# data[].attributes.body
Wilayah di mana hak kedaulatan ini diberlakukan dikenal sebagai yurisdiksi, bukan wilayah. Misalnya ZEE, Indonesia tidak memiliki kedaulatan penuh, tetapi memiliki hak untuk mengelola sumber daya alamnya, dan negara lain tidak diperbolehkan untuk mengeksploitasi sumber daya alam tersebut tanpa persetujuan Indonesia.

# data[].attributes.body
Geostationary Orbit (GSO) merupakan ruang yang berada di atas katulistiwa yang ruangnya sangat terbatas dan hanya menguntungkan untuk negara maju. Indonesia pernah memperjuang kan GSO untuk menjadi bagian wilayah Indonesia. Namun akhirnya perjuangan gagal dengan diratifikasinya Space Treaty 1967 oleh Indonesia

# data[].attributes.body
Diusung oleh negara maju, yang realitanya sangat merugikan untuk negara berkembanga dan terbelakang yang tidak memiliki teknologi untuk mengeksploitasi ruang angkasa.

# data[].attributes.body
mulai menjadi sorotan saat terjadi perang dingin antara unisoviet yang meluncurkan satelit sputnik dengan amerika serikat yang meluncurkan Apolonya. maka dari itu dikhawatirkan adanya upaya untuk meregulasi outerspace. negara boleh memanfaatkan luar angkasa dengan catatan untuk kepentingan riset dan akademik, serta dilarang untuk mengklaim wilayahnya pada outerspace.

# data[].attributes.body
1. Principle Non Appropriation
Non kepemilikan adalah prinsip yang menyatakan bahwa ruang angkasa beserata benda-benda langit merupakan milik umat manusia bersama, tidak dapat di klaim atau diletakkan di suatu kedaulatan negara.
2. Freedom Exploitation Principle
Ruang angkasa adalah zona bebas untuk di eksploitasi oleh semua negara sepanjang untuk tujuan damai.

# data[].attributes.body
1. international Communication Union (ITU), UNESCO, etc.
2. International Civil Aerial Organization (ICAO)

# data[].attributes.body
Prinsip-prinsip mengenai luar angkasa dijabarkan dalam Space Treaty 1967.

# data[].attributes.body
Untuk kepentingan bersama, dan juga untuk kepentingan riset. Bahkan telah didaftarkan menjadi Common Heritage atau warisan bersama

# data[].attributes.body
Berdasar pada 1991 Arctic Environmental Protection Strategy dan juga Arctic Council 1996, yang digagas oleh Finlandia

# data[].attributes.body
Dibuat karena beberapa negara mengklaim bahwa Antartika adalah salah satu teritorial mereka. Hingga pada akhirnya kepemilikan wilayah ini dimanfaatkan untuk bersama dan juga untuk riset

# data[].attributes.headline
Ruang Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

# data[].attributes.subject
Ruang Udara di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)

# data[].attributes.body
Wilayah bebas yang menjadi bagian dari kedaulatan Indonesia dari adanya konsekuensi diakuinya hak negara kepulauan dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

# data[].attributes.headline
Flight Information Region (FIR) dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944

# data[].attributes.subject
Flight Information Region (FIR) dalam Pasal 9 Konvensi Chicago 1944

# data[].attributes.body
Menyatakan setiap negara berhak menerapkan wilayah yang dinyatakan terlarang untuk penerbangan baik untuk keperluan militer ataupun keselamatan publik.

# data[].attributes.body
Berdasar pada Antarctic treaty atau Washington treaty pada tahun 1959.
Yang ditanda tangani oleh, Amerika serikat, Uni soviet, Argentina, Chile, New zealand, Inggris, Australia, France dan juga Norway

# data[].attributes.body
Pada 28 Oktober 2014 pesawat sipil Singapura jenis 9L membawa pelajar, terbukti masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin. Pesawat ini dipaksa turun oleh TNI AU di pangkalan Udara Supadio, Pontianak dan dikenakan denda Rp60 juta berdasarkan keputusan Dirjen Perhubungan Udara.

# data[].attributes.body
a. Tindakan-tindakan yang dapat memengaruhi perdagangan jasa angkutan udara, terjadwal ataupun tidak, dan jasa pendukung lainnya.
b. Persetujuan GATS berlaku untuk:
* aircraft repair & maintenance services
* the selling & marketing of air transport services
* CRS service

# data[].attributes.headline
General Agreement on Trade in Services (GATS) dalam Chicago Convention on International Civil Aviation 1944

# data[].attributes.subject
General Agreement on Trade in Services (GATS) dalam Chicago Convention on International Civil Aviation 1944

# data[].attributes.body
Mengenai pengaturan jasa angkutan udara internasional, perjanjian bilateral antara negara kolong satu sama lain.

# data[].attributes.headline
Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944

# data[].attributes.subject
Pasal 1 Konvensi Paris 1919 yang dikuatkan oleh Konvensi Chicago 1944

# data[].attributes.body
Menegaskan negara memiliki kedaulatan yang penuh & ekslusif atas ruang udaranya (tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat asing)

# data[].attributes.body
1. Laut Teritorial merupakan bagian wilayah negara : 12 mil-laut
2. Zona Tambahan ialah negara mempunyai yurisdiksi tersendiri secara khusus : 24 mil-laut
3. Zona Ekonomi Eksklusif : 200 mil-laut
4. Landas Kontinen : sekitar 200 – 350 mil-laut maupun hingga 100 mil-laut dari kedalaman 2.500 meter.

# data[].attributes.headline
Zona laut dapat dibedakan berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 : 

# data[].attributes.subject
Zona laut dapat dibedakan berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 : 

# data[].attributes.body
kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereign rights) adalah dua hal yang berbeda sesuai dengan konteks hukum internasional.

# data[].attributes.body
Menjadi tetangga yang baik, tidak saling berkonflik karena kekuasaan wilayah

# data[].attributes.body
Negara yang paling efektif dalam mengelola

# data[].attributes.body
Menggunakan batasan wilayah bekas  kolonial atau penjajahan

# data[].attributes.headline
Yurisdiksi teritorial adalah yurisdiksi yang terkait dengan wilayah di mana pengadilan tertentu memiliki atau dapat menjalankan kewenangannya.

# data[].attributes.subject
Yurisdiksi teritorial adalah yurisdiksi yang terkait dengan wilayah di mana pengadilan tertentu memiliki atau dapat menjalankan kewenangannya.