# data[].attributes.body
1. Pemerintah bersifat otoriter sehingga semua kegiatan masyarakat diatur oleh tindakan periode orde baru dalam politik luar negeri akibatnya masyarakat tidak bisa leluasa dalam berkarya.

2. Pada masa Orde Baru atmosfir politiknya tidak sehat karena hanya ada satu partai lambang kekuasaan absolut sedangkan yang dua hanya sebagai tambahan saja agar Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Hal ini berdampak pada gagalnya pendidikan berpolitik pada masa itu.

3. Perwakilan rakyat hanya sebagai lambang saja, karena pada dasarnya hanya untuk melanggengkan kekuasaan saat itu, dampaknya rakyat Indonesia tidak bisa memilih presiden yang sesuai dengan hati nuraninya.

4. Di bidang ekonomi, orang-orang tertentu yang berada dilingkungan sekitar para penguasa akan bisa menikmati kemudahan berbisnis hingga menggurita. Korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela dimana-mana. Dampaknya orang-orang menghalalkan berbagai cara agar tujuannya tercapai.

# data[].attributes.body
1. Masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan. Program pemerintah bernama Pelita atau Pembangunan Lima Tahun, terus menerus menyambung mulai dari Pelita I hingga Pelita VI sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

2. Pembangunan Lima Tahun selama 32 tahun banyak menitik beratkan pada sektor pertanian mengingat negara Indonesia adalah negara agraris, hal ini sempat membuahkan hasil manis dimana Indonesia bisa berswasembada beras.

3. Dampak dari swasembada beras ini adalah makin sejahteranya para petani di desa. Hal ini otomatis menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.

4. Penyebaran Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas di hampir semua wilayah di Indonesia membuat masyarakat mudah mendapat pelayanan kesehatan.

# data[].attributes.body
-Pelunasan Hutang Luar Negeri

Kebijakan tersebut ditempuh agar Indonesia mendapat kepercayaan dari negara lain ketika akan mengajukan program hutang sebagai modal pemerintahan Orde Baru.

-UU Penanaman Modal Asing (PMA)

Melalui UU PMA Orde Baru ingin menjalin kedekatan dengan negara-negara maju melalui sektor ekonomi.

-UU Penanaman Modal Dalam Negeri

Kebijakan ini bertujuan untuk mengalirkan investasi dari pemodal-pemodal dalam negeri untuk perusahaan di Indonesia.

# data[].attributes.body
1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR pada tanggal 28 September 1966.

2. Memperkuat Kerja Sama Regional dan Internasional

-Turut serta dalam pembentukan ASEAN.
-Mengirimkan kontigen Garuda dalam misi perdamaian.
- Ikut berperan dalam KTT Non Blok.
-Berperan dalam Organisasi Konfrensi Islam (OKI)

Kehidupan Ekonomi (Trilogi Pembangunan)

-pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi .
-pemerataan pembangunan dan hasil hasilnya menuju keadaan terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
-stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

# data[].attributes.body
1. Kebijakan Pemilu 1971

Pemilu sudah diatur oleh SI MPR 1967.

2.  Penyederhanaan Politik

Partai Persatuan Pembangun, Partai Persatuan Indonesia, Golongan Karya.

3. Dwifungsi ABRI

Sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik.

4. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4)

Memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila.