam, khususnya tentang keesaan Tuhan, sejalan dengan sila pertama Pancasila: Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernyataan ini mematahkan anggapan bahwa Islam atau agama tertentu bertentangan dengan dasar negara, dan justru menunjukkan bahwa Pancasila mengakui dan menghormati nilai-nilai ketuhanan dari berbagai agama. Selain itu, dengan menekankan kesamaan nilai-nilai spiritual antar umat beragama, ceramah ini juga mencerminkan sila ketiga: Persatuan Indonesia, karena mendorong kerukunan, toleransi, dan kesatuan di tengah keberagaman agama di Indonesia.

Sumber : https://tirto.id/kasus-pendeta-gilbert-pasal-penistaan-agama-jangan-asal-lapor-gXVY

# data[].attributes.headline
Huruhara Politik Dinasti di Indonesia - Kelompok 4

# data[].attributes.subject
Huruhara Politik Dinasti di Indonesia - Kelompok 4