# data[].attributes.body
Nama Anggota Kelompok :

1. Anninaya Aufalina Arsyad (05)

2. Hani Nadiyatusy Syarifah (15)

3. M. Hasan Al Fikri (19)

4. Nanda Ronna Rokhima (26)

5. Sasmita Aufi Rodhia (32)

6. Willibrordus Vallen Danista P. (33)

REPUBLIK

Secara etimologi, istilah republik berasal dari bahasa Latin respublica. Res = milik

atau kepunyaan dan publica = umum (orang banyak). Secara harfiah republik adalah segala sesuatu yang menjadi milik atau kepunyaan orang banyak (umum). Istilah republik sebagai bentuk pemerintahan mulai dikenal pada zaman Romawi Kuno. Romawi yang awalnya berbentuk kerajaan berganti menjadi republik pada tahun 510 SM-264 SM. Sebagai suatu bentuk pemerintahan, republik mengandung pengertian sebagai penyelenggaraan pemerintahan atau negara yang dilaksanakan oleh dan untuk kepentingan umum. Atau sibgkatnya singkatnya penyelenggaraan pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat.

2 CIRI POKOK BENTUK PEMERINTAHAN REPUBLIK :

1. Berbentuk Republik Demokratis

Di sini, kekuasaan negara tidak terpusat di satu tangan atau satu lembaga, tetapi tersebar di berbagai organ negara. Struktur kekuasaan negara yang bersifat demokratis dapat dibangun berdasarkan suatu sistem pengorganisasian kekuasaan negara, yakni sistem pemencaran kekuasaan (desentralisasi kekuasaan). Sistem pemencaran kekuasaan dianggap dapat menjabarkan pokok pendirian atau asas kepentingan umum dalam negara berbentuk pemerintahan republik karena ada pembatasan kekuasaan.

2. Rakyat dilibatkan secara aktif penyelenggaraan negara

Keterlibatan rakyat merupakan suatu keharusan karena aspirasi rakyat dapat disalurkan kepada penguasa. Untuk itu, harus ada lembaga sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat, seperti lembaga referendum, partai politik, pemilihan umum, dan sebagainya. Dalam negara berbentuk pemerintahan republik, kedudukan rakyat adalah sebagai pelaku bukan penonton. Ini dapat terjadi jika rakyat diposisikan sebagai subjek yang memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan penyelenggaraan negara, bukan sebagai objek yang hanya memiliki

MONARKI

Secara etimologi, istilah monarkhi berasal dari kata monos-satu dan arkhein-memerintah. Secara harfiah, monarki dapat diartikan sebagai pemerintahan yang diselenggarakan oleh seorang penguasa. Monarki mengandung arti bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan, segenap kekuasaan negara dipusatkan di tangan penguasa sehingga kekuasaan penguasa bersifat mutlak. Doktrin yang melandasi kekuasaan raja yang bersifat mutlak adalah doktrin yang bersifat teokratis, yakni doktrin kedaulatan Tuhan. Raja yang bertahta dianggap sebagai wakil Tuhan.

Menurut Franz Magnis Suseno, doktrin ketuhanan merupakan legitimasi kekuasaan raja yang bersifat teokratis. Lama kelamaan, raja sebagai penguasa (kepala negara) dianggap identik atau sama dengan negara. Sebagai contoh, Raja Prancis, Louis XIV pernah menyatakan "L'etat c'est moi (Negara adalah saya).

Istilah monarki dianggap sama dengan pengertian kerajaan sehingga monarki dianggap sama dengan kerajaan.

Kekuasaan negara yang dipusatkan di tangan raja menghasilkan struktur organisasi negara yang sentralistis. Sistem ini menghasilkan watak pemerintahan yang otokratis.

