# data[].attributes.attachment_link.title
Hal apa yang paling anda rindukan saat ini 

# data[].attributes.body
Tidak ada

# data[].attributes.body
Saya sedang merindukan orang tua

# data[].attributes.body
Tidak ada

# data[].attributes.body
tidak ada

# data[].attributes.body
Rindu nenek di kampung

# data[].attributes.body
Tidak ada

# data[].attributes.body
tidak ada

# data[].attributes.body
Tidak ada

# data[].attributes.body
saya merindukan kaka saya

# data[].attributes.body
Tidak ada (\_/)

(°_°)

# data[].attributes.body
Sayaaa Rinduu Seorang Ayahh

# data[].attributes.body
saya rindu keluarga saya yang dulu

# data[].attributes.body
Rindu rindu

# data[].attributes.body
PERDA (Peraturan Daerah) dan Perkada

PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

PERDA Retribusi Pasar Grosir dan/ Atau Pertokoan.

PERDA Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PERDA Perizinan dan Rekomendasi Usaha Kegiatan Lingkungan Hidup.

PERDA Kebersihan & Ketertiban Umum.

PERDA Administrasi Kependudukan.

# data[].attributes.body
PERPRES

Kedudukan, tugas, dan fungsi

Organisasi

Unit Pelaksana Teknis

Tata kerja

Pendanaan

Penanaman modal

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

# data[].attributes.body
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.

# data[].attributes.body
rindu nasi goreng spesial

# data[].attributes.body
Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal

Perpres Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perpres Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian Acara Kenegaraan

Perpres Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Kinerja Hakim dan ASN MA

# data[].attributes.body
UUD no 1

Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara.

# data[].attributes.body
UU/PERPPU

Perppu 2/2022 tentang Ciptaker. ...

Perppu 1/2022 tentang Pemilu.

Perpu 2/2020 tentang Pilkada. ...

Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara di Kala Pandemi.

Perppu 2/2017 tentang Ormas.

Perppu 1/2017 tentang Kepentingan Pajak.

# data[].attributes.body
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 – Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 – Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

# data[].attributes.body
Perpres adalah singkatan dari Peraturan Presiden, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Perpres dibuat untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.

# data[].attributes.body
TAP MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah putusan MPR yang bersifat penetapan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelum amandemen UUD 1945, TAP MPR merupakan peraturan perundangan yang berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.

Berikut ini adalah beberapa contoh TAP MPR:

TAP MPR Nomor VI Tahun 1973

Berisi konsep wawasan nusantara yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah satu kesatuan Negara Indonesia, di mana pun berada.

TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998

Berisi bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

# data[].attributes.body
TAP MPR

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, atau disingkat Ketetapan MPR atau TAP MPR, adalah bentuk putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking).

# data[].attributes.body
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah putusan MPR yang bersifat penetapan dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Sebelum amandemen UUD 1945, TAP MPR merupakan peraturan perundangan yang berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.

Berikut ini adalah beberapa contoh TAP MPR:

TAP MPR Nomor VI Tahun 1973

Berisi konsep wawasan nusantara yang menjelaskan bahwa warga negara Indonesia adalah satu kesatuan Negara Indonesia, di mana pun berada.

TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998

Berisi bahwa Pancasila harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara.

TAP MPR Nomor XI/MPR/1998

Berisi rekomendasi arah kebijakan untuk mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

TAP MPR Nomor II/MPR/1978

Menugaskan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengusahakan agar Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

TAP MPR XXV/MPRS/1966

Berisi tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) dan larangan menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis-Marxisme-Leninisme.

Pada masa reformasi, TAP MPR tidak lagi termasuk urutan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, pada tahun 2011, TAP MPR kembali menjadi peraturan perundangan yang berada di bawah UUD 1945.

# data[].attributes.body
Perpres adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.27 Okt 2023

# data[].attributes.body
Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadurkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun, sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,[1] sebagai berikut:

Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

# data[].attributes.body
Contoh Peraturan Daerah (Perda) Provinsi adalah:

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi

Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Penyelenggaraan Perhubungan Dan Telekomunikasi

Perda Provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Materi muatan Perda Provinsi antara lain: Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Menampung kondisi khusus daerah, Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Aspirasi masyarakat daerah, Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung.

