# data[].attributes.body
Tantangan yang dihadapi dalam penerapan demokrasi dan negara hukum di Indonesia, antara lain:

Akses informasi dan pendidikan politik yang tidak setara: Studi BPS pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat literasi politik di Indonesia masih rendah.

Pelanggaran HAM: Banyaknya tindakan pelanggaran HAM di Indonesia.

Minimnya pelibatan aspirasi publik: Aspirasi publik terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) belum banyak dilibatkan.

UU ITE yang menyulitkan pejuang HAM: UU ITE dianggap menyulitkan pejuang HAM.

Perpu yang tidak dilandaskan kajian objektif: Beberapa Perpu diterbitkan tanpa kajian yang objektif.

Politikus memanfaatkan isu-isu SARA: Politikus memanfaatkan isu-isu SARA untuk menyerang lawan politiknya.

Fenomena anti Pancasila: Fenomena anti Pancasila terjadi di kalangan aparat sipil negara (ASN) dan publik.

Penurunan dukungan terhadap Pancasila: Dukungan publik terhadap Pancasila mengalami penurunan dari 85,2% pada tahun 2005 menjadi 75,3% pada tahun 2018.

# data[].attributes.body
Demokrasi kedaulatan rakyat yang di anut Indonesia dalam demokrasi kerakyatan, rakyat memiliki hak dan kekuasaan untuk menentukan paham akan roda pemerintahan kehidupan

# data[].attributes.headline
Kelompok 7 : Khofiyatu rahmah & Mu'alim basyri 

# data[].attributes.subject
Kelompok 7 : Khofiyatu rahmah & Mu'alim basyri 

# data[].attributes.body
Beberapa contoh demonstrasi yang menjunjung tinggi HAM di Indonesia, antara lain:

Demonstrasi mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta pada 12 Februari 2024. Dalam demonstrasi ini, mahasiswa menuntut pemerintah untuk menghentikan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) serta menjunjung tinggi HAM.

# data[].attributes.headline
Kelompok 7 :Khofiyatu rahmah &Mu'alim basyri 

# data[].attributes.subject
Kelompok 7 :Khofiyatu rahmah &Mu'alim basyri 

# data[].attributes.body
Berikut beberapa masalah yang dihadapi demokrasi dalam menjunjung HAM:

1. Populisme

2. Kelemahan dalam Penegakan Hukum

3. Polarisasi Politik

4. Keterbatasan Pendidikan dan Partisipasi Politik

5. Ketidaksetaraan Ekonomi

6. Penggunaan Teknologi

7. Krisis Keamanan dan Terorisme

8. Mayoritas yang Menekan Minoritas

Meskipun demokrasi menjunjung tinggi HAM, tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa proses demokratis tidak selalu menjamin hak-hak tersebut terlindungi tanpa pengawasan, reformasi, dan keterlibatan aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

# data[].attributes.headline
Kelompok 6: Sri maulani, tobri Riansyah 

# data[].attributes.subject
Kelompok 6: Sri maulani, tobri Riansyah 

# data[].attributes.body
Pilar demokrasi kedaulatan rakyat merujuk pada prinsip bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, yang dijalankan melalui mekanisme pemilihan umum dan partisipasi politik. Prinsip ini sangat relevan dalam demokrasi Indonesia saat ini, namun ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan.

1.Pemilu dan Representasi Politik

2.Kebebasan berpendapat dan berpartisipasi

3.Tantangan demokrasi

4.Peran lembaga negara

# data[].attributes.body
Dendra dan Naila

Relevansi pilar antara lain:

1. Pembangunan Karakter Bangsa

2. Persatuan di Tengah Perbedaan

3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat

4. Keadilan Sosial

5. Etika dalam Berpolitik

# data[].attributes.headline
Kelompok 7 :Khofiyatu rahmah &Mu'alim basyri 

# data[].attributes.subject
Kelompok 7 :Khofiyatu rahmah &Mu'alim basyri 

# data[].attributes.body
Demokrasi memiliki relevansi yang signifikan dalam menjunjung hak asasi manusia (HAM) karena prinsip-prinsip inti demokrasi saling berkaitan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemeliharaan HAM. Berikut adalah alasan mengapa demokrasi relevan dalam menjunjung HAM:

1. Kedaulatan Rakyat

2. Kebebasan Berpendapat dan Berserikat

3. Supremasi Hukum

4. Transparansi dan Akuntabilitas

5. Perlindungan Minoritas

6. Partisipasi Aktif Warga Negara

7. Pencegahan Otoritarianisme

8. Komitmen Internasional

# data[].attributes.body
IDENTIFIKASI ATAU MASALAH

Salah satu tantangan dalam demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat adalah ketidak setaraan akses informasi dan pendidikan politik di seluruh lapisan masyarakat