Dalam monarki, pengisian pejabat-pejabat negara termasuk raja bersifat otokratis. Kepala negara ditetapkan oleh sekelompok orang. Maurice Duverger mengemukakan bahwa dalam sistem yang bersifat otokratis, pemilihan pejabat-pejabat negara dijauhkan dari rakyat karena pemerintah mengambil anggota-anggotanya dari lingkungan sendiri.

Dengan perkataan lain, kepala negara tidak berasal dari atau dipilih oleh rakyat, melainkan diwariskan secara turun-temurun dari raja kepada penggantinya yang berasal dari lingkungan keluarganya.

Joeniarto mengemukakan, "Jika kepala negaranya ditunjuk (pengangkatannya) berdasarkan keturunan atau pewarisan dari raja yang sebelumnya maka negaranya berbentuk monarchi."

Sistem pewarisan sebagai mekanisme pengisian jabatan kepala negara dalam suatu bentuk pemerintahan monarki berkaitan dengan masa jabatan kepala negara.

Dalam monarki, masa jabatan kepala negara tidak dibatasi oleh tenggang waktu. Seorang raja dapat memerintah seumur hidup, sepanjang masih mampu. Masa jabatan kepala negara yang tidak dibatasi oleh waktu dapat dipandang sebagai ciri ketiga bentuk pemerintahan monarki.

Adapun ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki adalah sebagai berikut.

1. Monarki dalam penyelenggaraan negara dipimpin oleh satu orang penguasa, yakni raja.

2. Raja memegang kekuasaan secara terpusat dan bersifat mutlak karena dianggap sebagai wakil Tuhan.

3. Raja memperoleh hak untuk bertahta karena kehendak Tuhan.

BENTUK-BENTUK MONARKI

A. Monarki Absolut

Raja adalah penguasa tunggal. Segenap kekuasaan negara berpusat di tangannya, sehingga kekuasaan raja bersifat absolut. Pemisahan fungsi (seperti diajarkan John Locke atau Monstesquieu) belum dikenal.

Contoh negara monarki absolut: Brunei Darussalam

Sifat mutlak kekuasaan raja perlahan mencair karena berbagai fungsi kenegaraan mulai melepaskan diri dari kekuasaan raja. Cabang kekuasaan negara yang pertama menjadi kekuasaan mandiri adalah kekuasaan kehakiman (peradilan).

Alasan pemisahan kekuasaan ini adalah karna raja tidak selalu menguasai peraturan atau hukum. Sedangkan urusan kehakiman (peradilan) berkaitan dengan persengketaan, dan persengketaan selalu berkaitan dengan peraturan (hukum), sehingga untuk menyelesaikan sengketa, raja harus memiliki pengetahuan hukum.

B. Monarki Konstitusional

Pengertian Monarki Konstitusional

Monarki konstitusional adalah sistem pemerintahan di mana seorang raja atau ratu berkuasa, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi atau hukum dasar negara. Dalam sistem ini, raja tidak memiliki wewenang absolut dan harus menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Ciri-ciri Monarki Konstitusional

- Kekuasaan Raja Terbatas: Raja tidak memiliki kekuasaan mutlak, melainkan hanya menjalankan tugas seremonial dan simbolis.

- Konstitusi Sebagai Landasan Hukum : Semua keputusan pemerintahan harus sesuai dengan konstitusi yang mengatur batasan dan tugas raja.

- Pemerintahan Dipimpin oleh Perdana Menteri: Kekuasaan eksekutif dipegang oleh perdana menteri yang dipilih secara demokratis melalui pemilu.

- Parlemen yang Kuat: Sistem pemerintahan lebih banyak dikendalikan oleh parlemen, yang memiliki kewenangan dalam membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah.

- Hak Rakyat Dijamin: Dalam monarki konstitusional, kebebasan sipil dan hak-hak warga negara dilindungi oleh hukum.