# data[].attributes.body
Pasal dalam Undang-Undang (UU) yang mengatur tentang bullying adalah Pasal 76C UU 35/2014. Pasal ini mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan, membiarkan, menempatkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

# data[].attributes.body
PERDA Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

PERDA Retribusi Pasar Grosir dan/ Atau Pertokoan.

PERDA Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

PERDA Perizinan dan Rekomendasi Usaha Kegiatan Lingkungan Hidup.

PERDA Kebersihan & Ketertiban Umum.

PERDA Administrasi Kependudukan.

# data[].attributes.body
Fikri: Peraturan Daerah (Perda) tentang lingkungan hidup adalah salah satu peraturan yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berikut adalah beberapa contoh Perda tentang lingkungan hidup:

Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Selain Perda, ada juga peraturan lain yang mengatur tentang lingkungan hidup, seperti:

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pencemaran Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

# data[].attributes.body
Ketetapan MPR atau disingkat TAP MPR merupakan bentuk putusan MPR yang berisi hal-hal yang bersifat penetapan (beschikking). Dahulu sebelum perubahan atau amandemen UUD 1945, Ketetapan MPR merupakan Peraturan Perundangan yang secara hirarki berada di bawah UUD 1945 dan di atas Undang-Undang.

# data[].attributes.body
Perpres ini mengatur tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan: 1) Perusahaan Platform Digital; 2) kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers; 3) komite; dan 4) pendanaan.

# data[].attributes.body
Mancing belut listrik 😂

# data[].attributes.body
era covid-19

# data[].attributes.body
era covid-19

# data[].attributes.body
Tidak ada

# data[].attributes.body
Saya rindu Jalan jalan Bersama orang tuaa

# data[].attributes.body
91N444

# data[].attributes.body
Saya rindu masa masa blajar bawa motor

# data[].attributes.body
Ingin kembali ke masa kecil dimana, saya selalu diberi perhatian dari keluarga

# data[].attributes.body
Inggin kembali ke masa kecil lagi

# data[].attributes.body
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi negara Indonesia yang berisi norma-norma, aturan-aturan, dan ketentuan-ketentuan yang harus ditaati oleh seluruh warga negara, lembaga negara, dan pemerintah:

UUD 1945 merupakan hukum dasar tertinggi di Indonesia.

UUD 1945 memuat cita-cita, dasar-dasar, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional.

UUD 1945 menjadi perwujudan dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila.

UUD 1945 berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa hukum dan peraturan yang lebih rendah sesuai dengan UUD 1945.

UUD 1945 diadopsi oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945.

UUD 1945 terdiri dari Pembukaan dan pasal-pasal. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari 4 alinea, di mana alinea keempat memuat rumusan Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki wewenang untuk mengubah UUD 1945.

# data[].attributes.body
Nama pirna

Kelas 11 atph

Ppkn

# data[].attributes.headline
Perpres 99/2017 Bakal Jadi Landasan Kebijakan Perencanaan Gerakan PKK. SAMARINDA– Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 99/2017 disebut bakal menjadi landasan kebijakan perencanaan Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

# data[].attributes.subject
Perpres 99/2017 Bakal Jadi Landasan Kebijakan Perencanaan Gerakan PKK. SAMARINDA– Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No 99/2017 disebut bakal menjadi landasan kebijakan perencanaan Gerakan Pemberdayan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

# data[].attributes.body
Xl atph

# data[].attributes.body
Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar

# data[].attributes.body
Contoh nyata penerapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam kehidupan sehari-hari adalah:

Gotong royong dan tidak mendiskriminasi

Menjaga sarana dan prasarana yang disediakan negara

Bersikap rendah hati dan tidak mementingkan diri sendiri

Mengikuti kegiatan nasional untuk meningkatkan rasa nasionalisme

Menghargai warga negara lain yang memiliki hak yang sama

Berpartisipasi untuk mengamankan negara

Menjunjung hukum dan pemerintahan

Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

Ikut serta dalam upaya pembelaan negara

UUD 1945 juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk memastikan bahwa norma hukum yang lebih rendah sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.

# data[].attributes.body
• Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penanaman Modal

• Perpres Nomor 10 Tahun 2013 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013

• Perpres Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

• Perpres Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional

• Perpres Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Berbasis Elektronik

• Perpres Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Tata Pakaian Acara Kenegaraan

• Perpres Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Kinerja Hakim dan ASN MA

# data[].attributes.body
UUD Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya