# data[].attributes.body
1. Gerakan Benteng
2. Nasionalisasi perusahaan asing
3. Sistem ekonomi Ali-Baba

# data[].attributes.body
a. Pemikiran Ekonomi Nasional : digagas oleh menteri keuangan pada masa demokrasi liberal, Soemitro Djojohadikusumo mewujudkan Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) atau sering disebut plan Soemitro.
b. Sistem Ekonomi Liberal : Pemerintah Indonesia berupaya melepaskan ikatan ekonomi dengan pemerintah Belanda melalui beberapa upaya yaitu perundingan Finansial Ekonomi (Finek), biro perancangan keuangan, rencana pembangunan lima tahun (RPLT).

# data[].attributes.body
Kegagalan konstituante disebabkan oleh
1. Perdebatan berlarut-larut dalam konstituante
2. Adanya perselisihan antarpartai
3. Munculnya desakan untuk memberlakukan kembali UUD 1945

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
Sejarah Pemilu 1955, Kegagalan Konstituante Menyusun UUD Baru - Pada masa-masa awal kemerdekaan, keadaan Indonesia memang masih sangat labil. Gejolak terjadi pada beberapa daerah dengan beragam masalah yang bisa menjadi pemciunya. Pada tahun 1955, yang merupakan tahun yang sangat bersejarah karena pada tahun tersebut terselenggarapemilu pertama Indonesia, adalah suatu moment yang sangat krusial bagi peletakan dasar demokrasi di Indonesia. Meski menggelarpemilu 1955 adalah suatu prestasi besar bagi inegara yang masih baru, namun ternyata Pemilu 1955 adalah hanya sebuah awal dari perjalanan yang sangat panjang bagi Indonesia. Keadaan pasca Pemilu 1955 sendiri sebenarnya belum bisa dikatakan sepenuhnya stabil dan bagus karena masih ada beberapa gejolak yang terjadi pada beberapa lapisan masyarakat.

Pemilihan umum yang bertujuan untuk memilih anggota konstituante dan memilih anggota dewan perwakilan rakyat. Konstituante yang memiliki tugas untuk merumuskan UUD yang baru sebagai pengganti UUDS 1950, ternyata belum bisa menyelesaikan tugasnya. Anggota Konstituante mulai bersidang pada tanggal 10 November 1956, namun sampai ada tahun 1958 anggota Konstituante belum bisa menunjukkan kemampuan performa yang optimal. Sidang yang digelar oleh anggota Konstituante selalu diwarnai dengan perdebatan yang panjang dan sengit. Sehingga tentu saja hal ini membuat kinerja dari konstituante tidak optimal dan kesepakatan dalam merumuskan UUD selalu menemui jalan buntu. Keadaan seperti ini kemudian membawa negara dalam situasi krisis politik yang berkepanjangan. Ditambah lagi dengan gejala pemberontakan yang mulai muncul di beberapa daerah seperti pemberontakan PRRI dan Permesta.

Meski keadaan negara semakin genting, namun kenyataannya konstituante belum akan segera merampungkan tugasnya. Dewan masih terlalu larut dalam perdebatan mengenai UUD yang akan diberlakukan di Indonesia dan masalah dasar negara Indonesia. Keadaan pasca Pemilu 1955 ini ternyata sangat berbahaya untuk keberlangsungan bernegara dan berbangsa bagi Indonesia sendiri. Kemudian, dalam keadaan yang masih krisis seperti itu, Presiden Soekarno pada tanggal 22 April 1959 mengambil tindakan dan mengusulkan dalam pidatonya untuk menetapkan UUD 45 menjadi Undang Undang Dasar Republik Indonesia yang tetap.

KOnstituante pun kemudian tanggap atas usulan dari Presiden Soekarno dan segera mengadakan pemungutan suara dalam rangka menerima atau menolak usulan tersebut. Namun proses pemungutan suara pada tanggal 29 Mei 1959 pun kemudian tidak bisa mencapai kuorum karena banyaknya anggota yang mangkir. Dan keadaan ini tentu membuat sidang konstituante tidak bisa berjalan lagi. Beberapa kali sidang kerap macet karena jumlah anggota tidak mencapai kuorum, sehingga guna mengatasi kemacetan, konstituante memutuskan untuk reses. Namun ternyata reses tersebut merupakan reses selama lamanya, dan keadaan yang semakin berat ini tentu sangat berbahaya bagi negara Indonesia. TNI melalui Letnan Jenderal A.H. Nasution, mengeluarkan larangan itu dikeluarkan atas nama pemerintah.

