# data[].attributes.headline
Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Kondisi Kehidupan Indonesia Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Pemerintahan negara Indonesia memang sudah terbentuk beserta alat kelengkapan negara tetapi masih banyak kekurangan di awal kemerdekaan. Kondisi politik Indonesia pada masa awal kemerdekaan masih belum stabil. Mengingat ada berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masa itu.

Faktor Internal :

Adanya persaingan antar partai politik yang berbeda ideologi untuk menjadi partai yang paling berpengaruh di Indonesia.

Gangguan keamanan dalam negeri yang mengancam disintegrasi bangsa.

Bangsa Indonesia masih mencari sistem pemerintahan yang cocok sehingga terjadi perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi Parlementer.

Faktor Eksternal :

Kedatangan Sekutu (Inggris) yang di boncengi NICA (Belanda) yang ingin kembali menjajah Indonesia, menimbulkan pertempuran di berbagai daerah.

Jepang masih mempertahankan status quo pada wilayah Indonesia sampai Sekutu datang sehingga sering terjadi peperangan antara rakyat Indonesia dan tentara Jepang.

# data[].attributes.headline
Politik Bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Politik Bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Pembentukan Alat Kelengkapan Negara :

1. Pembentukan Lembaga Kementrian (Departemen).

2. Pembentukan Komite Nasional Indonesia dan Daerah.

3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara.

4. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di Daerah.

Pembentukan Provinsi di Seluruh Wiayah Indonesia
Pada awalnya wilayah Indonesia dibagi 8 provinsi dan mengangkat Gubernur sebagai kepala daerah. Gubernur-gubernur yang diangkat antara lain Provinsi Sumatra, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Sunda Kecil (Nusa Tenggara), Provinsi Maluku, Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan.

Perubahan Sistem Presidensial ke Parlementer
Para pemimpin bangsa berjuang untuk memilih sistem pemerintahan yang paling cocok untuk bangsa Indoensia. Sjahrir kemudian mengajukan Maklumat KNIP No. 5 tanggal 11 November 1945 yang isinya pembentukan kabinet yang bekerja kolektif yang dipimpin perdana menteri . Perdana Menteri ditunjuk oleh kepala negara. Format itu disetujui oleh Presiden Soekarno. Akhirnya pada tanggal 14 November 1945 terbentuk kabinet RI dengan Sutan Sjahrir sebagai perdana menter. Dari sini Indonesia mulai mengubah sistem pemerintahan dari Presidensial ke Parlementer.

Perpindahan Ibu Kota Negara
Sampai dengan awal tahun 1946, keadaan ibukota negara sudah semakin kacau, pemerintah terus didesak dan diteror oleh kekuasaan asing. Oleh karena itu pemerintah merencanakan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Jakarta. Akhirnya Ibu Kota pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Januari 1946.

Konflik Indonesia – Belanda hingga Pengakuan Kedaulatan
Kedatangan pasukan sekutu yang diboncengi NICA (Belanda) menimbulkan perlawanan rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama kurang lebih satu tahun Inggris sebagai bagian dari tentara Sekutu telah berhasil menduduki beberapa kota dan daerah kemudian diserahkan kepada Belanda berdasakan kesepakatan dalam Civil Affair Agreement. Untuk mendapatkan kembali daerah daerah yang diduduki, Bangsa Indonesia menempuh jalan peperangan dan perundingan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui :

1. Perundingan Linggajati.

2. Menghadapi Agresi Miter Belanda I.

3. Perundingan Renville.

4. Menghadapi Agresi Militer Belanda II.

5. Perundingan Room Roijen.

6. Melaksanakan Konferensi Inter Indonesia sebelum mengikuti KMB.

7. Mengikuti Konferensi Meja Bundar (KMB).

Berdirinya Republik Indonesia Serikat (RIS)
lahir atas hasil konferensi Meja Bundar (KMB) yang dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 2 November 1949. Pada saat itu Republik Indonesia Serikat (RIS) terbagi kedalam 7 negara bagian dan 9 satuan kenegaraan yang kemudian memisahkan masing-masing kekuasaan daerah. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berbentuk negara federal memecah belah persatuan bangsa.

Pembubaran RIS dan Kembali ke NKRI
Pada Januari 1950 muncul gagasan untuk pembubaran RIS dan hal tersebut disikapi positif oleh negara-negara bagian termasuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Untuk kembali ke NKRI tidak mudah, pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) beserta parlemen-parlemen yang ada didalamnya tidak memiliki hak dan wewenang untuk membubarkan karena untuk merubah bentuk sebuah negara memerlukan undang-undang dan tidak bertentangan dengan bentuk negara sebelumnya. Maka dari itu dibentuklah sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Serikat (RIS) tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan yang menjadi UU darurat nomor 11 tahun 1950 yang kemudian menjadi dasar hukum penggabungan negara-negara bagian Republik Indonesia Serikat (RIS).

# data[].attributes.headline
Ekonomi Bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.subject
Ekonomi Bangsa Indonesia pada Awal Kemerdekaan

# data[].attributes.body
Kondisi Ekonomi Indonesia Awal Kemerdekaan
Keadaan ekonomi Indonesia pada akhir kekuasaan Jepang dan pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Latar belakang keadaan yang kacau tersebut disebabkan karena : Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar. Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950
Terjadi Inflasi yang sangat tinggi Inflasi tersebut dapat terjadi disebabkan karena :  Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali. Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar. Republik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Adanya Blokade ekonomi dari Belanda
Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluarmasuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhanpelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945.

Kekosongan Kas Negara
Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya belum ada sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

Kebijakan Pemerintahan Menghadapi Buruknya Kondisi Ekonomi Indonesia
Konferensi Ekonomi Februari 1946, Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, Pinjaman Nasional, Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah RI. Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948, Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi dengan mengurangi Angkatan perang Rencana Kasimo (Kasimo Plan), Inti dari Kasimo Plan adalah untuk meningkatkan kehidupan rakyat dengan meningkatkan produksi bahan pangan. Membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE), Mencetak Oeang Republik Indonesia (ORI).

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (

# data[].attributes.headline
Perkembangan Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Perkembangan Kehidupan Politik Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Sistem Pemerintahan Pada Masa Demokrasi Liberal
Indonesia sampai dengan tahun 1950an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai satu tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Sejak saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Namun pelaksanaan sistem parlementer ini tidak diikuti dengan perubahan UUD. Baru pada masa Republik Indonesia Serikat pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh Konstitusi, yaitu Konstitusi RIS. Begitu juga pada masa Demokrasi Liberal, pelaksanaan sistem parlementer dilandasi oleh UUD Sementara 1950 atau dikenal dengan Konstitusi Liberal.

Pelaksanaan Pemerintahan Masa Demokrasi Liberal
Tahun 1950-1959 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pada masa ini terjadi pergantian kabinet, partai-partai politik terkuat mengambil alih kekuasaan. PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat dalam DPR (Parlemen). Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi secara bergantian memegang hegemoni poltik dalam empat kabinet yang pernah berlaku.

Sistem Kepartaian
Masa Demokrasi Liberal di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tampuk kekuasaan. Hal tersebut membawa dampak terganggunya stabilitas nasional di berbagai bidang kehidupan.

# data[].attributes.headline
Perkembangan Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.subject
Perkembangan Kehidupan Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal

# data[].attributes.body
Pemikiran Ekonomi Nasional
Soemitro Djojohadikusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakekatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus sesegera mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi, pemerintah hendaknya membantu dan membimbing para pengusaha tersebut dengan bimbingan konkret dan bantuan pemberian kredit. Jika usaha ini berhasil maka secara bertahap pengusaha pribumi akan dapat berkembang maju dan tujuan mengubah struktur ekonomi kolonial di bidang perdagangan akan berhasil.

Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Menteri Keuangan, Syafrudin Prawiranegara, mengambil kebijakan memotong uang dengan memberlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal Rp2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafrudin.