# data[].attributes.body
Contoh:memberi uang,hadiah,atau sembako kepada pemilih suara

Sanksi:Pasal 523 ayat (1):sanksi yg dikenakan ketika seseorang terlibat dlm politik uang dlm kampanye adlh pidana penjara plg lama dua tahun dan denda plg byk 24 juta

# data[].attributes.body
1.Politik uang tidak lagi antara peserta dan pemilih, tetapi merambah ke penyelenggara pemilu. Ini menjadi hal yang penting bagaimana melakukan pencegahan, penindakan, dan pemberian sanksi. Anggota KPU (Kota prabumulih) kabupaten maluku tenggara mendapatkan sanksi pemberhentian tetap akibat terbukti menerima uang dari salah satu anggota legislatif dan menjanjikan suara bagi calon anggota legislatif.

# data[].attributes.body
2.Setiap kali mendekati pemilu, para calon kepala daerah atau anggota legislatif mengumbar janji manis kepada masyarakat. Tidak jarang juga sebagian dari mereka menebar amplop berisikan uang atau bingkisan sembako. Secara sadar mereka telah melakukan politik uang, sebuah praktik koruptif yang akan menuntun ke berbagai jenis korupsi lainnya.

# data[].attributes.body
faktor penyebab dari politik uang ialah agar para calon bisa mendapatkan tujuan nya yaitu mendapat dukungan politik dari mereka. Praktik politik uang dalam pemilu akan menciptakan seorang pejabat publik yang korup. Dasar terjadinya korupsi di dalam pemerintahan ialah proses pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang didominasi praktik politik uang

# data[].attributes.body
Seseorang yang ingin mempunyai kekuasaan dengan cepat yaitu dengan membeli suara rakyat dengan imbalan uang,beras dan lain lain. Dengan cara ini seseorang itu menjadi naik dengan cepat .Seperti contoh anggota KPU kota Prabumulih dalam perkara 123.PKL.DKPP/III/2021 yang terbukti menerima uang dari salah satu anggota legislatif dengan menjanjikan sebanyak 20 ribu suara

# data[].attributes.body
politik uang sangat berbahaya bagi demokrasi di negara kita ini,politik ini akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas yang rendah serta juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri.

Dampak yg dihasilkanpun salah satunya adalah '' Korupsi. '' korupsi yg marak terjadi adalah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. kehadiran legislatif dgn fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal,dimana motifasi dilakukannya korupsi ini adlh untuk mengembalikkan kerugian yg telah terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang.

# data[].attributes.body
penyebab politik uang di indonesia salah satunya adalah karena adanya saling keterkaitan anatara kemiskinan dan praktek politik uang.

kenapa demikian....???????

karena tingkat persentase kemiskinan di indonesia saja mencapai 9,36 persen per maret 2023. lalu kemudian seperti pernyataan para ahli, masyarakat berpenghasilan rendah akan memprioritaskan kebutuhan primer terlebih dahulu, dan kemudian hal ini dimanfaatkan pemerintah untuk membeli suara rakyat dari golongan rendah dan akan membayarnya dengan sejumlah uang ataupun sembako untuk memenuhi kebutuhan primernya.

# data[].attributes.body
Ada 3 dampak dari akibat praktik politik uang di negara indonesia. Pertama pidana penjara dan denda. Kedua, menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup. Dan ketiga, politik uang dapat merusak paradigma suatu bangsa. Dari dampak diatas praktik politik uang sangat berpengaruh dampak negatifnya terhadap nasib bangsa.

# data[].attributes.body
Salah satu cara yang terbukti cukup ampuh untuk mencegah nya ialah memilih calon pemimpin atau wakil yang memiliki akal sehat dan hati nurani,memperhatikan visi misi dari calon dan juga melihat jejek rekan dari sang calon agar mengetahui dia layak menjadi pemimpin yang jujur atau tidak untuk nantinya

# data[].attributes.body
Praktik dari politik uang biasanya seperti memberi uang sembako atau memberi sesuatu ke masyarakat agar menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suara ke partai yang bersangkutan politik uang tersebut. di pasal 523 ayat (1), sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta

# data[].attributes.body
Kita sebagai rakyat harus pintar dalam memilih sang pemimpin karena jika tidak negara indonesia menjadi negara dengan manajemen yang korup dan tidak memerhatikan rakyat nya

# data[].attributes.body
salah satu upaya untuk mencegah politik uamg dlm pemilu adalah '' mendeklarasikan desa anti politik uang '' seperti yg telah bawaslu lakukan sejak 2019 silam.

Deklarasi ini bertujuan untuk menyadarkan masyarakat desa yg rentan akan politik uang ini. bawaslu juga tidak hanya memberi himbauan kepada masyarakat, melainkan juga turun langsung dgn membentuk gerakan anti politik uang di tingkat desa.

Disclaimer : bawaslu adalah badan pengawasan pemilihan umum

# data[].attributes.body
Politik uang dalam pelaksanaan demokrasi di indonesia adalah hal yang buruk sehingga berdampak dapat menciptakan korupsi politik. Korupsi politik sudah menjadi persoalan utama dan paling sering terjadi di indonesia. Selain dari korupsi politik, politik uang juga akan menciptakan pemilihan yang tidak adil karna adanya sogokan serta dapat menjadikan orang yang "salah" sebagai pemenang dan bisa berdampak buruk akibat pemimpin yang terpilih bukan orang yang berkualitas, tidak memiliki kemampuan dan pengetahuan.

# data[].attributes.body
Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umun) dan masyarakat harus memastikan tidak adanya toleransi sedikitpun terhadap politik uang. Bawaslu juga memberikan himbauan kepada masyarakat di desa dan turun langsung dengan membentuk gerakan anti politik uang. Gerakan ini akan membuat masyarakat di desa dan kelurahan untuk bersama sama membasmi politik uang. Sebagai masyarakat kita juga harus memilih calon pemimpin dengan hati nurani dan akal sehat yaitu memilih pemimpin dengan memperhatikan visi misi serta pengalaman yang ada dan bukan karna suap, sogokan, dan politik uang lainnya.

# data[].attributes.body
Contoh: Orang yang melakukan politik uang yaitu sogokan pada hari pemungutan suara.

Sanksi: pasal 523 ayat (3) yang berisi "setiap orang yang sengaja menjanjikan sesuatu kepada pemilih untuk memilih peserta pemilu tertentu akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000".

# data[].attributes.body
pelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa berbahaya nya politik uang bagi negara kita dan penting untuk kita sadari dengan berfikir sehat dan menghilangkan politik uang.

# data[].attributes.body
Kita sebagai masyarakat harus bisa mencegah terjadinya politik uang, dan juga kita diharapkan jgn mudh tergiur dgn suap, bayangkan saja dgn uang yg tdk seberapa, tetapi nantinya nasib negara kita ditentukan untuk 5 tahun kedepan.

# data[].attributes.body
Politik uang atau money politics sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Selain menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah, money politics juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri. Berikut adalah dampak dari money politics:

Pertama, Politik Uang Merendahkan Rakyat. Para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyat dinilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama 5 tahun.

Kedua, Politik Uang Merupakan Jebakan Buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat. Rakyat dalam hal ini tidak diajak untuk sama-sama memperjuangkan agenda perubahan, tetapi diarahkan untuk hanya memenangkan sang calon semata, setelah calon terpilih maka tidak akan ada sesuatu yang akan diperjuangkan karena sang calon akan sibuk selama 5 tahun atau periode tertentu untuk mengembalikan semua kerugiannya.

Ketiga, Politik Uang Akan Berujung Pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungi secara maksimal, poin ini adalah kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikkan kerugian yang telah terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang.

Keempat, Politik Uang Membunuh Transformasi Masyarakat. Transformasi atau perubahan sebuah masyarakat ke arah yang lebih baik akan terhambat, bahkan mati jika proses demokrasi didominasi dengan politik uang. Perubahan yang diimpikan jelas tidak akan tercapai karena sang calom, ketika menang, akan menghabiskan seluruh energinya untuk mengembalikan semua kerugian yang telah dikeluarkan selama kampanye, utamanya kerugian yang terjadi akibat jual-beli suara dalam kerangka politik uang.

# data[].attributes.body
karena persaingan dan karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat indonesia yang masih saja ada yang tergiur akibat politik uang

# data[].attributes.body
Poliitik uang sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia. Selain itu akan menghasilkan pemimpin dengan kualitas rendah.

Pertama, Politik Uang Merendahkan Rakyat. Para calon atau partai tertentu yang menggunakan politik uang untuk menentukan siapa yang harus dipilih dalam pemilu telah secara nyata merendahkan martabat rakyat.

Kedua, Politik Uang Merupakan Jebakan Buat Rakyat. Seseorang yang menggunakan politik uang untuk mencapai tujuannya sebenarnya sedang menyiapkan perangkap untuk menjebak rakyat.

Ketiga, Politik Uang Akan Berujng Pada Korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungi secara maksimal, poin ini adalah kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikkan kerugian yang telah terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan politik uang.

# data[].attributes.body
Menurut Bawaslu, mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya.

# data[].attributes.body
Praktik politik uang dilakukan dengan cara pemberian berbentuk uang, sembako antara lain beras, minyak dan gula kepada masyarakat dengan tujuan untuk menarik simpati masyarakat agar mereka memberikan suaranya untuk partai yang bersangkutan.

Adapun dalam Pasal 523 ayat (1), sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

# data[].attributes.body
Sebagai masyakarat, kita harus tau bahayanya dampak yang ditimbulkan dari politik uang dan harus bijak dalam melakukan sesuatu

# data[].attributes.body
Karena peran ekonomi dan sumber daya finansial,budaya politik,dan kurangnya penegakan hukum yg lbh ketat, peningkatan transparansi dlm pembiayaan kampanye politik,serta pendidikan dan kesadaran masyarakat ttg pentingnya pemilihan yg bebas dari pengaruh finansial

# data[].attributes.body
-pidana penjara dan denda

-menghasilkan manajemen pemerintahan yg korup

-politik uang dpt merusak paradigma bangsa

# data[].attributes.body
-menggencarkan sosialisasi dan kampanye mengenai bahaya politik

-meningkatkan pengetahuan dab kemampuan pengawas pemilu ttg politik uang

-memperkuat kesadaran masyarakat ttg sanksi hukum melakukan politik uang

# data[].attributes.body
1 Pertama, APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal, yang telah membiayai pemenangannya.

2 Kedua, yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerah.

3 Ketiga, yang terpilih karena banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang berpotensi akan merampas dan/atau mengkorupsi APBD yang dikelolahnya.

4 Keempat, pelaku dan penerima dapat dipidana

# data[].attributes.body
1 Pertama, APBD berpotensi digunakan untuk kepentingan pemodal, yang telah membiayai pemenangannya.

2 Kedua, yang terpilih nanti sangat mungkin adalah orang yang tidak memiliki kompetensi kepemimpinan, pengetahuan, dan keterampilan untuk membangun daerah.

3 Ketiga, yang terpilih karena banyak mengeluarkan uang dalam bentuk politik uang berpotensi akan merampas dan/atau mengkorupsi APBD yang dikelolahnya.

4 Keempat, pelaku dan penerima dapat dipidana

# data[].attributes.body
cara nya dengan, Bawaslu mengajak masyarakat bersama-sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat. Memilih pemimpin atau wakil rakyat dengan memperhatikan visi dan misi, serta rekam jejaknya, bukan karena suap, sogokan, dan praktik politik uang lainnya.

# data[].attributes.body
Contoh: Bawaslu kota Pekanbaru dan polisi melakukan OTT terhadap empat terduga pelaku politik uang

Sanksi: terancam penjara selama 3 tahun

# data[].attributes.body
Kita sebagai rakyat yg berdaulat sdh seharusnya menjadi hak kita utk memilih pilihan kita,namun ad baiknya kita hrs menyelidiki pilihan kita lbh dlm apakah dia terlibat dlm politik uang dan kita sebagai pemilih suara diharapkan bijak dlm memilih suara

# data[].attributes.body
Penyebabnya yaitu memenangkan suatu pemilihan(PEMILU)agar mereka dapat menjadi bakal calon wakil rakyat.Juga,ingin mendapatkan kekuasaan yang lebih tinggi dengan cepat dengan cara pemberian dalam bentuk seperti uang dan sembako.

# data[].attributes.body
Contoh nya : orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu

sanksi nya : dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00.

# data[].attributes.body
Dari pembelajaran hari ini, saya menyimpul kan bahwa politik uang adalah salah satu bentuk suap, money politics juga akan melemahkan politisi dan institusi demokrasi itu sendiri. ibaratnya seperti "benalu/racun" dalam demokrasi yang harus dibasmi

# data[].attributes.body
Jenis politik uang tidak selalu berbentuk materi, tetapi bisa juga berupa fasilitas. Misalnya, memberikan hadiah, sembako, dan memanfaatkan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi yang berkaitan dengan Pemilu. Contoh lain politik uang berupa fasilitas adalah pemberian izin untuk memperbaiki jalan raya atau jembatan dengan menggunakan anggaran negara demi mendapatkan suara pemilih.

Dalam Pasal 523 ayat (1), sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta. Sedangkan sanksi politik uang ketika masa tenang berdasarkan Pasal 523 ayat (2) adalah pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.

# data[].attributes.body
politik uang berbahaya bagi demokrasi di indonesia salah satu dampaknya yaitu "korupsi"yang menjadi media utuma di indonesia . menjadi melemahkan institusi demokrasi itu sendiri dan dapat merusak paradigma bangsa

# data[].attributes.body
Dampak nya antara lain pidana penjara yang menunggu ,dapat merusak keyainan masyarakat bangsa yang sah dan menghasilkan manajemen pemerintahan yang korupsi.

# data[].attributes.body
Yaitu mengajak masyarakat bersama sama memilih calon pemimpin dengan hati nurani dan akal sehat,memperhatikan visi misi serta rekam jejaknya bukan karena suap serta sogokan.

# data[].attributes.body
cra mencegahnya ialah dengan mendeklarasikan desa anti politik uang yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019. dan mengajak masyarakat bersama sama memilih calon pemimpin atau wakil rakyat dengan hati nurani dan akal sehat , yang bisa memperkuat kesadaran masyarakat tentang sanksi hukum melakukan politik uang.

# data[].attributes.body
Contohnya terjadi pada anggota KPU kota Prabumulih,yang terbukti menerima uang dari salah satu calon anggota legislatif dengan menjanjikan 20 ribu suara.Sanksinya dipidana dengan dipenjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 demikian isi pasal 523 ayat(3) UU Pemilu.

# data[].attributes.body
Yakni kita tahu bahwa sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih /penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya.Dari pemahaman tersebut,politik uang adalah salah satu bentuk suap.Itu merupakan hal yang salah dalam suatu pemilihan karena dapat di sanksi.Jadi, kita harus memilih calon pemimpin dengan jujur dan hati nurani,bukan karena uang tetapi karena kepemimpinannya yang baik juga jujur.

# data[].attributes.body
contohnya ialah 1.dengan memberi uang ,beras,dll yang menarik perhatian rakyat dan memberikan suara untuk partai yang bersangkutan walau partai itu belum tahu darimana asal usulnya 2. partai yang bersangkutan membayar seseorang dengan banyaran yang tinggi dengan imbalan suara yang banyak .sanksi yang diberikan ialah undang undang no 7 tahun 2017 yakni pasal 532 ayat (1) ,sanksi yang dikenakan ketika seseorang terlibat dalam politik uang saat kampanye adalah pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak RP 24 juta.

# data[].attributes.body
pelajaran yang saya ambil kita sebagai masyarakat harus lebih memperhatikan lagi siapa yang ingin kita pilih. jika kita salah memilih bisa membuat demokrasi di indonesia melemah dengan banyaknya korupsi dll.

# data[].attributes.body
selain mengajak masyarakat lain untuk memilih pemimpin dengan hati nurani dan jujur, kita juga harus bersikap tegas terhadap praktik politik uang dalam pemilihan umum. Kita harus memperjuangkan proses pemilu yang bersih dan jujur. Karena praktik politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga merugikan hak suara rakyat. Sebagian besar pemilih tidak akan memilih berdasarkan program dan visi misi, tetapi karena uang yang mereka terima.

# data[].attributes.body
Pertama, faktor politik. Politik uang terjadi karena calon legislatif (caleg) tidak memiliki program tetapi ingin menang. Sementara, partai politik yang mengusung tidak berperan banyak selain membantu pencalonan.

Kedua, faktor hukum. Menurut Mada, lemahnya regulasi tentang politik uang pada pemilu tahun ini menjadi sebuah kemunduran jika dibandingkan dengan pilkada. Ia membandingkan salah satu poin, pada pilkada, pemberi dan penerima terkait politik uang sama-sama mendapat sanksi.

Ketiga, faktor budaya. Ada kebiasaan yang sudah membudaya di Indonesia, yakni tidak pantas jika menolak pemberian dan terbiasa membalas pemberian. Instrumen kultural ini dimanfaatkan oleh politisi untuk menjalankan politik uang.

# data[].attributes.body
pelajaran yang dapat saya ambil adalah, kita sebagai masyarakat harus tegas terhadap pemilihan umum, yakni memilih pemimpin dengan jujur tanpa adanya interaksi money politics. Kita juga harus pandai dalam memilih pemimpin yang baik, dan tidak mendukung para anggota yang curang dalam melakukan kampanye money politics

# data[].attributes.body
Penyebab politik uang di Indonesia

Ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga gampang disuap dengan uang atau sembako untuk memenangkan pemilu.

Selain itu pendidikan masyarakat juga rendah, sehingga tidak banyak yg paham politik dan tidak mau tau soal politik.

# data[].attributes.body
ada beberapa dampak akibat praktik politik uang yaitu;

•yang pertama:pidana,penjara,denda.

•yang kedua:menghasilkan manajemen pemerintahan yang korup

•yang ketiga:politik uang dapat merusak pradigma bangsa

# data[].attributes.body
cara mencegah politik uang dalam pemilu ialah dengan memilih pemimpin yang berkualitas dan mempunyai akal sehat agar visi misi yang di jalankan sesuai dengan aturan negara,bukan karena adanya sogokan dari pihak manapun.

# data[].attributes.body
contoh politik uang dan sanksinya:

seseorang melakukan politik uang untuk mendapatkan vote yang banyak.

pelaku maupun penerima politik uang tersebut bisa dijerat undang undang pemilu Nomor 7 tahun 2017 dengan sanksi pidana berupa kurungan penjara selama 3 tahun dan denda paling banyak Rp.36 juta.

# data[].attributes.body
menjadi masyarakat yang mempunyai pendirian tegas dalam memilih calon pemimpin yang baik dan mempunyai akal sehat.bukan karena adanya sogokan dari calon pemimpin.

# data[].attributes.body
Politik uang atau juga yg disebut politik

Perut, merupakan suatu pemberian atau janji dari seorang politisi kepada rakyat dengan cara menyuap supaya orang/masyarakan itu tidak menjalan kan hak nya untuk memilih. Menurut hukum dinegara kita, politik uang adalah sebuah bentuk pelanggaran kampanye. Dan politik uang pada umumnya dilakukan oleh simpatisan , kader atau bahkan pengurus patrai politik itu sendiri menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum. Politik uang itu dilarang karena merusak sistem sosial dan politik. Tidak semata mata dilihat dari kepentingan pemberi suap dan penerima suap dalam jangka pendek , tapi juga kepentingan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.