Larangan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Soekarno dengan mengeluarkan suatu dekrit. Dekrit Presiden ini kemudian berakibat kepada pembubaran konstituante dan pemberlakuakn kembali UUD 1945. Tindakan yang diambil oleh Presiden tersebut ternyata mendapat sambutan dari kalangan militer, semua politisi, dan masyarakat yang telah jenuh dengan tidak kunjung selesainya krisis politik dan ekonomi. Keadaan pasca pemilu pertama Indonesia memang sebenarnya sangat riskan dan krisis untuk keberlangsungan bernegara. Jika salah ambil kebijakan dan solusi, maka perpecahan dan kehancuran Indonesia yang baru saja didapatkan tidak menutup kemungkinan akan hilang begitu saja.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
kegagalan konstituante menyusun uud baru

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
sejarah indonesia dahulu: sejarah pemilu 1955

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
kegagalan konstituante menyusun uud baru

# data[].attributes.attachment_link.title
Sejarah Pemilu 1955, Kegagalan Konstituante Menyusun UUD Baru

# data[].attributes.attachment_link.description
Sejarah Pemilu 1955, Kegagalan Konstituante Menyusun UUD Baru - Pada masa-masa awal kemerdekaan, keadaan Indonesia memang masih sangat labil. Gejolak terjadi pada beberapa daerah dengan beragam masalah yang bisa menjadi pemciunya. Pada tahun 1955, yang merupakan tahun yang sangat bersejarah karena pada tahun tersebut terselenggarapemilu pertama Indonesia , adalah suatu moment yang sangat krusial bagi peletakan dasar demokrasi di Indonesia.

# data[].attributes.body
Merupakan pemilu pertama di Indonesia yang terselenggara pada kabinet Burhanuddin Harahap. Dijuluki sebagai pemilu paling demokratis yang dilaksanakan di Indonesia.

# data[].attributes.attachment_link.title
Pemilu Tahun 1955 dan 1999 Dianggap Paling Demokratis, Benarkah? - Teras.ID

# data[].attributes.attachment_link.description
Pemilu Tahun 1955 dan 1999 Dianggap Paling Demokratis, Benarkah? KRJOGJA.COM | 16/04/2019 12:50 Pemilu Tahun 1955 SATU dekade paska merdeka, situasi negara Indonesia masih tidak stabil, baik itu politik, keamanan, dan juga ekonomi. Satu hal yang mendasar dilakukan pemerintah saat itu adalah berusaha mengubah sistem ekonomi kolonial dengan ekonomi nasional.

# data[].attributes.body
Sistem ini dibutuhkan sebagai lembaga parlemen yang berfungsi sebagai perwakilan rakyat

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
KOMPAS.com - Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu.

Sistem pemerintahan Liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959 ditandai dengan tumbuhnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer.

Pada masa Demokrasi Liberal tercetus beberapa partai yang menarik perhatian kalangan rakyat.

Pemilu pada masa Demokrasi Liberal ini patut dibanggakan lantaran berhasil diselenggarakan dengan aman, jujur, serta adil.

Partai-partai yang ada di masa Demokrasi Liberal sebagai berikut.
Baca juga: Revolusi Neolitik: Pengertian, Teori Pendukung, dan Hasil Kebudayaan
Anggota DPR

Anggota Konstituante

Pemilihan umum untuk anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 15 Desember 1955.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email
Baca juga: Devide et Impera: Asal-usul dan Upaya-upayanya di Nusantara
Baca juga: Perumusan Naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Referensi:

Hakiki,P. (2018). Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1949-1959. Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi.

Departemen Penerangan. (1954). Kepartaian dan Parlementeria Indonesia. Indonesia Departemen Penerangan: Kementerian Penerangan.hlm 701.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
partai-partai pada masa demokrasi liberal

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
partai-partai pada masa demokrasi liberal

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
partai-partai pada masa demokrasi liberal

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
partai-partai pada masa demokrasi liberal

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
partai-partai pada masa demokrasi liberal

# data[].attributes.attachment_link.title
Partai-partai pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.attachment_link.description
KOMPAS.com - Demokrasi Liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Sistem pemerintahan Liberal berlaku antara tahun 1949 sampai 1959 ditandai dengan tumbuhnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Pada masa Demokrasi Liberal tercetus beberapa partai yang menarik perhatian kalangan rakyat. Pemilu pada masa Demokrasi Liberal ini patut dibanggakan lantaran berhasil diselenggarakan dengan aman, jujur, serta adil.

# data[].attributes.body
Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastroamidjojo II, Kabinet Djuanda

# data[].attributes.body
Mengatasi masalah keuangan, menembus blokade Belanda, menyelenggarakan konferensi ekonomi, membentuk planning board, melaksanakan kasimo plan, membentuk persatuan tenaga ekonomi (PTE), melaksanakan program pinjaman nasional.

# data[].attributes.body
1. Hiperinflasi disebabkan oleh peredaran
mata uang jepang yang tidak terkendali.
2. Blokade ekonomi negara oleh Bleanda
pada November 1945 dilakukan dengan
menutup akses-akses perdagangan
Indonesia.
3. Kekosongan kas negara sebagai akibat
dari blokade ekonomi yang dilakukan
Belanda.

# data[].attributes.body
Pada awal kemerdekaan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial dimana Presiden mempunyai kekuasaan yang sangat besar. Sistem pemerintahan ini mengalami banyak pertentangan sehingga tidak bertahan lama.

# data[].attributes.body
KNIP menjadi salah satu organisasi yang berperan besar terhadap pertentangan pemerintahan presidensial dan mendorong digantikannya dengan sistem pemerintahan parlementer.

# data[].attributes.body
Pemerintah akhirnya mengeluarkan maklumat pemerintah, 14 November 1945 yang menyetujui pengubahan sistem pemerintahan menjadi sistem parlemeneter dengan perdana menteri yaitu Sutan Syahrir.