Peran monarki dalam monarki konstitusional

- Raja atau ratu berperan sebagai simbol nasional dan identitas nasional

- Raja atau ratu berperan dalam memelihara tradisi dan kebudayaan nasional

- Raja atau ratu berperan dalam menjaga kestabilan politik

Kelebihan dan Kekurangan Monarki Konstitusional

Kelebihan:

- Stabilitas politik lebih terjaga karena ada pemisahan yang jelas antara simbol negara (raja) dan pemerintahan eksekutif.

- Pemerintahan lebih demokratis karena rakyat memiliki perwakilan dalam parlemen.

- Hak-hak rakyat lebih terlindungi karena adanya konstitusi.

Kekurangan:

- Raja tetap memiliki biaya pemeliharaan yang besar meskipun tidak memiliki kekuasaan politik.

- Sistem ini bisa mengalami ketidakseimbangan jika konstitusi tidak ditegakkan dengan baik.

- Perubahan sistem pemerintahan bisa sulit dilakukan karena adanya tradisi kerajaan.

C. Monarki Parlementer

Monarki parlementer adalah sistem pemerintahan di mana raja hanya berperan sebagai simbol persatuan tanpa kekuasaan politik. Kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen.

Dalam sistem ini, parlemen memiliki kekuasaan penuh sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Parlemen dapat mengangkat dan memberhentikan kabinet kapan saja karena kabinet tidak memiliki masa jabatan tetap (unfixed executive system). Contoh negara dengan monarki parlementer adalah Inggris, Belgia, Swedia, dan Malaysia.

# data[].attributes.body
Nama Anggota Kelompok :

1. Alifa Naura R. (03)

2. Alnez Nurmada (04)

3. D'phita Ferraria A. (08)

4. Fachry Cahya F. (10)

5. Ferdinand Agung S. (12)

6. Zaim Ahsan H. (35)

# data[].attributes.body
Nama Anggota Kelompok :

1. Anninaya Aufalina Arsyad (05)

2. Hani Nadiyatusy Syarifah (15)

3. M. Hasan Al Fikri (19)

4. Nanda Ronna Rokhima (26)

5. Sasmita Aufi Rodhia (32)

6. Willibrordus Vallen Danista P. (33)

# data[].attributes.body
Nama Anggota Kelompok:

a. Aisha Vania Zada Mustafa ~ 01

b. Dhieya Syifa Hardiana ~ 07

c. Fatah Auliadana Sujatmoko ~ 11

d. Muhammad Alvin Sahlan Rizki ~ 18

e. Nurlaela Nanda Saputri ~ 28

f. Umi Risnawati ~ 33

# data[].attributes.body
Nama Kelompok :

1. Akun Fatat Aksol Ula (02)

2. Annisa Nur Hidayah (06)

3. Khilda Arifatul Faizah (16)

4. Muhammad Achdan Dzakia (17)

5. Muhammad Nayaka Andrialova (20)

6. Muhammad Zaky Ramadhan (23)

# data[].attributes.headline
TUGAS PENDALAMAN MATERI BENTUK NEGARA, BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

# data[].attributes.subject
TUGAS PENDALAMAN MATERI BENTUK NEGARA, BENTUK DAN SISTEM PEMERINTAHAN

# data[].attributes.body
PETUNJUK MENGERJAKAN TUGAS

1. Bagi kelas menjadi 6 kelompok kecil secara acak

2. Duduk sesuai dengan kelompoknya

3. Putar video youtube diatas dan cermati dengan seksama, kemudian diskusikan isi penjelasan video youtube bersama anggota kelompok sesuai dengan pembagian materi berikut:

a. Kelompok 1 dan 4: membahas bagian materi tentang BENTUK NEGARA

b. Kelompok 2 dan 5: membahas bagian materi tentang BENTUK PEMERINTAHAN

c. Kelompok 3 dan 6: membahas bagian materi tentang SISTEM PEMERINTAHAN

4. Materi hasil diskusikan tuangkan dalam PADLET dan presentasikan di depan kelas!

Selamat Belajar

# data[].attributes.attachment_link.title
Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Sistem Pemerintahan