Beberapa masalah yang menghambat demokrasi kedaulatan rakyat di Indonesia antara lain

1.Politik uang

2.korupsi di lingkungan pemerintah

3.keterbatasan partisipasi politik

4.politik Identitas

5.dominasi elite politik

6.kurang nya transparasi dalam pembuatan kebijakan

7.penggunaan hukum untuk membungkam kritik

8.lemah nya penegakan hukum

# data[].attributes.headline
kelompok 4:Dea Mardiyah dan Muhamad Fauzan Arrajabi 

# data[].attributes.subject
kelompok 4:Dea Mardiyah dan Muhamad Fauzan Arrajabi 

# data[].attributes.body
Relevansi pilar demokrasi yang berkeadilan sosial dengan situasi demokrasi di Indonesia saat ini sangat penting karena menjadi landasan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Berikut beberapa poin relevansinya:

1.mendorong partisipasi warga dalam proses demokrasi

2.penegakan keadilan hukum

3.pengurangan ketimpangan sosial dan ekonomi

4.peningkatan kesetaraan dan induksi sosial

# data[].attributes.body
1. Pluralisme Agama

2. Politik Identitas

3. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

4. Diskriminasi dan Ketidakadilan

5. Kurangnya Pendidikan Politik

# data[].attributes.body
Beberapa contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia, antara lain:

Pemilihan umum

Partisipasi dalam pemerintahan lokal

Kebebasan berbicara dan berkumpul

Hak untuk mengajukan petisi

Kerja sama dalam pengambilan keputusan

Kegiatan kemasyarakatan

# data[].attributes.body
Dendra

Naila

Contoh penerapannya adalah

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

2. Kebebasan Beragama

3. Partisipasi Masyarakat

4. Keadilan Sosial

5. Etika dalam Berpolitik

# data[].attributes.body
penerapan demokrasi dalam mencapai kesejahteraan rakyat di indonesia dapat melihat melalui beberapa pilar demokrasi yang di jalankan dalam kehidupan sehari-hari :

1. kedaulatan rakyat

2. keadilan sosial

3. hukum yang berkeadilan

4. partisipasi masyarakat

5. hak asasi manusia

6. pembangun berkelanjutan

# data[].attributes.headline
Kelompok 6: Sri maulani, tobri Riansyah 

# data[].attributes.subject
Kelompok 6: Sri maulani, tobri Riansyah 

# data[].attributes.body
Penerapan demokrasi kedaulatan rakyat dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat melalui berbagai contoh di tingkat masyarakat, pemerintahan, dan kehidupan bernegara. Berikut beberapa contoh penerapannya:

>Pemilihan umum

>Musyawarah desa

>Kebebasan berpendapat di media sosial

>Lembaga swadaya masyarakat

>Referendum atau konsultasi publik

>Aspirasi melalui wakil rakyat

>Demontrasi dan aksi protes yang damai

# data[].attributes.body
Kelompok 7

Khofiyatu rahmah & Mu'allim basyri

●Dalam suatu negara antara hukum, demokrasi

dan hak asasi manusia merupakan suatu

bagian yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu

sama lainnya. Sebab tanpa adanya dari satu

bagian tersebut maka negara akan mengalami

ketimpangan, adanya otoriter serta

kediktatoran dalam menyelenggarakan suatu

negara. Untuk itu implementasinya perlu

kearifan dari setiap komponen bangsa.

Demonstrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) adalah demonstrasi yang dilakukan dengan menghormati dan melindungi hak-hak yang melekat pada manusia.

Di Indonesia, demonstrasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Undang-undang ini merupakan bukti bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak legal warga negara yang diakui sebagai bagian dari HAM.

# data[].attributes.body
kelompok 1

Ahmad komarudin

sabrina

Makna pilar demokrasi pengadilan yang merdeka terletak pada prinsip-prinsip yang mendukung keadilan dan integritas sistem peradilan.

# data[].attributes.body
Penerapan pilar demokrasi yang berfokus pada kesejahteraan rakyat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya:

1. Politik uang

2. Ketimpangan ekonomi dan distribusi sumber daya yang tidak merata

3. Penegakan Hukum yang tidak adil dan korupsi

4. Rendah nya kesadaran politik

5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

6. Kerusakan lingkungan

7. Korupsi dan Penyalahgunaan Kekuasaan

# data[].attributes.body
Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat adalah konsep di mana sistem pemerintahan demokratis bertujuan untuk tidak hanya memberikan hak-hak politik kepada warga negara, tetapi juga memastikan mereka mencapai kesejahteraan ekonomi dan sosial.

# data[].attributes.headline
kelompok 4: Muhamad Fauzan Arrajabi dan Dea Mardiyah 

# data[].attributes.subject
kelompok 4: Muhamad Fauzan Arrajabi dan Dea Mardiyah 

# data[].attributes.body
Dalam penerapan pilar demokrasi yang berkeadilan sosial di Indonesia, terdapat beberapa tantangan atau masalah yang sering dihadapi, di antaranya:

1.ketimbangan ekonomi dan sosial

2.korupsi dan penyalahgunaan kekuasan

3.diskriminasi dan ketidakadilan hukum

4.keterbatasan partisipasi masyarakat

# data[].attributes.headline
Kelompok 4 : Dea Mardiyah dan Muhamad Fauzan Arrajabi

# data[].attributes.subject
Kelompok 4 : Dea Mardiyah dan Muhamad Fauzan Arrajabi

# data[].attributes.body
contoh penerapan yang berbaur dengan sosial dalam kehidupan demokrasi di Indonesia meliputi:

1. musyawarah dalam pengambilan keputusan

2. partisipasi dalam pemilihan umum

3. aksi sosial dan unjuk rasa

4. kegiatan gotong royong

5. diskusi publik dan forum warga

# data[].attributes.headline
kelompok 4 : M.Fauzan Arrajabi Dan Dea Mardiyah

# data[].attributes.subject
kelompok 4 : M.Fauzan Arrajabi Dan Dea Mardiyah

# data[].attributes.body
Pilar demokrasi yang berkeadilan sosial berarti demokrasi yang menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa ada golongan atau kelompok yang mendapatkan keistimewaan atau hak khusus.

Dalam demokrasi Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan adil di bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu.

# data[].attributes.body
Ahmad komarudin

sabrina

•Demokrasi yang Berketuhanan Yang Maha Esa

•Demokrasi dengan kecerdasan

•Demokrasi yang berkedaulatan rakyat

•Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara

•Demokrasi dengan hak asasi manusia

•Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka

# data[].attributes.body
Ahmad komarudin

sabrina

•Campur tangan dari pemerintah atau partai politik

•korupsi

•kurangnya sumber daya

•keterbatasan akses

•stereotip dan diskriminasi

•kurangnya pendidikan

•tekanan media publik

# data[].attributes.body
Ahmad komarudin

sabrina

Relevansi pilar demokrasi pengadilan yang merdeka sangat penting dalam konteks pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

Berikut beberapa poin nya

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia

2. Menjaga Supremasi Hukum

3. Meningkatkan Kepercayaan Publik

4. Mendorong Akuntabilitas

5. Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

6. Pembangunan Demokrasi yang Sehat

# data[].attributes.body
Dendra dan naila

Makna demokrasi berketuhanan yang maha esa yaitu seluk beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat asasi,konsisten atau sesuai dengan nilai' dan kaidah dasar ketuhanan yang maha esa

# data[].attributes.body
Pilar demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum di Indonesia berarti bahwa demokrasi diatur dan dibatasi oleh aturan hukum yang berlaku. Dalam negara hukum yang demokratis, hukum dibuat dan ditentukan dengan cara-cara yang demokratis berdasarkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

# data[].attributes.body
Pilar kesejahteraan rakyat sangat penting dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat harus menjamin kesejahteraan melalui partisipasi inklusif, transparansi pemerintah, dan kebijakan yang adil. Kesejahteraan yang baik memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam politik, sementara kesejahteraan yang rendah membatasi keterlibatan mereka. Pemerintah harus bertanggung jawab atas pemenuhan janji kesejahteraan untuk menjaga stabilitas politik. Pemerataan pembangunan diperlukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi yang dapat memicu ketidakstabilan. Perlindungan hak-hak dasar rakyat mendukung demokrasi yang inklusif. Memperkuat kesejahteraan rakyat menjadi dasar bagi stabilitas demokrasi dan kohesi nasional.

# data[].attributes.body
Demokrasi dan negara hukum merupakan konsep yang saling berkaitan yang memiliki relevansi dengan situasi demokrasi di Indonesia saat ini :

Demokrasi yang kuat memerlukan negara hukum

Hukum memiliki peran penting dalam negara demokrasi

Negara hukum berbeda dengan negara hukum di barat

Dinamika demokrasi dan hukum akan selalu ada